Rakyat.id - Jakarta, 06 Juli 2021. Kementerian Keuangan Indonesia tengah menjadi tuan rumah Kongres Internasional ke-19 International Economic Association (IEA). Di hari terakhirnya, Kongres ini menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Dari Bukti ke Aksi Nyata, Kolaborasi antara Akademisi dan Pembuat Kebijakan”. Panel ini diketuai oleh CEO Asakreativita Vivi Alatas, dengan pembicara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Direktur dari Center for International Development Sumitomo-FASID Professor of International Finance and Development Prof. Asim Khwaja.
Tantangan dalam proses pembuatan kebijakan bisa datang dari perbedaan cara kerja para birokrat, akademisi maupun pihak swasta. Di Kementerian, menurut Nadiem, birokrasi adalah hal yang sangat berbeda jika dibandingkan saat ia masih bekerja di sektor swasta. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut harus mulai diperbaiki untuk memecah silo yang datang dari sektor kementerian, akademisi dan swasta.
Di kesempatan yang sama, Suahasil juga menyebutkan pentingnya para akademisi dan birokrat untuk saling paham satu sama lain, karena masing-masing memang memiliki dunia dan bahasa yang cukup berbeda. “Tidak hanya birokrat yang harus berubah, akademisi juga harus bisa melihat perbedaan dunia ini. Misalnya, akademisi harus bisa menyajikan ide-ide yang dapat diterima oleh birokrat, dengan mengingat bahwa ada keterkaitan politik dalam proses birokrasi. Di sisi lain, birokrat juga harus mulai bisa menerima ragam ide-ide dari riset akademisi, untuk menambah pengetahuan bagi kepentingan pembuatan kebijakan,” kata Wamenkeu.
Selanjutnya, untuk meningkatkan kolaborasi antara keduanya, Suahasil menyampaikan juga mengenai pentingnya keterbukaan data. Data-data yang dimiliki Pemerintah dan Lembaga terkait seperti data APBN, Susenas, Sakernas, PODES dan data-data lainnya yang didanai dari APBN seharusnya terbuka, gratis dan dapat diakses oleh semua Pihak.
Sementara itu, Prof. Asim juga mendukung pemikiran-pemikiran para pembicara, di mana menurutnya, para akademisi, praktisi dan birokrat ini berdiri di atas “pulau”nya sendiri. Selain itu, akademisi sendiri memiliki beragam kelompok dengan disiplin ilmu yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk membuat mereka saling terhubung dengan para praktisi dan birokrat.
Untuk dapat meningkatkan kerja sama antar sektor berbeda tersebut, Kementerian Keuangan sendiri berupaya untuk mendorong SDM Indonesia dapat berkolaborasi di tingkat internasional.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan data, dan ini dapat menjadi poin penting bagi Indonesia, untuk dapat mengundang banyaknya akademisi untuk melakukan penelitian dalam cakupan global. Pemerintah Indonesia juga telah mengalokasikan anggaran beasiswa dan penelitian melalui LPDP, untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar siap dalam melakukan kolaborasi internasional.
“Kemudian, kita dapat memberikan akses kepada pembuatan kebijakan. Saya yakin banyak peneliti yang sangat tertarik untuk melihat ide-ide mereka dapat diterjemahkan kepada kebijakan yang nyata,” ungkapnya.
Sumber & Foto: (KEMENDIKBUDRISTEK)
[RID/fiq]
