Bahasa IndonesiaEnglish

Rakyat.id - Jakarta, 14 September 2021 – Kementerian Keuangan menggelar acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021 melalui tayangan video conference dan mengusung tema Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi.

Apresiasi & penghargaan dari pemerintah RI ?.

Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan Rakernas juga diisi dengan talkshow yang menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Bali. Talkshow tersebut diharapkan dapat membangun komitmen para peserta khususnya pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan Kepala Daerah untuk senantiasa mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di masa darurat penanganan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang masih berlanjut di tahun 2021.

Catatan ;

Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah harus selalu menjaga tata kelola yang baik. “Saya berharap untuk seluruh Kementerian Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk terus melihat temuan-temuan BPK dan memperbaiki berdasarkan rekomendasi apa yang telah disampaikan oleh BPK dan para auditornya. Sinergi dan komunikasi dari auditor dan auditee merupakan salah satu bentuk tata kelola yang baik  dan ini akan membangun Indonesia menjadi negara maju kuat dan bermartabat, “ungkap Menkeu.

 

Beberapa hari sebelumnya juga diadakan berbagai lomba yaitu lomba cerdas cermat, menulis dan Tik Tok dengan topik terkait APBN untuk membantu rakyat bangkit kembali. Disediakan juga online coaching clinic membahas (i) Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) Pengelolaan BMN/BMD, (iii) Perimbangan keuangan, serta (iv) aplikasi SAKTI. Juga diselenggarakan webinar yang mengangkat tema “Generasi Keren Peduli APBN” dan menghadirkan praktisi keuangan Pemda, akademisi muda, tenaga kesehatan muda, serta aktivis Kemenkeu Muda yang mendiskusikan bahwa APBN berperan dan membantu generasi muda meraih cita-cita.

 

Melalui APBN 2020, pemerintah terus bekerja keras dan responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. Fokus pemerintah pada akselerasi program vaksinasi dan pembatasan mobilitas yang dapat menentukan laju pemulihan ekonomi, hal ini membutuhkan mobilisasi dana dan SDM (pusat-daerah) yang sangat besar yang memunculkan risiko penggunaan uang negara dalam situasi krisis.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga negara yang terus mengawal bersama baik dari aparat penegak hukum maupun internal auditor kita. Utamanya hari ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ketua BPK, Wakil Ketua BPK dan Anggota BPK serta para auditor BPK yang terus mengawal dan menjaga kita semua di dalam melaksanakan akuntabilitas publik dari penggunaan uang negara menghadapi krisis yang luar biasa dahsyat,” kata Menkeu.

 

Melalui rangkaian kegiatan Rakernas ini diharapkan dapat dicapai sebuah komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan seluruh entitas Pemerintah dapat tetap terjaga, terus memperoleh opini WTP, dan berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

 

Link terkait :http://Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021

Sumber & Foto : (KEMENKEU RI)

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 8 September 2021 – Sesuai dengan ketentuan dan tata tertib DPR, Pemerintah bersama DPR telah menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 (RUU P2 APBN TA 2020) untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Persetujuan DPR ini mengakhiri siklus APBN TA 2020, yang merupakan APBN dengan tingkat kerumitan yang sangat tinggi, akibat adanya pandemi Covid-19. Pengesahan RUU menjadi UU P2 APBN TA 2020 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Pemerintah atas Pelaksanaan APBN TA 2020, termasuk di dalamnya Pelaksanaan Program PC-PEN TA 2020, telah dapat diterima dan dipahami oleh DPR selaku representasi seluruh rakyat Indonesia.

Pertanggungjawaban LKPP ?.

Substansi RUU P2 APBN TA 2020 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 yang telah diperiksa oleh BPK. LKPP Tahun 2020 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang berarti merupakan Opini WTP kelima kali yang diperoleh Pemerintah atau sejak LKPP Tahun 2016. LKPP Tahun 2020 merupakan laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN TA 2020 yang merupakan gabungan dari 86 (delapan puluh enam) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan 1 (satu) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

LKPP Tahun 2020 menjadi spesial karena di dalamnya Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program PC-PEN TA 2020, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari bahaya yang diakibatkan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

Meskipun pandemi belum berakhir, tapi pertanggungjawaban atas Penanganan atas Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) TA 2020 telah diselesaikan dan dipertanggungjawabkan kepada DPR, dan sebelumnya kepada BPK saat dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Program PC-PEN dilaksanakan dengan basis regulasi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juncto UU Nomor 2 Tahun 2020.

Alokasi dana pemerintah RI ?

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun untuk menjalankan Program ini, yang sampai dengan akhir TA 2020, terealisasi Rp 575,8 triliun atau 82,83% dari alokasinya. Program PC-PEN diutamakan untuk memulihkan dan melindungi masyarakat dari Covid-19 serta menjaga perekonomian nasional melalui dukungan kepada UMKM, dunia usaha dan masyarakat secara umum, khususnya kepada masyarakat miskin dan rentan yang perlu mendapatkan bantuan sosial dalam program jaring pengaman sosial.

Kinerja APBN TA 2020 ?.

Kerja keras APBN TA 2020 dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan menjalankan Program PC-PEN menjadi kunci utama bagi kesuksesan perekonomian nasional menekan laju kontraksi pertumbuhan menjadi minus 2,07%, yang menjadikan Indonesia termasuk negara dengan level moderat terdampak pandemi Covid-19. Capaian ini jauh lebih baik jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara G-20 yang sebesar minus 4,7% atau rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-6 sebesar minus 4,3%.

Langkah keberhasilan ?

Kinerja APBN TA 2020 juga telah berhasil menekan laju penambahan penduduk miskin menjadi 10,19%, lebih baik dari prediksi Bank Dunia sebesar 11,8%. Hal ini berarti APBN TA 2020 telah dapat menyelamatkan lebih dari 5 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

Instrumen APBN telah mampu menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 menjadi minus 2,07%. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level kontraksi ekonomi yang moderat yang terdampak pandemi Covid-19,” ungkap Menkeu.

Catatan;

Dalam pidato Pendapat Akhir Pemerintah pada sidang paripurna DPR hari ini, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Pemerintah akan menindaklanjuti semua rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi DPR untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara secara efektif dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Tindak lanjut rekomendasi ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, demi mewujudkan cita-cita bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Menteri Keuangan menutup pidato pendapat akhir tersebut dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI yang telah memberikan dukungan dan masukan konstruktif kepada Pemerintah, dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, sehingga pelaksanaan APBN menjadi lebih baik dan menghasilkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber & Foto : (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan, tidak hanya di bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan. Pandemi Covid-19 yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi dan sosial.

Perubahan signifikan terjadi pada APBN 2020 karena meningkatnya kebutuhan penanganan dampak kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, serta upaya pemulihan ekonomi domestik. Perubahan postur APBN dilakukan dua kali, yaitu melalui Perpres 54/2020 dan kemudian diubah lagi menjadi Perpres 72/2020. Pemerintah menempuh langkah extraordinary untuk menghadapi pandemi Covid-19 dengan melebarkan defisit menjadi 6,34% terhadap PDB.

APBN 2020 dirancang bersifat ekspansif serta countercylical untuk memastikan agar perekonomian terus bergerak untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur di tengah berbagai tantangan, termasuk penanganan pandemi Covid-19.

Melebarnya defisit APBN untuk membiayai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi membuat Pemerintah memerlukan sumber pembiayaan extraordinary, antara lain melalui skema burden sharing bersama Bank Indonesia.

Kinerja Ekonomi Makro

Tahun 2020 dibuka dengan optimisme adanya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta dimulainya masa transisi Brexit. Namun, Covid-19 mengubah arah perekonomian global secara drastis. Pelebaran defisit fiskal dilakukan berbagai negara untuk mendukung kebijakan penanganan Covid-19 dan memitigasi dampak negatifnya terhadap perekonomian domestik.

 Perekonomian Indonesia di tahun 2020 menghadapi tantangan luar biasa sebagai dampak tren penurunan perekonomian global, yang bertransmisi secara cepat ke perekonomian nasional, yang menyebabkan gangguan pada sisi demand dan supply. Ketidakpastian yang tinggi membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh berbagai institusi mengalami revisi ke bawah.

Di penghujung tahun 2020, keberhasilan pengembangan vaksin Covid-19 memberikan optimisme dan meningkatkan sentimen positif terhadap prospek perekonomian dan pasar keuangan global.

Volatilitas bursa saham dan obligasi global menurun, sehingga memicu aliran modal ke pasar keuangan negara berkembang. Tren penguatan aktivitas manufaktur global juga meningkat, didorong oleh ekspansi manufaktur negara maju dan perbaikan di beberapa negara Asia.

Memasuki triwulan IV-2020, perbaikan aktivitas ekonomi terus berlanjut setelah proses pembalikan arah (turning point) yang terjadi di triwulan III-2020. Komitmen Pemerintah menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh warga memberikan harapan perbaikan ekonomi, namun demikian penanganan pandemi Covid-19 akan terus dijalankan.

Permintaan domestik melanjutkan pemulihan terbatas, sementara ekspor membaik signifikan. Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi pada kisaran -2,2% s.d -1,7%.

Kondisi makro ekonomi juga menunjukkan perbaikan dan relatif stabil yang tercermin pada membaiknya inflasi dan terjaganya stabiltas nilai tukar rupiah. Inflasi mulai mengalami peningkatan sejak Oktober 2020 menunjukkan indikasi pulihnya permintaan. Peningkatan inflasi terjadi pada kebutuhan pangan, sementara kebutuhan non-pangan jasa dan komoditas leisure masih melambat. Sampai dengan akhir tahun, inflasi mencapai 1,68% (yoy) didorong peningkatan permintaan di akhir tahun 2020.

Pulihnya aliran modal mendorong peningkatan IHSG dan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Arus modal masuk di pasar keuangan (NFB) mulai membaik di triwulan IV setelah mengalami outflow sangat besar di triwulan II-2020. IHSG terus melanjutkan tren kenaikan setelah mengalami kondisi terburuk di bulan April. Nilai tukar Rupiah terus menunjukkan penguatan menjelang akhir tahun dengan rata-rata sampai dengan akhir tahun mencapai Rp14.577/USD.  

Ini adalah situasi yang kita hadapi. Namun, Indonesia dibanding negara lain, kita akan terus keep-up untuk selalu relatif lebih baik atau meresepon secara lebih efektif, sehingga perekonomian dan masyarakat kita bisa bangkit kembali,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2020.

Kinerja Pelaksanaan APBN

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.633,6 triliun (96,1% dari target Perpres 72/2020). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, realisasi pendapatan negara tahun 2020 tersebut tumbuh negatif sebesar -16,7%. Penerimaan pajak yang paling terpukul dampak dari pandemi di sisi lain karena pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada UMKM dan dunia usaha yang terimbas pandemi Covid-19. Insentif diberikan dalam bentuk a.l. PPh 21 DTP; Pengurangan PPh ps 25; Restitusi PPN dipercepat; dan PPh final UMKM DTP.

Di sisi lain, penerimaan Kepabeanan & Cukai relatif lebih baik didukung kebijakan tarif cukai dan pengendalian rokok ilegal, sedangkan penerimaan PNBP ditopang oleh harga komoditas yang membaik di akhir tahun 2020.

Sementara itu, realisasi penerimaan hibah mencapai Rp12,3 triliun terutama dipengaruhi oleh hibah dari dalam negeri langsung (Pemerintah Daerah) terkait penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp2.589,9 triliun (94,6% dari pagu Perpres 72/2020), atau tumbuh 12,2% dari realisasinya di tahun 2019. Hal ini sejalan dengan strategi ekspansif yang diambil Pemerintah untuk menahan laju perlambatan ekonomi akibat pandemi dengan melakukan peningkatan belanja yang diarahkan untuk penanganan dampak Covid-19 di bidang kesehatan, melindungi masyarakat terdampak, serta pemulihan ekonomi.

Dalam realisasi belanja negara di tahun 2020 tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.827,4 triliun (92,5% dari pagu Perpres 72/2020), atau tumbuh 22,1% dari realisasinya di tahun 2019. Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja K/L sebesar Rp1.055,0 triliun (126,1% dari pagu Perpres 72/2020).

Peningkatan kinerja realisasi belanja K/L tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial (bansos) yang mencapai Rp205,1 triliun atau sekitar 120,1 persen dari pagu Perpres 72/2020.

Realisasi bansos tersebut tumbuh 82,3 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya, terutama karena didorong adanya perluasan penyaluran bantuan sosial agar dapat maksimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Di sisi lain, kebijakan refocusing/realokasi belanja K/L, untuk mendukung pendanaan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, telah membawa belanja yang lebih efisien dengan memanfaatkan IT menuju adaptasi kebiasaan baru.

Sementara itu, realisasi belanja non K/L sebesar Rp772,3 triliun (67,8% dari pagu Perpres 72/2020), antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang Rp314,1 triliun dan subsidi sebesar Rp196,2 triliun (102,2% dari pagu Perpres 72/2020). Peningkatan realisasi subsidi didukung oleh pemberian diskon listrik, subsidi Bunga UMKM, stimulus KUR, insentif perumahan, dan Pajak Ditanggung Pemerintah yang menunjukkan kontribusi APBN dalam mendukung kesejahteraan  masyarakat yang terdampak Covid-19.

Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp762,5 triliun (99,8% dari pagu Perpres 72/2020), lebih rendah 6,2% dari realisasi di tahun 2019. Pencapaian realisasi TKDD tersebut antara lain dipengaruhi oleh tambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil, kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer Khusus dan pemanfaatan Dana Desa untuk pemberian BLT Desa.

Selain itu, adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga dilakukan kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah, antara lain penggunaan anggaran infrastruktur yang diatur minimal 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) direlaksasi untuk dapat digunakan dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Kinerja APBN sebagai alat countercyclical untuk merespon dampak pandemi sampai dengan akhir tahun cukup terkendali dengan tetap menjaga defisit di bawah target Perpres 72/2020, yaitu sebesar Rp956,3 triliun (6,09% dari PDB). Pemenuhan kebutuhan defisit anggaran dan untuk mendukung pelaksanaan program PEN, Pemerintah mengelola pembiayaan anggaran secara prudent dan terukur, serta memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI).

Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp1.190,9 triliun, utamanya bersumber dari pembiayaan utang yang mencapai Rp1.226,8 triliun.

Realisasi penerbitan SBN melalui lelang telah terpenuhi 100%, termasuk total pembelian SBN oleh BI sebagai stand by buyer sesuai SKB I sebesar Rp75,86 triliun (SBSN Rp33,78 triliun dan SUN Rp42,07 triliun) serta pembiayaan terkait burden sharing sesuai SKB II juga terpenuhi 100%, yaitu realisasi Public Goods sebesar Rp397,56 triliun dan nonpublic goods sebesar Rp177,03 triliun. Dukungan BI sesuai skema SKB I dan II tersebut akan dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19 dan PEN, termasuk pengadaan vaksin, di tahun 2020 dan 2021. Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi yang diberikan kepada BUMN, BLU, dan lembaga, serta badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Dengan posisi realisasi defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2020 tersebut, diperkirakan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp234,7 triliun. SiLPA tersebut dapat dipergunakan Pemerintah sebagai fiscal buffer dalam APBN TA 2021, antara lain sebagai salah satu sumber pembiayaan program vaksinasi.

Tahun 2020 ditutup dengan optimis seiring perkembangan vaksin yang memberikan harapan di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang masih memerlukan penanganan serius.

Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan perlu dijaga dan dilanjutkan di tahun 2021 dengan tetap fokus pada upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan APBN dan kepercayaan masyarakat.

Sumber & Foto: (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan).

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down