Bahasa IndonesiaEnglish

Rakyat.id. -Investasi merupakan salah satu aspek yang memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk terus mengawal dan mendorong realisasi komitmen investasi di Tanah Air.

Demikian disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 17 November 2021.

Kita harus ingat dan harus tahu bahwa APBN itu hanya berkontribusi kurang lebih 15-an persen terhadap PDB kita, artinya memang yang lebih banyak adalah swasta, investasi, BUMN, kontribusinya lebih gede,” ucap Presiden.

Presiden menekankan bahwa komitmen investasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), harus terus dikawal agar secepatnya dapat direalisasikan.

Pertemuan saya dengan Sheikh Mohammed bin Zayed, dengan Ruler of Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang telah kita ketahui komitmen investasinya USD44,6 miliar, ini betul-betul dikawal, diikuti, ditindaklanjuti, sehingga betul-betul menetas, komitmen investasi sebesar USD44,6 miliar tadi,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menyebut komitmen investasi pada sektor energi dan ekonomi hijau antara pemerintah Indonesia dengan Inggris senilai USD9,29 miliar yang perlu untuk terus didorong.

Semuanya harus dikawal dan segera ditindaklanjuti. Bolanya ada di kita, semuanya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Investasi, Menteri BUMN, yang terkait dengan ini, semuanya, betul-betul harus berkonsentrasi agar—Menko Ekonomi, agar semuanya yang sudah menjadi komitmen itu betul-betul menetas dan bisa direalisasikan,” tegas Presiden.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menuturkan bahwa pengembangan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan (EBT) harus menjadi komitmen bersama untuk memastikan investasi pada sektor tersebut dapat berjalan.

Baik itu pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta juga pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang juga menggunakan energinya dari hydropower, ini betul-betul bisa segera direalisasikan dan dimulai,” tandasnya.

Sumber & Foto: (KEMENSETNEG RI).

[RID/fiq]

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 berada di kisaran 4,5 sampai 5,5 persen. Artinya, dalam waktu setahun Indonesia harus mampu membalikkan kondisi dari minus 2,19 persen menjadi plus 5 persen, atau bahkan lebih. Presiden Joko Widodo meyakini, kunci pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut ada di investasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 5 Maret 2021.

"Ini kuncinya ada di Pak Bahlil, Kepala BKPM. Tiap hari saya telepon, saya tanya terus, berapa persen bisa (realisasi) tahun ini, berapa triliun bisa naik, siapa yang masuk, sudah sampai mana, targetnya tercapai enggak? Tiap hari," jelasnya.

Kepala Negara juga memandang bahwa banyak peluang usaha yang terbuka dan mampu membuka lapangan kerja serta bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, Presiden selalu berpesan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar bisa menyambungkan antara investor, baik asing maupun dalam negeri, dengan para pengusaha di daerah.

Selain itu, Presiden melihat bahwa dengan hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia akan berhasil mewujudkan sebuah transformasi ekonomi. Jika ini berhasil, maka Indonesia akan dapat melesat menjadi lima besar ekonomi terkuat dunia.

Keyakinan Presiden bukan tanpa alasan. Jika dilihat dari sejumlah indikator, peluang tersebut sangat terbuka lebar. Indonesia memiliki ukuran ekonomi dan peluang bisnis yang sangat besar. Pasar domestik berupa 270 juta penduduk juga merupakan pasar yang sangat besar.

Di samping itu, daya beli rakyat juga sangat besar. Indeks konsumsi konsumen Indonesia terus meningkat dan tercatat berada di angka 84,9 pada Januari 2021, setelah sebelumnya berada di angka 79 pada Oktober 2020.

Konsumsi rumah tangga Indonesia juga sudah menunjukkan sinyal positif, meskipun masih di minus 3,6 persen di kuartal IV 2020 setelah sebelumnya sempat anjlok di minus 5,5 persen di kuartal II 2020. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2020 masuk 15 besar PDB dunia.

"Banyak lembaga-lembaga dunia yang memprediksi Indonesia akan menempati posisi lima besar dengan PDB terkuat di dunia. Pada tahun 2021, PDB kita diprediksi akan kembali, tadi sudah saya sampaikan, pada angka 4,5-5,5 persen," lanjutnya. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja dengan integritas tertinggi dan tata kelola yang baik. INA merupakan lembaga pengelola investasi yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk membantu membangun perkembangan Indonesia secara lebih menyeluruh.

"Beberapa hal yang kami akan tekankan dalam menjalankan INA ini adalah yang pertama kami akan secara tegas dan jelas menjalankan ini dengan the highest integrity dan governance yang berlaku sehingga kami dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar," ujar Ridha di veranda Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 16 Februari 2021.

Ridha juga menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya keras untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

"Kami akan berusaha keras untuk dapat menjaring investor-investor asing dan dalam negeri agar bisa berpartisipasi bersama dengan INA untuk mengembangkan lagi program-program pemerintah secara lebih cepat sehingga pembiayaannya akan lebih lancar dan menyeluruh, juga meringankan beban pembiayaan atau pinjaman yang tentunya merupakan bagian dari pembangunan," tuturnya.

Ridha Wirakusumah merupakan seorang eksekutif senior di industri perbankan, jasa keuangan, dan investasi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di berbagai institusi terkemuka internasional dan Indonesia. Ridha menjadi salah satu figur anggota Dewan Direktur INA yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Beliau sangat berpengalaman sebagai eksekutif senior di industri perbankan, jasa keuangan, dan investasi. Terakhir sebagai CEO di Bank Permata. Beliau pernah memiliki pengalaman panjang di berbagai perusahaan multinasional seperti Presiden dan CEO AIG Asia Pasifik, Presiden dan CEO General Electric di Asia Pasifik, serta CEO di Maybank Indonesia," kata Presiden saat memperkenalkan Ridha.

Ridha selaku Ketua Dewan Direktur INA akan bersama empat orang profesional lainnya dalam menjalankan tugas. Sosok profesional pertama ialah Arief Budiman sebagai Wakil Ketua Dewan Direktur atau Direktur Investasi INA. Arief merupakan seorang eksekutif di industri keuangan dan investasi dengan pengalaman internasional dan domestik selama 25 tahun.

"Dalam usia yang sangat muda beliau dipercaya sebagai Presiden Direktur McKinsey Indonesia, pernah menjadi konsultan Booz Allen Hamilton di Amerika dan di Asia, serta pernah menjadi Direktur Utama Danareksa dan Direktur Keuangan Pertamina," ucapnya.

Selanjutnya, ada Stefanus Ade Hadiwidjaja sebagai Direktur Investasi yang merupakan seorang praktisi investasi profesional muda Indonesia dengan pengalaman di tingkat internasional.

"Berpengalaman sebagai konsultan internasional, CEO, dan komite investasi di berbagai perusahaan multinasional. Di antaranya sebagai Managing Director dan Country Head Creador untuk Indonesia dan Singapura," tutur Presiden.

Sebagai Direktur Risiko INA, terdapat Marita Alisjahbana yang merupakan profesional di bidang manajemen risiko yang disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai yang paling senior di Indonesia. Marita memiliki pengalaman internasional lebih dari 30 tahun.

"Beliau pernah menjabat sebagai Country and Corporate Risk Manager Citibank Indonesia selama 15 tahun dan merupakan WNI pertama yang memegang posisi tersebut sepanjang sejarah. Pernah juga sebagai Country and Corporate Risk Manager Citibank Thailand, Vietnam, dan Filipina," ujarnya.

Terakhir, ada figur Eddy Porwanto yang terpilih sebagai Direktur Keuangan. Eddy adalah salah satu profesional dengan pengalaman 30 tahun dalam pengelolaan keuangan dan turnaround kinerja berbagai perusahaan.

"Beliau expert di pengelolaan keuangan dan berpengalaman dalam turnaround kinerja dan value improvement di berbagai perusahaan multinasional. Punya banyak pengalaman sebagai direktur keuangan di berbagai sektor industri penerbangan, otomotif, dan consumer goods. Pernah juga di Northstar Pacific dan CFO General Motors Indonesia," ucap Kepala Negara.

Dengan figur-figur terbaik tersebut, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar INA mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional yang nantinya akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Pada tahun 2020, Pemerintah telah melakukan realisasi investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp75,94 triliun, dimana sebesar Rp56,288 triliun merupakan dukungan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan sebesar Rp19,65 triliun dalam bentuk pinjaman Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN).

Dukungan dalam bentuk PMN diberikan kepada BUMN/Lembaga yang membutuhkan penguatan permodalan, sehingga dapat melaksanakan fungsi katalis maupun penugasan khusus yang diberikan pemerintah.

Dalam proses realisasinya, setiap PMN kepada BUMN/Lembaga ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yang didukung oleh kajian dari penggunaan dan manfaat PMN ini. Terdapat 2 (dua) kelompok besar PMN yang diberikan pada tahun 2020, yaitu PMN yang telah dialokasikan sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 dan PMN yang dialokasikan sebagai policy respond pemerintah atas situasi pandemi yang terjadi.

PMN untuk kelompok pertama diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebesar Rp1,75 triliun, PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp1 triliun, PT Hutama Karya sebesar Rp3,5 triliun, PT Geo Dipa Energi sebesar Rp700 miliar, LPEI sebesar Rp5 triliun dan dukungan PMN non tunai kepada PT BPUI (Persero) sebesar Rp268 miliar.

PMN kepada BUMN/Lembaga ini diberikan untuk penguatan permodalan masing-masing entitas dalam rangka menjalankan penugasan khusus yang diberikan pemerintah, seperti untuk mendukung pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilakukan oleh PT SMF, pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera oleh PT Hutama Karya dan mendorong tumbuhnya ekspor nasional pada pasar ekspor baru yang dilakukan oleh LPEI.

Selanjutnya, PMN yang merupakan policy respond pemerintah sebagai bagian dari program PEN diberikan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp6 triliun untuk penjaminan program KUR, kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp1,5 triliun untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM, kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp5 triliun dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1,57 triliun untuk pelaksanaan penjaminan korporasi.

Lebih lanjut, dialokasikan juga PMN kepada PT Hutama Karya sebesar Rp7,5 triliun dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia sebesar Rp500 miliar, untuk mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur, yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar kepada perekonomian di sekitar.

Selanjutnya, guna pembangunan fasilitas pabrik pembuatan vaksin dan fasilitas produksi bahan baku obat primer di dalam negeri, pemerintah juga memberikan PMN kepada PT Bio Farma sebesar Rp2 triliun. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, telah diberikan dukungan PMN sebesar Rp15 triliun sebagai modal awal, yang diharapkan dapat mendorong meningkatnya arus modal yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat mendorong tumbuhnya investasi di sektor riil dan membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

Salah satu creative financing support pemerintah di tahun 2020 kepada BUMN adalah dibentuknya skema IP PEN, yang antara lain dalam bentuk pinjaman kepada BUMN. Jika PMN diberikan untuk kebutuhan penguatan permodalan, maka IP PEN diberikan untuk mendukung kebutuhan operasional BUMN yang terdampak hebat akibat pandemi.

Pada tahun 2020, IP-PEN diberikan Pemerintah kepada 5 BUMN yakni PT Krakatau Steel (KRAS) sebesar Rp3 triliun, PT Garuda Indonesia (GIAA) sebesar Rp8,5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp3,5 triliun, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) sebesar Rp650 miliar dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebesar Rp4 triliun. Dalam ekosistem IP PEN, pemerintah memberikan penugasan kepada Special Mission Vehicle (SMV) di Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Investasi Pemerintah, yang antara lain membantu dalam melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi atas proposal IP PEN yang disampaikan oleh masing-masing BUMN penerima dukungan.

Dalam proses pemberian IP PEN kepada BUMN, didukung dengan perjanjian secara rinci antara ketiga pihak, yaitu pemerintah dhi. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Pelaksana Investasi dan BUMN yang menerima dukungan IP PEN.

Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata, pemberian investasi pemerintah yang dilakukan pada tahun 2020, baik itu dalam bentuk PMN maupun IP PEN, menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memberikan dukungan penguatan kepada BUMN/Lembaga, agar dapat berperan secara optimal dalam proses pemulihan ekonomi dan/atau dapat mempertahankan kualitas layanan kepada masyarakat di tengah situasi yang sulit ini.

Isa Rachamatarwata juga menyampaikan bahwa investasi merupakan creative effort yang dilakukan pemerintah, agar dukungan yang diberikan APBN dapat dioptimalkan oleh BUMN/Lembaga, antara lain melalui proses leverage atau pendanaan lebih lanjut. Pemerintah akan terus memantau kinerja dari BUMN/Lembaga yang telah mendapat dukungan dana tersebut melalui laporan kinerja yang disampaikan secara berkala, agar dukungan yang telah diberikan dipergunakan sesuai tujuan penggunaan yang telah direncanakan.

Sumber & Foto: (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan)

[RID/fiq]

Rakyat.id.- Jakarta, – Pada triwulan III 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -3,49% (YoY); membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar -5,32% (YoY). Hal ini menunjukkan proses pemulihan dan pembalikan arah (turning point) aktivitas ekonomi nasional menuju ke zona positif. Semua komponen pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran mengalami peningkatan. Perbaikan kinerja perekonomian terutama didorong oleh peran stimulus fiskal untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penyerapan belanja negara mengalami akselerasi pada triwulan III, sampai dengan akhir September tumbuh 15,5% terutama ditopang oleh realisasi berbagai bantuan sosial dan dukungan untuk dunia usaha (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)). Rilis Badan Pusat Statistik mengonfirmasi bahwa percepatan realisasi belanja negara ini membuat pertumbuhan Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 9,8% (YoY), meningkat tajam dibanding triwulan II yang negatif cukup dalam -6,9%.

Kinerja Ekonomi Sisi Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga sudah membaik dari triwulan sebelumnya -5,5% menjadi -4,0% (YoY). Terutama didukung oleh belanja perlindungan sosial dari pemerintah yang meningkat tajam. Konsumsi Rumah Tangga menengah-atas masih terbatas mengingat karakter konsumsinya didominasi oleh barang dan jasa yang sensitif terhadap mobilitas sehingga kelompok ini masih menunda konsumsinya. Sejalan dengan perbaikan penanganan Covid-19 dan penemuan vaksin diharapkan konsumsi rumah tangga juga akan mengalami akselerasi perbaikan.

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) mengalami peningkatan dari -8,6% di triwulan II menjadi -6,5% (YoY) di triwulan III. Peningkatan PMTDB didukung oleh berbagai indikator investasi, seperti penjualan semen, penjualan kendaraan niaga dan impor barang modal, yang telah mengalami perbaikan meskipun masih di zona kontraktif. Komponen bangunan masih sedikit melambat walaupun keberlanjutan proyek pembangunan fisik yang sempat tertunda sudah mulai kembali berjalan.

Tren perbaikan kinerja ekonomi nasional, konsumsi dan investasi, ini diharapkan akan terus meningkat sebagaimana juga diindikasikan oleh beberapa leading indicators seperti Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia dan data penjualan ritel. PMI Manufaktur Indonesia pada triwulan III naik ke level 48,3, setelah sempat turun tajam pada triwulan II pada level 31,7. Indeks Penjualan Riil juga pulih dengan tumbuh -9.6% dibanding kinerja pada triwulan II yang terkontraksi dalam
hingga -18,2%. Berbagai kebijakan baik dari fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang berupa relaksasi, insentif, dan kemudahan diharapkan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi dan peningkatan investasi secara lebih cepat.

Konsumsi pemerintah tumbuh tinggi mencapai 9,8%, terutama didorong kebijakan countercyclical melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja Negara memberikan kontribusi pemulihan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dalam komponen Konsumsi Pemerintah tetapi juga dalam komponen konsumsi rumah tangga melalui belanja berbagai bantuan sosial dan subsidi. Sisanya, seperti belanja modal, memberikan kontribusi pada komponen investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Kinerja ekspor membaik dari -11,7% di triwulan II menjadi -10,8% (YoY), sementara kinerja impor masih mengalami penurunan dari -17,0% menjadi -21,9% (YoY). Perdagangan internasional masih menghadapi tekanan akibat masih lemahnya kondisi perekonomian global. Secara neto, hal ini berkontribusi positif terhadap kinerja perekonomian nasional sejalan dengan surplus neraca perdagangan triwulan III-2020 sebesar US$8 Miliar. Rilis perbaikan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, negara maju, dan beberapa negara mitra dagang utama Indonesia memberikan prospek positif pemulihan ekonomi yang lebih cepat di periode yang akan datang.

Kinerja Ekonomi Sisi Produksi

Titik balik pemulihan ekonomi di triwulan III 2020 ini juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi sisi produksi. Hampir semua sektor mengalami perbaikan. Sektor-sektor yang terpukul dalam di triwulan II telah mengalami perbaikan yang sangat nyata. Sektor Transportasi dan Pergudangan membaik dari tumbuh -30,8% menjadi -16,7% (YoY). Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum meningkat pesat dari -22,0% menjadi -11,9% (YoY). Dua sektor kontributor terbesar, juga mengalami perbaikan. Sektor Industri Pengolahan pada triwulan II tumbuh -6,2%, meningkat menjadi -4,3% (YoY). Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga membaik dari -7,6% menjadi -5,0% (YoY). Berbagai dukungan stimulus fiskal diharapkan mampu mendorong proses pemulihan sektor usaha sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru yang mulai berjalan.

Sektor pertanian mampu tetap tumbuh positif 2,2%. Hal ini didukung peningkatan produksi pangan seiring masa panen padi. Peningkatan ekspor produk turunan kelapa sawit juga mendorong kinerja positif produksi hasil perkebunan. Sementara itu, sektor pertambangan masih menghadapi tekanan dengan tumbuh -4,3%, akibat kondisi permintaan dan harga komoditas energi global, seperti minyak, gas dan batubara.

Sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar -4,3%, lebih baik dibanding pada triwulan II sebesar -6,2%. Aktivitas manufaktur kembali bergerak pasca relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah yang menjadi pusat industri nasional. Sektor Perdagangan juga menunjukkan tren yang sama, yakni tumbuh -5,0% membaik dari -7,6% di triwulan II. Secara umum, kinerja kedua sektor tersebut banyak dipengaruhi perbaikan mobilitas masyarakat dan berbagai dukungan pemerintah terhadap dunia usaha dan UMKM. Upaya pemulihan masih perlu terus diakselerasi agar momentum pertumbuhan dapat terjaga dan segera kembali pada zona positif.

Terdapat dua sektor yang tumbuh tinggi di tengah masa pandemi ini, yakni Sektor Informasi dan Komunikasi, serta Sektor Jasa Kesehatan dengan masing-masing tumbuh sebesar 10,6% dan 15,3%. Kinerja positif Sektor Informasi dan Komunikasi didorong oleh tingginya permintaan terhadap jasa komunikasi dan ekonomi digital seiring pola aktivitas rutin yang banyak dilakukan secara online. Sementara itu, upaya penanganan pandemi yang dijalankan oleh seluruh fasilitas kesehatan, didorong oleh belanja pemerintah di bidang penanganan pandemi Covid-19, menciptakan aktivitas yang tinggi di sektor jasa kesehatan.

Sektor-sektor yang terkait pariwisata dan mobilitas masyarakat, yang tertekan sangat dalam pada triwulan II, juga mencatat perbaikan meskipun masih dalam zona kontraksi. Sektor Transportasi dan Pergudangan membaik ke -16,7% setelah sebelumnya terkontraksi dalam hingga -30,8%. Sementara sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum membaik ke -11,9% setelah sebelumnya terkontraksi -22,0%.

Dukungan Percepatan Pemulihan Ekonomi

Titik balik aktivitas ekonomi juga tercermin dari data administrasi penerimaan perpajakan. Pertumbuhan penerimaan perpajakan bulanan mengalami penurunan paling tajam di bulan Mei dan kemudian mengalami tren perbaikan hingga akhir triwulan III 2020. Secara sektoral, tiga sektor penyumbang penerimaan perpajakan terbesar juga telah mengalami tren peningkatan penerimaan perpajakan yang relatif tinggi dari titik terdalamnya di bulan Mei 2020 walau pun belum kembali kepada kondisi normal pra-Covid-19. Perbaikan penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan relaksasi dan pemberian insentif dalam rangka program PEN. Dari sisi aktivitas konsumsi, penerimaan PPN DN juga mengalami perbaikan dari titik terdalam di bulan Mei 2020, walaupun masih di zona negatif. Ini sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sudah mulai membaik.

Tren pemulihan ekonomi juga terjadi di beberapa negara, antara lain: Amerika Serikat (Q3: -2,9%, Q2: -9,0%), Zona Eropa (Q3: -4,3%, Q2: -14,8%), Tiongkok (Q3: 4,9%, Q2: 3,2%), Hong Kong (Q3: -3,4%, Q2: -9,0%), dan Singapura (Q3: -7,0%, Q2: -13,3%). Relaksasi aktivitas sejalan keberhasilan penanganan Covid-19 mendukung terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial. Berbagai program stimulus yang dilakukan juga memberi dukungan positif pada pemulihan ekonomi. Data PMI Manufaktur hingga Oktober 2020 mengkonfirmasi adanya ekspansi aktivitas perekonomian secara global secara berkelanjutan. Tren ini diharapkan terus terjaga sehingga pemulihan ekonomi terus berlanjut hingga akhir 2020.

Tingkat pengangguran terbuka Agustus 2020 sebesar 7,07%, naik dibandingkan Agustus 2019 5,28% atau Februari 2020 4,99% sebagai dampak kontraksi PDB akibat pandemi Covid-19. Jumlah penganggur mencapai 9,77 juta orang, naik 2,67 juta orang dari tahun lalu. Penyerapan tenaga kerja pada Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan mengalami peningkatan masing-masing 2,23% dan 0,46% (YoY). Sementara Sektor Manufaktur mengalami penurunan sebesar 1,3% (YoY), sektor ini merupakan sektor yang penurunan penyerapan tenaga kerjanya paling dalam. Untuk menekan angka pengangguran, peran PEN masih sangat penting terutama dari sisi meningkatkan permintaan dan juga mendorong aktivitas di sisi supply. Insentif fiskal dan bantuan usaha PEN harus terus diakselerasi dan lebih efektif agar UMKM dan perusahaan mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi ini dengan berbagai kebijakan yang ada. Penyerapan belanja APBN 2020 dan program PEN terus diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan aktivitas dunia usaha kembali bangkit. Pada saat yang sama, koordinasi serta sinergi pemerintah dengan otoritas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, akan terus diperkuat guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga dan proses pemulihan dapat diakselerasi. Untuk memastikan penurunan penularan Covid-19, Pemerintah terus memperkuat sistem kesehatan, mendorong testing, tracing, dan treatment (3T), serta memastikan agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol Kesehatan: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak (3M).

Akselerasi pemulihan ekonomi ke depan perlu ditempuh dengan akselerasi belanja pemerintah di daerah. Potensi akselerasi ini masih terbuka mengingat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan triwulan III baru sebesar 57,0% dari total nasional anggaran belanja dalam APBD TA 2020. Sementara realisasi APBN per September 2020 yang telah mencapai 67,2%. Ini artinya pada triwulan IV, masih ada potensi belanja dari APBD sekitar Rp465 triliun dan dari APBN sekitar Rp898 triliun yang merupakan instrumen penting untuk mendorong aktivitas dan pemulihan ekonomi. Langkah percepatan penyerapan belanja ini baik dari pemerintah daerah dan belanja pemerintah pusat akan terus dilakukan untuk memanfaatkan momentum pembalikan arah perekonomian menuju pertumbuhan zona positif.

***
Sumber & Foto: (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan).

[RID/fiq]

Rakyat.id,- Jakarta, – Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mengawal bersama kinerja pemerintah menuju Indonesia Maju.

Meskipun di dalam masa pandemi Covid-19, Kemenkeu terus responsif menghadapi perkembangan ekonomi domestik maupun global dengan menggunakan beragam kebijakan fiskal diantaranya refocusing dan realokasi anggaran, serta pemberian stimulus ekonomi.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu di bidang fiskal merupakan upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat dan dunia usaha di tengah tekanan akibat pandemi. Refocusing dan realokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dilakukan agar APBN/APBD dapat fokus terhadap upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Sebesar Rp190 triliun anggaran belanja yang dihemat dan Rp55 triliun anggaran direalokasi.

Pada stimulus I (Februari 2020), anggaran sebesar Rp8,5 triliun ditujukan untuk penguatan ekonomi domestik melalui akselerasi belanja negara dan mendorong kebijakan belanja padat karya, serta stimulus fiskal sektoral bagi industri terdampak. Pada stimulus II (Maret 2020), anggaran sebesar Rp22,5 triliun difokuskan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong kemudahan ekspor-impor melalui stimulus fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan sektor keuangan.

Selanjutnya, pada stimulus III (Maret 2020), sebesar Rp405,1 triliun dianggarkan untuk kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, serta stabilitas sistem keuangan melalui dua pilar Perppu nomor 1/ 2020. Dua pilar ini penting karena terkait dengan kebijakan keuangan publik untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dunia usaha dan pemulihan ekonomi, serta kebijakan sektor keuangan. Selanjutnya, pada perluasan stimulus 3, anggaran sebesar Rp695,2 triliun atau setara 4,2% dari GDP dialokasikan untuk dua kategori besar yaitu kesehatan (sebesar Rp87,55 triliun) dan pemulihan ekonomi (sebesar Rp607,65 triliun).

Kemenkeu akan terus berupaya untuk dapat mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam mencapai 5 Program Prioritas yang diarahkan pada reformasi struktural di Indonesia yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, serta Transformasi Ekonomi. Upaya dalam menjaga stabilitas domestik dan memperkuat reformasi dilakukan dengan menjaga konsumsi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melakukan reformasi struktural dan menjaga stabilitas ekonomi-politik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aktor ekonomi.

Sumber & Foto : (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan)

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula yang berada di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dalam kunjungan kerjanya pada Kamis, 22 Oktober 2020.

Presiden menyebut bahwa investasi untuk membuka kebun tebu dan pabrik gula terintegrasi tersebut merupakan sebuah keberanian yang patut diapresiasi. Pabrik dengan kapasitas produksi yang tergolong besar di Indonesia tersebut dioperasikan oleh PT Prima Alam Gemilang dengan teknologi modern yang didukung otomatisasi.

"Ini adalah sebuah keberanian. Keberanian membuka sebuah investasi dan usaha di tempat ini. Ini yang harus kita apresiasi dan hargai. Dimulai tiga tahun lalu dan sekarang selesai dan sudah berproduksi," ujarnya saat memberi sambutan peresmian.

Selain keberanian tersebut, satu hal yang perlu digarisbawahi ialah bahwa investasi tersebut nyatanya mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Dalam operasinya, kebun dan pabrik itu dapat menyerap maksimal 15.000 tenaga kerja.

"Membuka industri, membuka pabrik gula, dan yang paling penting membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Ini poin yang paling penting yang ingin saya garis bawahi," tuturnya.

"Di kala situasi ekonomi seperti ini semua pengusaha pasti wait and see, berpikir untuk berinvestasi dan membuka usaha baru. Keputusan ini patut kita hargai," imbuh Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa saat ini kebutuhan komoditas gula di Indonesia mencapai 5,8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 2,1 juta ton yang mampu diproduksi di dalam negeri. Sedangkan sisanya, masih harus mengandalkan impor.

"Sehingga pendirian pabrik gula di Bombana ini sekali lagi patut kita hargai karena nanti mengurangi impor. Artinya bisa memperbanyak devisa negara dan memperkuat neraca transaksi berjalan kita," kata Presiden.

Kepala Negara dengan didampingi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi terlebih dahulu meninjau lokasi panen tebu yang berada di areal pabrik terintegrasi. Selanjutnya, Presiden juga turut meninjau pabrik gula dan gudang penyimpanan yang ada.

Pengerjaan konstruksi pabrik gula yang diresmikan Presiden ini dimulai pada awal 2017 silam dan mulai berproduksi pada Agustus tahun 2020 ini. Kapasitas pengolahan tebu yang mampu dilakukan pabrik tersebut ialah sebanyak 8.000 TCD (ton cane per day) yang mampu ditingkatkan hingga 12.000 TCD. Dengan kapasitas tersebut, pabrik mampu memproduksi gula kristal putih sebanyak 800 hingga 1.200 ton per hari. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo pagi tadi memimpin rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Presiden menegaskan bahwa secara umum UU Cipta Kerja bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

"Pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi," kata Presiden dalam keterangan resmi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2020.

Adapun kesebelas klaster tersebut yaitu urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan sanksi, urusan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja disusun untuk memenuhi kebutuhan atas lapangan kerja baru yang sangat mendesak. Menurutnya, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19.

"Sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja, memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta pengangguran," jelasnya.

Namun demikian, Presiden melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Kepala Negara hendak meluruskan beberapa disinformasi tersebut.

Presiden mengambil contoh adanya informasi yang menyebutkan tentang penghapusan UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), dan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi).

"Hal ini tidak benar, karena faktanya adalah Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada," tegas Presiden.

Selain itu, ada juga kabar yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Dengan tegas Presiden menyatakan bahwa hal tersebut juga tidak benar.

"Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil," imbuhnya.

Demikian juga dengan kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, baik cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapus dan tidak ada kompensasinya. Presiden sekali lagi menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan menyatakan bahwa hak cuti tetap ada.

"Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar adalah jaminan sosial tetap ada," paparnya.

Di samping itu, Presiden juga menepis kabar bahwa UU Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Menurutnya, yang diatur dalam klaster pendidikan UU Cipta Kerja hanyalah pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Sedangkan, perizinan pendidikan tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, apalagi perizinan untuk pendidikan di pesantren, itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang (Cipta Kerja) ini, dan aturan yang selama ini ada tetap berlaku," tegasnya.

Adapun terkait keberadaan bank tanah, Kepala Negara menjelaskan bahwa bank tanah tersebut diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

"Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah," tandasnya.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down