Bahasa IndonesiaEnglish

WEBSITE RAKYAT.ID MASIH DALAM PENGEMBANGAN

Presiden Joko Widodo meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Sodetan akses tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 14 yang dilewati Presiden dalam perjalanan dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan pada Selasa, 24 Agustus 2021.

"Kita melihat ini melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik," ujar Presiden di lokasi.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 15.33 WITA dan tampak didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ketiganya tampak berdiskusi seraya melihat peta dan meninjau langsung dengan teropong.

"Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja," lanjutnya.

Menhan Prabowo menyampaikan saran kepada Presiden bahwa lokasi calon IKN merupakan lokasi yang strategis. Menurutnya, harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota sehingga bisa memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi.

"Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri," ungkap Menhan.

Menhan menilai, pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Untuk itu, pihaknya juga mendukung rencana tersebut untuk diteruskan.

"Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya, dan Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang," jelas Menhan.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menyebut bahwa pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas penetapan titik simpang sodetan ke arah IKN. Menurutnya, akses tersebut nantinya akan memberikan kecepatan bagi mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan dan Samarinda ke arah ibu kota negara.

"Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan," ujar Gubernur Kalimantan Timur. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo meresmikan enam ruas jalan tol dalam kota atau tol layang dalam kota Jakarta segmen Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer. Jalan tol ini melengkapi jalan tol metropolitan Jabodetabek dan merupakan bagian dari jalan tol lingkar dalam dan lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR).

"Alhamdulillah pada pagi hari ini jalan tol Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer telah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," ujar Presiden di lokasi acara peresmian yang dipusatkan di Gerbang Tol Cakung, Jakarta, pada Senin, 23 Agustus 2021.

Dengan telah selesainya jalan tol Pulo Gebang-Kelapa Gading ini, Presiden berharap kecepatan distribusi logistik akan makin baik. Selain itu, daya saing komoditas-komoditas juga diharapkan makin baik karena jalan tol ini juga terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda dan Pelabuhan Tanjung Priok.

"Sehingga akan memperkuat, meningkatkan daya saing kita, dan juga utamanya mobilitas orang di Jakarta akan makin baik, mobilitas barang antara Kota Jakarta dengan sekitarnya juga akan makin baik," imbuhnya.

Jalan tol ini juga menggunakan mode pembiayaan dengan memadukan anggaran bauran pendanaan baik antara kementerian dengan BUMN maupun antara kementerian dan BUMN dengan swasta atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kepala Negara berharap skema pembiayaan KPBU tersebut bisa digunakan di proyek-proyek jalan tol maupun infrastruktur lainnya yang telah direncanakan.

"Saya berharap skema-skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di pelosok Tanah Air sehingga akan mampu mengatasi ketimpangan antardaerah, antarprovinsi dalam pembangunan infrastruktur dan kita harapkan akan mempercepat konektivitas nasional kita," tandasnya.

Untuk diketahui, enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta direncanakan dibangun sepanjang 69,78 kilometer. Pembangunannya dibagi menjadi tiga tahap di mana tahap pertama mencakup segmen Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer dan Semanan-Kelapa Gading sepanjang 20,38 kilometer.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Komisaris Utama PT Jakarta Tollroad Development Trisno Mulyadi.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah cincin api dan juga negara seismik aktif, Indonesia secara konstan menghadapi risiko bencana alam baik berupa gempa, letusan gunung api, dan bencana banjir. Oleh karena itu, dalam membangun infrastruktur di berbagai lokasi di tanah air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  selalu memperhatikan aspek tangguh bencana dengan memanfaatkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 

Penegasan itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi dan Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG, Kamis (29/7/2021).

"Pemanfaatan data BMKG penting diperhatikan dalam seluruh tahapan pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan, tahap konstruksi hingga operasi dan pemeliharaan guna  pencegahan dan mitigasi risiko bencana yang berdampak pada infrastruktur tersebut," kata Menteri Basuki.

Dalam konteks pencegahan risiko bencana, Menteri Basuki mengatakan  "Pemanfaatan data meteorologi atau prediksi cuaca digunakan sebagai dasar Kementerian PUPR dalam merespons risiko bencana hidrometeorologi. Salah satu contohnya dengan membangun Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Jawa Barat yang memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir kawasan Metropolitan Jakarta"

"Penggunaan data prakiraan cuaca yang akurat juga sebagai pertimbangan waktu kerja yang efektif (windows time) dalam pembangunan maupun operasional," ujar Menteri Basuki. 

Selanjutnya dalam konteks kesiapsiagaan bencana, Kementerian PUPR juga memanfaatkan data meteorologi yang diproduksi dalam peta model untuk prediksi banjir. Informasi akan dirangkum mulai  tahapan pemodelan prediksi curah hujan, pengumpulan data curah hujan, pemodelan debit berdasarkan curah hujan yang menghasilkan peta curah hujan dan peta genangan yang selanjutnya diteruskan kepada Balai-Balai Kementerian PUPR di berbagai daerah.

"Pada masa musim hujan, kita juga harus mengetahui dulu prediksi hujan ke depan, sehingga kita tidak hanya melakukan walking true untuk mengecek tanggul-tanggul, tetapi juga pintu air dan pompa-pompa banjir yang harus kita siapkan," tutur Menteri Basuki. 

Kementerian PUPR memanfaatkan  aplikasi Sistem Manajemen Air Terpadu (SIMADU) untuk memproses laporan prediksi cuaca yang  selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pos Siaga Banjir terintegrasi dengan BMKG untuk melakukan penanganan. 

Selain itu juga aplikasi Sistem Informasi Bendungan dan Waduk (SINBAD) untuk memantau keamanan dan operasi bendungan dan waduk dengan menampilkan data tinggi muka air (TMA) dan volume bendungan beserta kondisinya secara real time dalam rangka antisipasi terjadinya kondisi bendungan yang tidak normal. Aplikasi SINBAD akan memanfaatkan data klimatologi dari BMKG. 

Lebih lanjut, Menteri Basuki menyampaikan penggunaan data geofisika (data risiko gempa) dari BMKG juga diperlukan sebagai dasar perencanaan dalam pembangunan gedung, jembatan maupun bendungan. Salah satu contoh dalam pembangunan Jembatan Youtefa yang memperhatikan potensi gempa di wilayah Papua. 

"Bahkan di dalam pembangunan Jembatan Youtefa, pada saat pembangunan kami sangat memperhatikan kemungkinan gempa yang sering terjadi di Papua menentukan desain dan pelaksanaannya. Ini ciri khas Youtefa, kita buat jembatan di Surabaya, kemudian mengangkut jembatan yang sudah jadi ke Papua. Proses pengiriman dipandu betul oleh data klimatologi," kata Menteri Basuki. 

Menurut Menteri, semua data BMKG  dibutuhkan untuk memastikan keamanan infrastruktur melalui berbagai upaya meminimalkan dampak dari bencana. Diharapkan dengan memperhatikan data BMKG,  infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat serta berkelanjutan.

Sumber & Foto: (PUPR RI).

[RID/fiq]

Pembangunan infrastruktur yang merupakan fokus pembangunan negara dalam beberapa tahun terakhir ini hendaknya tak hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik semata. Sebab, banyak hal penting lain yang hendak dituju dari pembangunan dan pengembangan infrastruktur di negara kita.

Setidaknya terdapat empat alasan utama mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur bagi negara Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat meresmikan terminal baru Bandara Kuabang, di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu, 24 Maret 2021.

"Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ini yang sering tidak kita sadari. Bayangkan, misalnya dulu sebelum ada jalan, dari Halmahera Utara menuju Sofifi kita harus jalan kaki. Sekarang setelah jalannya ada berarti bisa naik bus, sepeda motor, atau mobil. Membangun peradaban baru," kata Presiden.

Kehadiran infrastruktur berupa bandara, selain membangun peradaban, juga berarti membangun budaya kedisiplinan baru bagi warga setempat. Penerbangan yang membutuhkan akurasi jadwal dan waktu tentu akan mendorong peningkatan kedisiplinan itu.

"Misalnya sekarang ada bandara, artinya apa? Kita disiplin harus tepat waktu karena datang ke bandara untuk terbang ke kota lain dan waktunya, jamnya, sudah ditentukan. Kalau tidak berarti ditinggal oleh pesawat. Itu juga membangun kedisiplinan baru," tuturnya.

Kedua, infrastruktur yang memadai akan membangun dan meningkatkan daya saing sebuah negara. Dengan daya saing tersebut, negara Indonesia akan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Maka, membangun infrastruktur tak melulu berkaitan dengan urusan pembangunan fisik semata, tapi juga membangun keunggulan negara.

Ketiga, pembangunan infrastruktur yang dilakukan merata di seluruh penjuru Indonesia berarti mewujudkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertransformasi dari Jawa-sentris menuju Indonesia-sentris merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut.

"Banyak yang saya dengar, Pak jalannya yang dibangun jangan hanya yang di Jawa saja. Bandaranya juga jangan yang di Jawa dan Sumatera saja. Kami di bagian timur juga memiliki hak yang sama untuk mempunyai airport dan jalan yang baik. Keinginan itu betul. Sekali lagi, pembangunan ini juga untuk sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Terakhir, infrastruktur yang utamanya fasilitas transportasi akan menjadi pemersatu bangsa yang wilayahnya terbentang luas dari Sabang hingga Merauke dengan belasan ribu pulaunya. Pembangunan bandara-bandara dan fasilitas transportasi penghubung akan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia.

"Menyatukan antardaerah, antarkabupaten/kota, antarprovinsi, antarpulau, dan antarwilayah sehingga kita menjadi satu. Dari Halmahera bisa terbang ke Jakarta, Aceh, Kalimantan, juga bisa terbang ke timur ke Papua. Ini bisa menyatukan," tandasnya.

Sumber & Foto:  (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Rakyat.id,- Jakarta, – Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mengawal bersama kinerja pemerintah menuju Indonesia Maju.

Meskipun di dalam masa pandemi Covid-19, Kemenkeu terus responsif menghadapi perkembangan ekonomi domestik maupun global dengan menggunakan beragam kebijakan fiskal diantaranya refocusing dan realokasi anggaran, serta pemberian stimulus ekonomi.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu di bidang fiskal merupakan upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat dan dunia usaha di tengah tekanan akibat pandemi. Refocusing dan realokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dilakukan agar APBN/APBD dapat fokus terhadap upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Sebesar Rp190 triliun anggaran belanja yang dihemat dan Rp55 triliun anggaran direalokasi.

Pada stimulus I (Februari 2020), anggaran sebesar Rp8,5 triliun ditujukan untuk penguatan ekonomi domestik melalui akselerasi belanja negara dan mendorong kebijakan belanja padat karya, serta stimulus fiskal sektoral bagi industri terdampak. Pada stimulus II (Maret 2020), anggaran sebesar Rp22,5 triliun difokuskan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong kemudahan ekspor-impor melalui stimulus fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan sektor keuangan.

Selanjutnya, pada stimulus III (Maret 2020), sebesar Rp405,1 triliun dianggarkan untuk kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, serta stabilitas sistem keuangan melalui dua pilar Perppu nomor 1/ 2020. Dua pilar ini penting karena terkait dengan kebijakan keuangan publik untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dunia usaha dan pemulihan ekonomi, serta kebijakan sektor keuangan. Selanjutnya, pada perluasan stimulus 3, anggaran sebesar Rp695,2 triliun atau setara 4,2% dari GDP dialokasikan untuk dua kategori besar yaitu kesehatan (sebesar Rp87,55 triliun) dan pemulihan ekonomi (sebesar Rp607,65 triliun).

Kemenkeu akan terus berupaya untuk dapat mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam mencapai 5 Program Prioritas yang diarahkan pada reformasi struktural di Indonesia yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, serta Transformasi Ekonomi. Upaya dalam menjaga stabilitas domestik dan memperkuat reformasi dilakukan dengan menjaga konsumsi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melakukan reformasi struktural dan menjaga stabilitas ekonomi-politik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aktor ekonomi.

Sumber & Foto : (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan)

[RID/fiq]

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong warga desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kunjungan kerja ke perbukitan Menoreh DI Yogyakarta, Menteri Kominfo juga menjelaskan peluang pengembangan investasi dalam negeri dari UMKM dan Koperasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Menteri Johnny menegaskan kawasan perbukitan menoreh merupakan daerah penopang Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur. Menteri Kominfo mengaharapkan bantuan akses internet Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat berbasis wisata.  

“Saat ini banyak kegiatan ekonomi berbasis wisata seperti desa wisata, dan homestay. Umumnya merupakan usaha kecil, mikro, dan menengah. Kekuatan ekonomi yang demikian, perlu untuk terus kita dukung dan dorong agar dapat tetap bertahan serta terus berkembang selama masa pandemi ini,” ungkap Menteri Kominfo dalam Kunjungan Kerja Dukungan Infrastruktur Telekomunikasi Wilayah Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo, Jumat (16/10/2020).

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo telah melakukan pendataan jangkauan akses jaringan telekomunikasi 4G di seluruh Indonesia.  Saat ini menurutnya masih ada beberapa daerah yang belum terlayani jaringan 4G.

“Sebanyak 9.130 desa di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang akan dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informaasi (BAKTI) Kominfo dan sisanya 3.435 desa di luar 3T dibangun operator seluler,” ungkapnya.

Menteri Kominfo menegaskan jaringan 4G merupakan pondasi utama dalam transformasi digital, khususnya ekonomi digital. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan wilayah desa yang belum terlayani sinyal 4G akan tuntas pada 2022.

“Kami berharap dapat terselesaikan pada akhir 2022. Dengan demikian, lebih dari 823.000 lebih desa di Indonesia sudah atau akan terlayani sinyal 4G,” ungkapnya.

Dalam kunjungan kerja itu, Menteri Johnny menyatakan akses telekomunikasi akan dapat ekonomi daerah lebih produktif. Bahkan, menurutnya, akan dapat mendorong UMKM, ekonomi mikro, komperasi dan BUMDes di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan marketplace.

“UMKM dan koperasi sebagai soko guru ekonomi dan penyumbang 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional di Indonesia. Artinya memperkuat UMKM, memperkuat kontribusi PDB nasional Indonesia,” ujarnya.

Menteri Kominfo menyatakan sektor UMKM dan Koperasi cukup kuat bertahan di berbagai kondisi. Saat ini, Menteri Johnny mendorong agar cepat bermigrasi menjadi BUMDes dan usaha digital dengan adanya fasilitasi akses internet dari Pemerintah.

"Pada masa pandemi Covid-19, sektor UMKM dan koperasi cukup kuat, dan secara bertahap bermigrasi ke UMKM digital. Sebanyak 14 persen dari 64 juta UMKM atau sekitar 9 juta pelaku UMKM sudah bisa bertransformasi menjadi usaha digital. Diharapkan setahun ke depan akan bertambah satu juta lagi menjadi 10 juta. Hal ini akan memperkuat perekonomian Indonesia,” katanya.

Pembangunan akses telekomunikasi ditujukan agar mendorong masyarakat ikut mengambil bagian dalam transformasi ekonomi digital. Dengan memfasilitasi dan membantu perkembangan UMKM dan Koperasi, Menteri Kominfo mengharapkan sektor ekonomi menjadi kuat menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

“Dan masyrakat bisa mengambil bagian dan berpartisipasi dalam transformasi struktural ekonomi nasional. Tolong buat BUM Desa yang sukses biar ada contoh bagi yang lainnya,” harap Menteri Johnny.

Cipta Kerja Kembangkan UMKM dan Koperasi

Menteri Johnny mengungkap UMKM ini merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia. Menurutnya, ratusan juta tenaga kerja diserap di sektor UMKM. Oleh karena itu, Pemerintah mengharapkan kehadiran UU Cipta Kerja akan lebih banyak lagi tenaga kerja yang terserap oleh UMKM.

“Cipta kerja jadi bagian penting untuk membuka peluang investasi domestik terutama dari UMKM dan Koperasi.  Insentif dan fasilitasi untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi,” jelasnya.

Menteri Kominfo menegaskan UU Cipta Kerja merupakan reformasi struktural di sektor perekonomian nasional. Saat ini menruutnya, sedang disiapkan peraturan pemerintah dengan elaborasi lebih detil sehingga UU Cipta Kerja dapat menjadi dasar hukum yang kuat serta dapat membuka peluang lapangan kerja di dalam negeri.

“Ada peluang, ads ruang untuk investasi domestik, jangan semua investasi luar negeri atau Foreign Direct Investment (FDI). UU Cipta Kerja sangat mendorong UMKM dan Koperasi bisa berkembang. Dan memberi perlindungan bagi penanaman modal dalam negeri atau PMDN,” tegasnya. 

Kikis Blank Spot

Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan saat ini, Pemkab Kulon Progo membangun jalur Bedah Menoreh dalam rangka menumbuhkan ekonomi dan pariwisata di wilayah utara Kulon Progo.

Namun, demikian di wilayah utara banyak wilayah blank spot. Oleh karena itu, Bupati Sutedjo mengharapkan dukungan Kementerian Kominfo untuk menyediakan jaringan internet.

“Internet sangat dibutuhkan di era saat ini, khususnya di pada pandemi Covid-19 ini. Jaringan internet sangat dibutuhkan untuk mempromosikan dan menjual hasil produk masyarakat dan potensi wisata saat ini,” ujarnya.

“Wilayah Bukit Menoreh banyak titik blank spot, di sisi lain kami menggalakan bedah ekonomi dan bedah wisata, serta bedah kebudayaan. Untuk itu, kami berharap Kementerian Kominfo melalui BAKTI, kembali memberikan bantuan terhadap wilayah di Kulon Progo yang masih blank spot,” katanya.

Dirut Anang Latief mengatakan selain meninjau kebutuhan akses telekomunikasi, kunjungan Menteri Kominfo kali ini ialah untuk meninjau dan memetakan lebih lanjut kebutuhan akses internet di DIY.

"Hingga saat ini sudah terdapat 25 titik layanan akses internet BAKTI di DI Yogyakarta yang umumnya yang digelar di lokasi-lokasi pendidikan, kantor pemerintahan, desa wisata dan layanan publik. Kunjungan ini akan memetakan lebih lanjut kebutuhan akses internet dalam rangka mendukung destinasi wisata di kawasan ini," tuturnya.

Bantuan akses internet diberikan ke SD Pangudi Luhur Gejlik yang terletak di pedalaman dan dataran tinggi Menoreh, tepatnya di Kelurahan Banjarasri serta Pesantren Al-Falah di Kelurahan Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo.

“Kedua lokasi tersebut kita bantu layanan akses internetnya, agar jangkauan telekomunikasi, terutama di fasilitas publik, dapat semakin dirasakan oleh masyarakat setempat,” tutur Dirut BAKTI Kominfo Anang Latif.

Menteri Kominfo menyaksikan pemberian bantuan akses internet untuk Kelurahan Pagerharjo yang akan digunakan BUMDes; Lembaga Pendidikan Yayasan Pangudi Luhur di Gejlik, Kalibawang; serta Pondok Pesantren Al-Falah di Dusun Nyalian, Ngargosari. Bantuan diserahkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Subardi dan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latief. Hadir dalam acara itu Bupati Kulon Progo Sutedjo,  Staf Ahli Menteri Kominfo bidang Hukum Henri Subiakto dan pejabat dari Pemprov DI Yogyakarta.

Sumber & Foto: (Biro Komunikasi KOMINFO)

[RID/fiq]

Untuk kali pertama, peresmian infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo dilakukan secara virtual

Presiden Joko Widodo pada Jumat, 25 September 2020, meresmikan jalan tol trans-Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Alhamdulillah, pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 kilometer dengan biaya Rp12,18 triliun telah selesai, dapat dioperasikan secara penuh, dan sudah bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif, baik untuk masyarakat Riau maupun masyarakat yang melintasi Pulau Sumatera," ujar Presiden yang tampak mengenakan helm dan rompi sebagaimana yang biasa dikenakan dalam peresmian secara luring.

Ruas tol tersebut merupakan jalan tol pertama di Provinsi Riau yang terdiri atas 6 seksi dan mulai dibangun sejak pertengahan 2017 lalu. Dengan adanya jalan tol tersebut konektivitas antara ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai dapat meningkat sekaligus mendukung tumbuhnya industri dan sentra ekonomi di wilayah itu.

"Saya mendapat laporan bahwa keberadaan jalan tol ini sudah mengundang minat investasi untuk mengembangkan usaha di sekitar jalur tol ini seperti membangun kawasan industri, mengembangkan perumahan, dan mengembangkan fasilitas pariwisata yang akan membuka lapangan pekerjaan," kata Presiden.

Tol tersebut juga merupakan bagian dari jalan tol trans-Sumatera yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Keseluruhan trans-Sumatera sepanjang kurang lebih 2.987 kilometer nantinya akan menghubungkan Lampung hingga Aceh yang diharapkan secara langsung maupun tidak langsung juga turut meningkatkan perekonomian di seluruh Pulau Sumatera.

"Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru ini tentu akan meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah dan membuka lapangan kerja yang lebih banyak bagi anak-anak muda kita," tuturnya.

"Minat investor untuk ikut mendukung pengembangan daerah seperti ini harus direspons dengan cepat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat bisa mendapat manfaat yang lebih banyak dari keberadaan infrastruktur yang dibangun pemerintah," imbuh Presiden.

Selain itu, tol Pekanbaru-Dumai juga merupakan tol yang unik dan istimewa karena memiliki lima lintas bawah (underpass) atau terowongan untuk perlintasan satwa khususnya gajah. Area pembangunan jalan tol tersebut memang bersinggungan dengan kawasan suaka margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil yang menjadi habitat gajah sumatera.

Dibangunnya lintas bawah yang tepatnya berlokasi di seksi 4 jalan tol yang menghubungkan Kandis Utara dan Duri Selatan tersebut dimaksudkan agar habitat gajah yang ada di sana tidak terganggu dan tetap terpelihara sekaligus memberikan keamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan.

"Saya titip kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat Pekanbaru-Dumai agar memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-baiknya. Jadikan modal untuk mengembangkan lebih banyak lagi peluang usaha dan sarana untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat," ucap Presiden mengakhiri sambutannya.

Untuk diketahui, peresmian virtual tersebut turut dihadiri oleh di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Riau Syamsuar, dan sejumlah undangan terbatas yang hadir langsung di gerbang tol Dumai, Provinsi Riau, dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sementara mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

 

Sukabumi itu punya semuanya: geopark, pantai, gunung. Masalahnya, perjalanan ke sana macet. Maka, perlu jalan tol. Kemarin, Jalan Tol Bocimi ruas Ciawi-Cigombong sejauh 15,35 km saya resmikan. Adapun keseluruhan Jalan Tol Bocimi sepanjang 54 km diharapkan selesai akhir 2020.

- Joko Widodo

Sumber gambar : Presiden RI Joko Widodo

 

 

"Ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, MRT dan LRT, sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru. Kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk menuju Indonesia yang lebih maju".

-Joko Widodo

Sumber & Foto : Presiden RI Joko Widodo

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
crossmenuchevron-down