Jakarta, 20 Agustus 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga tersangka dari kegiatan tangkap tangan di Solo dan Yogyakarta pada Senin, 19 Agustus 2019. Kegiatan tangkap tangan ini terkait dengan perkara dugaan Suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.

Setelah melakukan pemeriksaan awal sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam maka disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019;

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Sebagai pemberi, KPK menetapkan GYA (Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri (Mataram)), sebagai tersangka. Dua tersangka lain diduga sebagai penerima, yakni ESF (Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, anggota TP4D) dan SSL (Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta).

Tersangka ESF dan SSL diduga menerima beberapa kali pemberian uang dari GYA terkait dengan lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019. Dalam kegiatan tangkap tangan, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp110.870.000. Uang itu diduga merupakan bagian dari suap yang disepakati, yaitu 5 persen dari nilai proyek sebesar Rp8,3 miliar. 

Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga pemberi: GYA disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Kemudian, sebagai pihak yang diduga penerima, ESF dan SSL disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk keperluan penyidikan, KPK menahan ESF di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung C1 dan GYA di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK mengimbau agar tersangka SSL, Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta agar bersikap koperatif dan menyerahkan diri ke KPK untuk proses hukum lebih lanjut.

KPK sangat kecewa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan tugas mencegah penyimpangan terjadi untuk mendukung pembangunan di daerah justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (Tim TP4D) yang justru mengkondisikan proses lelang untuk memenangkan pihak tertentu;

KPK memahami Pembentukan TP4D oleh Jaksa Agung adalah respon yang baik atas arahan Presiden yang menyinggung tentang lambannya penyerapan anggaran karena para kepala daerah takut mengambil kebijakan apabila pidana. Sangat disayangkan peran pegawasan ini malah menjadi lahan memperkaya diri sendiri dan pihak lain oknum tertentu.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Febri Diansyah Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Kuningan Persada Kav.4 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI IG: official.kpk

[fiq/rid]