Bahasa IndonesiaEnglish

Rakyat.id, Gowa. - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan  Karalloe di Kabupaten Gowa sebagai bendungan multifungsi kedua yang diresmikan tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) setelah Bendungan Paselloreng.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti bendungan oleh Presiden Jokowi, setelah pemutaran roda pintu air tanda dimulainya pengairan irigasi ke lahan pertanian sekaligus pengurangan volume bendungan untuk tampungan banjir sebagai antisipasi La Nina.

Presiden Jokowi mengatakan dengan dibangunnya Bendungan Karalloe diharapkan dapat menjaga kontinuitas ketersediaan air untuk pertanian di Kabupaten Jeneponto sehingga petani dapat terus meningkatkan produksinya. Bendungan yang berada di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa ini dapat mengairi 7.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Jeneponto.

"Irigasi bendungan ini memang luas sekali. Dengan adanya Bendungan Karalloe, petani yang sebelumnya hanya tanam padi dan palawija sekali, nantinya bisa tanam padi 2 kali dan palawija," kata Presiden Jokowi dalam sambutan Peresmian Bendungan Karalloe, Selasa (23/11/2021).

Hadir dalam peresmian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Bupati Gowa Adnan Purichta, Bupati Jeneponto Ikhsan Iskandar.

Menurut Presiden Jokowi, bendungan ini juga akan berfungsi untuk mereduksi banjir di Kabupaten Jeneponto yang terintegrasi dengan sistem prasarana pengendali banjir dari hulu ke hilir.

"Kita ingat baru saja tahun 2019 di Jeneponto terjadi banjir besar. Dengan adanya Bendungan Karalloe ini nanti banjir bisa dikurangi hingga 49 persen," tutur Presiden.

Menteri Basuki mengatakan Bendungan Karalloe merupakan bendungan kesembilan yang diresmikan Presiden Jokowi dari 15 bendungan yang selesai 2021. Bendungan Karalloe memiliki kapasitas tampung 40,53 juta m3 dengan luas genangan 248,50 hektare.

"Bendungan ini dibangun sejak 2013. Setelah selesai proses pembebasan lahan, pada 2017 konstruksinya dapat dimulai dan sekarang Alhamdullilah bisa selesai," kata Menteri Basuki.

Selain berfungsi untuk irigasi dan pengendali banjir, Bendungan Karalloe juga berpotensi memberikan suplai air baku sebanyak 440 liter/detik, pembangkit listrik mikrohidro 4,5 MW, dan mereduksi banjir 549 hektare menjadi 279 hektare atau sebesar 49% di Kabupaten Jeneponto dan Gowa. Pembangunan konstruksi bendungan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Nindya Karya (Persero) dengan anggaran APBN senilai Rp1,27 triliun.

Salah satu warga Kecamatan Tompo Bulu, Nurham menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas penyelesaian pembangunan Bendungan Karalloe.

"Sebelumnya untuk mangairi lahan pertanian kami mendapat air dari sungai. Tapi karena airnya kecil dan tidak dibendung, air tidak dapat mengalir terus. Kalau tidak ada hujan, air juga sedikit, kadang kering. Alhamdullilan setelah adanya bendungan ini, kami akan bisa panen padi dua kali dan palawija satu kali setahun," ujar Nurham.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan. Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Airlangga Mardjono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Adenan Rasyid, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Sulsel  Muhammad Insal Maha, Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono, Dirut PT Nindya Karya (Persero) Haedar A Karim, Dirut PT Bintang Tirta Utama Syamsuddin.

Sumber & Foto: (KEMENPUPR RI)

[RID/fiq]

Rakyat.id, Jakarta. - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Ministry of Finance Festival (MOFEST) Tahun 2021 sebagai wadah kolaborasi dengan para pemuda dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045. Dalam pidato pembukaanya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyampaikan bahwa tema yang diusung dalam MOFEST 2021 adalah Future is Today.

Tema ini diharapkan mewujudkan masa depan Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang produktif, kreatif, inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan utamanya terkait dengan bagaimana setelah pandemi covid ini kita bisa melakukan pemulihan ekonomi, reformasi struktural dan transformasi ekonomi menjadi lebih baik”, ungkap Sekjen Kemenkeu.

Acara MOFEST 2021 diselenggarakan secara hybrid dengan menghadirkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai pembicara utama. Menkeu menyampaikan bahwa anak-anak muda merupakan generasi yang menerima estafet dari generasi sebelumnya dalam mewujudkan dan mendukung Visi Indonesia 2045. Sehingga generasi muda diharapkan dapat memiliki rasa kepedulian terhadap sekitar, kepintaran, karakter serta mau melakukan tidak hanya sekedar peduli kemudian pasif.

Saya berharap anak-anak muda dalam setiap isu, kalian bisa menjadi be star, bisa di teknologi digital, bisa di masalah sosial, yang tadi bicara tentang violence, bisa bicara tentang lingkungan hidup, bisa masalah persampahan, bisa masalah anak-anak yang kurang gizi, ada yang bicara tentang illegal traficking (anak-anak atau perempuan yang diperjualbelikan) itu ada di dunia ini. You can choose area you can passion. Dan anda melakukan tidak untuk self serving. Kalian melakukan karena punya kepedulian yang otentik dan itu merupakan aset dari Republik Indonesia”, jelas Menkeu.

Berdasarkan sensus penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia per tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa, dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 70,72% dari total populasi Indonesia. Dengan demikian, saat ini Indonesia sudah memasuki masa bonus demografi dengan penduduk usia produktifnya yaitu penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun.

Bonus demografi berperan vital dalam  mewujudkan Visi Indonesia 2045. Peluang yang bisa didapatkan dengan memanfaatkan bonus demografi, yaitu menciptakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, memicu pertumbuhan ekonomi negara, serta menaikan PDB. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan serta kesehatan.

Melalui APBN, negara hadir dalam upaya pembangunan dan peningkatan kualitas SDM Indonesia yang merupakan modal utama dalam membangun bangsa. Alokasi mandatori 20% Dana Pendidikan dan 5% Dana Kesehatan pada #UangKita atau APBN, harus dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Bersamaan dengan kegiatan MOFEST, diluncurkan Program Pembangunan Komunitas bertajuk Komunitas #UangKita (KOMUNITA) yang bertujuan untuk mengakselerasi terbentuknya ekosistem generasi muda melalui pengembangan diri, karakter dan perluasan jejaring dengan memahami kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara atau #UangKita dan berperan sebagai penggerak perubahan menuju masa depan Indonesia Maju 2045.

Para anggota yang bergabung dalam KOMUNITA akan difasilitasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan skill dan knowledge juga akan mendapatkan kesempatan untuk berorganisasi, berjejaring, dan terlibat dalam program, serta kegiatan Kementerian Keuangan, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa didapatkan dengan bergabung dengan KOMUNITA.

Anggota KOMUNITA yang sudah terdaftar saat ini, berjumlah sekitar 725 orang, terdiri dari pemuda-pemudi berusia 18-25 tahun yang didominasi oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Untuk mendaftar sebagai anggota cukup mudah, calon anggota Komunita diutamakan berusia 18-25 tahun, merupakan non-ASN Kementerian Keuangan, berkomitmen, memiliki loyalitas dan passionate terhadap komunitas, dan melengkapi formulir pendaftaran yang telah disediakan pada situs web komunita.kemenkeu.go.id.

KOMUNITA diharapkan dapat menjadi gerakan untuk bersama-sama menjaga #UangKita sehingga menjadi resources atau sumber daya yang bisa digunakan sebaik-baiknya untuk membangun Indonesia hari ini dan ke depan.

Semoga KOMUNITA ini akan betul-betul menciptakan sebuah forum berkomunikasi bagi terutama generasi-generasi muda untuk peduli terhadap bagaimana Indonesia seharusnya dibangun. Ini rumah kalian. Ini rumah kita semuanya. Mari kita bangun bersama”, tutup Menkeu

Selain menjadi forum untuk bertukar pemikiran terkait Visi Indonesia 2045, MOFEST 2021 juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengeksplorasi, dan menyampaikan aspirasi dalam pengelolaan #UangKita atau APBN. MOFEST 2021 mengusung tiga agenda utama, yaitu:

1. MOFEST Conference; Seminar yang menghadirkan para pembicara prominen untuk memberikan wawasan, pengalaman, insight, dan ide-ide baru. Narasumber yang hadir dalam agenda ini yaitu Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Founder ofNarasi, Program Owner of Mata Najwa, Najwa Shihab.

2. MOFEST Talk; Talkshow interaktif seputar isu-isu yang berkaitan dengan Ekonomi, Ekonomi Digital, Pendidikan, Lingkungan, dan Keuangan. Narasumber yang hadir antara lain aktor & aktivis Lingkungan Hamish Daud, aktris & penyanyi Cinta Laura, Puteri Indonesia Lingkungan 2020 Putu Ayu Saraswati, dan Co-Founder & CEO Ajaib Anderson Sumarli.

3. MOFEST Coaching Clinic; Forum diskusi untuk meningkatkan soft skill audience yang meliputi keterampilan, motivasi, bisnis, kreatifitas sekaligus memberikan kesempatan networking baik antar mentor maupun sesama peserta. Narasumber yang hadir antara lain Executive Director of Young on Top, Alexander Zulkarnain, Traveler Satya Winnie, Youtuber, Composer, Cinematografer Alffy Rev, dan Business Analyst Jakarta Smart City Hansen Wiguna.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 24 Agustus 2021.

Bagaimana langkah penanganan kasus Covid-19 ?.

Penanganan dampak Covid-19 secara global, termasuk Indonesia, mengalami tantangan berat akibat meluasnya virus varian Delta secara cepat. Permasalahan kesehatan kembali melonjak seiring peningkatan signifikan jumlah kasus positif dan korban jiwa di berbagai daerah. Lonjakan kasus yang signifikan membuat Pemerintah mengambil langkah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal Juli yang mengakibatkan tertahannya kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini kemudian menekan pendapatan masyarakat Indonesia, khususnya kelompok masyarakat kelas bawah, yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah untuk menjaga sisi kemanusiaan. 

Tindakan apa untuk penyelamatan ekonomi nasional ?.

Upaya penanganan dampak Covid-19 mendorong peningkatan yang tidak terduga dan besar atas biaya penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Hal ini tentu tentunya berdampak pada keuangan negara, khususnya pengelolaan APBN. Upaya refocusing dan realokasi APBN sudah dijalankan Pemerintah untuk mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen utama dalam penanganan dampak Covid-19. APBN dijalankan dengan masih dalam koridor kebijakan luar biasa dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan, sesuai amanat dalam UU No.2 tahun 2020.

Merujuk pada perkembangan kondisi dan respons kebijakan Pemerintah tersebut, Bank Indonesia (BI) terpanggil untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah bersama untuk penanganan kesehatan dan penyelamatan kemanusiaan akibat Covid-19, sebagai bagian dari tugas negara, kemanusiaan, kesehatan, dan keamanan rakyat.

Upaya ini merupakan wujud kuatnya sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter BI. Kerja sama yang solid antara Pemerintah dan BI dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian kebijakan fiskal dan moneter, serta dilakukan dengan tata kelola yang baik (good governance), akuntabel, dan transparan.

Kerja sama yang solid antara Pemerintah dan BI dalam penanganan dampak Covid-19 dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan Guna Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Melalui Pembelian di Pasar Perdana oleh BI atas SUN dan/atau SBSN (kemudian disebut SKB III), yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2021.

Skema yang diatur dalam SKB III dijalankan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan BI dan kesinambungan keuangan Pemerintah. Lebih lanjut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengapresiasi dan mendukung upaya Pemerintah dan BI dalam mengembangkan skema dan mekanisme pembiayaan APBN, untuk mengurangi beban keuangan negara melalui SKB III ini.

"Untuk melakukan koordinasi ini, kami juga bersama-sama terus melihat kesinambungan keuangan, baik dari sisi pemerintah yaitu APBN, dan dari sisi BI yaitu kondisi keuangan dan neraca Bank Indonesia. Ini sebagai dua syarat yang penting, agar pemulihan ekonomi dan pembangunan akan terus bisa berjalan, secara sustainable. Jadi, kita tidak mengorbankan, at all cost, sustainibilitas dalam jangka menengah panjang, dalam bentuk kesehatan, keuangan Pemerintah Indonesia, dan Bank Indonesia, yang merupakan fondasi penting bagi perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh ke depan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers bersama Gubernur Bank Indonesia.

Skema & Mekanismenya seperti apa saja ?.

Skema dan mekanisme yang diatur dalam SKB III mencakup: (i) pembelian oleh BI atas SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana secara langsung (private placement), (ii) pengaturan partisipasi antara Pemerintah dan BI untuk pengurangan beban negara, (iii) untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Lebih lanjut, diatur juga mekanisme koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI, serta penempatan dana hasil penerbitan SBN dalam rekening khusus.

Secara umum, pelaksanaan sinergi kebijakan dalam skema SKB III ini tetap menjaga prinsip penting dari sisi: 

SKB III berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Besaran SBN yang diterbitkan yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun. Partisipasi BI berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun (tahun 2021) dan Rp40 triliun (tahun 2022), sesuai kemampuan keuangan BI. Sedangkan sisa biaya bunga pembiayaan penanganan kesehatan lainnya serta penanganan kemanusiaan menjadi tanggungan Pemerintah.

Seluruh SBN yang diterbitkan dalam skema SKB III ini merupakan SBN dengan tingkat bunga mengambang (dengan acuan suku bunga Reverse Repo BI tenor 3 Bulan). Di dalam SKB ini juga diatur ketentuan mengenai fleksibilitas, di mana jumlah pembelian SBN oleh BI dan jumlah penerbitan SBN dengan pembayaran kontribusi BI, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan serta kondisi keuangan BI. Di samping itu, SBN yang diterbitkan bersifat tradable dan marketable serta dapat digunakan untuk operasi moneter BI.

Catatan penting:

Yang ingin saya tambahkan, satu ini ada panggilan tugas negara, untuk kesehatan dan kemanusiaan dan untuk di dalam kita bersama-sama memenuhi tugas negara ini, bersama pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan keamanan masyarakat, dan sekaligus untuk memulihkan ekonomi. Yang kedua, dari skema dan mekanisme dari kerjasama ini, tidak hanya bisa mengurangi beban atau biaya dari kesehatan dan beban negara.

Dan untuk itu juga akan memperkuat kemampuan dari kebijakan fiskal untuk memulihkan ekonomi. Yang ketiga, bahwa kerjasama ini tidak mempengaruhi sedikitpun mengenai independensi BI.

"Ini justru bagaimana kami menjalankan independensi BI dalam konteks bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah secara erat. Juga tidak akan mempengaruhi kemampuan BI untuk melakukan kebijakan moneter dan juga kemampuan keuangan BI," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di kesempatan yang sama.

Bagaimana untuk penanganan kesehatan serta kemanusiaan ?.

Penerbitan SBN dalam skema SKB III ini diarahkan untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Untuk anggaran penanganan kesehatan terdiri atas program vaksinasi, diagnostik (testing, tracing, treatment), therapeutic (biaya perawatan pasien Covid-19, insentif/ santunan tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan), penanganan Covid-19 di daerah, dan penanganan kesehatan terkait pandemi Covid-19 lainnya.

Sedangkan untuk anggaran penanganan kemanusiaan meliputi bantuan beras, tambahan program sembako, bantuan sembako Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan program perlindungan masyarakat lainnya.

Pemerintah menjaga bahwa kebijakan penanganan dampak Covid-19 ini tetap dalam koridor pengelolaan keuangan yang prudent dan kredibel. Dari sisi pembiayaan APBN, Pemerintah terus mengelola utang secara hati-hati dan terukur, serta memperhatikan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Dengan diterapkannya skema SKB III, upaya penanganan Covid-19 di sektor kesehatan dan penyelamatan kemanusiaan diharapkan dapat terlaksana dengan lebih optimal, serta mampu menjaga kesinambungan fiskal melalui pengurangan beban negara.

Akselerasi penanganan sektor kesehatan dan kemanusiaan yang didukung partisipasi BI ini menjadi modal dasar pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, Pemerintah tetap waspada serta fleksibel dalam menyesuaikan strategi penanganan Covid-19 yang adaptif dalam menghadapi pola kehidupan baru. Kesadaran masyarakat kepada 3T, disiplin protokol kesehatan 5M, dan akselerasi program vaksinasi sangat krusial. Seluruh komponen bangsa harus bersatu padu mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

Pandemi Covid-19 yang diumumkan di penghujung 2019 telah mengubah arah sosial ekonomi global secara signifikan. Krisis kesehatan ini masih persisten menyebar di seluruh dunia, dengan kasus kumulatif lebih dari 123 juta dan memakan korban jiwa hingga 2,7 juta per 20 Maret 2021. Kebijakan extraordinary serta kerja keras dan koordinasi berbagai pihak mampu mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam di 2020. Indonesia masih mampu menunjukkan resiliensi ekonominya meskipun ada kontraksi pertumbuhan sebesar -2,1%, salah satu yang terkecil dibanding negara G-20 dan ASEAN.

Bisa cepat, karena kami terus berkomunikasi dengan DPR, kami secara transparan menyampaikan ini yang kita hadapi, kami merespons seperti ini, dan kemudian DPR membahasnya bersama kita.

Alhamdulillah kita selama ini didukung. Kemudian kita perlu untuk akselerasi di tahun 2021 ini, sehingga nanti bisa memberikan tadi penciptaan kesempatan kerja, mengembalikan lagi kesejahteraan masyarakat dalam suasana seperti ini,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang, bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, serta Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto.

Salah satu langkah cepat sebagai respons luar biasa untuk menghadapi dampak pandemi adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, fleksibilitas APBN juga diperluas yaitu dengan izin pelebaran defisit di atas 3% hingga 2022 untuk mendukung kebutuhan dana penanganan dampak pandemi yang sangat besar.

Program PEN disusun secara cermat dengan upaya perbaikan yang berjalan secara terus-menerus agar mampu mengatasi krisis kesehatan sekaligus meringankan beban berbagai pihak yang terdampak akibat pandemi.

Hingga akhir tahun 2020, realisasi program PEN mencapai Rp 579,8 triliun, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dalam enam kluster prioritas, yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM, Insentif Dunia Usaha, Sektoral K/L dan Pemda, dan Pembiayaan Korporasi.

Sinergi yang kuat juga terus dibangun bersama berbagai pihak, termasuk BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha telah disiapkan guna memacu pemulihan ekonomi khususnya dari sektor potensial dan strategis. Selain program PEN, kebijakan BI dan OJK juga diarahkan untuk mengakomodasi pemulihan ekonomi. BI telah menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)  sebesar 150 bps sejak 2020  ke level 3,5%.

Selain itu, BI menempuh pelonggaran likuiditas (quantitative easing) yang cukup besar, yaitu mencapai Rp726,57 triliun pada 2020 dan Rp50,29 triliun pada 2021 (per 16 Maret).  Berbagai program penting yang telah diluncurkan seperti pelonggaran uang muka pembelian kendaraan, pelonggaran Loan to Value/Financing to Value kredit/pembiayaan properti, perpanjangan restrukturisasi kredit debitur terdampak Covid-19 serta relaksasi Aset Tertimbang Menurut Rasio (ATMR) kredit kendaraan bermotor dan rumah tinggal menjadi contoh sinergi kebijakan yang kuat dan terkoordinasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kegiatan ini menunjukkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang didukung oleh suatu sinergi yang kuat dari Pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan kita semua. Dan tentu saja dalam konteks ini, ayo kita semua, perbankan, Bank Himbara, Bank Swasta, dan dunia usaha agar terus menjaga optimisme yang penting dalam upaya memulihkan ekonomi,” kata Gubernur BI.

Berbagai manfaat program PEN telah dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha, antara lain yaitu insentif khusus tenaga kesehatan, berbagai bansos untuk melindungi konsumsi dan daya beli masyarakat miskin dan rentan, bantuan cash buffer untuk UMKM, bantuan cashflow dalam bentuk insentif perpajakan bagi dunia usaha, hingga pembentukan proyek padat karya untuk menyerap tenaga kerja. Melalui kerja keras PEN yang ditopang APBN serta sinergi antar-institusi dan seluruh elemen bangsa, Indonesia mampu menghadapi pandemi di 2020 dan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi.

Perbaikan ini tentunya memberikan optimisme yang menjadi bekal untuk menghadapi 2021, tentunya dengan tetap menjaga kewaspadaan karena pandemi Covid-19 belum usai.

Suku bunga kami imbau, ruangnya sudah ada, ada beberapa perusahaan yg di-restructuring, beban bagi perbankan untuk melakukan credit rationing. Kita harapkan ruang suku bunga cukup besar, kita tunggu waktunya untuk menurunkan ini. Kami harap jika kredit naik pasti untungnya akan lebih besar di 2021, daripada 2020. Kita juga mulai melihat ada gelagat-gelagat dan optimisme yang sudah kelihatan ya, dibandingkan beberapa bulan sebelumnya di 2020.

Ini tentunya ini berkah, kita kerja bersama bukan hanya pemangku kepentingan, tapi juga bapak ibu sekalian para praktisi, baik perbankan maupun para pengusaha. Ini adalah sinergi yang luar biasa, kami apresiasi ini. Kata kunci yang kami pakai bersama-sama adalah sinergi, sinergi, sinergi,” kata Ketua OJK di kesempatan yang sama.

Di tahun 2021, Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memperkuat berbagai langkah untuk mengendalikan pandemi serta memulihkan ekonomi. Pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi dapat pulih pada rentang 4,5 sampai dengan 5,3 persen di tahun 2021.

Selain itu, berkah perkembangan teknologi dan kerja sama internasional membuka peluang pengembangan vaksin Covid-19 berjalan sangat cepat, sehingga pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan sejak akhir 2020. Bersama dengan upaya konsisten 3M dan 3T, vaksin diharapkan menjadi game changer untuk mempercepat pengendalian pandemi.

“Kita harus apresiasi kepada pemerintah yang telah bekerja keras luar biasa, di situasi pandemi yang sebenarnya sangat susah untuk negara kita yang begitu banyak penduduknya, Tapi kita tetap stabil, mendapatkan rating BBB, bahkan sudah diprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 5,3 persen.

Di 2022, kita harapannya 6 persen. Sekarang vaksinasi sudah begitu berjalan dengan sangat baik. Ini membikin kepercayaan kita bahwa kita jadi bisa melakukan suatu kegiatan. Dan itu mudah-mudahan dengan semangat kita bersama, kerja sama kita bersama, gotong royong kita bersama. Kita akan mencapai seperti yang kita harapkan,” ungkap Ketua Komisi XI DPR RI.

APBN akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk semakin memperkuat momentum pemulihan ekonomi. Di dalam alokasi PEN 2021, salah satu kenaikan anggaran terjadi pada pos kesehatan antara lain untuk mendukung pembiayaan vaksinasi serta penguatan 3T.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk menuntaskan pengendalian pandemi, yang merupakan fondasi utama untuk pemulihan ekonomi yang solid ke depan.

Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong refocusing belanja, agar APBN yang ekspansif dapat secara optimal memberi daya ungkit pada ekonomi. Di samping itu, Pemerintah juga terus memperkuat agenda reformasi struktural, untuk memperkokoh fondasi ekonomi ke depan. Saat ini, langkah reformasi yang penting adalah implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Diharapkan, UU Cipta Kerja akan mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Berbagai upaya Pemerintah tersebut memberikan optimisme untuk mengembalikan jalur pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Sumber & Foto: (KEMENKEURI).

[RID/fiq]

 

Jakarta, 16 Mei 2019 – Kinerja APBN hingga akhir April 2019 masih cukup aman. Ditengah prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah, kebijakan countercyclical yang diambil Pemerintah dalam pengelolaan fiskal mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan capaian pada kuartal I tahun 2019 sebesar 5,07 persen. Kinerja ini memberikan sinyal positif terhadap perkembangan ekonomi nasional kedepan, namun berbagai risiko dan tantangan tetap harus diwaspadai. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Mei 2019.
Perlambatan perekonomian dunia di tahun 2019 yang dipengaruhi berbagai isu global, seperti trade war AS-Tiongkok dan pelemahan harga komoditas dunia, turut mempengaruhi kinerja ekspor maupun impor Indonesia di awal tahun 2019 ini. Namun demikian, terjaganya stabilitas perekonomian dalam negeri yang ditandai dengan rendahnya inflasi, mampu menjaga momentum perbaikan kinerja perekonomian. Capaian pertumbuhan pada kuartal I tahun 2019 lebih didorong oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), dan konsumsi pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2018. Strategi pemerintah menerapkan kebijakan countercyclical didukung dalam kinerja positif APBN di sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Dari sisi fiskal, hingga akhir April 2019 realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp530,74 triliun atau 24,51 persen terhadap target APBN 2019. Capaian tersebut tercatat masih tumbuh positif sebesar 0,50 persen (yoy), didorong oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh positif sebesar 4,72 persen (yoy). Di sisi lain, melemahnya harga komoditas membawa pengaruh terhadap pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penerimaan perpajakan yang tumbuh positif ditopang oleh pertumbuhan PPh yang masih positif baik pada migas sebesar 5,2 persen (yoy) maupun non migas sebesar 4,1 persen (yoy) serta pada bea masuk sebesar 0,7 persen (yoy) dan cukai sebesar 82,3 persen (yoy). Sementara itu di sisi PPN, meskipun secara netto mengalami pertumbuhan negatif, secara bruto tetap tumbuh positif sebesar 3,2 persen (yoy), walaupun tidak sebesar pertumbuhan PPh. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan impor, namun masih ditopang oleh tumbuhnya konsumsi di dalam negeri. Adapun sektor yang menyumbangkan pertumbuhan penerimaan perpajakan adalah jasa keuangan serta transportasi dan pergudangan yang tidak begitu dipengaruhi oleh transaksi ekspor maupun impor yang sedang mengalami pelemahan.
Di sisi belanja, melalui perbaikan pola belanja untuk menstimulasi perekonomian yang optimal, sampai dengan akhir April 2019 telah terealisasi belanja negara yang mencapai Rp631,78 triliun (25,7 persen dari pagu APBN 2019) atau tumbuh 8,4 persen (yoy). Pertumbuhan belanja yang positif tersebut didukung oleh pertumbuhan belanja bantuan sosial sebesar 75 persen (yoy) yang diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat, sebagai bagian dari strategi countercyclical yang diambil Pemerintah untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Selain itu, strategi tersebut juga didukung oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang hingga akhir April 2019 tumbuh 3,9 persen (yoy).
Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, realisasi defisit APBN hingga akhir April 2019 mencapai Rp101,04 triliun atau sekitar 0,63 persen terhadap PDB, dimana  keseimbangan primer berada pada posisi negatif Rp18,44 triliun. Untuk menutupi defisit tersebut, realisasi pembiayaan yang telah dilakukan Pemerintah, khususnya yang bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp144,98 triliun. Hingga akhir April 2019, jumlah outstanding utang Pemerintah mengalami penurunan Rp38,86 triliun dibandingkan akhir bulan Maret 2019, sehingga berada pada rasio 29,65 persen terhadap PDB.
Pemerintah konsisten melakukan pengelolaan keuangan negara secara hati-hati dan terukur untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengambil upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan negara secara optimal, meningkatkan belanja negara yang semakin produktif dan efisien, serta menjaga rasio utang dalam batas aman dalam kerangka pengelolaan utang yang pruden dan akuntabel.
Sumber: Siaran Pers https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-kebijakan-apbn-yang-countercyclical-mampu-menjaga-momentum-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-di-atas-5-persen/ 
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, Telepon (021) 3865330.
© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down