Bahasa IndonesiaEnglish

Sebanyak 8 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac kembali tiba di Indonesia pada Selasa, 25 Mei 2021. Vaksin Sinovac ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, sekira pukul 07.59 WIB, menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA-891. Secara keseluruhan, kedatangan vaksin ini merupakan kedatangan vaksin Covid-19 tahap ke-13 sejak 6 Desember 2020.

Pada pagi hari ini, kita menyaksikan kedatangan vaksin Covid-19 yaitu vaksin Sinovac sebanyak 8 juta dosis dalam bentuk bulk,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam keterangannya di lokasi kedatangan vaksin.

Secara keseluruhan, Indonesia telah mendatangkan 83,9 juta dosis vaksin yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat.

Vaksin yang sudah kita terima sampai saat ini adalah vaksin jadi Sinovac 3 juta dosis, AstraZeneca 6,4 juta dosis, Sinopharm 1 juta dosis, dan kedatangan vaksin Sinovac pada hari ini sebanyak 8 juta dosis,” ucap Airlangga.

Pemerintah berupaya untuk selalu menjaga ketersediaan stok vaksin agar pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan target tahapan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat aman dan berkhasiat.

Pemerintah selalu memastikan keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy) vaksin, sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam menerima vaksin,” tuturnya.

Vaksin-vaksin tersebut sebelumnya telah melewati proses evaluasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang sudah mendapat pertimbangan dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan para ahli.

Untuk mencapai herd immunity dibutuhkan 70 persen penduduk atau sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia perlu divaksinasi. Semakin cepat, semakin baik,” ujar Menko Perekonomian.

Secara keseluruhan, vaksin telah diberikan kepada tenaga kesehatan sebanyak 1,5 juta dosis pada dosis pertama dan 1,4 juta dosis vaksin pada dosis kedua, untuk lansia sebanyak 3,1 juta dosis vaksin pada dosis pertama dan 2,1 juta dosis vaksin pada dosis kedua, serta petugas publik sebanyak 10,4 juta dosis pada dosis pertama dan 6,5 juta dosis pada dosis kedua.

Pelaksanaan vaksinasi bagi lansia relatif lambat dari target yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah percepatan,” jelas Airlangga.

Untuk mempercepat tercapainya herd immunity, pemerintah segera memulai vaksinasi tahap ketiga yaitu bagi masyarakat rentan dengan beberapa kriteria yang diperhatikan, seperti aspek geospasial dengan angka kejadian Covid-19 dan aspek sosial ekonomi. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pandemi Covid-19 hanya dapat ditangani secara global apabila seluruh negara dapat pulih sepenuhnya dari penyebaran pandemi. Kendati demikian, negara-negara dunia masih harus menghadapi tantangan terhadap akses vaksin yang adil dan merata bagi semua negara. Oleh karena itu, Presiden mengajak para pemimpin negara dunia untuk melakukan langkah nyata.

"Saya harus kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari Covid-19 jika semua negara juga telah pulih. No one is safe until everyone is," ujarnya saat berpidato secara virtual dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kesehatan Global, pada Jumat malam, 21 Mei 2021.

Kepala Negara mengungkap bahwa di saat beberapa negara mulai melakukan vaksinasi bagi kelompok berisiko rendah, yakni anak-anak dan usia belia, hanya sebanyak 0,3 persen pasokan vaksin global yang tersedia bagi negara berpenghasilan rendah.

Kesenjangan tampak menjadi semakin nyata saat 83 persen pasokan vaksin global telah diterima negara-negara kaya, sementara 17 persen sisanya diterima negara-negara berkembang di mana terdapat di dalamnya 47 persen populasi dunia.

"Untuk itu kita harus melakukan langkah nyata yaitu, dalam jangka pendek, kita harus mendorong lebih kuat lagi doses-sharing melalui skema Covax Facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan khususnya dalam mengatasi masalah rintangan suplai," kata Presiden.

Adapun dalam jangka panjang, masyarakat global harus dapat melipatgandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan. Hal tersebut tentunya memerlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi.

"Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi ini," ucapnya.

Kepala Negara menyebut bahwa negara-negara anggota G-20 harus memberikan dukungan bagi peningkatan produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia mendukung penuh proposal TRIPS Waiver yang mengusulkan untuk sementara waktu melepaskan kewajiban dalam melindungi hak kekayaan intelektual terkait pencegahan, penanganan, atau pengobatan Covid-19.

Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara co-sponsor proposal tersebut. Indonesia juga berharap agar negara-negara anggota G-20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama.

"Sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, Indonesia siap untuk menjadi hub bagi peningkatan produksi vaksin di kawasan," imbuh Presiden.

Selain itu, negara-negara G-20 juga harus ambil bagian untuk membangun arsitektur ketahanan kesehatan global yang kokoh untuk dapat menghadapi ancaman serupa di masa mendatang dengan lebih baik. Oleh karenanya, kerja sama global menjadi sebuah keniscayaan.

"Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Roma sangat penting untuk ketahanan kesehatan global. Namun, prinsip tersebut tidak akan berarti jika tidak diterapkan secara konkret. Implementasi adalah kunci dan dunia hanya bisa pulih serta menjadi lebih kuat jika kita melakukannya bersama. Recover together, recover stronger," tandasnya.

Untuk diketahui, KTT Kesehatan Global merupakan salah satu pertemuan G-20 di bawah Presidensi Italia untuk tahun 2021. KTT ini dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintahan G-20, negara undangan, serta pimpinan organisasi internasional.

KTT Kesehatan Global menghasilkan kesepakatan "Deklarasi Roma" yang berisikan prinsip kerja sama multilateral dan tindakan bersama untuk mencegah krisis kesehatan global di masa depan dengan komitmen untuk membangun dunia yang lebih sehat, aman, adil, dan berkelanjutan. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Peningkatan kasus penularan Covid-19 yang terjadi selepas masa libur panjang dalam beberapa kesempatan sebelumnya menjadi sebuah pengalaman bagi seluruh pihak untuk menjaga kewaspadaan. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran di daerah untuk memantau sejumlah parameter penanganan pandemi secara berkala untuk dapat segera mengambil langkah taktis yang cepat dan tepat dalam mengantisipasi peningkatan kasus di daerah.

"Saya minta gubernur, bupati, wali kota, danrem, dandim, kapolda, kapolres, kejati, kejari, seluruh sekda dan asisten semuanya harus tahu angka-angka (parameter) seperti ini di setiap daerahnya sehingga tahu apa yang harus dilakukan," ujar Presiden saat memberikan pengarahan secara virtual kepada kepala daerah se-Indonesia dari Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 17 Mei 2021.

Pada masa libur Lebaran tahun ini, Kepala Negara memperoleh data bahwa sebanyak 1,5 juta orang tetap melakukan mudik pada kurun waktu 6-17 Mei 2021 di tengah masa peniadaan mudik yang telah disosialisasikan pemerintah. Angka tersebut setara dengan 1,1 persen jumlah penduduk.

Untuk diketahui, sebelum adanya kebijakan peniadaan mudik, sebesar 33 persen masyarakat menyatakan niat untuk mudik ke kampung halaman pada saat Lebaran. Sementara setelah dilakukan sosialisasi luas, angka tersebut turun menjadi 7 persen. Angka tersebut mampu ditekan lebih jauh menjadi 1,1 persen melalui penegakan kebijakan peniadaan mudik di lapangan beberapa waktu lalu.

"Memang 1,1 persen kelihatannya kecil sekali, tetapi kalau dijumlah ternyata masih besar, 1,5 juta orang yang masih mudik. Kita harus upayakan agar potensi peningkatan kasus aktif tidak terjadi sebesar tahun-tahun sebelumnya," kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mencermati adanya peningkatan kasus penularan di 15 provinsi dalam kurun waktu belakangan ini, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Sementara itu, parameter pandemi juga dapat dilihat dari rasio keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR). Presiden Joko Widodo menargetkan penanganan pandemi dilakukan dengan baik sehingga BOR di rumah-rumah sakit masing-masing daerah berada di bawah 50 persen.

Saat ini, BOR secara nasional telah berada di angka 29 persen yang menggambarkan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit kian menurun. Meski demikian, perlu diakui bahwa masih terdapat BOR yang cukup tinggi di beberapa daerah yang tentunya perlu diwaspadai oleh masing-masing kepala daerah.

"Ada beberapa provinsi yang masih di atas 50 persen. Ini tolong semua gubernur, bupati, dan wali kota tahu angka-angka ini. Tiga provinsi hati-hati, Sumatera Utara BOR-nya 56 persen, Kepulauan Riau BOR-nya 53 persen, Riau BOR-nya 52 persen. Kalau yang masuk ke rumah sakit banyak artinya memang harus super hati-hati," ucapnya.

Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, yang selama masa pandemi ini dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat perawatan pasien Covid-19 juga mencatat penurunan BOR yang tentunya menjadi hal yang menggembirakan. Pada September 2020, BOR di Wisma Atlet diketahui pernah mencapai angka di atas 90 persen.

"Tetapi sekarang, pagi tadi saya telepon, Wisma Atlet yang dulu sempat di atas 90 persen hari ini di angka 15,5 persen," tandasnya.

SUMBER & FOTO: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Ancaman penularan dan penyebaran pandemi Covid-19 masih ada di negara kita. Oleh karena itu, dalam pernyataan terbaru yang disampaikan pada Minggu, 2 Mei 2021, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kewaspadaan dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko tersebut.

"Kita harus tetap benar-benar waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya Covid-19," ujarnya.

Beberapa waktu belakangan, kurva kasus Covid-19 di Tanah Air memang melandai sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal. Tercatat saat ini jumlah kasus aktif di Indonesia semakin menurun di angka 100 ribuan. Tren kesembuhan pasien Covid-19 juga diketahui semakin meningkat dengan penurunan kasus harian.

Namun, di tengah perkembangan positif tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar seluruh pihak tak lekas berpuas diri dan bereuforia. Perkembangan positif dari upaya penanganan pandemi beberapa waktu terakhir tersebut bukan berarti situasi pandemi telah terkendali sepenuhnya.

"Jangan merasa sudah aman. Belum! Upaya menekan kasus aktif ini harus terus dilakukan dan sangat bergantung dengan kedisiplinan kita, kita semua, dalam menjalankan protokol kesehatan," kata Presiden.

Seluruh pihak baik yang berada di zona merah, oranye, kuning, hijau, telah divaksin, maupun yang belum menerima suntikan dosis vaksin tetap harus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan baik itu mengenakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan.

Di samping itu, perkembangan positif dari penanganan pandemi Covid-19 tampak berimbas pada mulai bergeraknya aktivitas perekonomian di daerah. Momentum pemulihan ini, kata Presiden, merupakan hal yang harus dijaga dan dipertahankan bersama-sama dengan cara meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan.

"Saya minta kepada gubernur, bupati, hingga wali kota terus mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan bersinergi dengan pemerintah pusat, dengan melarang mudik warganya pada Lebaran tahun ini," imbuhnya.

Mengakhiri pernyataan, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas nomor satu pemerintah. Oleh karena itu, ketaatan terhadap protokol kesehatan yang disertai dengan kewaspadaan terhadap risiko penyebaran Covid-19 harus tetap terjaga.

"Bersama-sama insyaallah kita mampu mengatasi ujian dan cobaan yang berat ini," tandasnya.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Transfusi plasma Konvalesen merupakan salah satu terapi tambahan untuk mengobati pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bergejala berat dan kritis. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian pada pasien Covid-19. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dan rasa solidaritas yang tinggi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, solidaritas yang tinggi sangat diperlukan di masyarakat. “Khoirunnas anfa’uhum linnas”, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu saya mengajak masyarakat untuk saling bahu membahu dan tolong menolong sesama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing,” imbau Wakil presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada Pencanangan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Senin (18/01/2021).

Lebih lanjut Wapres menjelaskan, transfusi plasma konvalesen merupakan metode yang dilakukan dengan mendonorkan antibodi SARS-Cov-2 yang terbentuk secara alami dalam tubuh para penyintas Covid-19.

Terapi plasma konvalesen untuk pasien Covid-19 sudah dilakukan di Tiongkok, Argentina dan Amerika Serikat. Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat pada Agustus 2020 juga sudah mengizinkan penggunaan plasma konvalesen sebagai salah satu terapi bagi penderita Covid-19. Hasil penelitian maupun praktik penggunaan plasma konvalesen di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan Kementerian Kesehatan, serta beberapa Rumah Sakit utama di Jakarta, Yogyakarta dan Malang juga menunjukkan efikasi yang tinggi, yaitu antara 60% – 90%,” tambah Wapres.

Selain itu, Wapres menyampaikan, perlunya strategi yang tepat dalam pelaksanaan donor plasma konvalesen melalui dukungan sistem data yang terintegrasi antara Rumah Sakit dan PMI untuk mengetahui data penyintas Covid-19 atau potensi calon donor, serta penambahan peralatan/mesin apheresis untuk pengolahan darah di Unit Donor Darah (UDD) yang menerima pelayanan donor plasma konvalesen.

Hal ini sebagai wujud peduli kemanusiaan dalam membantu menyelamatkan nyawa manusia sehingga diharapkan mampu menekan angka kematian akibat Covid-19,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas terselenggaranya acara ini, serta apresiasi kepada PMI dan UDD PMI di daerah yang telah berperan aktif mendukung pelaksanaan layanan donor plasma konvalesen.

Saya juga mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk  mendukung pelaksanaan donor plasma konvalesen. Kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk ikut berperan aktif dalam sosialisasi kepada kabupaten/kota  dan Kepada Direktur Rumah Sakit, Organisasi Profesi, dan Mitra Pemerintah lainnya, untuk ikut memberikan informasi, pemahaman, dan edukasi yang baik kepada pasien yang akan sembuh sehingga tergerak untuk memberikan donor plasma konvalesen,” ucap Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres berpesan kepada semua pihak untuk menunjukkan kekuatan persatuan dan solidaritas bangsa Indonesia yang telah teruji sebagai upaya bangkit dari pandemi Covid-19 serta secara resmi membuka acara.

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya membuka secara resmi Pencanangan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala meridhoi semua ikhtiar yang kita lakukan untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendy melaporkan bahwa inisiasi gerakan ini bersama dengan PMI merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. Presiden menekankan, perlunya memfasilitasi para penyintas Covid-19 agar dengan sukarela mendonorkan plasma konvalesen.

Peran serta masyarakat itu khususnya daripada penyintas Covid-19 agar bersedia dan tergerak hatinya untuk mendonorakan plasmanya bagi kesembuhan pasien Covid-19. Kesediaan itu merupakan rasa syukur atas kesembuhannya yang telah dapat lepas dari ancaman Covid-19. Bila donor meningkat, diharapkan dapat mengurangi waktu rawat dan kepadatan pasien Covid- 19 dengan gejala sedang sampai dengan berat di rumah sakit, serta dapat mengurangi resiko kematian,” terangnya.

Sementara, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke -12 selaku Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menyampaikan, PMI menyambut gembira atas Pencanangan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen ini dan siap untuk melayani para pendonor plasma di berbagai daerah.

Setiap hari dari seluruh Indonesia minta kurang lebih 200, yang kita bisa penuhi hanya 40 sampai 50 perhari, karena itulah dibutuhkan pendonor 5 kali lipat, baru kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. PMI siap di 31 UDD PMI dan mempunyai peralatan untuk mengelola plasma ini. Kita mempunyai 60 alat tersebar di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Hadir pula dalam acara tersebut secara virtual para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kusumastuti Lukito, serta para Gubernur seluruh Indonesia. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

Sumber & Foto: (SM/SK-BPMI, Setwapres).

[RID/fiq]

Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa simulasi vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari persiapan vaksinasi Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar proses vaksinasi Covid-19 kepada seluruh penduduk Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

Jadi ada beberapa persiapan yang harus disiapkan, supaya nanti vaksinasinya itu berjalan dengan baik. Termasuk menyiapkan data-data, nama-nama yang akan divaksin di seluruh Indonesia, kemudian juga tahapan-tahapannya, kemudian juga bagaimana nanti pendistribusian vaksinnya,” papar Wapres usai melakukan peninjauan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kamis (19/11/2020).

Lebih jauh, Wapres menjelaskan bahwa selain simulasi vaksinasi di berbagai daerah, pemerintah juga menyediakan pelatihan-pelatihan untuk semua petugas vaksin. “Bahkan juga sudah direncanakan bagaimana limbah vaksin yang banyak itu harus ditangani,” imbuhnya.

Adapun mengenai vaksin Covid-19 sendiri, Wapres memastikan bahwa vaksinnya sudah ada tetapi masih dalam proses uji klinis. “Nanti vaksinnya itu sesudah melewati proses uji klinisnya sudah selesai, kemudian juga ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang sifatnya itu bahwa vaksin itu aman, punya kasiat, efektif [dan] kemanjurannya juga sudah dipertanggungjawabkan, dan nanti juga kebolehan dipakai itu juga kita harapkan segera keluar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ungkapnya.

Terkait kebolehan penggunaan vaksin dari MUI, menurut Wapres, itu bisa karena vaksin tersebut halal atau karena berdasarkan kedaruratan. “Yang terpenting, MUI sebagai lembaga otoritas akan memberikan fatwanya tentang masalah itu,” tegas Wapres.

Untuk itu, Wapres menegaskan kembali bahwa sertifikasi atau fatwa dari MUI akan keluar sebelum vaksin diedarkan. “Sekarang sebenarnya sudah ada pemeriksaan awal, jadi tinggal nanti menunggu hasilnya. Vaksinnya sudah ada dan sedang diperiksa. Yang ada di Beijing itu sudah ada tim bersama dari BPOM juga dari MUI, sekarang nanti menjelang vaksinasi itu harus terlebih dahulu keluar,” ungkap Wapres.

Mengenai proses penyuntikan vaksinasi kepada seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 260 juta jiwa, Wapres mengatakan bahwa hal tersebut akan dilakukan secara bertahap yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan.

Untuk tahapan-tahapannya itu yang akan divaksin itu, Pak Menteri Terawan yang akan menjelaskan secara teknis berapa jumlah yang akan divaksin, berapa yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang dibagikan secara gratis, dan berapa yang mandiri. Ini ada angka-angkanya kira-kira berapa lama itu bisa terselesaikan dan bagaimana vaksinnya itu disiapkan untuk jumlah yang disiapkan itu,” kata Wapres.

Terkait hal ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah mempersiapkan segala hal terkait vaksinasi Covid-19. “Kami menyiapkan semua termasuk simulasinya, kita harus lakukan simulasi, baik simulasi pada alur apa yang mau kita kerjakan, sehingga kita tau kekurangannya apa saja, karena itulah pada siang ini, simulasi kita lakukan di berbagai tempat, dan salah satunya di Puskesmas Bekasi ini dan Bapak Wapres melihat [dan] memantau jalannya simulasi. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi cara kita supaya pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar,” ungkap Terawan.

Melalui simulasi vaksinasi ini, Wapres menyaksikan secara langsung bagaimana proses pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Cikarang yang nanti juga akan diaplikasikan pada puskesmas-puskesmas lain. Proses vaksinasi sendiri dimulai dari pendaftaran dan pemanggilan peserta secara online, lalu screening (pemeriksaan) kesehatan dasar untuk memastikan peserta dapat divaksin, kemudian penyuntikan vaksin, dan diakhiri observasi selama 30 menit setelah vaksinasi. Apabila setelah observasi, peserta dinyatakan aman, maka peserta diizinkan pulang. Namun, apabila terdapat masalah maka peserta akan mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Sebagai informasi, sehari sebelumnya, Rabu (18/19/2020), Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor. Turut hadir mendampingi Wapres pada peninjauan ini Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Berlin Simanurung.

Sumber & Foto: (EP/NN – KIP Setwapres)

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah untuk fokus mengendalikan Covid-19 dan mengampanyekan penerapan protokol kesehatan secara luas. Hingga ditemukannya vaksin Covid-19 dan diaplikasikan kepada masyarakat, penerapan protokol kesehatan menjadi satu-satunya langkah pencegahan utama yang mutlak dilakukan.

"Saya ingin para gubernur yang berkaitan dengan jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun, tidak berdesakan ini harus diulang-ulang terus terutama yang berkaitan dengan pemakaian masker. Ini yang harus disampaikan terus. Kunci sebelum vaksinasi dilakukan itu pemakaian masker. Ini yang paling penting," ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai pengarahan Presiden kepada para gubernur dalam menghadapi pandemi Covid-19 beserta pemulihan ekonomi nasional yang digelar melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 1 September 2020.

Sosialisasi terhadap penerapan protokol kesehatan hingga pembagian masker kepada masyarakat harus dilakukan secara masif hingga ke kampung atau desa-desa dengan melibatkan tokoh dan elemen masyarakat setempat. Selain itu, pengawasan terhadap hal tersebut juga harus secara berkala dan tegas dilakukan.

"Akan lebih baik lagi kalau pengawasan lapangan itu betul-betul dilakukan. Pemberian sanksi yang tidak patuh betul-betul dilakukan sehingga kedisiplinan nasional kita dalam mengikuti protokol kesehatan betul-betul dikerjakan oleh seluruh masyarakat kita," ucapnya.

Pemerintah sendiri berkomitmen untuk mempercepat pengujian dan pengadaan vaksin Covid-19 di Tanah Air. Hingga akhir tahun ini, setidaknya komitmen untuk pengadaan 20 sampai 30 juta dosis vaksin apabila nantinya telah ditemukan telah diperoleh. Akhir 2021 mendatang, komitmen yang telah didapatkan Indonesia untuk pengadaan vaksin yang hingga kini tengah diuji coba tersebut mencapai 290 juta dosis vaksin.

Sambil menunggu adanya vaksin tersebut, Presiden meminta jajarannya baik di pusat maupun daerah untuk tetap berupaya keras melakukan penanganan pandemi di wilayah masing-masing dengan tidak mengendur sedikitpun.

"Saya minta kepada para gubernur untuk pengendalian Covid ini betul-betul tetap menjadi fokus dan konsentrasi kita. Karena memang kita perlu memperkuat ketahanan kita agar sampai betul-betul pada seluruh rakyat kita vaksin semuanya," kata Presiden.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga tengah mengembangkan vaksin lokal yang disebut vaksin Merah Putih. Bakal vaksin tersebut saat ini sedang dikerjakan oleh konsorsium nasional yang melibatkan lembaga biologi molekuler Eijkman, perguruan-perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga penelitian.

"Saat ini vaksin merah putih dalam tahap pembuatan benih vaksin dan prosesnya sudah sekitar 30-40 persen dan direncanakan dapat diuji klinis pada awal tahun depan. Insyaallah ini siap produksi di pertengahan 2021," tuturnya.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

Saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar biasa sulitnya. Sebanyak 215 negara harus menyelamatkan warganya dari ancaman pandemi Covid-19 sekaligus berjuang menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahsyat, termasuk negara kita Indonesia, yang harus mampu meresponsnya dengan cepat dan tepat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan secara telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2020.

"Semua itu membutuhkan respons pemerintah yang cepat dan juga tepat. Di bidang kesehatan kita harus mengendalikan Covid agar tidak menyebar lebih luas. Yang sehat jangan tertular dan yang sakit kita rawat sampai sembuh. Di bidang sosial ekonomi kita juga harus menjamin warga yang kurang mampu, warga yang terdampak Covid untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. Kita juga harus memastikan sektor informal, sektor UMKM terus harus mampu bertahan dan para pelaku usaha bisa tetap bergerak dan PHK massal harus kita hindari," kata Presiden.

Namun demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa semua langkah pemerintah yang cepat dan tepat tersebut harus akuntabel. Lebih jauh, Presiden mengingatkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang harus dikelola dengan baik.

"Angka ini Rp677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden.

Untuk itu, Presiden mengajak semua pihak yang hadir di Rakornas tersebut untuk mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana yang sangat besar tersebut dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan. Presiden meminta agar para pengawas dan penegak hukum mengedepankan aspek pencegahan.

"Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu sampai terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan, jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini (early warning system), perkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel," kata Presiden.

"Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," kata Presiden.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar para penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak "menggigit" orang yang tidak salah dan tidak menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana tugas. Presiden juga meminta agar aparat pengawasan internal pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) fokus kepada pencegahan dan perbaikan tata kelola.

"Selain itu, kerja sama dan sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal BPK harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antaraparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK juga harus terus kita lanjutkan. Dengan sinergi dan sekaligus check and balances antarlembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik, menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat, dan bangkit melangkah maju mengawal agenda-agenda besar penting untuk bangsa menuju ke sebuah Indonesia maju," kata Presiden.

 (Humas Kemensetneg)

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penanganan pandemi Covid-19 pada Senin, 18 Mei 2020.

"Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jangan muncul anggapan keliru di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB," kata Presiden.

Adapun yang sedang dikaji oleh pemerintah saat ini ialah mengenai skenario beberapa tahap yang nantinya akan diputuskan apabila telah ditentukan periode terbaik bagi masyarakat untuk kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19. Penentuan tersebut tentunya harus didasari pada data-data dan fakta di lapangan.

"Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan," kata Presiden.

Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian Covid-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Maka itu, Kepala Negara menginstruksikan Kapolri yang dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan upaya tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

Presiden mengingatkan bahwa transportasi yang berkaitan dengan sejumlah urusan logistik dan keperluan esensial lainnya harus tetap berjalan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Transportasi untuk urusan logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran kita, dan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Presiden.

Untuk pengendalian Covid-19 di tingkat daerah, Presiden Joko Widodo juga meminta menteri terkait dan para kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas penanganan di tingkat RT, RW, dan desa. Bali diketahui menjadi salah satu daerah yang melakukan penanganan optimal di tingkat desa dengan desa adatnya yang memiliki kearifan lokal yang dinilai bisa membuat masyarakat untuk merasa terikat dan membatasi pergerakan di tengah pandemi.

"Laporan yang saya terima dari para gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah," kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap protokol kesehatan di sektor industri. Hal itu setelah mulai muncul adanya klaster penyebaran Covid-19 dari sektor industri yang belakangan ditemukan.

"Klaster industri perlu dilihat karena ini mulai satu-dua ada yang masuk ke sana," kata Presiden. 

Sumber & Foto: Humas Kemensetneg

[fiq/RID]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down