Rakyat.id-Langgur, - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Maluku Murad Ismail meresmikan Jembatan Gantung Wear Fair sebagai wujud konektivitas antara dua pulau kecil, yakni Pulau Fair dan Pulau Kei Kecil, Provinsi Maluku, Rabu (14/9/2022).
Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur besar seperti jalan tol dan bendungan, namun juga banyak membangun infrastruktur kerakyatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat seperti jembatan gantung.
"Jembatan Gantung Wear Fair ini penting sekali untuk mobilitas orang maupun barang, dengan kemudahan-kemudahan itu bisa mendukung peningkatan kecepatan distribusi barang dan jasa," kata Presiden Jokowi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jembatan gantung sebagai salah satu infrastruktur kerakyatan akan memudahkan pergerakan dan memangkas waktu tempuh antar desa yang sebelumnya harus memutar jauh karena terpisah oleh kondisi geografis, seperti lereng, bukit, jurang, ataupun sungai. Antara Pulau Fair dan Pulau Kei Kecil sebelumnya masyarakat menggunakan perahu untuk menyeberang selat.
"Hadirnya jembatan gantung mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat desa menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga,” kata Menteri Basuki. Dari 2015 hingga 2022, Kementerian PUPR sudah menyelesaikan 408 buah jembatan gantung di seluruh Indonesia, belum termasuk 66 buah jembatan gantung dalam konstruksi di tahun 2022.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Jon Sudiman Damanik mengatakan, pembangunan Jembatan Gantung Wear Fair merupakan bagian dari bantuan Pemerintah Pusat untuk menggantikan jembatan gantung lama yang sebelumnya runtuh pada 2018 silam.
"Pembangunan Jembatan Gantung Wear Fair dimulai sejak Juni 2019 sesuai kontrak dan selesai pada Desember 2020. Saat ini sudah dilakukan serah terima pengelolaan aset ke Pemerintah Kota Tual," kata Jon.
Nilai kontrak pembangunan jembatan gantung sepanjang 120 meter (m) dengan lebar 1,8 m tersebut sebesar Rp 6,58 miliar. Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor CV Keramik Jaya dan konsultan pengawas PT Yodya Karya. Yahya Retop, salah seorang warga Kota Tual mengatakan bahwa kehadiran jembatan gantung ini sangat membantu pergerakan masyarakat di kedua pulau tersebut. Menurut Yahya, tanpa adanya jembatan gantung tersebut maka warga harus menggunakan perahu untuk menyeberangi kedua pulau tersebut.
"Terima kasih atas kepedulian Pak Jokowi dengan pembangunan jembatan ini, sehingga membantu masyarakat melaksanakan kegiatan sehari-sehari seperti anak-anak bersekolah, ke kantor, ke pasar dan lainnya. Namun harapannya, jika memungkinkan, dibuatkan jembatan yang dapat dilalui kendaraan roda empat untuk lebih memudahkan pengangkutan logistik," kata Yahya.
Turut hadir dalam acara tersebut Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Pembangunan Jembatan Yudha Handito Pandjriawan, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Essy Asiah, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Jon Sudiman Damanik, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Reza Rizka Pratama, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Danny Davincy.
Sumber & Foto: {KEMENPUPR RI}
[RID]
