Rakyat.id,- Bintan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/KaBaparekraf) menyerahkan sertifikat pertama Indonesia Care (IDoCare) sebagai salah satu bentuk kesiapan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), dalam melaksanakan protokol kesehatan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) dengan baik.
Menparekraf Wishnutama saat kegiatan "Kampanye Indonesia Care" di kawasan Lagoi, Bintan, Kepri, Sabtu (26/7/2020) menjelaskan Kepri khususnya Bintan memiliki potensi pariwisata yang besar, dan juga menjadi salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.
"Alasan utama Kemenparekraf memilih pulau Bintan menjadi tempat pertama penyerahan sertifikat CHSE ini adalah karena Bintan merupakan one of the lowest hanging fruit dan yang memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata ke depan," ujarnya.
Saat "Kampanye Indonesia Care" hadir jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Ketua Kadin Rosan P Roeslani, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.
Wishnutama juga menjelaskan, Kampanye Indonesia Care sebagai sebuah strategi komunikasi untuk mempromosikan protokol CHSE. Implementasi protokol CHSE di destinasi wisata, kata Wishnutama, dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung. Apalagi, pariwisata Indonesia ke depan akan mengarah kepada pariwisata berkualitas.
"Implementasi nyata dari kampanye ini adalah melalui proses sertifikasi dan labelling Indonesia Care. Program ini merupakan proses audit dan verifikasi standar protokol CHSE kepada para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah melaksanakan uji coba destinasi," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, Bintan menjadi tujuan wisata yang paling siap menerapkan protokol kesehatan dengan kondisi terkini masuk dalam zona hijau dan berada di lintas perbatasan antarnegara.
"Bintan menjadi pengungkit pertama sektor pariwisata Indonesia. Namun ini hanya bisa dicapai dengan penerapan protokol yang disiplin dan siap. Kepri masuk dalam zona hijau. Tingkat kesembuhan juga mencapai 64,7 persen dan confirm fatality rate di bawah nasional yaitu 3 persen, dan jumlah aktif pasiennya 605 orang," ujarnya.
Airlangga mengatakan, dengan potensi ini, aktivitas sektor pariwisata bisa dilakukan kembali dengan memulai pasar dari wisatawan nusantara (wisnus). Juga bisa dengan memulai kegiatan kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).
"Seperti istilah yang dikatakan Presiden bahwa jika sudah siap, sektor pariwisata bisa di restart dan di rebooting dari Kepri. Oleh sebab itu melalui peluncuran CHSE dengan memberikan sertifikat Indonesia Care, maka kegiatan pariwisata harus menggunakan protokol yang ketat. Atau bisa dimulai dengan wisata konvensi di dalam negeri, karena konvensi pesertanya terukur dan peserta acara bisa dibatasi jumlahnya," ujarnya.
Sumber & Foto: MENPAREKRAF/BAPAREKRAF
[RID/fiq]
Perjuangan para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan dalam menangani pasien yang terpapar Covid-19 tidaklah mudah. Selain harus berjibaku dengan risiko terpapar virus tersebut, mereka juga tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dengan keluarga mereka.
Saat berbincang dengan Sifira Kristingrum, seorang perawat di RSAL Dr. Ramelan, Surabaya yang sehari-hari bertugas menangani pasien positif Covid-19, Presiden Joko Widodo turut merasakan bagaimana kerasnya perjuangan para tenaga medis di rumah sakit, tantangan yang mereka hadapi, hingga keluh kesah para pasien.
"Ini di rumah sakit mana ya? Mbak Fira ya?" tanya Presiden di awal perbincangan melalui sambungan video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu petang, 27 September 2020.
"Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Pak," jawab Suster Fira.
Suster Fira bercerita bahwa dirinya telah bertugas menangani pasien yang terpapar Covid-19 selama lima bulan, atau sejak bulan Mei lalu. Selama rentang waktu tersebut, ia bisa dikatakan jarang bertemu dengan keluarganya.
"Kapan terakhir bertemu dengan keluarga? Apakah diizinkan pulang atau harus berjaga terus di rumah sakit?" tanya Presiden Jokowi yang tampak berada di Istana Bogor.
"Diizinkan pulang Pak, setelah satu bulan kita cek swab, kalau negatif kita pulang," kata Suster Fira.
Di rumah sakit tempatnya bertugas, Suster Fira sehari-hari ditempatkan di ruangan Intensive Care Unit (ICU) yang memiliki 16 tempat tidur dan dilengkapi dengan 11 ventilator. Menurut penuturannya, dalam dua minggu terakhir ini pasien yang masuk ke ICU menurun.
"Oh pasiennya menurun? Ya syukur. Untuk soal fasilitas ketersediaan alat medis dan tenaga medisnya cukup ya berarti?" kata Presiden melanjutkan perbincangan.
"Iya cukup, puji Tuhan cukup Pak, apalagi mulai bulan ini ada bantuan relawan di ICU," ungkap Suster Fira.
Selama menangani pasien yang terpapar Covid-19, Suster Fira mengaku bahwa para pasien sering merasa ketakutan. Menurutnya, jika pasien tersebut sesak napas tetapi dalam kondisi sadar, pasti mengeluh takut.
Suster Fira pun menitipkan pesan bagi seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dengan disiplin.
"Tetap untuk protokol kesehatan tetap tolong dipatuhi karena kalau saya perjalanan pulang itu masih lihat kerumunan massa yang masih tidak memakai masker, masih suka berkerumun Pak," ungkap Suster Fira.
"Terus untuk Bapak, terima kasih perhatian Bapak, puji Tuhan kemarin sudah kita terima Pak, dari Bapak. Terima kasih, dengan itu saya aplikasikan juga untuk saya melanjutkan sekolah lagi Bapak," imbuhnya.
Di akhir percakapan, Presiden pun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi Suster Fira beserta seluruh perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya dalam menangani dan merawat pasien yang terdampak Covid-19.
"Saya menyampaikan penghargaan, apresiasi yang tinggi kepada seluruh perawat, tenaga kesehatan, dokter semuanya karena memang bekerja menangani Covid ini tidak ringan. Memakai APD sampai 8 jam itu sesuatu juga yang sangat berat sekali. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi apa yang oleh Mbak Fira lakukan beserta seluruh rekan-rekan perawat, tenaga kesehatan, dokter, semuanya dalam berjuang terus melawan Covid ini. Semoga semuanya segera cepat selesai," tandas Presiden.
Sumber&Foto: (Humas Kemensetneg)
[RID/fiq]
Dokter Faisal mengajak masyarakat untuk disiplin terapkan protokol kesehatan dan berharap bisa segera lewati pandemi
Sejenak berbincang dengan dr. Faisal Rizal Matondang, Sp.P, seorang dokter spesialis paru, membuat Presiden Joko Widodo merasakan betul perjuangan, dedikasi, dan kerja keras yang ditunjukkan para dokter di tengah pandemi Covid-19.
Bahkan, melalui perbincangan itu terungkap bahwa dokter yang bertugas menangani pasien Covid-19 di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso tersebut sempat dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.
"Dokter Faisal lagi di mana? Sepertinya sedang tidak bertugas?" tanya Presiden di awal pembicaraan melalui sambungan video yang diunggah di saluran YouTube Sekretariat Presiden, pada Minggu pagi, 27 September 2020.
"Hari ini saya pertama masuk, Pak, setelah saya menjalani perawatan. Saya terkena Covid. Jadi saya sudah menjalani perawatan segala macam," jawab Faisal.
Dokter Faisal sudah bersiaga menangani pasien Covid-19 semenjak awal mewabah di Indonesia. Kontak erat dengan sejumlah pasien Covid-19 selama bertugas membuatnya sempat terpapar virus penyebab pandemi di setidaknya 215 negara.
Sebelumnya, Dokter Faisal telah menjalani perawatan untuk memulihkan kondisinya. Setelah melalui sejumlah pemeriksaan dan dilakukan tes usap, ia dinyatakan sembuh dan dapat kembali bertugas untuk kembali menolong dan memberikan pengobatan bagi para pasien yang terinfeksi Covid-19.
"Kemarin rontgen terakhir dan sudah di-swab. Saya dinyatakan sudah boleh bertugas. Jadi hari ini saya baru hari pertama bertugas," tuturnya.
"Alhamdulillah sudah sembuh. Dokter Faisal, bagaimana penanganan Covid di RSPI Sulianti Saroso?" Presiden melanjutkan perbincangan.
Dokter spesialis paru lulusan Universitas Indonesia tersebut menjelaskan bahwa perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan standar dari Kementerian Kesehatan. Begitu pula dengan sarana dan obat-obatan yang tersedia lengkap.
Namun, ia mengakui bahwa saat ini pihaknya mengalami kekurangan tenaga medis oleh karena lonjakan pasien yang datang.
"Alat medis insyaallah tersedia. Tenaga mungkin masih tetap kurang. Pasien makin bertambah," ungkapnya.
Faisal juga menjelaskan mengenai kesehariannya saat merawat para pasien. Kebosanan merupakan salah satu hal utama yang dirasakan pasien saat menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit.
Untuk mengatasi hal tersebut, dirinya mengakui memberikan waktu dan atensi yang lebih bagi para pasiennya untuk berbincang dan bercanda meski merasakan keterbatasan dan sesak selama menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya.
"Saya biasa sama pasien-pasien sering agak lama. Di samping periksa, walaupun saya sesak karena tertutup oleh APD, saya suka bercanda-bercanda. Terakhir itu saya kasih semangat buat pasien supaya pasien tetap berpikir positif untuk dapat hasil negatif swab-nya," ucapnya.
"Saya bisa bayangkan betapa beratnya bertugas menangani Covid ini," sahut Presiden.
Sang dokter pun menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk tetap berdisiplin menerapkan 3M, yakni mengenakan masker, mencuci tangan secara berkala, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari Covid-19 di tengah masyarakat.
"Tetap jaga sesuai protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, menghindari berkumpul-kumpul. Mudah-mudahan kita bisa lewati pandemi ini," ujar Faisal.
Di pengujung perbincangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih dan menghargai dedikasi serta kerja keras yang ditunjukkan oleh dokter Faisal beserta dokter-dokter lain dan tenaga medis di seluruh Indonesia untuk memberikan perawatan kepada para pasien Covid-19.
"Saya menyampaikan terima kasih, mengapresiasi yang tinggi, menghargai kerja keras yang tinggi dari para dokter dan tenaga medis yang berjuang," tandasnya.
Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)
[RID/fiq]
Tanggal 8 Juni tahun 1970, bangsa Indonesia kehilangan salah seorang yang berjasa dalam industri film nasional, yakni Djamaluddin Malik. Sebelum meninggal, almarhum mengalami sakit komplikasi.
Kemudian dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Atas pertimbangan serta nasihat dari para dokter yang merawat, ia diharuskan berobat di Munchen (Munich – Jerman Barat).
Keluarga yang turut mendampingi almarhum ketika itu adalah Zainal Malik, Camelia Malik, Yudha Asmara Malik, Lailasari Malik. Namun, Allah memanggilnya di kota itu. Tokoh NU asal Padang tersebut mengembuskan napas terakhir di kota itu. Jenazah almarhum diterbangkan dari kota Munchen ke Jakarta.
Kemudian disemayamkan di Pekuburan Karet Jakarta. Perkenalan Djamaluddin Malik dengan NU “Tadinya anak buah saya bermaksud, jika sudah sampai di daerah Republik, rombongan akan membubarkan diri. Lalu kami menerjunkan diri dalam badan-badan perjuangan. Ada yang di Hizbullah (pimpinan KH. Zainul Arifin) ada yang barisan pemberontakan rakyat (Pimpinan Bung Tomo) dan sebagainya.” Itulah ungkapan Djamaludin Malik yang dikemukakan kepada KH. Wachid Hasyim, tokoh NU sekaligus mentri agama pertama RI yang didokumentasikan KH Saifuddin Zuhri dalam buku Guruku Orang-orang dari Pesantren.
Selain Kiai Saifuddin, hadir dalam pertemuan itu KH Fattah Yasin, laskar Hizbullah yang bergabung ke Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Menurut Kiai Saifuddin, percakapan itu terjadi di Yogyakarta, saat ibu kota pindah dari Jakarta sejak 4 Januari 1946 hingga 28 Desember 1949.
Saat itu wilayah Indonesia menyempit akibat perjanjian Renville pada 8 Desember 1947. Karena itulah kabinet Amir Syarifudin jatuh. Djmaluddin Malik lahir di Padang, 3 Februari 1917. Pada masa mudanya, ia menyukai seni dalam bidang teater. Ia kemudian mendirikan Panca Warna 1942. Kelompok teater ini berkeliling hampir ke seluruh kota besar Indonesia. Tujuannya untuk membangkitkan semangat juang dan cinta Tanah Air. Daya jelajahnya tidak hanya di pulau Jawa, melainkan Sulawesi dan Kalimantan.
Rupanya, Djmaluddin merasa tidak berjuang untuk Tanah Airnya. Ia tidak puas dengan aktivitasnya itu. Kemudian, ia bersama kelompoknya berniat menetap di Yogyakarta dan akan turut mengangkat senjata untuk terjun ke kelaskaran dan tentunya meninggalkan pentas sandiwara.
Namun, niatnya itu ditolak KH Abdul Wachid Hasyim. Ia punya pandangan lain tentang perjuangan. Menurutnya, berjuang tidak harus dengan senjata atau kelaskaran. Perlu ada yang berjuang di di berbagai lapangan dan bidang, termasuk dalam kesenian. Lagi pula, menurut Kiai Wahid, anggota kelaskaran sudah sangat banyak, sementara orang-orang yang berjuang lewat seni, khususnya sandiwara, masih sangat kurang.
Padahal itu amat penting dalam perjuangan besar. Menurut Kiai Wachid, dalam sebuah pementasan sandiwara, rakyat bisa bertemu dan berkumpul. Pada saat itu, laskar-laskar bisa menyusup. Karena itulah Kiai Wachid menyarankan supaya Djamal segera ke Jakarta yang waktu itu sudah dikuasai Belanda. Kemungkinan besar, kelompok sandiwara tidak akan dicurigia.
Pandangan kiai jeniaus, putra rais akbar NU, Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asyari ini diterima Djamal. Dia pun memantapkan diri dengan berjuang terus lewat kelompok sandiwaranya. Di kemudian hari, setelah Kiai Wachid wafat (19 April 1953), Djamaludin melanjutkan minatnya dalam dunia kesenian dan budaya.
Ia bersama bersama Usmar Ismail dan Asrul Sani bergabung di Lesbumi. Lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) berdiri pada 28 Maret 1962.
Dedikasi terhadap kesenian, khususnya perfilman, ketiganya menjadi tokoh utama perfilman nasional. Djamaludin mendirikan Persari yang membuahkan 59 judul film. Usmar Ismail mendirikan Perfini dan ditetapkan jadi bapak film Indonesia.
Sementara Asrul Sani, di samping jadi sastrawan, ia juga sutradara masyhur. Selain di Lesbumi, Djamaluddin Malik sebelumnya pernah aktif di Gerakan Pemuda Ansor Anak cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kemudian menggenapkan pengabdiannya di NU dengan menjadi pengurus Besar Nahldltul Ulama (ketua III, 1956–1959) pada masa Ketua Umum KH Idham Khalid.
Atas perjuangan dan jasanya, presiden Republik Indonesia, pada tahun 1973, mengukuhkan Djamaludin Malik sebagai Pahlawan Nasional dengan mendapat Bintang Mahaputra Kelas II/Adipradhana.
Sumber & Foto: nu.or.id
Penulis: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad
[RID/fiq]
Untuk kali pertama, peresmian infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo dilakukan secara virtual
Presiden Joko Widodo pada Jumat, 25 September 2020, meresmikan jalan tol trans-Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
"Alhamdulillah, pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 kilometer dengan biaya Rp12,18 triliun telah selesai, dapat dioperasikan secara penuh, dan sudah bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif, baik untuk masyarakat Riau maupun masyarakat yang melintasi Pulau Sumatera," ujar Presiden yang tampak mengenakan helm dan rompi sebagaimana yang biasa dikenakan dalam peresmian secara luring.
Ruas tol tersebut merupakan jalan tol pertama di Provinsi Riau yang terdiri atas 6 seksi dan mulai dibangun sejak pertengahan 2017 lalu. Dengan adanya jalan tol tersebut konektivitas antara ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai dapat meningkat sekaligus mendukung tumbuhnya industri dan sentra ekonomi di wilayah itu.
"Saya mendapat laporan bahwa keberadaan jalan tol ini sudah mengundang minat investasi untuk mengembangkan usaha di sekitar jalur tol ini seperti membangun kawasan industri, mengembangkan perumahan, dan mengembangkan fasilitas pariwisata yang akan membuka lapangan pekerjaan," kata Presiden.
Tol tersebut juga merupakan bagian dari jalan tol trans-Sumatera yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Keseluruhan trans-Sumatera sepanjang kurang lebih 2.987 kilometer nantinya akan menghubungkan Lampung hingga Aceh yang diharapkan secara langsung maupun tidak langsung juga turut meningkatkan perekonomian di seluruh Pulau Sumatera.
"Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru ini tentu akan meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah dan membuka lapangan kerja yang lebih banyak bagi anak-anak muda kita," tuturnya.
"Minat investor untuk ikut mendukung pengembangan daerah seperti ini harus direspons dengan cepat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat bisa mendapat manfaat yang lebih banyak dari keberadaan infrastruktur yang dibangun pemerintah," imbuh Presiden.
Selain itu, tol Pekanbaru-Dumai juga merupakan tol yang unik dan istimewa karena memiliki lima lintas bawah (underpass) atau terowongan untuk perlintasan satwa khususnya gajah. Area pembangunan jalan tol tersebut memang bersinggungan dengan kawasan suaka margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil yang menjadi habitat gajah sumatera.
Dibangunnya lintas bawah yang tepatnya berlokasi di seksi 4 jalan tol yang menghubungkan Kandis Utara dan Duri Selatan tersebut dimaksudkan agar habitat gajah yang ada di sana tidak terganggu dan tetap terpelihara sekaligus memberikan keamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan.
"Saya titip kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat Pekanbaru-Dumai agar memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-baiknya. Jadikan modal untuk mengembangkan lebih banyak lagi peluang usaha dan sarana untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat," ucap Presiden mengakhiri sambutannya.
Untuk diketahui, peresmian virtual tersebut turut dihadiri oleh di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Riau Syamsuar, dan sejumlah undangan terbatas yang hadir langsung di gerbang tol Dumai, Provinsi Riau, dengan menerapkan protokol kesehatan.
Sementara mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)
[RID/fiq]
Pandemi Covid-19 saat ini tidak hanya berdampak pada masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang berada di pedesaan juga turut merasakan dampak dari pandemi yang melanda setidaknya di 215 negara di dunia.
Saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan peningkatan ekonomi desa, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kondisi ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi dan merencanakan strategi besar untuk mendukung ekonomi, salah satunya di desa-desa.
"Pandemi yang tengah kita hadapi harus menjadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki lagi, juga melakukan reform mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa," ujarnya melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2020.
Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada jajaran terkait. Pertama, Kepala Negara meminta agar seluruh skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial di desa seperti Program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa dan lain sebagainya harus berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
Demikian halnya dengan pelaksanaan program padat karya tunai di pedesaan yang harus dikawal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga dapat mengurangi beban masyarakat desa yang mungkin kehilangan pekerjaan di tengah pandemi, kesulitan mencari kerja, atau yang berasal dari kalangan tidak mampu.
"Pastikan itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak Covid dan yang sangat membutuhkan," tuturnya.
Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menginstruksikan para jajaran terkait untuk mengonsolidasikan program-program kementerian yang dapat meningkatkan ekonomi desa. Masing-masing kementerian tidak boleh menjalankan program secara sendiri-sendiri dan harus mengintegrasikan diri ke dalam skema program yang saling mengisi satu sama lain.
"Misalnya Kementerian Desa memastikan dana desa digunakan lebih produktif, Kementerian PUPR menyediakan infrastruktur dasarnya, Kementerian Perhubungan konektivitasnya, Kementerian Sosial mengenai penanganan warga yang kurang mampu, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk sektor usaha kecil dan mikro," ucapnya.
"Kalau tidak terintegrasi hasilnya akan tidak kelihatan. Oleh sebab itu, semuanya dijalankan dalam strategi besar yang solid dan terintegrasi," imbuh Presiden.
Selain itu, masing-masing desa juga harus diarahkan untuk mengembangkan potensi lokalnya dalam rangka memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Warga-warga di desa harus diberikan ruang partisipasi dan kreasi dalam memajukan sektor-sektor unggulan desa seperti yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, hingga industri di pedesaan.
"Ini yang harus difasilitasi serta diberikan akses permodalan dan teknologi maupun di sisi keterampilan. Juga dorong kerja sama antardesa agar bisa masuk ke supply chain yang lebih luas sehingga pelaku usaha di desa bisa upskilling dan naik kelas," tandasnya.
Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)
[RID/fiq]
Jakarta, 24 September 2020 - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyepakati pagu anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4.907.148.382.000.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 19,4 persen atau sebesar Rp795.710.814.000 dari pagu indikatif (ancar-ancar pagu anggaran) TA 2021 sebesar Rp 4.111.437.568.000.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Wishnutama Kusubandio dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu (23/9/2020), mengapresiasi dukungan yang diberikan DPR kepada pemerintah khususnya dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akibat pandemi COVID-19.
"Belanja pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga perputaran roda ekonomi dalam masa pandemi ini. Anggaran tidak hanya bicara seputar angka-angka rupiah, tapi anggaran yang ada merupakan upaya implementasi dari kebijakan agar berdampak bagi masyarakat. Sehingga kebijakan mampu memberikan harapan baru untuk tahun depan sebagai tahun pemulihan," kata Wishnutama Kusubandio.
Dalam penggunaan APBN tahun 2021, Wishnutama menjelaskan Kemenparekraf/Baparekraf memiliki tiga program strategis. Yakni percepatan pemulihan pariwisata, pariwisata berkualitas, dan ekonomi kreatif, serta digitalisasi dan kedaulatan digital. Ketiga program strategis tersebut akan diimplementasikan di tiap level kedeputian.
Dalam kesempatan tersebut, Menparekraf juga menyampaikan kembali strategi Kemenparekraf/Baparekraf yang telah dan akan dijalankan dalam upaya pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif akibat pandemi COVID-19.
Sesuai dengan arahan Presiden, mitigasi dampak pandemi COVID-19 bertujuan untuk membangun ketahanan dan menyelamatkan perekonomian, yang dilaksanakan melalui tiga program utama. Yaitu program perlindungan sosial, program padat karya, juga program stimulus.
Wishnutama menjelaskan, terlepas dari upaya yang sudah dilakukan, pihaknya juga melihat perlu adanya usaha ekstra agar industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif segera pulih. Usaha ekstra ini diperlukan karena ada beberapa isu yang menghambat pemulihan, di antara sekian isu tersebut ada dua isu yang dominan.
Isu yang pertama adalah "Fear Factor" yang menurut data dari McKinsey, masyarakat Indonesia mayoritas khawatir tentang penggunaan layanan transportasi umum, bepergian menggunakan pesawat, dan menginap di hotel. Tiga kategori kegiatan oleh McKinsey tersebut sangat terkait dengan sektor pariwisata.
Isu yang dominan kedua adalah soal daya beli. Menurut data dari McKinsey, terlihat ¾ dari konsumen mengalami penurunan pendapatan dan penurunan nominal tabungan yang dialami masyarakat. Dari data ini bisa disimpulkan bahwa secara logika masyarakat hanya akan mengeluarkan uang untuk kebutuhan pokok karena pendapatan yang menurun.
"Pengeluaran untuk berwisata akan menjadi hal yang sekunder bagi kebanyakan orang. Ini tentu menjadi tantangan bagi kami untuk membangkitkan industri pariwisata pascapandemi, dan membantu industri pariwisata bertahan di tengah pandemi," kata Wishnutama.
Karenanya ke depan Kemenparekraf/Baparekraf juga akan melakukan berbagai upaya, salah satunya menjalankan program sertifikasi CHSE gratis bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memulihkan kepercayaan masyarakat.
Unsur pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas upaya keras Kemenparekraf/Baparekraf membangun geliat pemulihan dan peningkatan implementasi protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Agustina Wilujeng Pramestuti selaku pimpinan sidang mewakili seluruh pimpinan dan anggota Komisi X berharap anggaran dan program Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2021 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
"Harapan kami anggaran bisa dipergunakan sebaik-baiknya agar dapat memberikan dampak terhadap pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Agustina.
Sumber & Foto: Biro Komunikasi KEMANPAREKRAF/BAPAREKRAF
[RID/fiq]
Merayakan Dies Natalis Udayana Ke- 58 dengan tema "IKAYANA CREATIVE MOVEMENT"
SABTU 26 SEPTEMBER 2020
[RID/fiq]
Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Rabu, 23 September 2020 di Istana Negara, Jakarta.
Para calon anggota Dewan Komisioner LPS yang mengucapkan sumpah di hadapan Presiden tersebut ialah:
1. Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai anggota Dewan Komisioner merangkap Ketua Dewan Komisioner LPS;
2. Didik Madiyono, sebagai anggota Dewan Komisioner LPS;
3. Luky Alfirman, sebagai anggota Dewan Komisioner LPS; dan
4. Destry Damayanti, sebagai anggota Dewan Komisioner LPS.
Keempatnya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama dalam acara tersebut.
Untuk diketahui, acara pengucapan sumpah tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di mana para calon anggota Dewan Komisioner LPS dan para tamu undangan terbatas yang hadir terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai protokol yang berlaku.
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
Sumber & Foto:(Humas Kemensetneg)
[RID/fiq]
Penyediaan cadangan pangan nasional merupakan agenda strategis untuk mengantisipasi potensi krisis pangan akibat pandemi sebagaimana yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan lumbung pangan baru yang saat ini dikembangkan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
Saat memimpin rapat terbatas mengenai lanjutan pembahasan food estate (lumbung pangan) melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 September 2020, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan rumusan rencana induk lumbung pangan tersebut.
"Perumusan master plan ini penting sekali sehingga keseluruhan dari berbagai aspek itu bisa dilihat dan bisa segera diselesaikan baik untuk yang di daerah irigasi di Kalimantan Tengah seluas 148 ribu hektare, ini yang dipakai untuk tanam padi, juga lahan yang di luar nonirigasi seluas 622 ribu hektare yang ini akan dikembangkan untuk tanaman singkong, jagung, peternakan, dan lainnya," ujarnya.
Infrastruktur pendukung lumbung pangan juga harus segera dikerjakan. Seperti misalnya akses jalan yang nantinya akan memudahkan alat-alat dan fasilitas pertanian modern untuk memasuki area pertanian tersebut.
Presiden juga meminta agar pengembangan lumbung pangan baru ini turut disertai dengan kalkulasi matang soal pengelolaannya. Selain itu, pembiayaan dan model bisnis bagi pengelolaan lumbung pangan juga harus segera terbentuk.
"Siapa yang akan mengelola, tanaman apa yang akan dikembangkan, kemudian teknologi apa yang akan dipergunakan harus betul-betul lewat data science lapangan sehingga benar-benar tanaman yang ingin kita tanam itu betul-betul sesuai," tuturnya.
Untuk diketahui, pada Juli lalu, Presiden Joko Widodo telah meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas. Di Kabupaten tersebut terdapat lahan potensial seluas 20.704 hektare yang akan digunakan untuk pengembangan lumbung pangan baru.
Untuk Kalimantan Tengah, selain di Kapuas, pemerintah juga menyiapkan lumbung pangan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Adapun untuk Sumatera Utara, pemerintah memilih Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai area percontohan pengembangan lumbung pangan baru.
"Ini (Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara) yang ingin kita prioritaskan terlebih dahulu meskipun juga ada rencana akan kita lanjutkan setelah ini. Sudah mulai pengerjaan di lapangan untuk di provinsi yang lain seperti di Papua, NTT, dan Sumatera Selatan. Tetapi ini akan kita diskusikan setelah yang dua ini betul-betul bisa berjalan," kata Presiden.
Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)
[RID/fiq]
