Tahun 1977 & 2019 “Pemilu Untuk Pembangunan”

 

Apa saja yang terjadi pada tanggal 22 Mei adalah hari ke 142 dalam kalender Gregorian, suatu penghitungan yang digunakan oleh dunia barat untuk menentukan waktu tanggal hari dan waktu. Merupakan kalender yang telah dimodifikasi oleh Kalender Julius. Peristiwa penting, Awal kelahiran serta Penutup Usia.

Bagaiman peristiwa bulan Mei 1977 di dalam negeri, menurut sumber majalah bertajuk” Pemilu Untuk Pembangunan” Menyimpulkan tulisan dari Atmakusumah atas kejadian pemilu pada tahun 1977, banyak slogan-slogan menarik untuk kembali diceritakan menurut saya, seperti yang terlihat pada majalah terdapat slogan “Golkar: Bekerja Untuk Dunia & Akherat, lalu ada juga spanduk dengan ungkapan : Pecah Gesang Nderek Kabah (Hidup atau Mati ikut Ka’bah, Bukan Bapak) Melihatnya sebentar membuat saya tersenyum membacanya bahwa dari jaman 1977 sudah terdapat banyak slogan-slogan yang mengikat hati rakyat. Tapi bagaimana dengan janji-janji partai kepada pemilihnya yaitu rakyat?

Seperti biasanya, rakyat kuat punya peribahasa tersendiri unutk tetap selalu belajar kehidupan “Hidup tidak karena doa, mati tidak karena sumpah”.

“Pemilihan Umum di Indonesia dan di A.S.”

Dalam UUD’45 dan Undang-Undang Pemilihan Umum tidak menyebutkan tanggal kepastian sebagai hari pemilihan.  Tiga kali Pemilu dilaksanakan sepanjang 32 tahun kemerdekaan, pada tanggal berbeda-beda(29/9/55), (3/7/71), (2/5/77).  Berlainan dengan UUD A.S yang menyebutkan bahwa pemilihan Presiden harus dilakukan hari selasa setelah senin pertama bulan November.  Menurut saya sebagai rakyat biasa menanggapai hal tersebut diatas merupakan suatu kritikan kritis kepada pihak lembaga MPR/DPR untuk merumuskan serta mengerjakan hal kekurangan terhadap kemajuan pelaksanaan pemilu.

Lalu pertanyaan yang timbul setelah itu?

Apa sajakah yang telah dilakukan lembaga MPR/DPR dari tahun 1977 s/d 2019 untuk merumuskan pemilu yang lebih baik ?

Bagaimana MPR/DPR menanggani proses pemilu, menjadi sesuatu hal istimewa atau bekal undang-undang yang lengkap bagi negara?

Tentang bagaimana aturan peran menteri untuk mengatur proses penerangan pers meliput berita tentang pemilihan umum?

Upaya apa saja untuk melaksanakan peraturannya kelak dimasa depan ?

Apa saja keputusan pemerintah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap hasil pemilu?

Usaha  untuk mencari pola-pola dan cara melaksanakan hak demokrasi sesuai dengan keadaan perubahan zaman dan waktu ?

 

Pada tahun 1955, pemilu berhadapan dengan 118 tanda gambar, termasuk dengan beberapa calon perorangan. Kemudian berubah lagi pada tahun 1971, pemilu berhadapan dengan 10 tanda gambar dan akhirnya pada tahun 1977 menjadi 3 gambar. Ketika ini terjadi sangat memungkinkan untuk menggabungkan sistem kepartaian, ini merupakan usaha gigih. Dalam hal ini saya acungkan jempol unutuk kerja para lembaga, menjadikan mutu pemilihan umum sangat lebih maju dengan semangat dasar persatuan negeri. Coba bayangkan apabila tahun 2019 kita punya 118 gambar, wow apa jadinya ketika waktu pemilihan tiba ?

Sepertinya kurang lengkap apabila tidak membicarakan juga tentang kursi perwakilan, pada tahun 1955 kita mempunyai 260 kursi DPR dengan rasio satu kursi mewakili 300.000 jiwa penduduk. Pada tahun 1977, satu kursi mewakili 400.000 jiwa penduduk dengan ketentuan bahwa setiap daerah tingkat 1 setidaknya harus mempunyai wakil sebanyak daerah tingkat 2  yang dimilikinya, agar tidak ada pemborongan kursi oleh wakil-wakil dari Jawa.

Dari jaman dahulu ternyata sudah ada terkait “Pidato-pidato yang tidak bermutu, yang hanya membangkitkan emosional dan tidak menekankan program. terdapat juga pidato bermanfaat. Sesudah pemilihan umum, masih ingatkah kita pada program-program para kandidat capres dam cawapres terutawa pada tahun 2019?

Atusiasme bertambah pada pemilu tahun 2019, kenaikan persen dapat dibayangkan menjadi 80% pemilih ikut bergerak, mengantri serta berpartisipasi dalam menentukan hak demokrasi.

 

Bagaimana negara-negara lain dalam melaksanakan pemilihan umum, dari awalnya semua negara mencoba untuk memperbaiki sistem pemilihan umumnya, apalagi di negara besar Indonesia, selalu memperbaiki sistem-sistem pemilihan dengan mendasar, ketika pada saat ini tanun 2019 diadakan secara serentak untuk memilih 5 kertas suara, dengan tujuan agar selalu berproses menjadi negara terbaik dalam proses pemilihan dan tentunya berdemokrasi.

Cerita pada saat tahun 1977, pemilu di A.S juga terlihat jauh lebih rumit, Ketika para pemilih berbondong-bondong menuju kotak suara tanggal 2 November 1977 yang lalu,mereka sebenarnya tidak sedang memilih seorang presiden dan wakil presiden , melaikan apa yang disebut ” Presidential elector”. Untuk bisa menjadi pemenang, calon presiden dan wakilnya harus merebut sedikitnya 270 “electoral vote” dari seluruh electoral vote negarabagian akan serta-merta diberikan kepada seorang calon jika ia dapat memenangkan mayoritas sederhana(setengah ditambah satu).

Waktu terus berjalan , sistem pemilihan terus berkembang sesuai dengan jaman kekinian, karena perkembangan ditetapkan sesuai oleh kelembagaan yang berwenang. Tidak berhenti sampai di tahun 2019 saja perkembangan sistem pemilihan umum di Negara Indonesia, mungkin kelak akan mengalami perubahan-perubahan sistem sesuai dengan UUD dan juga persetujuan oleh pihak kelembagaan tinggi negara yang mengatur tentang pemilihan umum.

Menurut saya setelah membaca proses pemilihan umum, ada baiknya setiap saat ketika ada pesta demokrasi, masyarakat bisa juga di sisipkan metode-metode terkini dalam pemilihannya kelak. Agar semakin modern, cepat dan tepat. Untuk hasil pemilu, tetap dipercayakan kepada lembaga negara yang berwenang untuk mengaturnya, tidak bisa dipengaruhi oleh parta-partai yang bertanding karena wasit sudah ditentukan oleh lembaga demokrasi.

Mari membangun Indonesia untuk 50 tahun kedepan.

[fiq/rid]

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *