Kehadiran Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan air serta memberikan nilai tambah dan keuntungan sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakatnya.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan sekaligus meninjau Bendungan Tukul, pada Minggu, 14 Februari 2021, di Kabupaten Pacitan.
"Saya harapkan dengan berfungsinya Bendungan Tukul di Pacitan ini akan menjadi infrastruktur yang penting, memperkuat ketahanan pangan, dan memperkuat ketahanan air," ujar Presiden.
Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa Bendungan Tukul tersebut mulai dibangun sejak enam tahun lalu. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan ini ialah sebesar Rp916 miliar.
Selesainya pembangunan Bendungan Tukul tersebut menambah daftar panjang sejumlah bendungan yang telah dibangun semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Beberapa sudah bisa diresmikan seperti Bendungan Raknamo dan Bendungan Rotiklot di NTT, Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di NTB, Bendungan Teritip di Kalimantan Timur, Bendungan Gondang di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Kepulauan Riau, Bendungan Nipah di Jawa Timur, dan hari ini bendungan Tukul di Pacitan di Jawa Timur," ucapnya.
Hal itu belum termasuk Bendungan Napungete di NTT, Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, dan Bendungan Sindangheula di Banten yang juga siap diresmikan.
Untuk diketahui, Bendungan Tukul terletak di Sungai Telu, Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Bendungan tersebut memiliki kapasitas mencapai 8,68 juta meter kubik.
Setelah selesai dibangun dan beroperasi, Bendungan Tukul dapat mengairi irigasi setempat seluas 600 hektare, menyediakan air baku sebesar 300 liter per detik, mengurangi potensi banjir hingga 44,86 meter kubik per detik, konservasi sumber daya air, dan berpotensi menghasilkan listrik sebesar 0,26 megawatt.
"Bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar yaitu mengairi 600 hektare sawah sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari biasanya satu kali tanam padi dan satu kali tanam palawija menjadi dua kali tanam padi dan satu kali tanam palawija. Insyaallah ini nanti sudah bisa dilihat dan dilakukan," kata Presiden.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam laporannya kepada Presiden menjelaskan bahwa kehadiran Bendungan Tukul tersebut sangat penting artinya bagi peningkatan lebih lanjut sektor pertanian Jawa Timur. Berdasarkan angka sementara dari BPS, produksi padi di Jawa Timur pada 2020 lalu tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat kontribusi nasional sebesar 18,17 persen dengan 5,76 juta ton beras.
"Berdasarkan angka sementara BPS, produksi jagung di Jawa Timur juga tertinggi, yakni 6,6 juta ton dan produksi jagung di Jawa Timur ini kontribusinya 21,8 persen dari kontribusi nasional," ucap Khofifah.
Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Pacitan Indartato.
Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).
[RID/fiq]
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, implementasi terhadap undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.
Oleh karena itu, saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.
"Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Negara menuturkan pandangannya bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya.
"Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas," kata Presiden.
Namun, apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden bahkan menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.
"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ucapnya.
Meski demikian, Presiden tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari undang-undang tersebut.
Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).
[RID/fiq]
Penanganan pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya membutuhkan gerak dan langkah luar biasa dari seluruh pihak. Oleh sebab itu, saat membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) pada Kamis, 11 Februari 2021, di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengajak pemerintah kota untuk melakukan sejumlah langkah luar biasa dan mendesak tersebut.
Menurutnya, terdapat empat langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk dapat mengatasi situasi pandemi saat ini. Pertama ialah dengan memprioritaskan pengendalian laju penyebaran virus.
"Saya kira berulang-ulang saya sampaikan, disiplin 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) harus tetap digaungkan kepada masyarakat. Sudah saya perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri agar Pemda dibantu oleh aparat TNI dan Polri di daerah," kata Presiden.
Presiden mengingatkan, imbauan berdisiplin 3M juga harus disertai dengan contoh kedisiplinan dan memberikan masyarakat fasilitas, seperti masker misalnya, yang mereka perlukan untuk menjalankan protokol kesehatan.
"Jangan hanya menyuruh pakai masker kepada masyarakat, tetapi sekarang saya tambah perintahnya juga harus bagi masker karena banyak rakyat kadang juga tidak mampu beli masker," tuturnya.
Lebih jauh, pemerintah kota juga harus memberikan perhatian mengenai kesiapan daerah dalam melakukan perawatan bagi para pasien Covid-19 seperti jumlah tempat tidur perawatan di rumah sakit, kesiapsiagaan tenaga medis, hingga pemetaan zonasi secara mendetail apabila daerah memerlukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala mikro.
Langkah kedua, Presiden melanjutkan, ialah dengan mempersiapkan manajemen untuk percepatan vaksinasi di daerah. Kebijakan vaksinasi massal secara gratis bagi setidaknya 181,5 juta masyarakat telah dimulai pada 13 Januari 2021 lalu.
Vaksinasi massal tersebut untuk tahap pertama diprioritaskan bagi para tenaga kesehatan. Namun, beberapa waktu mendatang, vaksinasi massal akan mulai diperuntukkan bagi masyarakat di sektor lainnya.
"Mulai minggu depan ini sudah mulai masuk ke (tenaga) pelayanan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat," ujarnya.
Kelompok masyarakat di sektor-sektor padat interaksi seperti para pedagang pasar atau jasa krusial lainnya yang dalam kesehariannya berhubungan dengan masyarakat banyak juga dapat dilakukan vaksinasi secara massal atau berkelompok.
Dalam hal ini, pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat melakukan perencanaan dan pemetaan secara matang mengenai pihak-pihak yang dapat diprioritaskan untuk memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19.
"Pemerintah daerah, pemerintah kota, juga harus mempersiapkan betul vaksinator. Berapa jumlah vaksinator di kota kita. Juga manajemen vaksinasinya di lapangan," imbuh Presiden.
Selain itu, sebagai langkah ketiga, pemerintah daerah juga harus memperbanyak program padat karya di wilayah mereka masing-masing. Program-program padat karya dimaksudkan untuk menyediakan lapangan kerja, utamanya bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi sehingga mampu memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat.
"Banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Perbaikan jalan kampung, perbaikan saluran air di kota, perbaikan puskesmas dan posyandu, dan perbaikan sekolah lakukan semuanya dengan padat karya. Saya kira banyak sekali," ucap Presiden.
Terakhir, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat lapisan bawah dan yang terdampak pandemi Covid-19 harus tetap dilakukan.
"Tetap lanjutkan terus pemberian bantuan sosial, terutama sembako, kepada masyarakat lapisan bawah dan kelompok masyarakat bawah yang tidak bisa mendapat penghasilan dari program padat karya. Ini harus dibantu dengan bansos," tandasnya.
Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).
[RID/fiq]
Presiden Joko Widodo hadir secara virtual pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 dari Istana Negara, Jakarta. Puncak Peringatan HPN yang mengusung tema "Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan" tersebut berlangsung pada Selasa, 9 Februari 2021, di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta.
"Saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di manapun Bapak/Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan," ujar Presiden dalam sambutannya.
Kepala Negara tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh insan pers yang telah membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat untuk berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona penyebab pandemi Covid-19.
Dalam acara HPN tersebut, sejumlah media dan kalangan jurnalis menerima penghargaan antara lain Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Anugerah Kebudayaan, dan penghargaan Pena Emas. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, turut menerima penghargaan berupa Medali Emas Kemerdekaan Pers sebagai penghargaan tertinggi pada HPN. Doni dinilai telah membangun kerja sama dengan pers dan para jurnalis melalui sejumlah program sosialisasi penanggulangan pandemi virus korona.
Untuk diketahui, Puncak Peringatan HPN diikuti oleh sejumlah peserta dari seluruh Indonesia yang dipusatkan di Candi Bentar, Ancol, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan. Peringatan tahun ini juga disebut menjadi yang terbesar karena diikuti oleh kurang lebih 5.000 peserta secara virtual dari berbagai lokasi.
Hadir secara langsung di Istana Negara di antaranya ialah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, hingga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Atal Sembiring Depari.
Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).
[RID/fiq]
Dalam keterangan pers hari Senin (8/2), juru bicara pemerintah, dr. Reisa Broto Asmoro menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin Covid-19 Coronavac dari Sinovac bagi kelompok usia di atas 60 tahun.
Keputusan tersebut ditetapkan setelah melalui pembahasan antara Badan POM bersama KOMNAS (Komite Nasional) Penilai Obat, ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization), Dokter Spesialis Alergi dan Imunologi, dan dokter Spesialis Geriatric.
Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah memutuskan untuk segera melakukan vaksinasi bagi tenaga kesehatan berusia di atas 60 tahun. “Vaksinasi perdana bagi tenaga kesehatan berusia di atas 60 tahun langsung dilaksanakan hari ini juga, pagi tadi, hari Senin, 8 Februari 2021 pukul 09.00 WIB”, jelas dr. Reisa.
Diperkirakan akan ada lebih dari 11 ribu orang tenaga kesehatan yang berusia di atas 60 tahun yang akan divaksinasi di seluruh Indonesia dengan tetap menerima vaksinasi dalam dua dosis dengan selang waktu 28 hari.
“Pemerintah juga akan melakukan vaksinasi kepada lansia kategori non-nakes, diperkirakan sekitar 10% populasi Indonesia adalah kelompok lansia”, sambung dr. Reisa.
Selain itu, dr. Reisa juga menjelaskan bahwa pemberian vaksinasi kepada lansia dapat menekan kematian dan juga mengurangi tekanan terhadap beban rumah sakit, dengan begitu angka rawat inap dan bed occupancy ratio dapat turun, kasus aktif dapat turun dan angka kesembuhan akan naik.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Badan POM, Dr. Dra. L. Rizka Andalusia menjelaskan bahwa pemberian izin penggunaan vaksin Covid-19 Coronavac dari Sinovac bagi kelompok usia di atas 60 tahun didasarkan kepada hasil uji klinik fase 1 dan 2 di China dan fase 3 di Brazil yang melibatkan subjek lansia dengan usia diatas 60 tahun.
“Uji klinik fase 1 dan 2 di China yang melibatkan subjek lansia sebanyak seitar 400 orang, menunjukkan bahwa vaksin Coronavac yang diberikan dengan 2 dosis vaksin dengan jarak 28 hari menunjukkan hasil imunogenisitas yang baik yaitu dengan seroconversion rate setelah 28 hari pemberian dosis kedua adalah 97,96%” jelas Dr. Rizka.
Selain itu, Dr. Rizka juga menjelaskan bahwa hasil uji Klinik fase 3 yang berlangsung di Brazil dengan melibatkan subjek lansia sebanyak 600 orang, diperoleh hasil bahwa pemberian vaksin Coronavac pada kelompok usia 60 tahun ke atas menunjukkan vaksin tersebut aman.
Untuk diketahui, dalam penerbitan izin penggunaan vaksin Covid-19 bagi lansia, pemberian persetujuan penggunaan (EUA) dapat dilakukan oleh Badan POM dengan mengevaluasi hasil uji klinik dari negara lain untuk mendapat data keamanan dan khasiat vaksin, dan data mutu produk dari laporan produksi.
Dr. Dra. L. Rizka Andalusia juga menambahkan bahwa dalam melengkapi pemberian persetujuan untuk lansia, Badan POM mengeluarkan informasi untuk tenaga kesehatan (Fact Sheet) yang dapat digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dan vaksinator dalam melakukan skrining sebelum pelaksanaan vaksinasi. “Mengingat populasi Lansia merupakan populasi berisiko tinggi maka pemberian vaksin harus dilakukan secara hati-hati”, sambung Dr. Rizka.
Sumber & Foto:(Humas Kemensetneg).
[RID/fiq]
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin turut membahas sejumlah isu regional saat keduanya bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 5 Februari 2021. Isu kawasan yang dibahas keduanya antara lain mengenai perkembangan politik di Myanmar yang mendapat perhatian khusus dari keduanya.
"Kita prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar dan kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers bersama PM Muhyiddin Yassin di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta.
Untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN, kata Presiden Jokowi, penting bagi semua negara anggota untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional.
"Sebagai satu keluarga, kita minta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan Chair ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar," imbuhnya.
Sementara itu, PM Muhyiddin Yassin mengatakan bahwa Malaysia juga memandang serius keadaan politik saat ini di Myanmar dan mendukung digelarnya pertemuan para menteri luar negeri ASEAN. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan sebuah langkah mundur dalam proses demokrasi di Myanmar.
"Kerusuhan politik di Myanmar dikhawatirkan dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan," ujar PM Muhyiddin.
Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).
[RID/fiq]
Presiden Joko Widodo menyambut baik kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin ke Indonesia hari ini, Jumat, 5 Februari 2021. Menurutnya, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara serumpun dan kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke-8 ini merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia.
"Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga dekat dan serumpun. Malaysia juga merupakan salah satu mitra penting Indonesia di bidang perdagangan, di bidang investasi, di bidang pariwisata, dan sosial budaya. Kita akan terus memperkuat hubungan baik antarkedua negara melalui komunikasi yang kuat pada semua tingkat," ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers bersama PM Muhyiddin Yassin di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pertemuan dengan PM Muhyiddin Yassin berlangsung dengan baik, terbuka, dan komprehensif. Kedua pemimpin membahas sejumlah hal terkait isu bilateral seperti perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia, hingga isu kawasan.
"Saya menyampaikan apresiasi, penghargaan atas kerja sama perlindungan WNI di Malaysia, terutama selama pandemi dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia kepada pemerintah Malaysia," ungkapnya.
Terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia.
"Selain itu, dua negara juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia," jelasnya.
Kedua, Presiden Jokowi dan PM Muhyiddin Yassin membahas mengenai isu sawit. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama.
"Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," tegasnya.
Senada dengan Presiden Jokowi, PM Muhyiddin Yassin juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kampanye antisawit, terutama yang terjadi di Eropa, Australia, dan Oseania. Menurutnya, kampanye tersebut tidak berasas dan bertentangan dengan komitmen Uni Eropa dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai perdagangan bebas.
"Kampanye antisawit ini tidak berdasar dan tidak mencerminkan keberlanjutan industri sawit dunia dan bertentangan dengan komitmen UE dan WTO tentang praktik perdagangan bebas," ujar PM Muhyiddin.
Ketiga, Presiden Jokowi juga menyambut baik kesepakatan secara prinsip dibentuknya travel corridor arrangement (TCA) kedua negara. Mengenai waktu pemberlakuan TCA, Presiden mengatakan hal tersebut akan dikomunikasikan kemudian.
"Saya juga menyampaikan pentingnya ASEAN segera menyelesaikan ASEAN Travel Coridor Arrangement Framework dan di masa sulit seperti ini menjadi kepentingan ASEAN untuk terus menunjukkan soliditas," imbuhnya.
Terkait kesepakatan TCA, PM Muhyiddin Yassin meyakini bahwa Indonesia dan Malaysia akan segera mencapai kata sepakat untuk membentuk standard operating procedure (SOP).
"Apa yang penting adalah kedua negara perlu meneliti dan juga menilai situasi semasa Covid-19 di kedua negara sebelum ini dapat kita laksanakan," kata PM Muhyiddin.
Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).
[RID/fiq]
Presiden Joko Widodo pada hari ini, Jumat, 5 Februari 2021, menyambut kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini merupakan kunjungan resmi perdana PM Muhyiddin Yassin sejak ia dilantik pada 1 Maret 2020.
PM Muhyiddin Yassin dan rombongan terbatas disambut arak-arakan pasukan berkuda dan korps musik dari Paspampres di kawasan Monumen Nasional sebelum tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 10.38 WIB dan langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo. Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan resmi di mana lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan dengan diiringi dentuman meriam sebanyak 19 kali.
Setelah dentuman meriam selesai, kedua pemimpin kemudian melakukan inspeksi pasukan kehormatan. Sejumlah penyesuaian dalam upacara penyambutan juga dilakukan karena situasi pandemi Covid-19, antara lain jumlah pasukan kehormatan yang terbatas dan pengaturan jarak yang lebih renggang.
Kedua pemimpin selanjutnya memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara yang turut hadir mengikuti upacara. Presiden Jokowi kemudian mengajak PM Muhyiddin Yassin untuk menandatangani buku tamu kenegaraan dan berfoto bersama di Ruang Kredensial, Istana Merdeka.
Setelah itu, Presiden Jokowi dan PM Muhyiddin Yassin melakukan perbincangan di veranda Istana Merdeka. Kedua pemimpin kemudian kembali ke Ruang Kredensial untuk melakukan pernyataan pers bersama.
Dalam kunjungan kali ini, Presiden Jokowi dan PM Muhyiddin Yassin juga menunaikan salat Jumat berjemaah di Masjid Baiturrahim, Istana Merdeka Jakarta. Bertindak selaku khatib adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Nasaruddin Umar dan selaku imam adalah Dr. Muhammad Ramli.
Rangkaian penyambutan resmi ini akan diakhiri dengan jamuan santap siang di Istana Negara, Jakarta. PM Muhyiddin Yassin sendiri akan langsung kembali ke Malaysia pada sore harinya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang bertetangga sangat dekat. Dalam substansi hubungan bilateral pun Indonesia dan Malaysia berhubungan sangat baik di bidang ekonomi dan juga bekerja sama di bidang sosial budaya.
"Esok (hari ini) pada saat melakukan pertemuan bilateral tentunya kedua pemimpin akan membahas isu yang terkait bilateral. Terutama bagi Indonesia yang menjadi penting sekali adalah isu perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Sementara itu, kedua pemimpin juga akan membahas beberapa isu kawasan dan isu global," ujar Menlu di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/2).
Turut hadir dalam upacara penyambutan resmi PM Malaysia antara lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono.
Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).
[RID/fiq]
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada Nahdlatul Ulama (NU) di peringatan hari lahir (harlah) ke-95 salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Melalui tayangan video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 30 Januari 2021, Kepala Negara mengharapkan peranan NU untuk terus bergerak dan berkontribusi bagi kehidupan bangsa.
"Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-95 untuk Nahdlatul Ulama. Semoga Allah Swt. senantiasa merahmati dan memberkahi Nahdlatul Ulama serta warga Nahdliyin di seluruh dunia. Mari kita dukung terus Nahdlatul Ulama agar bergerak dan terus berkontribusi untuk memperkuat kehidupan bangsa Indonesia dan memajukan peradaban dunia dengan spirit Islam Nusantara yang rahmatan lil'alamin," ujarnya.
Kontribusi NU kepada bangsa Indonesia terlihat nyata dalam pencapaian kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu, kontribusi tersebut juga berlanjut di masa pembangunan negara dalam mengisi kemerdekaan.
Atas hal tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada NU yang selalu konsisten membela Pancasila, bhinneka tunggal ika, NKRI, dan UUD 1945.
"Di tengah perubahan dan tantangan zaman yang semakin kompleks, NU juga selalu berada di garda terdepan dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Kita semua melihat bukti Nahdlatul Ulama berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menggerakkan semangat nasionalisme dan semangat toleransi, serta dalam melawan segala bentuk radikalisme dan terorisme," imbuhnya.
Kepala Negara berharap agar peran strategis para kiai dan santri NU yang bersama-sama seluruh pemangku kepentingan bangsa ikut membangun masa depan Indonesia dapat terus berlanjut dan terjalin erat. Apalagi bangsa Indonesia kini berhadapan dengan tantangan era revolusi industri jilid keempat dan kompetisi global yang harus dilalui bersama-sama demi keberlangsungan bangsa dan kemajuan umat.
Para Nahdliyin muda pun turut berkiprah dalam memajukan pemberdayaan ekonomi umat yang berbasiskan pada pesantren. Tak hanya bersemangat dalam memperoleh ilmu agama, para santri muda NU tersebut juga bersemangat menjadi wirausaha untuk memajukan umat dan sesama.
"Setiap saya mengunjungi pesantren-pesantren, saya melihat optimisme karena saya melihat para santri tidak hanya paham ilmu agama, tapi juga wirausaha. Bahkan saat ini para santri sudah melek digital dan tidak sedikit yang menjadi pelopor teknologi informasi yang bisa membawa manfaat nyata bagi negara ini," tandasnya.
Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).
[RID/fiq]
Dewasa ini, penduduk Indonesia mulai didominasi oleh generasi muda. Hal itu akan mencapai puncaknya dalam kurun 2025 hingga 2035 mendatang lewat bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kategori usia lainnya. Oleh karena itu, Indonesia harus mempersiapkan generasi muda tersebut menjadi generasi unggul yang akan memimpin dan membawa kemajuan bagi Indonesia di masa emas mendatang.
"Kita harus tahu dan menyiapkan betul sehingga saat Indonesia Emas, yang muncul adalah keluarga sehat, produktif, dan berkualitas. Di tangan mereka lah nasib bayi yang baru lahir maupun yang akan lahir ke depannya," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Januari 2021.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan ujung tombak bagi pembentukan keluarga berkualitas sejak dini. Melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), BKKBN berupaya keras untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang seimbang agar tercapai Indonesia Maju.
Presiden Joko Widodo sendiri melihat bahwa peranan BKKBN dalam hal ini sangatlah strategis bagi masa depan bangsa dan negara. Menurutnya kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas keluarga di dalamnya yang merupakan tiang negara.
"Sesungguhnya keluarga adalah tiang negara. Jika tiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas dan sejahtera. Jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera akan lahir keluarga yang sehat dan cerdas," tuturnya.
Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa generasi muda Indonesia akan mulai mendominasi proporsi kependudukan Indonesia di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan strategi pendampingan dan pemberdayaan keluarga yang berbeda dibandingkan dengan program-program yang dijalankan sebelumnya.
Kini, kelompok sasaran utama program yang dijalankan BKKBN adalah para generasi atau keluarga-keluarga muda yang memiliki karakter digital yang memerlukan metode komunikasi yang berbeda sehingga program-program BKKBN dapat mencapai mereka.
"Metode komunikasi BKKBN juga harus berubah. Harus berkarakter kekinian. Gunakan media-media yang kekinian dalam penyampaian informasi sehingga sampai pesan itu ke sasaran yang kita inginkan," kata Presiden.
Selain itu, Presiden melanjutkan, materi binaan BKKBN juga tidak hanya berkutat pada jumlah anak dan jarak antarkelahiran, tapi juga bagaimana membangun ketahanan keluarga secara utuh dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan anak, hingga kebahagiaan keluarga.
"Penanganan gizi, kualitas sanitasi, lingkungan, akses pendidikan, kesehatan, juga terjaganya sumber-sumber pendapatan adalah pilar kesejahteraan dan ketahanan keluarga setiap keluarga Indonesia," ucapnya.
Hadir mendampingi Presiden dalam acara pembukaan rakornas tersebut di ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Adapun sejumlah menteri kabinet hingga jajaran BKKBN lainnya mengikuti acara secara virtual.
Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).
[RID/fiq]
