Bahasa IndonesiaEnglish

Rakyat.id - Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memasuki usia ke-20 tahun tepat tanggal 13 September 2021. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, perjalanan 20 tahun Kementerian Kominfo telah dan terus bertransformasi secara progresif dan visioner. Hal itu tidak terlepas dari peran mantan menteri pada era sebelumnya.

 

Penghargaan kami sampaikan untuk Bapak-Bapak Menteri semenjak kementerian ini masih mengemban tugas mulia dari awal reformasi, yakni Bapak Syamsul Muarif (almarhum), Bapak Sofyan Djalil, Bapak Muhammad Nuh, Bapak Tifatul Sembiring, dan Bapak Rudiantara,” ujarnya dalam Acara Syukur dan Refleksi 20 Tahun Kominfo, di Lapangan Anantakupa Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/09/2021).

 

 

Menkominfo mengapreasi pengabdian, gagasan, visi besar, dan leadership dari Menteri Kominfo sebelumnya dalam memimpin hingga saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

 

Seluruh perubahan dan kemajuan yang diwariskan oleh para Menteri Kominfo sebelumnya, tentu menjadi pencapaian yang patut kita syukuri. Sehingga hari ini Kominfo dapat melanjutkan pekerjaan-pekerjaan besar untuk mengantar Indonesia menjadi bangsa digital, Indonesia as a digital nation,” jelasnya.

 

Menurut Menteri Johnny pada awal perjalanan Kementerian Kominfo memiliki moto “Menuju Masyarakat Informasi”. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, motto yang diusung pun berubah sesuai dengan dinamika teknologi.

 

Kementerian Kominfo merumuskan moto baru untuk menyambut era baru transformasi digital, yaitu Semakin Digital, Semakin Maju. Sejatinya, perubahan-perubahan tersebut merupakan respons yang simultan terhadap geliat perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berbangsa,” tandasnya.

 

Menurut Menkominfo, sebagai leading sector transformasi digital Kementerian Kominfo terus mendorong implementasi major project transformasi digital, sembari meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital di seluruh penjuru Indonesia.

 

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melakukan akselerasi transformasi digital, dengan mengacu pada lima arahan strategis Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Agustus 2020 lalu.

 

Yakni pertama, mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, kedua, menyiapkan peta jalan atau roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, ketiga mempercepat integrasi pusat data nasional, keempat menyiapkan sumber daya manusia (SDM) talenta-talenta digital yang kompeten, dan kelima menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital,” ujarnya.

 

Menteri Johnny menjelaskan untuk menjalankan lima arahan tersebut, Kementerian Kominfo telah merancang Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, yang meliputi pembangunan digital di empat sektor strategis.

 

Yang pertama infrastruktur digital, yang kedua ekonomi digital, yang ketiga pemerintah digital, dan keempat masyarakat Digital. Keempat sektor strategis itu adalah sektor-sektor yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat, sektor-sektor yang harus kita lakukan dan harus kita laksanakan,” jelasnya.

 

Menurut Menkominfo, dari berbagai gerak langkah transformatif, Kementerian Kominfo juga terus merealisasikan perannya dalam orkestrasi komunikasi publik bagi masyarakat. Menurutnya, tanpa komunikasi publik yang baik dinilai bisa bekerja dalam senyap.

 

Saat ini bekerja harus transparan dan terbuka, sehingga tugas komunikasi publik pemerintah juga diemban oleh Kominfo dalam rangka melakukan orkestrasi dan amplifikasi kebijakan-kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional,” tandasnya.

 

Menteri Johnny menegaskan Kementerian Kominfo terus berjuang untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara holistik, konsisten, dan terarah.

 

 

“Kominfo pun terus berjuang menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi-informasi yang baik, informasi yang berkualitas kepada masyarakat sehingga menumbuhkan optimisme publik,” jelas Menteri Johnny.

 

Menteri Kominfo periode 2004 – 2007 Sofyan Djalil menyatakan di era kepemimpinannya fokus dalam pebangunan SDM, di mana salah satu rekam jejaknya saat melakukan penataan dan tender frekuensi yang menghasilkan pendanaan, Menteri Sofyan Djalil fokus menyampaikan kepada Menteri Keuangan kala itu untuk menyiapkan dukungan mengirimkan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 200 orang setiap tahunnya kuliah di luar negeri.

 

Bu Ani (Menteri Keuangan) juga punya visi yang sama dalam rangka mendidik generasi muda, akhirnya dialokasikan,” ujarnya.

Menurut Menteri Sofyan Djalil, pemerintah dituntut untuk mencari generasi penerus bangsa yang potensial dan memiliki keinginan untuk maju.

 

Makanya waktu itu, pokoknya siapa saja yang bisa sekolah dan diterima di universitas terbaik kita biayain, gak peduli apakah orang Kominfo atau bukan,” jelasnya.

 

Sementara itu, Menteri Kominfo periode 2007 – 2009 M. Nuh memberikan pandangan mengenai peran Kementerian Kominfo yang telah memasuki usia 20 tahun. Menurutnya, lembaga negara yang kini dipimpin Menkominfo Johnny G. Plate ini harus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

 

Kominfo punya peran sebagai jembatan itu, kalau sebagai jembatan maka dimana-mana ujungnya di dua bela pihak, kalau hanya satu titik tidak bisa dijembatani. Oleh karena itu, kalau saya boleh memberikan pandangan, perkuatlah dua titik masing-masing, baik titik dari sisi pemerintah tentunya, tapi juga titik yang ada di masyarakat,” ujarnya.

 

Menurut Menteri M. Nuh, memperkuat sisi pemerintah dan masyarakat menjadi penting saat ini, mengingat setiap persoalan akan muncul jika tidak terhubung atau disconnect.

 

Kominfo bisa memperkuat jembatan antara kementerian sendiri di antara pemerintahan, juga jembatan dengan masyarakat, karena ujung-ujungnya ke negara. Kalau negara kan kumpulan dari pemerintah dan masyarakat, demikian juga dengan pilar-pilar yang lain,” jelasnya

 

Menteri M. Nuh menjelaskan Kementerian Kominfo sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat tidak cukup hanya satu arah, melainkan dua arah di mana satu sisi diambil dan sisi lainnya dikasih.

 

Pada saat mengambil atau mengasih, yang paling mahal temperaturnya harus dijaga. Sehingga Kominfo menjadi penyejuk di saat panas dan menjadi penghangat di saat dingin. Kalau itu bisa kita lakukan, maka tenang,” tandasnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kominfo Rudiantara periode 2014 – 2019 menyatakan, Kementerian Kominfo di era kepemimpinan Menteri Johnny G. Plate lebih banyak dan lebih luas dalam membangun infrastruktur. Selain itu, dinamika di dunia teknologi informasi dan komunikasi dinilai terus berkembang.

 

Menteri Rudiantara menyontohkan ekosistem NDA (Network, Device, dan Apps), di mana dari sisi network dilihat dari sisi operator seluler di Indonesia pendapatannya dalam setahun sekitar Rp200 triliun. Demikian juga dengan device seperti ponsel dan tablet berkisar Rp80 triliun dalam setahun.

 

Tapi kalau kita bicara apps (aplikasi/platform), platforme-commerce saja seperti Bukalapak, Tokopedia atau Shoope, satu bulan satu milyar. Jadi sudah jauh lebih besar ekosistem yang ketiga ini yang berbasis apps dibanding ekosistem network dan device-nya,” ujarnya.

 

Menteri Rudiantara mengapresiasi upaya pemerintah lewat arahan Presiden Joko Widodo yang meminta untuk menjadikan 25 unicorn di Indonesia. Upaya tersebut menurutnya merupakan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi ekosistem.

 

Jadi itu kesan saya, saya ucapkan selamat dua tahun ini lebih banyak yang dibangun, lebih luas yang dibangun dari sisi infrastrukturnya,” imbuhnya.

 

Syukur dan Refleksi 20 Tahun Kominfo dihadiri seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama  serta sivitas Kementerian Kominfo di pusat dan daerah yang tergabung secara virtual.

 

Sumber & Foto : (KEMENKOMINFO RI).

 

[RID/fiq]

Rakyat.id - Senin, 13 September 2021. Program DLA Dukung Pengembangan Ekosistem Digital Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, program Digital Leadership Academy (DLA) yang diperuntukkan untuk para pemimpin di sektor publik dan privat, mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam eksositem digital nasional maupun global.

Agar ecosystem exposure ini dapat bermuara pada penyusunan berbagai kebijakan maupun strategi, yang dapat semakin mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia,” ujarnya dalam pembukaan Program Digital Leadership Academy tahun 2021, dari Jakarta, Senin (13/09/2021).

Menurut Menkominfo, pelatihan DLA merupakan program unggulan sebagai manifestasi dari kerja sama triple helix antara unsur pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.

Untuk itu, Digital Leadership Academy dirancang khusus bagi level pimpinan di sektor publik, yakni kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, TNI/Polri, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD di seluruh Indonesia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, serta sektor privat (swasta),” jelasnya.

Bekerjasama dengan siapa saja program DLA ?.

Menteri Johnny menjelaskan, program DLA bekerja sama dengan empat universitas ternama di dunia, yang memberikan pendidikan eksekutif terkustomisasi sesuai dengan kebutuhan transformasi digital di Indonesia.

Yakni National University of Singapore (NUS), dengan tema Digital Transformation in Smart City untuk 150 peserta; Tsinghua University, dengan tema Digital Transformation in Digital Business untuk 110 peserta,” paparnya.

Sedangkan dua universitas lainnya adalah Harvard University melalui tema pelatihan Digital Transformation in Government: Innovating Public Policy & Service untuk 6 peserta, dan tema Leading Smart Policy Design untuk 5 peserta; serta University of Oxford melalui tema Digital Transformation in Policy and Practice untuk 35 peserta.

Catatan;

Menurut Menkominfo, pembukaan DLA hari ini sekaligus akan diawali dua pelatihan Digital untuk angkatan pertama, antara lain pelatihan bersama National University of Singapore yang akan dimulai untuk kelompok (batch) pertama, dan disusul oleh empat kelompok lainnya dengan pelaksanaan yang terus bergulir hingga tanggal 30 November 2021 mendatang.

Serta yang kedua Harvard Kennedy School yang akan dimulai pada 21 September hingga 12 Oktober 2021 untuk tema Leading Smart Policy Design,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menyambut baik dan menyampaikan selamat kepada para peserta DLA yang telah berhasil lulus dari proses seleksi yang sangat ketat. Menurutnya, seluruh peserta telah menjadi “DLA Kominfo Awardee”.

Di mana sebagai awardee, Anda telah bergabung dalam lokomotif SDM Digital unggulan bangsa untuk bersama-sama dengan pemerintah mendorong transformasi digital nasional. Selamat mengikuti pelatihan, semoga Anda mendapatkan pengalaman, wawasan, dan jejaring kolaborasi terbaik yang nantinya dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia,” paparnya.

Apresiasi, sinergi, transformasi dan dukungan dari lembaga lain atau Kementerian ?.

Menkominfo juga mengapresiasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo; Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid; dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; Hinsa Siburian yang hadir secara virtual memberikan pembekalan kepada peserta pada pembukaan DLA 2021.

Semangat sinergi dan transformasi yang muncul hari ini diharapkan dapat terus kita jaga ke depannya, dalam mencetak pemimpin-pemimpin digital terbaik kelas dunia yang tidak hanya mendorong akselerasi transformasi digital nasional, namun juga mewujudkan Indonesia terkoneksi yang semakin digital, semakin maju,” tandasnya.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyatakan, Kementerian Kominfo berperan sangat penting dalam mewujudkan program DLA dalam rangka meningkatkan kapasitas pemimpin di era teknologi digital.

Kementerian PANRB sangat mendukung gagasan program Digital Leadership Academy ini, karena tujuan dari program ini adalah agar membuat kebijakan baik sektor publik dan privat dapat mengetahui perkembangan teknologi informasi dan manfaatnya dalam pembuatan kebijakan,” ujarnya.

Visi - Misi Program DLA ?.

Menurut Menteri PANRB, program DLA sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin tahun 2019-2024, dimana pembangunan SDM dan penyederhanaan birokrasi menjadi langkah penting dan krusial menuju Indonesia Maju.

Penyederahaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur dan eselonisasi, peralihan jabatan struktur ke fungsional merupakan langkah fundamental menuju proses digital government yang ada,” jelasnya.

Menteri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa kepemimpinan digital mendorong transformasi dalam organisasi, membangun kepemimpinan konvensional-tradisional yang dicirikan antara lain dipilih berdasarkan senioritas, keahlian berjenjang dari bawah dan pengambilan kebijakan secara bertingkat juga mulai harus ditinggalkan.

Karena tidak mampu mengimbangi perubahan yang berjalan begitu cepat. Sektor pemerintahan pun perlu melakukan berbagai perubahan yang cepat untuk dapat mengikuti perubahan dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” tandasnya.

Mengacu data dari Badan Kepegawaian Nasional pada desember 2020, terdapat 4.168.118 juta ASN yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP3) di seluruh Indonesia dengan jenjang pendidikan SD sampai S3. Hal itu menurutnya menjadi kesenjangan penguasaan teknologi informasi juga masih terjadi pada ASN.

Pandemi Covid-19 memaksa instansi pemerintah dan seluruh ASN menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Aplikasi video conference digunakan pada hampir semua bidang pekerjaan, mulai dari pelaksanaan rapat-rapat virtual, seminar sampai pada proses belajar mengajar,” ujarnya.

Menurut Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, ASN semakin dituntut untuk dapat cepat beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karenanya, untuk mempercepat adaptasi perubahan tersebut, Kementerian PANRB menerapkan strategi 6P untuk akselerasi transformasi SDM aparatur.

Pertama; penguatan budaya kerja dan employer branding, kedua; percepatan peningkatan kapasitas SDM, ketiga; peningkatan kerja dan sistem penghargaan, keempat; pengembangan talenta dan karya, kelima; penguatan platform dan teknologi dan analitik, dan keenam; perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan SDM,” paparnya.

Menteri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa transformasi digital mengharuskan organisasi atau perusahaan untuk berubah dengan cepat, termasuk dalam hal ini proses bisnis yang juga berubah dengan memanfaatkan teknologi informasi memangkas tahapan-tahapan yang ada.

Transformasi digital membuka lapangan pekerjaan yang baru, sekaligus juga menyebabkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Transformasi digital menuntut setiap orang mempunyai digital skills, antara lain kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan komunikasi, dan kolaborasi dengan berbagai sektor,” tandasnya.

Pembukaan program DLA 2021 juga menghadirkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo; Hary Budiarto, Director Oxford Internet Institute dari University of Oxford; Profesor Victoria Nash, Co-Director Institute of Water Policy dari National University of Singapore; Profesor Eduardo Araral, dan Executive Associate Dean School of Public Policy and Management dari Tsinghua University; Profesor Zhu Xufeng.

Dalam laporannya, Kepala Badan SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto menyatakan, panitia telah menerima  344 calon peserta pada tahpa pertama pendaftaran. Setelah dilakukan seleksi yang ketat, terpilih 95 peserta program DLA.

Para peserta sudah hadir di pagi hari ini (pembukaan DLA) sebanyak 38 dari sektor pemerintahan, 30 dari akademisi, 14 dari sektor privat, 10 dari BUMN dan BUMD, 2 peserta dari Polri, dan satu peserta dari Anggota DPR,”.

Pendaftaran tahap kedua ?.

Menurut Kabalitbang SDM Hary Budiarto, Kementerian Kominfo juga telah membuka pendaftaran tahap kedua terhitung dari tanggal 10 sampai 24 September 2021.

Kami mengharapkan para pimpinan dari berbagai wilayah Indonesia bisa melakukan pendaftaran yang tahap kedua ini,” imbuhnya.

Sumber & Foto: (KOMINFO).

[RID/fiq]

Rakyat.id - Kamis, 09 - September -2021

Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen memberikan dukungan dalam penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!).

Menkominfo  Johnny G. Plate menyatakan dukungan dalam pengelolaan aplikasi aduan layanan publik berbasis elektronik itu mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan komunikasi publik.

Catatan ;

Melalui Memorandum of Understanding (MoU)  ini, Kominfo berkomitmen terus memberikan dukungan teknis melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan dan implementasi SP4N LAPOR!,” ujarnya  dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman SP4N LAPOR! yang berlangsung virtual, dari Jakarta, Kamis (09/09/2021).

Selain dukungan pemanfaatan teknologi informasi, Kementerian Kominfo juga akan terus memperkuat komunikasi publik melalui sinergi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan SP4N LAPOR! sebagai aplikasi pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan dalam pengelolaan sistem elektronik, tata kelola pelindungan data pribadi dan keamanan siber atas sistem ini juga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Menurut Menkominfo SP4N LAPOR! merupakan upaya nyata guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan digital bagi masyarakat, termasuk dalam hal ini pelaporan pelayanan publik berbasis elektronik.

Penguatan kolaborasi melalui penandatanganan MoU hari ini merupakan satu langkah maju menuju transformasi digital yang terus diupayakan percepatannya oleh pemerintah,” ungkapnya mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman.

Apa penjelasan SP4N LAPOR ?

Sejak ditetapkan pada tahun 2015, SP4N LAPOR! adalah aplikasi pengaduan layanan publik satu pintu yang terintegrasi secara nasional. Melalui  Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SP4N LAPOR! kini menjadi  bagian dari SPBE.

Penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik,” jelas Menteri Johnny.

Menkominfo menilai SP4N LAPOR! merupakan bagian dari percepatan penerapan SPBE. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo senantiasa memberikan dukungan terhadap pengembangan SP4N LAPOR! sejak tahun 2020.

Dan akan terus kami lanjutkan. Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini, merupakan bentuk penguatan kerjasama antar lembaga pemerintah,” tandasnya.

Kementerian apa saja yang terlibat dalam SP4N LAPOR ?

Dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani tahun 2016, SP4N LAPOR! melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman RI. Namun, tahun ini, Nota Kesepahaman juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo.

“Penandatanganan MoU pada hari ini kemudian menegaskan kembali dukungan yang diberikan Kementerian Kominfo terhadap SP4N LAPOR!,” ujar Menteri Johnny.

Dalam kesempatan itu, Menkominfo mengajak semua pihak untuk menjaga dan terus memperkuat semangat kolaboratif guna meningkatkan pelaksanaan good governance yang turut melibatkan partisipasi aktif masyarakat Indonesia.

Bersama-sama kita menyatukan langkah dalam menciptakan lompatan-lompatan besar, kemajuan yang positif, yang inovatif, yang transformatif demi bangsa Indonesia yang semakin tangguh dan terus bertumbuh,” tandasnya.

Catatan ;

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada menteri dan pimpinan lembaga negara yang telah mencapai kesepakatan melalui Nota Kesepahaman SP4N LAPOR!.

MoU ini memiliki nilai yang strategis karena merupakan perwujudan konkrit dalam merealisasikan kebijakan yang menjamin hak masyarakat, agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangganinya,” ujarnya.

Menko Polhukam mengharapkan penyelenggaraan SP4N LAPOR! paska penandatanganan oleh Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman, dapat lebih membangun integrasi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang dari daerah sampai ke pusat.

Sehingga pengelolaan pengaduan dapat berjalan efektif, efisien, serta memberikan kemudahan dalam penggunaannya,” paparnya.

Menko Mahfud MD menyatakan SP4N LAPOR! mengacu pada roadmap yang telah ada diharapkan sehingga mampu memberikan gambaran mengenai kondisi awal dan kondisi yang diharapkan, serta tahapan dalam mengimplementasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Saya mempunyai keyakinan yang kuat bahwa melalui penandatanganan MoU SP4N LAPOR! ini, akan semakin memperkuat keterlibatan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Sehingga dapat berhasil dan sukses dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan sekaligus memberikan masukan bagi upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.

Penandatanganan MoU SP4N LAPOR! dan Pernyataan Komitmen secara virtual itu dilakukan MenPANRB Tjahjo Kumolo, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menkominfo Johnny G. Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Ketua Ombudsman Mokh Najih.

Sumber & Foto: (KEMENKOMINFO RI)

[RID/fiq]

Pemerintah berkomitmen melakukan akselerasi penyediaan akses internet di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di seluruh Indonesia. Hal itu ditujukan untuk mendukung perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi di bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan upaya itu  merupakan prioritas yang perlu dilakukan untuk percepatan penanganan Covid-19. Khususnya dalam tiga agenda utama yaitu optimalisasi telekomunikasi antar dan intra fasyankes, peningkatan kualitas arus data fasyankes, serta emanfaatan aplikasi kesehatan berbasis digital khususnya di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

“Layanan akses internet ini akan mencakup rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang belum memiliki akses internet atau yang sudah tersedia namun kualitasnya belum memadai,” ujarnya dalam Konferensi Pers Virtual Akselerasi Penyediaan Akses Internet di Puskesmas dan Rumah Sakit di Indonesia dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dari Media Center KPCPEN Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Mengutip data Kementerian Kesehatan, Menteri Johnny menunjukkan hingga 31 Desember 2019 terdapat 2.877 rumah sakit dan 10.134 puskesmas di Indonesia. Dari total 13.011 fasyankes tersebut, BLU (Badan Layanan Umum) BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Kementerian Kominfo mengidentifikasi 3.126 fasyankes yang masih membutuhkan optimalisasi layanan internet.

Dari 3.126 titik tersebut, di tahun 2019, BLU BAKTI Kominfo telah menyediakan akses internet di 226 titik fanyankes. Sedangkan pada tahun 2020 ini, melalui kerjasama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), BLU BAKTI Kominfo akan melakukan percepatan layanan internet di 2.192 fasyankes,” tutur Menteri Kominfo.

Menteri Johnny menyatakan, akses internet untuk 708 fasyankes sisanya, akan diselesaikan pada kuartal I tahun 2021 mendatang. “Dengan demikian Kementerian Kominfo akan menuntaskan penyediaan akses internet di seluruh fasyankes pada kuartal I tahun 2021,” ungkapnya. 

Dukung Program Kesehatan

Ketersediaan akses internet di fasyankes diharapkan dapat mendukung program-program kesehatan masyarakat untuk jangka panjang. Baik penurunan angka kematian ibu dan bayi, mencegah stunting, mendukung program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, dan peningkatan layanan kesehatan melalui telemedicine.

Pemerintah berharap bahwa ketersediaan akses internet dapat mendukung program-program kesehatan masyarakat untuk jangka panjang. Poin terakhir ini sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam Percepatan Transformasi Digital Nasional, sesuai dengan arahan Presiden Bapak Joko Widodo,” papar Mentri Kominfo.

Untuk merealisasikan arahan Presiden tersebut, menurut Menteri Johnny, saat ini Kementerian Kominfo sedang menyusun Roadmap Indonesia Digital. “Dimana salah satu program yang termuat dalam roadmap tersebut adalah peningkatan akses layanan kesehatan,” tegasnya.

Beberapa inisiatif yang masuk dalam Roadmap Indonesia Digital khususnya sektor kesehatan hingga tahun 2024 antara lain:

  1. Perluasan jangkauan infrastruktur digital dalam mendukung layanan kesehatan melalui telehealth/telemedicine;
  2. Penerapan registrasi kesehatan digital nasional, termasuk manajemen data dan health record;
  3. Pengembangan hub dan ekosistem teknologi medis;
  4. Penerapan analytics untuk manajemen penyakit (antara lain untuk meningkatkan akurasi diagnosa);
  5. Perluasan pelacakan kontak; dan
  6. Implementasi digitalisasi untuk mendorong hidup yang lebih sehat.

Selain penyediaan akses internet, Menteri Kominfo menyarakan Pemerintah juga terus melakukan peningkatan literasi digital dan penyiapan talenta digital untuk mendukung pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan.

Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan stakeholders terkait juga terus meningkatkan koordinasi dalam penyediaan aplikasi, platform, dan konten digital di sektor kesehatan,” jelasnya.

Optimasi Layanan Kesehatan

Menteri Johnny menegaskan penyediaan akses internet yang mendukung layanan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah menyediakan layanan yang lebih baik dan optimal.

Dimulai dengan penyediaan akses internet yang merata, kami berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati akses dan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan optimal,” ujarnya.

Menteri Kominfo mengharapkan dengan adanya dukungan teknologi baru dan talenta digital akan dapat mempercepat transformasi digital dan mendorong inovasi layanan kesehatan.

Didukung dengan adopsi teknologi baru dan penyiapan talenta digital, kami juga  memiliki visi bahwa transformasi digital dapat mendorong kreativitas dan inovasi baru di sektor kesehatan,” harapnya.

Di akhir konferensi pers virtual, Menteri Johnny mengajak semua pihak untuk membangun dan mewujudkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan .

Untuk kesehatan pulih dan ekonomi bangkit menuju Indonesia maju: Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, Indonesia Tumbuh!” tegasnya.

Dalam konferensi pers itu,  Menteri Kominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latief, Dewas BAKTI Kominfo Zulfan Lindan, dan Staf Khusus Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi. 

Sumber & Foto: (Biro Humas Kementerian Kominfo)

[RID/fiq]

Dewan Perwakilan Rakyat RI telah mengesahkan  Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin (05/10/2020).  Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan hal itu membawa perubahan penting dalam sektor telekomunikasi, penyiaran dan pos di Indonesia, terutama dalam percepatan transformasi digital, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Torehan sejarah dan memberikan perubahan sangat signifikan bagi sektor telekomunikasi, penyiaran dan pos. Undang-Undang Cipta Kerja sangat mendukung Program Transformasi Digital Nasional, proses migrasi siaran TV analog ke digital, penyehatan industri telekomunikasi dan penyiaran serta optimalisasi sumber daya terbatas yaitu spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatannya untuk kepentingan nasional,” ujarnya dalam Konferensi Pers Virtual tentang Kontribusi Legislasi Cipta Kerja Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran terhadap Transformasi Digital, Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru, dan Pertumbuhan Ekonomi Digital dari Aula Anantakupa Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (06/10/2020).

Bagi Menteri Johnny, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi tonggak sejarah baru hukum Indonesia. Pertama kali sebuah undang-undang komprehensif lahir untuk mereformasi, sinkronisasi dan melakukan perubahan tidak kurang 76 (tujuh puluh enam) undang-undang eksisting.

“Undang-Undang Cipta Kerja  mengubah 76 undang-undang, secara garis besar mencakup 1) peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, 2) perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, 3) ketenagakerjaan, 4) riset dan inovasi, 5) kemudahan berusaha, 6) pengadaan lahan (land bank), 7) kawasan ekonomi, 8) investasi Pemerintah Pusat dan Proyek Strategis Nasional, 9) Dukungan Administrasi Pemerintahan, dan 10) Sanksi,” paparnya.

3 Perubahan Fundamental

Pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam 3 (tiga) undang-undang yaitu, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

“Sektor ini memiliki nilai sangat strategis karena menjadi pilar utama pada saat Indonesia memasuki Industri 4.0. Peran sektor ini juga menjadi sentral pada saat Pandemi Covid-19, adaptasi kebiasaan baru (new normal), dan pasca pandemi, selain itu menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional, karena tanpa infrastruktur dan dukungan kebijakan di sektor ini ekonomi digital tidak akan bisa berlangsung seperti kita harapkan,” jelas Menteri Kominfo.

Menteri Johnny menyebutkan ada 3 hal fundamental yang mempengaruhi Indonesia di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yakni menembus kebuntuan regulasi, implementasi ASO di tahun 2022 dan pencegahan inefisiensi frekuensi dan infrastruktur pasif.

Menurut Menteri Kominfo, materi Undang-Undang Cipta Kerja merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo tentang transformasi digital yang dikemukakan beberapa waktu yang lalu.

Dengan berbasis peran teknologi informasi dan komunikasi, Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global, untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan sebagaimana kita cita-citakan bersama,” ungkapnya.

Menteri Johnny merinci tiga hal fundamental di bidang telekomunikasi dan penyiaran antara lain, pertama, Undang-Undang Cipta Kerja telah menembus kebuntuan regulasi bidang Penyiaran yang telah belasan tahun tidak terealisasi.

Dengan terealisasinya  dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital dan kepastian tenggat waktu Analog Switch Off (ASO), Indonesia dapat segera mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam pemanfaatan digital dividend spektrum frekuensi radio di pita 700MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan penanganan kebencanaan, serta kepentingan Digitalisasi Nasional,” jelasnya.

Menteri Kominfo menyatakan ASO juga menghilangkan potensi interferensi frekuensi antara negara yang berbatasan, khususnya di ASEAN yang telah sepakat untuk seluruhnya migrasi siaran TV analog ke digital.

Seperti diketahui bahwa saat ini Indonesia sangat tertinggal dari negara lain di bidang siaran TV digital hampir 90%  negara di dunia telah menghentikan siaran TV analog yang sangat boros pita frekuensi radio, energi dan tampilan serta fiturnya  yang kurang optimal,” ungkapnya.

ASO Paling Lambat tahun 2022

Hal fundamental kedua, menurut Menteri Johnny, berkaitan dengan pembahasan dan pemikiran terkait migrasi TV analog yang telah berlangsung sejak tahun 2004. Menurutnya, pembentukan Tim Nasional Migrasi TV Digital dan standar Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVBT)  juga telah dilakukan pada tahun 2007, namun terus kandas karena gagalnya kehadiran legislasi berupa Undang-Undang di bidang penyiaran.  

Padahal kesepakatan internasional untuk dilakukannya ASO sudah sangat lama berlangsung. International Telecommunication Union (ITU) dalam konferensi ITU 2006 telah memutuskan bahwa 119 negara ITU Region-1 menuntaskan ASO paling lambat 2015,” tuturnya.

Menteri Kominfo mengungkap hasil Konferensi ITU 2007 dan 2012 mengenai pita spektrum frekuensi radio UHF (700 MHz) semula untuk TV terestrial ditetapkan menjadi layanan mobile broadband.

Di tingkat regional, terdapat Deklarasi ASEAN: Menuntaskan ASO di tahun 2020. Itupun kita sudah tertinggal 2 tahun, karena baru kita laksanakan dua tahun setelah pengesahan undang-undang ini. Semua hambatan itu akan berakhir seiring disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan kebuntuan itu diakhiri,” tegasnya.

Perubahan fundamental ketiga berkaitan dengan penetapan ASO paling lambat pada tahun 2022. Menteri Johnny meyakini hal itu  akan membawa dampak luar biasa khususnya dalam penghematan pita frekuensi 700 MHz sebagai frekuensi yang sangat ideal untuk Transformasi Digital Nasional.

Saat ini dengan menggunakan sistem analog seluruh kapasitas frekuensi 700 MHz sejumlah 328 MHz digunakan untuk siaran TV. Dengan ASO akan ada penghematan (digital dividend) sebesar 112 MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan yang pertama pasti untuk transformasi digital,” tuturnya.

Menteri Kominfo menyatakan pemanfaatan frekuensi 700 MHz untuk mobile broadband akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia berupa penambahan kenaikan PDB;  penambahan lapangan kerja baru; penambahan peluang usaha baru; dan penambahan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Hal ini sesuai dengan data dari hasil kajian konsultan internasional Boston Consulting Group,” ujarnya.

Efisiensi Spektrum Frekuensi

Hal fundamental ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja, menurut Menteri Johnny, memberikan dasar hukum dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital. Bahkan, menurutnya dapat mencegah inefisiensi pemanfaatan sumberdaya terbatas seperti spektrum frekuensi dan infrastruktur pasif.

Fakta bahwa infrastruktur itu dibangun oleh masing-masing pelaku Industri selain telah menyebabkan biaya tinggi juga telah berdampak pada pembangunan tata kota, sehingga tampak seperti tidak ada kordinasi satu sama lain. Padahal dengan pendekatan infrastruktur sharing bahkan frekuensi sharing maka Industri dapat melakukan efisiensi optimal. Dengan kekuatan ini selayaknya industri Telekomunikasi dalam negeri dapat mampu bersiang dengan gobal player termasuk over the top (OTT),” ungkapnya.

Menteri Kominfo menegaskan sitematika Undang-Undang Cipta Kerja juga mencegah dampak dibukanya network sharing ini dengan menetapkan tarif batas atas dan batas bawah. Norma itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan  agar tercipta persaingan usaha yang sehat pada sektor telekomunikasi.

Pada prinsipnya Pemerintah dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi. Dengan cara ini industri dapat bersaing lebih sehat, tetapi kepentingan publik juga dilindungi secara baik,” tegasnya.

Pemegang Perizinan Berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi, menurut Menteri Johnny dapat melakukan kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi lain dalam penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru.

Hal ini memberikan ruang yang lebih luas dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi berbasis wireless ke depannya. Spektrum frekuensi radio yang sifatnya terbatas di tengah jumlah pengguna yang semakin meningkat membutuhkan payung hukum untuk berkolaborasi sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia dapat tetap kompetitif dengan bangsa lain dalam hal pemanfaatan teknologi-teknologi termutakhir,” paparnya.

Ruang kerja sama itu, menurut Menteri Kominfo dapat digunakan oleh implementasi 5G sebagai salah satu milestone pertama. Menteri Johnny menyatakan ada fakta teknis kebutuhan ideal selebar 100 MHz untuk setiap jaringan 5G yang dibangun agar dapat menyediakan layanan “true-5G” dapat disikapi dengan bentuk-bentuk kerja sama diantara pemegang izin frekuensi.

Dampaknya, layanan 5G di Indonesia akan optimal sehingga mampu mendorong peningkatan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru di era Industri 4.0. Pada akhirnya transformasi digital di Indonesia adalah transformasi digital yang berdaya saing dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,”ujarnya.

Guna memberikan kepastian dan menghilangkan ambiguitas dalam hal kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio; Menteri Kominfo menyatakan Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan untuk penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.

Besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi radio. Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar, Pemerintah Pusat dapat mencabut perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio,” ungkapnya.

11 Hal Strategis

Dalam konferensi pers virtual itu, Menteri Johnny memaparkan hal-hal strategis yang diatur berkaitan dengan sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai berikut:

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam membangun infrastruktur telekomunikasi;
  2. Kewajiban bagi pelaku usaha pemilik infrastruktur pasif untuk membuka akses bagi Penyelenggara Telekomunikasi dengan prinsip kerja sama;
  3. Pelaku usaha yang memiliki infrastruktur lainnya, termasuk infrastruktur aktif, dapat membuka akses pemanfaatan kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyiaran melalui kerja sama saling menguntungkan (kolaborasi mutualistik).
  4. Pemegang Perizinan Berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi, dapat melakukan kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya, dalam rangka penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru. Serta dapat melakukan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.
  5. Perizinan berusaha sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran yang saat ini sudah dilayani secara daring dengan prinsip same day service, akan menjadi semakin mudah dan cepat dengan proses yang terintegrasi dengan berbagai Perizinan lainnya di seluruh Kementerian/Lembaga.
  6. Lembaga Penyiaran memiliki hak untuk melakukan usaha tidak hanya di bidang penyiaran, sejalan dengan konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informatika agar dapat berkompetisi secara lebih luas dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika.
  7. Lembaga Penyiaran dapat melakukan siaran dengan cakupan wilayah siaran seluruh Indonesia. Hal ini akan mendorong efisiensi dan pengembangan usaha yang lebih fleksibel  dan luas. Kewajiban PNBP Lembaga penyiaran diatur berdasarkan zona/daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona/daerah.
  8. Pemerintah juga mengakhiri eksklusifitas bidang usaha terhadap Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan yang sebelumnya bidang usahanya hanya terbatas bidang penyiaran. Lembaga Penyiaran diberikan fleksibilitas untuk menyelenggarakan lebih dari satu jenis bidang usaha, hal ini sangat penting dalam rangka memanfaatkan perkembangan konvergensi teknologi komunikasi dan informasi agar dapat berkompetisi secara lebih luas. “Point ke delapan ini penting ini level of playing field,” tegas Menteri Kominfo.
  9. Undang-Undang Cipta Kerja akan menghadirkan tidak hanya layanan TV dan Telekomunikasi yang berkualitas, namun juga layanan internet berkualitas yang akan dapat dinikmati oleh Netizen. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja Pemerintah dapat mengakselerasi pemerataan sinyal nasional serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas layanan (Quality of Service) dan Quality of Experience telekomunikasi. "Jadi ini untuk kepentingan para netizen sekalian. Undang-Undang ini memberikan juga efek yang sangat luas bagi para netizen kita, kemudahan-kemudahannya," ujar Menteri Johnny.
  10. Pemerintah memahami, saat ini masih ada masyarakat yang masih menggunakan pesawat penerima siaran TV yang belum digital ready. Oleh karena itu perlu kebijakan fasilitasi bagi masyarakat tidak mampu berupa set top box, yaitu alat penerima siaran TV digital yang dapat dikoneksikan ke pesawat TV lama, yang berjumlah sekitar 6,7 juta set top box untuk rumah tangga tidak mampu.
  11. Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan daya saing di tingkat global. Disamping itu mendorong para pelaku bisnis di bidang ini untuk bisa berkolaborasi dalam menghadapi transformasi digital.

Apresiasi

Menteri Kominfo menyatakan, kesuksesan Pemerintah dan DPR RI serta peran serta masyarakat sangat luar biasa dalam menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja. "Masukan-masukan dari masyarakat luas, pemangku pemangku kepentingan, ekosistem yang luar biasa mendorong menyelesaikan penyelesaian Undang-Undang Cipta Kerja," ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, Undang-Undang Cipta Kerja elah melalui proses panjang dengan berbagai dinamikanya. Setidaknya dalam pembahasan 8 bulan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini sejak pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR-RI melalui Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang lalu,” tuturnya.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada kerja sama semua pihak. “Apresiasi dan penghargaan disampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI, khususnya Badan Legislasi, dan Panitia Kerja DPR RI, serta Tim Pemerintah yang secara bahu-membahu, detail, konseptual, teliti, korektif dan cerdas, komprehensif, penuh komitmen dalam menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkapnya.

Pahami Utuh 3 Manfaat UU Cipta Kerja

Menteri Johnny meninta agar Undang-Undang Cipta Kerja dipahami secara utuh dan selalu menghindari hanya memahami dari satu sisi parsial belaka. Bahkan menurutnya diperlukan sikap cerdas penuh komitmen karena Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kami tentu berharap melihat keseluruhan secara holistik Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menjadi informasi yang sangat berharga bagi kita. Hindarkan diri atau jauhilah melihat undang-undang kita kerja ini hanya dari satu atau subkomponen saja,” pintanya.

Menteri Komifo menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja disusun untuk menciptakan pekerjaan bagi rakyat. "Tidak  hanya terbatas kepada ketenagakerjaan yang dalam hal ini untuk upah atau pesangon belaka,” tegasnya.

Menteri Johnny  menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan tiga aspek kebijakan Pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

Setidaknya aspek yang pertama terhadap tenaga kerja yang sedang bekerja untuk dapat tetap bekerja. Aspek yang kedua bagi tenaga kerja yang dengan alasan tertentu terpaksa dirumahkan atau tadi terkait dengan pemutusan hubungan kerja perlu diberi perlindungan. Dan pemerintah melakukan berbagai perlindungan sosial untuk kepentingan itu,” jelasnya.

Aspek ketiga menurut Menteri Kominfo berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. “Secara khusus di Undang-Undang Cipta Kerja ini menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat melalui dibukanya ruang-ruang investasi baik domestik maupun penanam penanam modal asing di Indonesia,” tandasnya

Di akhir konferensi pers virtual, Menteri Johnny menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak. “Terima kasih juga disampaikan kepada unsur Industri Telekomunikasi, Penyiaran, dan Pos, masyarakat digital, para akademisi, para milenial,  serta masyarakat umum yang telah mendukung lahirnya UU ini,” ungkapnya.

Sumber & Foto: (Biro Humas Kementerian Kominfo)

[RID/fiq]

Rakyat.id,-Jakarta. Meskipun di tengah pandemi Covid-19, investasi di sektor telekomunikasi Indonesia terus meningkat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate  menyampaikan optimistisme itu saat menyaksikan penandatangan Preparatory Work Agreement (PWA) Proyek Satelit Mutifungsi Republik Indonesia (SATRIA).

Menurut Menteri Kominfo pandemi Covid-19 memberi pengaruh sangat signifikan pada industri dirgantara (aerospace), termasuk satelit. Mengutip kajian Space Tech Expo pada bulan Juli 2020, Menteri Johnny menyatakan pandemi ini memberi efek negatif pada penundaan penyelesaian proyek, terganggunya supply chain, perlambatan pengoperasian fasilitas untuk pabrikasi, serta terbatasnya ketersediaan tenaga kerja satelit sejak Maret 2020.

Namun, bagi Indonesia justru sebaliknya, agenda kita hari ini justru menunjukkan bahwa iklim investasi dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Indonesia tidak sedang melambat, namun justru semakin melesat,” tegasnya dalam Konferensi Pers Penandatanganan Kerja Sama Dimulainya Konstruksi Satelit Multifungsi SATRIA, dari Jakarta, Kamis (03/09/2020). 

Bahkan Menteri Johnny optimistis dengan adanya tahapan PWA akan dapat mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia. “Sebagai bagian dari optimisme dan keyakinan kita untuk segera pulih dari potensi kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19,” tegasnya.

Tahapan PWA menandai  kesepakatan antara konsorsium PSN dan TAS untuk memulai pekerjaan manufacturing satelit SATRIA antara PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) sebagai bagian dari konsorsium Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dengan perancang dan pabrikan asal Perancis Thales Alenia Space (TAS).

Dalam tahapan itu terdapat dua kegiatan pokok, yaitu:  pertama,  melakukan tinjauan kebutuhan muatan sistem satelit yang merupakan penyesuaian desain satelit dengan permintaan pengguna. Dan kedua, melakukan tinjauan status kualifikasi komponen yang merupakan tinjauan kualifikasi komponen-komponen satelit yang dipersyaratkan.

Preparatory Work Agreement ini sekaligus memastikan bahwa pembuatan satelit dapat dilaksanakan tepat waktu pada saat kontrak, sekaligus menandai bahwa perjanjian pembiayaan akan mulai efektif berjalan,” jelas Menteri Kominfo.

Selama masa pandemi, sektor komunikasi dan informasi mengalami pertumbuhan hingga 10,88 persen. Sektor itu menjadi satu-satunya sektor yang bertumbuh positif hingga di atas 10 persen dibanding sektor lain. Menteri Johnny menyatakan Proyek SATRIA menandai peluang investasi di masa yang akan datang yang lebih besar. 

Sampai dengan tahun 2030, kebutuhan kapasitas satelit Indonesia diproyeksikan mencapai 900 Gbps atau 0,9 Tbps. Kita juga masih masih membutuhkan pembangunan ground segment untuk melengkapi pembangunan space segment yang sedang kita bangun,” tuturnya.

Oleh karena itu, keberlanjutan proyek SATRIA menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk melakukan percepatan transformasi digital. Menurut Menteri Kominfo momentum itu akan menandai layanan publik yang prima.

Sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Momentum ini juga menandai harapan kebangkitan ekonomi digital dan hadirnya layanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat melalui infrastruktur telekomunikasi yang memadai dan berkualitas,” ungkapnya.

Akses Wifi Gratis 150 Ribu Titik

SATRIAmemiliki ciri atau spesifikasi khusus, yang dikenal dengan sebutan High Throughput Satellite (HTS) dengan kapasitas 150 Gbps.

Sebagai pembanding, Menteri Johnny menjelaskan saat ini Indonesia memanfaatkan 5 satelit nasional dengan kapasitas sekitar 30 Gbps, dan 4 satelit asing yang memiliki kapasitas 20 Gbps.

Dengan demikian, total kapasitas 9 satelit yang saat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi kita memiliki kapasitas sekitar 50 Gbps. Jika diperbandingkan, kapasitas Satria tentu jauh lebih besar, atau sekitar 3 kali lipat dari total kapasitas 9 satelit yang saat ini dimanfaatkan di Indonesia,” paparnya.

Proyek SATRIA akan menghadirkan akses wifi gratis di 150.000 titik layanan publik di berbagai penjuru nusantara. Menurut Menteri Kominfo, layanan itu akan dapat menghadirkan layanan publik yang prima, dimana setiap titik layanan akan tersedia kapasitas sebesar 1 Mbps.

150.000 titik tersebut terdiri dari: 93.900 titik sekolah dan pesantren, 47.900 titik kantor desa, kelurahan dan kantor pemerintahan daerah, 3.700 titik fasilitas kesehatan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya,” jelasnya.

Proyek satelit SATRIA dikerjakan dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kementerian Kominfo bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Pabrikan Proyek KPBU SATRIA adalah Thales Alenia Space (TAS) yang bermarkas di Perancis. Sedangkan peluncuran akan dilakukan dengan menggunakan roket Falcon 9-5500 yang diproduksi oleh Space-X, perusahaan asal Amerika Serikat. TAS merupakan perusahaan pembuat satelit ternama yang ditunjuk oleh SNT sebagai kontraktor pembuat satelit untuk proyek SMF SATRIA.

Mengenai skema pendanaan proyek, Menteri Johnny menjelaskan hal itu tertuang dalam sindikasi pembiayaan yang didukung dengan tersedianya equity portion.

Capital expenditure untuk space segment proyek ini bernilai sekitar 550 juta dollar.  20% nilai tersebut akan dibiayai dengan equity oleh satellite project sponsor. Sedangkan sisanya didanai melalui sindikasi pembiayaan internasional,” jelasnya.

Menteri Kominfo mengucapkan selamat atas pencapaian tahapan Proyek SATRIA. Sekaligus mengajak untuk menyosong kebangkitan sektor telekomunikasi di Indonesia.

Saya mengucapkan selamat atas tercapainya tahapan PWA ini.Dengan penuh optimisme, melaju pesat menjadi bangsa pemenang, menuju bangsa digital yang gemilang dan penuh harapan,” ajaknya optimistis.

Dalam acara itu, hadir Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Kepala BKPM Bahlil Lahadalia; Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar; Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Organisasi SDM dan Teknologi Informasi, Sudarto; Dirjen SDPPI Ismail, Inspektur Jenderal Doddy Setiadi serta Dirut BAKTI Kominfo Anang Latif.

Hadir pula Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Olivier Chambard; Direktur utama PT PSN Adi Rahman Adiwoso; dan Southeast Asia Sales Director of Thales Alenia Space (TAS) Oliver Guilbert.


Sumber & Foto: Biro Humas Kementerian Kominfo

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down