Rakyat.id, - Jakarta. -Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengimbau masyarakat yang hendak berlibur saat libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad pada 28-30 Oktober 2020 untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin agar tidak terjadi kenaikan kasus COVID-19.
"Saya harapkan semua stakeholder dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta masyarakat yang ingin berlibur dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan, penuh rasa kepedulian,” kata Wishnutama dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Kepala Negara berharap dan berupaya agar angka-angka perbaikan tersebut dapat semakin meningkat dari waktu ke waktu agar selanjutnya tren penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia semakin membaik.
Berdasarkan data per-18 Oktober 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia berada pada angka 17,69 persen. Angka tersebut sudah lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 22,54 persen,” kata Wishnutama dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Menparekraf juga terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi mobilisasi masyarakat saat libur panjang, khususnya dalam penerapan protokol kesehatan.
“Saatnya peduli terhadap diri kita sendiri, keluarga, sahabat, teman-teman, dan tentunya yang tidak kalah penting terhadap sektor pariwisata. Dengan kepedulian yang tinggi dalam melaksanakan protokol kesehatan saya yakin sektor pariwisata akan segera bangkit kembali," kata Wishnutama.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya agar mengantisipasi peningkatan laju penularan pandemi pada masa libur tersebut.
"Kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang, pada satu setengah bulan yang lalu mungkin. Setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu, ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus COVID-19," ujarnya.
Kepala Negara berharap dan berupaya agar angka-angka perbaikan tersebut dapat semakin meningkat dari waktu ke waktu agar selanjutnya tren penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia semakin membaik.
Berdasarkan data per-18 Oktober 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia berada pada angka 17,69 persen. Angka tersebut sudah lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 22,54 persen.
Sumber & Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf
[RID/fiq]
Rakyat.id, - Tangerang. - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program fasilitasi bimbingan teknis peningkatan keterampilan fotografi dan ilustrasi bertajuk "Start Your Journey!" bekerja sama dengan platform pembelajaran digital, Vokraf.
Program pelatihan akan dilakukan secara daring melalui platform Vokraf mulai 19 Oktober hingga akhir November 2020 kepada 1.000 peserta terpilih melalui kurasi sebelum ajang digelar. Peserta program Start Your Journey! ini datang dari berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh, Kalimantan, hingga Papua.
Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Muhammad Neil El Himam dalam Konferensi Pers program Start Your Journey!, Sabtu (17/10/2020), mengatakan, program itu digelar mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda yang menyebabkan hampir selalu sektor terdampak oleh pandemi ini.
"Kemenparekraf secara proaktif mendukung peningkatan skill masyarakat agar tetap produktif sehingga perekonomian Indonesia tetap berputar," kata Muhammad Neil El Himam.
Turut hadir dalam acara konferensi pers 'Start Your Journey' Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukkan, dan Penerbitan Kemenparekraf Mohammad Amin, Direktur Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi, Kemenparekraf, Syaifullah, Plt. Direktur Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf Muhammad Azhar Iskandar Zainal, Co-founder & CPO Vokraf Mahatma Waskitadi, Ilustrator expert Anindito Wisnu, dan Fotografer, Rez Harditya.
Neil mengatakan, pelatihan bidang fotografi dan ilustrasi diharapkan mendorong masyarakat tetap produktif. Kedua bidang tersebut dinilai dibutuhkan oleh berbagai sektor industri, bahkan dari sektor terkecil seperti berjualan makanan dari rumah.
Khususnya fotografi, target peserta difokuskan pada pemilik maupun masyarakat yang bekerja di sektor UMKM. Terlebih di zaman serba digital ini, ilustrasi pada suatu produk menjadi visual marketing yang menambah daya tarik.
"Kedua bidang baik fotografi dan ilustrasi menjadi bagian penting pendukung dalam transformasi digital sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dalam bidang tersebut," kata Neil.
Di platform Vokraf.com terdapat video pembelajaran dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, tugas praktik untuk membuat karya yang outputnya bisa menjadi portofolio, serta sertifikat yang akan dikeluarkan oleh Vokraf dan Kemenparekraf.
"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendukung kreativitas masyarakat dalam hal menggambar digital, menuangkan ide, dan mendukung visualisasi produk digital," kata Muhammad Neil.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah meluncurkan gerakan #BanggaBuatanIndonesia dan #BeliKreatifLokal sebagai bentuk dukungan dan dorongan dalam pemulihan dampak pandemi. Melalui pemanfaatan teknologi, diharapkan konten kreatif dan inovatif dapat memberikan alternatif bagi masyarakat untuk tetap produktif di tengah masa yang tidak menentu ini.
"Sembari kita berharap kondisi segera kembali normal, mari kita terus tingkatkan kapasitas dan keterampilan agar semakin memiliki daya saing dan daya jual yang tinggi,” kata Muhammad Neil.
Sumber & Foto: (Biro Komunikasi KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF)
[RID/fiq]
Kementerian Komunikasi dan Informatika meningkatkan upaya literasi digital guna menghadapi penyebaran infodemi Covid-19 di kalangan masyarakat. Selain upaya pengendalian konten seusai dengan amanat Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memunculkan istilah infodemi yang menggambarkan persebaran hoaks berkaitan dengan pandemi Covid-19. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, infodemi itu telah menjadi masalah baru bagi dunia internasional, selain pandemi Covid-19 itu sendiri.
Upaya pengendalian yang dilakukan Kementerian Kominfo, menurut Dirjen Aptika bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, namun ditujukan mencegah keresahan dan gangguan ketertiban umum.
“Kami perlu melakukan pengaturan dan pengendalian bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat, tapi karena situasi pandemi ini kita perlu meluruskan informasi-informasi yang salah agar tidak membuat keonaran atau membuat keresahan dan/atau mengganggu ketertiban umum,” tegas Dirjen Semuel dalam Konferensi Pers Virtual Strategi Kominfo Menangkal Hoaks Covid-19 dari Media Center KPCPEN Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (19/10/2020).
Dirjen Aptika menyatakan ada tiga bentuk infodemi yang beredar, yaitu: (1) misinformasi atau penyebaran informasi yang tidak tepat akibat adanya ketidaktahuan akan informasi yang tepat; (2) disinformasi atau penyebaran informasi yang tidak tepat dan bersifat destruktif secara sengaja; dan (3) malinformasi atau penyebaran informasi faktual untuk merugikan pihak-pihak tertentu.
“Di tengah pandemi, ketiga jenis gangguan informasi mengakibatkan pemahaman masyarakat yang tidak lengkap tentang situasi dan prosedur medis yang tepat terkait virus Covid-19. Hal ini kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap rumah sakit, tenaga medis dan penyintas COVID-19, hingga keengganan masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan yang telah disarankan,” jelasnya.
Pemerintah terus berupaya meluruskan informasi-informasi yang salah berkaitan dengan pandemi. Hal itu dilakukan dengan menelusuri informasi hoaks dan menerima aduan dari masyarakat.
"Kami selalu melakukan verifikasi tidak jadi tidak serta merta Pemerintah langsung mengambil tindakan tanpa memverifikasi. Kita selalu melakukan langkah-langkah verifikasi berkas itu dilakukan dengan beberapa pihak," jelas Dirjen Semuel.
Ragam Inisiatif Atasi Infodemi
Kementerian Kominfo telah melakukan beberapa inisiatif kunci yang telah terbukti efektif untuk mengurangi jumlah persebaran hoaks terkait Covid-19. Menurut Dirjen Aptika, hingga hari ini telah diidentifikasi 2.020 konten hoaks yang beredar di media sosial.
“Dengan temuan jumlah kategori sebanyak 1.197 topik. Dari 2.020 hoaks tersebut, Kominfo sudah melakukan take-down sekitar 1.759 konten,” jelasnya.
Menurut Dirjen Semuel, dalam melawan derasnya arus infodemi, Kementerian Kominfo melakukan inisiatif berfokus pada yakni level hulu, tengah, dan hilir. Di level tengah dan hilir, Kementerian Kominfo lebih berfokus pada terbentuknya kerjasama yang komprehensif antaraktor yang krusial dalam penanganan persebaran hoaks di tengah pandemi.
“Kominfo telah bermitra dengan berbagai platform media sosial yang beroperasi di Indonesia untuk bersama-sama melakukan patroli siber terhadap konten-konten bermuatan hoaks,” tuturnya.
Di level hilir, menurut Dirjen Aptika jika informasi tersebut benar-benar meresahkan masyarakat maka aparat penegak hukum yang langsung menindak. “Kami juga memberikan kemudahan kepada instansi untuk melakukan klarifikasi supaya informasi tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat,” tegasnya.
Dirjen Semuel menegaskan di tengah era demokrasi seperti saat ini, Pemerintah tidak mungkin menerapkan pendekatan tangan besi. Sehingga tidak lagi ada penutupan situs atau pemblokiran konten tanpa ada alasan yang jelas.
Ada tahapan-tahapan yang memang melanggar, apalagi kita akan mempunyai Permen baru di mana itu ada tahapannya lebih jelas dan sebelum melakukan pemblokiran itu ada tahapan pelaku dikenakan sanksi administratif untuk memuculkan efek jera,” jelasnya.
Pemerintah menurut Dirjen Aptika juga melibatkan masyarakat dalam menghadapi hoaks. Menurutnya, masyarakat juga diharapkan perlu mencari tahu. Sebab, di era digital saat ini siapa saja bisa mengakses informasi dari mana saja sehingga perlu melakukan klarifikasi, memeriksa fakta dan melihat siapa yang menyebarkan informasi atau pemberitaan tersebut.
“Peran masyarakat itu sangat penting, jadi perlu melihat judul-judul yang dibuat yang kadang-kadang provokatif dan mengundang emosi, ini perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi kalau memang orangnya belum pernah punya kredensial, websitenya baru kemarin dibuat itu perlu dicurigai. Dilihat juga cek fotonya, kadang-kadang fotonya benar tapi captionnya itu juga yang menyesatkan. Jadi perlu masyarakat juga paham tentang hal-hal ini,” tuturnya.
Dirjen Semuel mengatakan bahwa ketika menemukan jenis-jenis infodemi di platform digital, masyarakat dapat melakukan aduan kepada Kementerian Kominfo dengan mengirimkan email ke aduankonten@kominfo.go.id.
Selain melaporkan melalui Kementerian Kominfo, masyarakat juga dapat melaporkan hoaks melalui berbagai kanal informasi yang tersedia seperti Media sosial Facebook, Twitter, Instagram hingga Google yang menyediakan fitur report atau feedback untuk melaporkan berita yang mengandung informasi negatif.
Gencarkan Literasi
Menurut Dirjen Semuel, situasi pandemi ini pemerintah perlu meluruskan informasi-informasi yang salah agar tidak membuat keresahan di masyarakat, apalagi yang dapat mengganggu ketertiban umum.
“Contoh dampak infodemi timbulnya pemahaman masyarakat yang tidak lengkap tentang situasi dan prosedur medis yang tepat terkait dengan Covid-19. Stigmatisasi terhadap rumah sakit, tenaga medis dan proses-proses yang sudah dibakukan ini yang menjadi berbahaya bagi masyarakat kalau masyarakat akhirnya membuat stigma,” ujarnya.
Selama masa pandemi, Dirjen Aptika menegakan Kementerian Kominfo melakukan penanganan hoaks dengan pendekatan literasi untuk membantu masyarakat mengidentifikasi informasi hoaks yang beredar. Selain Kementerian Kominfo juga melibatkan pemangku kepentingan dalam meningkatan literasi kepada masyarakat.
“Kalau penanganan pandemi kita mengutamakan literasi, jadi kita mengutamakan supaya masyarakat paham dan masyarakat lah yang bisa menanganin hoaks-hoaks yang beredar, jadi kita melakukan literasi dari berbagai pihak,” jelasnya.
Menurut Dirjen Aptika, Kementerian Kominfo juga sudah berkolaborasi dengan 108 organisasi baik pemerintahan masyarakat organisasi masyarakat perguruan tinggi dan juga sektor swasta untuk melakukan literasi digital.
“Kita menghadirkan beberapa inisiatif berdasarkan literasi digital, karena literasi digital merupakan kunci penting dalam upaya kita bersama untuk melawan infodemi dan segala jenis risiko kejahatan yang ada di ruang digital,” tandasnya.
Inisiatif ini dikoordinasi oleh GNLD Siberkreasi yang merupakan sebuah gerakan kolaboratif antara 108 komunitas, akademisi, dan institusi yang berfokus pada peningkatan literasi digital masyarakat.
“Program-program pelatihan seperti tips identifikasi hoaks hingga kewirausahaan digital di tengah pandemi telah disediakan oleh Siberkreasi, dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat secara gratis,” ungkapnya.
Sumber & Foto: [Biro Humas Kementerian Kominfo]
[RID/fiq]
Rakyat.id, -Denpasar. - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo menekankan pentingnya berbagai upaya atau program sinergi yang tengah dan akan dilaksanakan pihaknya untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19.
Berbicara dalam acara “Bincang Maya Tourism Industry Post COVID-19: Survival and Revival Strategy”, Jumat (16/10/2020), Angela mengatakan pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia membuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terpuruk. Menurut data Organisasi Wisata Dunia (UNWTO), sejak Januari hingga Juni 2020 pariwisata dunia kehilangan 440 juta turis.
“Indonesia diperkirakan kehilangan devisa sebesar 14,5-15,8 miliar dolar AS karena adanya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Keterpurukan ini dikarenakan sektor pariwisata sangat mengandalkan pergerakan manusia,” kata Angela.
Oleh karena itu, Angela menuturkan pihaknya mengeluarkan berbagai kebijakan dan bantuan untuk membantu para pelaku pariwisata yang terdampak oleh pandemi ini. Di antaranya dengan membantu likuiditas usaha melalui fasilitasi relaksasi fiskal, pemanfaatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung akses permodalan, insentif listrik berupa relaksasi tarif minimum listrik, dan pemanfaatan hotel sebagai lokasi isolasi mandiri dan untuk tenaga kesehatan.
“Sementara untuk ketahanan pekerja pariwisata, kami melihat ada urgensi untuk mendistribusikan bantuan langsung karena banyak pekerja yang dirumahkan bahkan mengalami PHK. Jadi kami sudah memfasilitasi bantuan sosial bagi pekerja pariwisata bersama Kementerian Sosial dan ini terus berjalan, fasilitasi kartu prakerja dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, serta akses pengurangan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, di samping itu Kemenparekraf juga mendistribusikan bantuan pangan darurat langsung ke pelaku pariwisata,” jelas Angela.
Selain itu, Angela juga menjelaskan dari segi ketahanan industri pariwisata, fokus Kemenparekraf/Baparekraf saat ini adalah untuk peningkatan kualitas dari destinasi dan persiapan industri dalam adaptasi kenormalan baru serta pascapandemi COVID-19.
“Sebagai contoh, kami memberikan pelatihan gratis melalui webinar untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelaku pariwisata. Kedua adalah revitalisasi sarana dan prasarana seperti program pembersihan destinasi pariwisata yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dari destinasi pariwisata itu sendiri. Kami juga telah menyusun protokol kesehatan bersama para stakeholders dan Kementerian Kesehatan yang sudah disahkan dalam KMK Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 untuk sektor pariwisata,” katanya.
Sebagai turunan dari KMK tersebut, Kemenparekraf/Baparekraf juga telah meluncurkan buku panduan yang diperuntukkan sebagai petunjuk yang lebih teknis untuk berbagai jenis usaha pariwisata. “Jadi buku ini mejadi acuan yang lengkap dan detail untuk usaha pariwisata secara nasional dalam penerapan protokol kesehatan,” ucap Angela.
Angela juga mengungkapkan bahwa Kemenparekraf/Baparekraf telah menyiapkan dan segera menyalurkan dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 triliun bagi pelaku usaha pariwisata hotel dan restoran serta pemerintah daerah. 30 persen dari dana hibah ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara 70 persen dialokasikan untuk membantu pelaku usaha hotel dan restoran dalam menjalankan operasional kesehariannya, dan dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Selain itu, kami juga telah mengalokasikan lebih dari 119 miliar untuk sertifikasi CHSE secara gratis dengan lembaga independen, yang ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sektor pariwisata,” tambahnya.
Turut hadir pada acara ini Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi; Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati; dan pengusaha nasional, Sandiaga Uno.
Sementara, untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata Tanah Air, Angela menuturkan pihaknya akan memberdayakan wisatawan nusantara melalui program diskon pariwisata yang rencananya akan diluncurkan pada 2021 atau setelah vaksin COVID-19 rampung. “Diskon pariwisata ini gunanya untuk mendorong paket wisata domestik. Karena di masa pandemi ini, selain faktor kepercayaan masyarakat atas kebersihan destinasi wisata, daya beli masyarakat juga tengah menurun di masa pandemi ini,” ucap Angela.
Masih berkaitan dengan wisata domestik, Angela juga mengungkapkan rencana jangka menengah dan panjang Kemenparekraf/Baparekraf dalam peningkatan spending wisatawan nusantara. “Karena Indonesia merupakan negara dengan populasi besar, kita memiliki peluang di wisata domestik yang masih bisa dimaksimalkan,” jelas Angela.
Pada kesempatan serupa, Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi menuturkan kegiatan usaha masyarakat Indonesia sudah berangsur membaik pada kuartal ke-3 tahun 2020. “Arah perbaikan ini kami harapkan juga dapat berpengaruh terhadap bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ungkap Rosmaya.
Rosmaya juga mengatakan pihaknya selalu berupaya menjaga kondisi makroekonomi dan sistem keuangan Tanah Air sebagai kunci pemulihan ekonomi. “Kami selalu berupaya menjaga nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi supaya harga-harga barang tidak melonjak tinggi,” tutur Rosmaya Hadi.
Sumber & Foto: (Biro Komunikasi KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF)
[RID/fiq]
Horas Batak Bersatu (HBB) merupakan organisasi untuk menjaga harkat dan martabat orang Batak. Serta sebagai wadah untuk saling membantu sesama orang Batak dan juga masyarakat luas pada umumnya.
Pengurus DPD HBB Banten mempunyai visi dan misi untuk mensejahterakan rakyat lahir dan batin dan juga agar dapar bekerjasama, bersinergi dengan pemerintah Banten, saling membangun, membina, dalam berbagai potensi kemajuan di segala bidang. Sehingga kelak kedepannya dapat menikngkatkan mutu serta kualitas kesejahteraan masyarakat Banten pada khususnya.
. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Horas Bangso Batak (Ketum DPP HBB) Lamsiang Sitompul SH, MH didampingi oleh Sekjen DPP HBB Luhut Situmorang SH, Bendahara
Energi positif untuk persatuan, silahturahmi, komunikas yang lebih erat lagi merupakan tujuan utama kehadiran DPD HBB Banten bertemu saudara setanah air Horas Bangso Batak DPP Medan. Dalam acara yang penuh persaudaraan, keakraban turut hadir; Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Horas Bangso Batak (Ketum DPP HBB) Lamsiang Sitompul SH, MH didampingi oleh Sekjen DPP HBB Luhut Situmorang SH, Bendahara DPP HBB, Nurlinda Simanjorang bersama Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Medan, Thompson Parapat, Sekretaris DPC HBB Kota Medan, Reky Nelson Barus. Di Champion Cafe Medan, Kamis, (15/10/2020).
Pembahasan deklarasi DPD HBB Banten menjadi pokok perencanaan kunjungan baik ini ke Provinsi Medan, dalam kesempatan baik tersebut pengurus DPD BANTEN menyampaikan tertundanya pemantapan pelantikan organisasi karena adanya pandemi Covid-19 yang ada diseluruh Indonesia dan bagian negara lainnya.
Ketua panitia acara pelantikan, Oslanto Munthe mengatakan “Memang sebelumnya, sudah direncanakan pada tanggal 17 Oktober 2020 akan dilakukan pendeklarasian Pengurus DPD Horas Bangso Batak di Provinsi Banten.
Ketua Umum DPD HBB juga memberikan keterangannya, "Dikarenakan situasi tak mengizinkan ini, dengan adanya Pandemi Covid-19. Atas usulan dan anjuran dari Gubernur Banten, maka pelantikan tersebut, harus ditunda dahulu. Dan itulah maksud dan tujuan kami datang berkunjung dengan menemui Ketum DPP HBB, Bapak Lamsiang Sitompul, ucapnya.
“Kami berharap, dihari dan suasana yang lebih baik lagi, kita akan menyambut kedatangan Ketum DPP HBB, Bapak Lamsiang Sitompul beserta dengan rombongan, untuk melaksanakan pendeklarasian DPD HBB Banten. Dan juga tujuannya adalah, agar dapat bersinergi dengan Pemerintah Banten, guna meningkatkan kerjasama, saling membangun dan membina potensi di berbagai bidang. Sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan Masyarakat Banten”, ungkap Oslanto Munthe.
“Kita mengucapkan terimakasih kepada Pengurus DPD HBB Banten, yang telah berkunjung dan bersilaturrahmi dengan kita di Medan ini. Dan semoga dapat semakin menjalin tali silaturahmi yang baik, antara Pengurus HBB Pusat dan Pengurus HBB Banten,”. ujar Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul SH. MH.
Ungkapan terbaik juga diucapkan oleh Ketua DPC HBB Kota Medan, Thomson Parapat, yang mengatakan ”Saya mewakili teman teman DPC HBB Kota Medan, menucapkan terima kasih, karena diperkenankan hadir dalam acara ini. Semoga kedepannya, dapat menjalin tali silaturahmi dan saling berbagi informasi antara kita semua Pengurus dan Anggota Horas Bangso Batak, dimana pun berdomisili di seluruh Indonesia saat ini” ucap Thomson Parapat.
Sumber: Dari Berbagai Sumber
[RID/fiq]
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong warga desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kunjungan kerja ke perbukitan Menoreh DI Yogyakarta, Menteri Kominfo juga menjelaskan peluang pengembangan investasi dalam negeri dari UMKM dan Koperasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Menteri Johnny menegaskan kawasan perbukitan menoreh merupakan daerah penopang Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur. Menteri Kominfo mengaharapkan bantuan akses internet Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat berbasis wisata.
“Saat ini banyak kegiatan ekonomi berbasis wisata seperti desa wisata, dan homestay. Umumnya merupakan usaha kecil, mikro, dan menengah. Kekuatan ekonomi yang demikian, perlu untuk terus kita dukung dan dorong agar dapat tetap bertahan serta terus berkembang selama masa pandemi ini,” ungkap Menteri Kominfo dalam Kunjungan Kerja Dukungan Infrastruktur Telekomunikasi Wilayah Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo, Jumat (16/10/2020).
Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo telah melakukan pendataan jangkauan akses jaringan telekomunikasi 4G di seluruh Indonesia. Saat ini menurutnya masih ada beberapa daerah yang belum terlayani jaringan 4G.
“Sebanyak 9.130 desa di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang akan dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informaasi (BAKTI) Kominfo dan sisanya 3.435 desa di luar 3T dibangun operator seluler,” ungkapnya.
Menteri Kominfo menegaskan jaringan 4G merupakan pondasi utama dalam transformasi digital, khususnya ekonomi digital. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan wilayah desa yang belum terlayani sinyal 4G akan tuntas pada 2022.
“Kami berharap dapat terselesaikan pada akhir 2022. Dengan demikian, lebih dari 823.000 lebih desa di Indonesia sudah atau akan terlayani sinyal 4G,” ungkapnya.
Dalam kunjungan kerja itu, Menteri Johnny menyatakan akses telekomunikasi akan dapat ekonomi daerah lebih produktif. Bahkan, menurutnya, akan dapat mendorong UMKM, ekonomi mikro, komperasi dan BUMDes di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan marketplace.
“UMKM dan koperasi sebagai soko guru ekonomi dan penyumbang 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional di Indonesia. Artinya memperkuat UMKM, memperkuat kontribusi PDB nasional Indonesia,” ujarnya.
Menteri Kominfo menyatakan sektor UMKM dan Koperasi cukup kuat bertahan di berbagai kondisi. Saat ini, Menteri Johnny mendorong agar cepat bermigrasi menjadi BUMDes dan usaha digital dengan adanya fasilitasi akses internet dari Pemerintah.
"Pada masa pandemi Covid-19, sektor UMKM dan koperasi cukup kuat, dan secara bertahap bermigrasi ke UMKM digital. Sebanyak 14 persen dari 64 juta UMKM atau sekitar 9 juta pelaku UMKM sudah bisa bertransformasi menjadi usaha digital. Diharapkan setahun ke depan akan bertambah satu juta lagi menjadi 10 juta. Hal ini akan memperkuat perekonomian Indonesia,” katanya.
Pembangunan akses telekomunikasi ditujukan agar mendorong masyarakat ikut mengambil bagian dalam transformasi ekonomi digital. Dengan memfasilitasi dan membantu perkembangan UMKM dan Koperasi, Menteri Kominfo mengharapkan sektor ekonomi menjadi kuat menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
“Dan masyrakat bisa mengambil bagian dan berpartisipasi dalam transformasi struktural ekonomi nasional. Tolong buat BUM Desa yang sukses biar ada contoh bagi yang lainnya,” harap Menteri Johnny.
Cipta Kerja Kembangkan UMKM dan Koperasi
Menteri Johnny mengungkap UMKM ini merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia. Menurutnya, ratusan juta tenaga kerja diserap di sektor UMKM. Oleh karena itu, Pemerintah mengharapkan kehadiran UU Cipta Kerja akan lebih banyak lagi tenaga kerja yang terserap oleh UMKM.
“Cipta kerja jadi bagian penting untuk membuka peluang investasi domestik terutama dari UMKM dan Koperasi. Insentif dan fasilitasi untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi,” jelasnya.
Menteri Kominfo menegaskan UU Cipta Kerja merupakan reformasi struktural di sektor perekonomian nasional. Saat ini menruutnya, sedang disiapkan peraturan pemerintah dengan elaborasi lebih detil sehingga UU Cipta Kerja dapat menjadi dasar hukum yang kuat serta dapat membuka peluang lapangan kerja di dalam negeri.
“Ada peluang, ads ruang untuk investasi domestik, jangan semua investasi luar negeri atau Foreign Direct Investment (FDI). UU Cipta Kerja sangat mendorong UMKM dan Koperasi bisa berkembang. Dan memberi perlindungan bagi penanaman modal dalam negeri atau PMDN,” tegasnya.
Kikis Blank Spot
Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan saat ini, Pemkab Kulon Progo membangun jalur Bedah Menoreh dalam rangka menumbuhkan ekonomi dan pariwisata di wilayah utara Kulon Progo.
Namun, demikian di wilayah utara banyak wilayah blank spot. Oleh karena itu, Bupati Sutedjo mengharapkan dukungan Kementerian Kominfo untuk menyediakan jaringan internet.
“Internet sangat dibutuhkan di era saat ini, khususnya di pada pandemi Covid-19 ini. Jaringan internet sangat dibutuhkan untuk mempromosikan dan menjual hasil produk masyarakat dan potensi wisata saat ini,” ujarnya.
“Wilayah Bukit Menoreh banyak titik blank spot, di sisi lain kami menggalakan bedah ekonomi dan bedah wisata, serta bedah kebudayaan. Untuk itu, kami berharap Kementerian Kominfo melalui BAKTI, kembali memberikan bantuan terhadap wilayah di Kulon Progo yang masih blank spot,” katanya.
Dirut Anang Latief mengatakan selain meninjau kebutuhan akses telekomunikasi, kunjungan Menteri Kominfo kali ini ialah untuk meninjau dan memetakan lebih lanjut kebutuhan akses internet di DIY.
"Hingga saat ini sudah terdapat 25 titik layanan akses internet BAKTI di DI Yogyakarta yang umumnya yang digelar di lokasi-lokasi pendidikan, kantor pemerintahan, desa wisata dan layanan publik. Kunjungan ini akan memetakan lebih lanjut kebutuhan akses internet dalam rangka mendukung destinasi wisata di kawasan ini," tuturnya.
Bantuan akses internet diberikan ke SD Pangudi Luhur Gejlik yang terletak di pedalaman dan dataran tinggi Menoreh, tepatnya di Kelurahan Banjarasri serta Pesantren Al-Falah di Kelurahan Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo.
“Kedua lokasi tersebut kita bantu layanan akses internetnya, agar jangkauan telekomunikasi, terutama di fasilitas publik, dapat semakin dirasakan oleh masyarakat setempat,” tutur Dirut BAKTI Kominfo Anang Latif.
Menteri Kominfo menyaksikan pemberian bantuan akses internet untuk Kelurahan Pagerharjo yang akan digunakan BUMDes; Lembaga Pendidikan Yayasan Pangudi Luhur di Gejlik, Kalibawang; serta Pondok Pesantren Al-Falah di Dusun Nyalian, Ngargosari. Bantuan diserahkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Subardi dan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latief. Hadir dalam acara itu Bupati Kulon Progo Sutedjo, Staf Ahli Menteri Kominfo bidang Hukum Henri Subiakto dan pejabat dari Pemprov DI Yogyakarta.
Sumber & Foto: (Biro Komunikasi KOMINFO)
[RID/fiq]
Rakyat.id, Yogyakarta. Menteri Komunikasi Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Kementerian Kominfo mendukung penuh inisiatif digitalisasi aksara nusantara. Menurutnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal termasuk aksara nusantara perlu dilakukan agar dapat dimengerti dan diketahui generasi mendatang.
"Digitalisasi aksara, salah satunya melalui pendaftaran Aksara Nusantara pada Unicode," tuturnya usai bertemu dengan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuono X, di Kantor Gubernur, DI Yogyakarta, Jumat (16/10/2020).
Upaya digitalisasi Aksara Nusantara menurut Menteri Johnny merupakan dukungan Pemerintah agar dapat melestarikan Aksara Nusantara untuk generasi masa depan.
"Agar semua yang ada di prasasti, peninggalan budaya tinggai yang dimiliki bangsa Indonesia bisa dipahami dan dimengerti tidak hanya oleh generasi masa kini tapi juga bagi generasi masa depan," tegasnya.
Digitalisasi aksara Jawa ditargetkan akan tuntas pada Desember 2020. Menteri Kominfo mengharapkan akan bisa dimanfaatkan oleh Kraton Yogyakarta dan pegiat budaya.
"Nantinya Aksara Jawa dapat digunakan menjadi nama domain, serta alamat website maupun email. Harapannya, inisiatif ini dapat diselesaikan pada bulan Desember 2020 dan dapat segera dimanfaatkan oleh Keraton Yogyakarta serta pegiat budaya agar pelestarian Aksara Jawa semakin gencar," ujarnya.
Menurut Menteri Johnny hingga kini, sudah terdapat beberapa aksara yang terdaftar pada Unicode. Aksara nusantara itu antara lain (1) Aksara Bali; (2) Aksara Batak; (3) Aksara Bugis; (4) Aksara Jawa; (5) Aksara Makassar; (6) Aksara Rejang; serta (7) Aksara Sunda.
Penggunaan Aksara Nusantara dalam tradisi tulis pada media prasasti dan naskah sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Selama itu, beragam aksara pun diciptakan oleh nenek moyang merepresentasikan kearifan lokal masing-masing budaya.
Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengapresiasi upaya digitalisasi aksara Jawa karena akan dapat melestarikan bahasa ibu di Indonesia. "Tidak hanya Jawa, bahasa ibu dari provinsi lain juga. Harapan saya agar bahasa ibu jangan sampai kalah dengan bahasa Indonesia," ungkapnya.
Kolaborasi
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan, digitalisasi itu ditujukan agar aksara nusantara bisa digunakan dalam perangkat teknologi terkini. "Unicode merupakan suatu standar teknis yang dirancang agar teks dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia dapat ditampilkan dan digunakan pada platform digital, seperti PC, Handphone, dan perangkat lainnya," ungkapnya.
Dirjen Semuel menyatakan digitalisasi Aksara Nusantara diinisiasi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), dan didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Kominfo, Ditjen Kebudayaan, Badan Bahasa, Keraton Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi Yogyakarta serta Komunitas Pegiat Aksara sedang mengajukan Aksara Jawa untuk menjadi Internationalized Domain Name (IDN) ke Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
Menurut Dirjen Aptika, saat ini tengah dalam pengembangan dan sudah dibuat websitenya. Bahkan sudah bisa digunakan untuk mengakses website. "Sebagai upaya sosialisasi, PANDI telah menggelar kompetisi pembuatan website berdomain Aksara Jawa pada 6 Mei 2020, dengan syarat seluruh atau sebagian besar konten yang dimuat di website menggunakan Aksara Jawa," jelasnya.
Bersama Gubernur DI Yogyakarta, Menteri Kominfo melanjutkan peninjauan ke STMM Yogyakarta yang berada dibawah pengelolaan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo. Menteri Kominfo meminta STMM Yogyakarta menjadi bagian penting dalam akselerasi transformasi digital di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital salah satunya ditentukan dari penyiapan SDM digital.
“Salah satu arahan Presiden Jokowi berkaitan dengan transformasi digital adalah menyiapkan sumberdaya manusia digital. STMM memainkan peran penting untuk memenuhi kebutuhan talenta digital,” tegasnya.
Menteri Johnny mengapresiasi upaya pengelola STMM untuk menyiapkan program studi dan pemeblajaran yang mengakomodasi dinamika dan perkembangan teknologi digital. Apalagi Pemerintah akan membutuhkan banyak SDM digital untuk pengelolaan Pusat Data Nasional dan keamanan siber. “Saya menekankan kembali STMM memainkan peran yang strategis dan krusial untuk mengimplementasikan kebijakan transformasi digital,” ujarnya
Oleh karena itu, Menteri Kominfo mendorong STTM menyiapkan roadmap pendidikan yang berorientasi internasional. “Bagaimana menghadirkan STMM sebagai modern campus. Perlu rumuskan visi dan misi dengan kajian yang betul-betul komprehensif dengan benchmark ke kampus kelas dunia,” harapnya.
Pembahasan roadmap STMM dihadiri oleh Gubernur DI Yogyakata sebagai Ketua Dewan Penyantun STMM, Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo Basuki Yusuf Iskandar, Direktur Jenderal Apiikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latief, Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum Henri Subiakto dan Staf Khusus Bidang Digital dan SDM, Dedy Permadi. Sebelumnya, Ketua STMM Noor Iza memberikan paparan mengenai perkembangan kampus dan kebutuhan pengembangan kampus.
Sumber & Foto: Biro Humas Kementerian Kominfo
[RID/fiq]
Rakyat.id, - Jakarta. - Pemerintah menyiapkan dan segera menyalurkan dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 Triliun bagi pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus membantu industri pariwisata bertahan di tengah pandemi.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio dalam keterangannya, Selasa (13/10/2020), mengatakan, dana hibah pariwisata melalui Kementerian Keuangan merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas pemerintah dalam upaya menghadapi dampak dari pandemi COVID-19.
"Tujuan utama dari hibah pariwisata ini adalah membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat pandemi COVID-19 dengan jangka waktu pelaksanaan hingga Desember 2020," kata Wishnutama.
Daerah dengan kriteria PHPR minimal 15 persen dari total PAD Tahun anggaran 2019, 10 Destinasi Super Prioritas (DPP), 5 Destinasi Pariwisata Prioritas (DSP), Destinasi Branding dan 100 COE.
Menparekraf menjelaskan, dana hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah dibagi dengan imbangan 70 persen dialokasikan untuk bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran. Sedangkan 30 persen untuk pemerintah daerah digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19 terutama pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Proses pencairan dana diajukan oleh kepala daerah kepada Kementerian Keuangan mengacu pada rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Wishnutama.
Kemenparekraf juga menyiapkan anggaran sebesar Rp119 miliar untuk program sertifikasi CHSE gratis bagi industri pariwisata di 34 provinsi di Indonesia. Sertifikasi ini untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan untuk industri yang terkait sektor pariwisata untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
"Sehingga para pelaku pariwisata, pengelola hotel, dan restoran dapat segera meningkatkan persiapan protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19," kata dia.
Wishnutama mengatakan, Kemenparekraf/Baparekraf melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi akan melakukan sosialisasi Program Hibah Pariwisata Tahun 2020 secara berkala. Untuk kegiatan awal telah dilangsungkan sosialisasi pada 8 Oktober 2020 di Hotel Novotel Tangerang, Banten. Kegiatan juga dilakukan secara hybrid meeting dengan melibatkan 101 daerah kabupaten/kota di Indonesia.
"Melalui kegiatan Sosialisasi Dana Hibah Pariwisata Tahun 2020 tersebut, diharapkan pemerintah daerah memperoleh informasi terkait program dana hibah pariwisata tersebut, antara lain terkait teknis hibah pariwisata, pengelolaan hibah pariwisata pada Pemerintah Daerah, pengelolaan dan pelaporan keuangan serta teknis penyaluran dana hibah pariwisata tersebut," kata Wishnutama.
Sumber & Foto: (Biro Komunikasi KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF)
[RID/fiq]
Pemerintah berkomitmen melakukan akselerasi penyediaan akses internet di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di seluruh Indonesia. Hal itu ditujukan untuk mendukung perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi di bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan upaya itu merupakan prioritas yang perlu dilakukan untuk percepatan penanganan Covid-19. Khususnya dalam tiga agenda utama yaitu optimalisasi telekomunikasi antar dan intra fasyankes, peningkatan kualitas arus data fasyankes, serta emanfaatan aplikasi kesehatan berbasis digital khususnya di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
“Layanan akses internet ini akan mencakup rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang belum memiliki akses internet atau yang sudah tersedia namun kualitasnya belum memadai,” ujarnya dalam Konferensi Pers Virtual Akselerasi Penyediaan Akses Internet di Puskesmas dan Rumah Sakit di Indonesia dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dari Media Center KPCPEN Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (14/10/2020).
Mengutip data Kementerian Kesehatan, Menteri Johnny menunjukkan hingga 31 Desember 2019 terdapat 2.877 rumah sakit dan 10.134 puskesmas di Indonesia. Dari total 13.011 fasyankes tersebut, BLU (Badan Layanan Umum) BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Kementerian Kominfo mengidentifikasi 3.126 fasyankes yang masih membutuhkan optimalisasi layanan internet.
“Dari 3.126 titik tersebut, di tahun 2019, BLU BAKTI Kominfo telah menyediakan akses internet di 226 titik fanyankes. Sedangkan pada tahun 2020 ini, melalui kerjasama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), BLU BAKTI Kominfo akan melakukan percepatan layanan internet di 2.192 fasyankes,” tutur Menteri Kominfo.
Menteri Johnny menyatakan, akses internet untuk 708 fasyankes sisanya, akan diselesaikan pada kuartal I tahun 2021 mendatang. “Dengan demikian Kementerian Kominfo akan menuntaskan penyediaan akses internet di seluruh fasyankes pada kuartal I tahun 2021,” ungkapnya.
Dukung Program Kesehatan
Ketersediaan akses internet di fasyankes diharapkan dapat mendukung program-program kesehatan masyarakat untuk jangka panjang. Baik penurunan angka kematian ibu dan bayi, mencegah stunting, mendukung program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, dan peningkatan layanan kesehatan melalui telemedicine.
“Pemerintah berharap bahwa ketersediaan akses internet dapat mendukung program-program kesehatan masyarakat untuk jangka panjang. Poin terakhir ini sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam Percepatan Transformasi Digital Nasional, sesuai dengan arahan Presiden Bapak Joko Widodo,” papar Mentri Kominfo.
Untuk merealisasikan arahan Presiden tersebut, menurut Menteri Johnny, saat ini Kementerian Kominfo sedang menyusun Roadmap Indonesia Digital. “Dimana salah satu program yang termuat dalam roadmap tersebut adalah peningkatan akses layanan kesehatan,” tegasnya.
Beberapa inisiatif yang masuk dalam Roadmap Indonesia Digital khususnya sektor kesehatan hingga tahun 2024 antara lain:
Selain penyediaan akses internet, Menteri Kominfo menyarakan Pemerintah juga terus melakukan peningkatan literasi digital dan penyiapan talenta digital untuk mendukung pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan.
“Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan stakeholders terkait juga terus meningkatkan koordinasi dalam penyediaan aplikasi, platform, dan konten digital di sektor kesehatan,” jelasnya.
Optimasi Layanan Kesehatan
Menteri Johnny menegaskan penyediaan akses internet yang mendukung layanan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah menyediakan layanan yang lebih baik dan optimal.
“Dimulai dengan penyediaan akses internet yang merata, kami berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati akses dan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan optimal,” ujarnya.
Menteri Kominfo mengharapkan dengan adanya dukungan teknologi baru dan talenta digital akan dapat mempercepat transformasi digital dan mendorong inovasi layanan kesehatan.
“Didukung dengan adopsi teknologi baru dan penyiapan talenta digital, kami juga memiliki visi bahwa transformasi digital dapat mendorong kreativitas dan inovasi baru di sektor kesehatan,” harapnya.
Di akhir konferensi pers virtual, Menteri Johnny mengajak semua pihak untuk membangun dan mewujudkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan .
“Untuk kesehatan pulih dan ekonomi bangkit menuju Indonesia maju: Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, Indonesia Tumbuh!” tegasnya.
Dalam konferensi pers itu, Menteri Kominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latief, Dewas BAKTI Kominfo Zulfan Lindan, dan Staf Khusus Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi.
Sumber & Foto: (Biro Humas Kementerian Kominfo)
[RID/fiq]
Berdasarkan data penerimaan PNBP Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal, dari 668 Penyelenggara Pos, masih terdapat 109 penyelenggara yang belum melaksanakan pembayaran kewajiban Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal tahun buku 2019.
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan:
Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kominfo mempublikasikan para Penyelenggara Pos yang belum melaksanakan kewajiban Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal tersebut pada Website Kementerian Kominfo (daftar perusahaan terlampir).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal, apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan Penyelenggara tersebut tidak memenuhi kewajiban dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan pos.
Apabila penyelenggara sudah melakukan pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun Buku 2019, mohon dapat melakukan klarifikasi ke TIM KPLPU Dito Ari Wicaksono (0857-2818-1567), Ari Ismanto (0898-0577-913) Hedi (0877-8116-5414).
Klarifikasi perlu menyertakan bukti pembayaran melalui laman https://ditdal.kominfo.go.id/pos. Jika klarifikasi sudah diterima dan diverifikasi kebenarannya maka surat teguran ketiga pembayaran tersebut dapat diabaikan.
Sumber & Foto: Biro Humas Kementerian Kominfo
untuk informasi lebih lanjut:
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id
