Bahasa IndonesiaEnglish

Bercerita tentang kerjasama KEMENKEU RI bersama rakyat untuk bangkit, belajar & menjaga stabilitas ekonomi di masyarakat.

Sumber: KEMENKEU RI
link : https://youtu.be/CMACv4ccyQA

[RID/fiq]

Informasi ini digunakan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas terkait kinerja pemerintah Republik Indonesia.

Kebijakan Cukai Hasil Tembakau 2022
Sumber Youtube : KEMENKEU RI
Link terkait : https://youtu.be/QcvmMZt7k58

[RID/fiq]

Informasi ini digunakan sebagai pemberitahuan informasi kepada masyarakat.

Jakarta, 15/11/2021 Kemenkeu – Lelang adalah salah satu tugas dan fungsi lain Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang juga memegang peran aktif dalam perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban dalam Acara Apresiasi Kekayaan Negara yang diselenggarakan secara daring, Senin (15/11).

Tidak hanya mengemban fungsi sebagai sarana pemindahtanganan BMN dan sumber penerimaan negara, lelang juga menjadi solusi bagi pemulihan keuangan negara melalui penjualan barang rampasan dan sitaan. Selain itu lelang turut membantu penyelesaian non-performing loan perbankan dan mendukung fungsi intermediasi perbankan melalui lelang barang agunan serta membantu menggerakkan roda perekonomian,” ungkap Dirjen KN.

Kinerja lelang dalam lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang meningkat dengan nilai pokok lelang sebesar Rp101,09 triliun serta penerimaan negara bukan pajak dari lelang sebesar Rp2,24 triliun. Minat masyarakat terhadap lelang khususnya lelang sukarela juga meningkat seiring dengan variasi objek yang ditawarkan.

Dalam menyelenggarakan lelang, Kemenkeu telah memanfaatkan teknologi digital dengan meluncurkan http://lelang.go.id sebagai one stop service lelang. Penggunaan teknologi memungkinkan layanan lelang diberikan secara digital melalui website mulai dari permohonan lelang, verifikasi, hingga monitoring.

Dukungan DJKN dalam program pemulihan ekonomi nasional melalui lelang juga terlihat saat pelaku UMKM turut memanfaatkan website lelang.go.id dalam memasarkan produknya. Selain itu, DJKN juga melakukan kompetisi dan inovasi lelang produk UMKM atau kedai lelang UMKM pada tahun 2021.

Tujuan kompetisi adalah untuk memberikan suatu kesempatan eksplorasi produk UMKM dan tentu bisa meningkatkan kerja sama bagi para UMKM yang terus kita dukung dan dorong agar mereka bisa menembus pasar tidak hanya di Indonesia tapi dunia,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama.

Menkeu berharap DJKN dapat terus berinovasi dalam mengembangkan lelang sehingga menjadi salah satu bentuk market yang efisien, handal, dan membantu banyak pelaku ekonomi untuk bisa mendapatkan akses penjualan barang secara adil.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

Rakyat. id - Jakarta, 22 Oktober 2021 – Cara bekerja pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Sejak tahun 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menginisiasi ruang kerja kolaboratif untuk menghasilkan efisiensi ruangan dalam rangka menuju Ruang Kerja Kolaboratif (RKB) di Kemenkeu, yang diharapkan dapat mewujudkan budaya kerja yang agile, fleksible, responsive, dan humanis.

Tidak berhenti disana, kemenkeu terus berupaya menyempurnakan dan meningkatkan cara bekerja baru melalui penerapan RKB yang memadukan ruang kerja fisik dengan ruang kerja digital pemanfaatan teknologi terkini, optimalisasi manajemen talenta, penyederdahanaan proses bisnis, digitalisasi, dan pengembangan kompetensi melalui Kemenkeu Learning Center sehingga tercipta budaya kerja yang mampu menjawab kebutuhan organisasi lebih luas lagi.

Ruang kerja kolaboratif yang dimiliki Kemenkeu, hal ini merupakan suatu tata kelola atas ruang atau aset yang sangat baik. Dimana suatu ruang atau aset tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh banyak pegawai di Kemenkeu. Pengelolaan tata ruang kerja di Kemenkeu seperti ruang kolaboratif ini diharapkan dapat menekan biaya sewa ruangan/gedung dari unit-unit kerja yang belum menempati gedung Kemenkeu.

Dari sisi fisik, diharapkan seluruh ruang kerja di Kemenkeu dibangun untuk mendorong terciptanya produktivitas dan kreativitas dalam bekerja. Namun demikian, pembangunan tersebut tidak selalu harus melibatkan anggaran yang sangat besar. “Jajaran di Kementerian Keuangan menganggap semua gedung dan ruangan adalah milik bersama, kita masuk ke ekonomi yang disebut share ekonomi, ekonomi yang sebetulnya saling menggunakan bersama. Ekonomi ini akan semakin menuju kepada efisiensi, dimana tidak hanya ruang fisik seperti ini yang bisa dipakai bersama, services atau pelayanan pun bisa bersama”, terang Menteri Keuangan dalam peresmian Ruang Kerja Kolaboratif Kemenkeu.

Menteri Keuangan juga menekankan terkait Flexible Working Arrangement (FWA) bahwa Kemenkeu harus sudah mulai memikirkan skema terbaiknya pasca pandemi ini yang akan menjadi acuan new normal bagi pola kerja di Kemenkeu. Kita coba untuk melakukan perubahan culture kerja di Kementerian Keuangan yang tadi open, transparant, realible, safety dan security dari data maupun confidentiality dari isu-isu yang kita miliki, tetap bisa kita jaga. Saya ingin di seluruh jajaran Eselon I, Kanwil coba kita sudah melakukan perubahan, kita nanti akan melihat suasana dan cara kerja kita yang makin berubah”.

Ruang Kerja Kolaboratif merupakan cara kerja dengan berprinsip yaitu: (i) borderless organisasi yaitu penerapan organisasi tanpa sekat dengan memperhatikan aspek humanis, produktif, serta penerapan pola kerja matriks dan squad, (ii) kebijakan delayering yang modern yang berdampak pada efisiensi SDM, (iii) harmonisasi, penyederhanaan proses bisnis dan evaluasi dalam memenuhi kebutuhan organisasi, (iv) penyempurnaan kebijakan manajemen talenta yang yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap cara bekerja baru yang menjawab tantangan disrupsi, (v) Penyediaan collaboration tools yang user centric, serta (vi) pembentukan tim berbasis proyek dalam collaboration tools.

Program Ruang Kerja Kolaboratif ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi nasional, terutama mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan perkembangan menuju Digital Governance.

 

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI)

 

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 12 Oktober 2021  Institut Keuangan Internasional (The Institute of International Finance (IIF)) menganugerahi Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dengan penghargaan Distinguished Leadership and Service Award atau Penghargaan Kepemimpinan dan Layanan pada pertemuan tahunan anggota IIF di Washington, D.C. yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2021.

 

Ini merupakan penghargaan bergengsi dari asosiasi global industri keuangan yang memiliki lebih dari 400 anggota dari 70 negara, termasuk Indonesia.

 

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan kepada individu yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa secara konsisten pada kesehatan ekonomi global dan sistem keuangan dengan kepemimpinannya. Penganugerahan ini menunjukkan bahwa kerja keras yang dilakukan Menteri Keuangan sebagai seorang pemimpin dan sebagai figur publik telah berkontribusi menyelamatkan tidak hanya stabilitas ekonomi dalam negeri, tapi juga dunia.

 

Penghargaan ini juga menjadi kebanggaan Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berada di bawah kepemimpinan beliau.

 

Dalam pertemuan tahunan IIF yang merupakan bagian dari pertemuan tahunan IMF-World Bank Tahun 2021 ini, Menteri Keuangan juga diminta untuk menjadi panelis pada sesi Pembuat Kebijakan Asia (Asia Policymaker session) bertajuk “Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Stabilitas Keuangan dalam Tantangan Ketimpangan, Dekarbonisasi, Digitalisasi, serta Utang Publik” (Sustainable Economic Growth and Financial Stability in a Diverging, Decarbonizing, Digitizing, Indebted World).

 

Pada sesi panel, Menkeu membahas berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan Indonesia sejak pandemi, antara lain kebijakan penanganan pandemi, reformasi perpajakan termasuk pengenalan Pajak Karbon dan peran sektor swasta dalam pengendalian perubahan iklim, serta Presidensi G20 Indonesia yang akan segera serah terima dari Italia pada akhir Oktober ini.

 

Sejak awal pandemi, tujuan utama Pemerintah Indonesia fokus pada upaya melindungi kesehatan masyarakat, mempertahankan daya beli masyarakat, serta melindungi pelaku usaha dari kebangkrutan.

 

Respons Pemerintah Indonesia konsisten difokuskan pada tiga aspek, yaitu (1) intervensi kesehatan, (2) perlengkapan keselamatan dan pemulihan, serta (iii) agenda reformasi struktural yang berkelanjutan. Dukungan fiskal terus disalurkan untuk upaya penanganan pandemi terutama untuk 3T (testing, tracing, treatment), penguatan sistem kesehatan, vaksinasi gratis, dan insentif tenaga kesehatan. Pemerintah berkomitmen untuk segera mencapai kekebalan kelompok dengan menargetkan vaksinasi bagi 208 juta penduduk atau 416 juta suntikan vaksin”, ungkap Menkeu Sri Mulyani.

 

Untuk mengejar target ini, Pemerintah telah mempercepat proses vaksinasi sehingga mencapai angka 1,5 hingga2 juta suntikan setiap harinya.

 

Pandemi memang merupakan krisis kesehatan, tapi kesejahteraan masyarakat juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Mereka yang sumber pencahariannya menurun drastis karena pandemi tetap perlu dibantu agar bertahan hidup. Untuk itu, Pemerintah konsisten menyalurkan bantuan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mempertahankan kualitas hidup dan daya beli masyarakat.

 

Program PEN telah membantu jutaan rumah tangga miskin dan rentan untuk bertahan, jutaan pelajar dan pengajar untuk belajar secara daring atau online, memberikan insentif kepada dunia usaha berupa insentif pajak, dan pencegahan pemutusan hubungan kerja. Total alokasi dana PEN tahun 2021 mencapai Rp744,77 triliun atau sekitar 4,5% dari PDB. Program ini berfungsi efektif bagi pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia yang lebih lanjut mengakselerasi pemulihan ekonomi bagi dunia usaha dan rumah tangga dari kuartal 3 2021 hingga saat ini. Seiring pemulihan, deficit fiskal juga terus turun dari 2020 sebesar 6,14% (realisasi 2020), menjadi 5,59% (APBN 2021), dan 4,85% pada APBN 2022 yang baru saja disahkan.

 

Selanjutnya, momentum krisis mendorong Pemerintah untuk melangsungkan reformasi structural untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Reformasi structural dilaksanakan untuk memberi nilai tambah bagi Indonesia yang berbasis sumber daya alam. Salah satu bagian penting dari reformasi structural adalah reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disepakati bersama DPR pada 7 Oktober 2021.

 

Reformasi ini dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, serta efisien dari segi biaya kepatuhan maupun administrasi. Salah satu aspek yang menjadi terobosan baru dalam UU HPP ini dan mendapatkan perhatian internasional adalah pengenalan Pajak Karbon.

 

Pajak Karbon disambut secara positif dalam pertemuan IIF 2021, bahkan IIF menyebut Indonesia sebagai juara atau champion untuk upaya penendalian perubahan iklim di dunia. Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pajak karbon adalah bukti bahwa Indonesia sudah ambil bagian dalam upaya pengendalian perubahan iklim, dan seyogyanya negara lain juga mengambil bagiannya.

 

Pengenalan pajak karbon terkait dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri (business as usual/BAU) atau hingga 41% dengan bantuan internasional dalam Paris Agreement.

 

Di samping pajak karbon, Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya lainnya termasuk penandaan anggaran iklim (climate budget tagging) dalam APBN. Alokasi anggaran pemerintah hanya mampu membiayai 21,3 persen dari total anggaran yang dibutuhkan sehingga Indonesia masih membutuhkan kerjasama dari internasional dan swasta.

 

Ketika ditanya mengenai bagaimana memastikan negara lain mengambil langkah serupa di Indonesia, Menkeu menjawab, “Kuncinya adalah pajak karbon yang akan menguatkan eksistensi pasar karbon. Pasar karbon memastikan bahwa upaya pengendalian perubahan iklim menjadi tidak hanya adil (just) tetapi juga terjangkau (affordable) karena sifatnya memberi insentif bagi swasta untuk berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Dengan adanya mekanisme ini, negara berkembang diharapkan banyak yang ikut”.

Selain itu, karena intinya adalah karbon, menuju COP26, Indonesia juga mempertimbangkan Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mengakselerasi transisi energi dari yang berkarbon tinggi menuju energi yang lebih bersih dan terbarukan.

 

Terakhir, dalam mempersiapkan Presidensi G20 2022, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa Pemerintah menitikberatkan pada pemulihan ekonomi global menuju pertumbuhan yang kokoh, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Presidensi Indonesia diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat global melalui kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, masyarakat Indonesia perlu mempunyai rasa kepemilikan terhadap Presidensi ini agar kemudian dapat memberikan dukungan demi kelancaran rangkaian penyelenggaraan pertemuan G20.

 

Sumber & Foto : (KEMENKEU RI).

 

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 23 September 2021 – Momentum pemulihan ekonomi global masih berlanjut hingga Agustus, meski terus dibayangi berbagai risiko dan ketidakpastian. PMI Manufaktur global di bulan Agustus tumbuh solid 54,1, terutama didukung ekspansi dari AS dan Eropa. Meskipun terjadi lonjakan kasus Covid-19, namun realisasi program vaksinasi yang tinggi menopang keyakinan untuk membuka kembali aktivitas khususnya di AS dan Eropa. Harga komoditas masih dalam tren naik, termasuk di kelompok komoditas unggulan Indonesia seperti Batubara, Nikel, dan CPO.

 

Namun, penyebaran varian Delta di 185 negara dan kemunculan mutasi virus lainnya di tengah vaksinasi yang belum merata, kenaikan suku bunga di tengah peningkatan inflasi, risiko rencana kenaikan debt ceiling di AS berpengaruh ke kondisi pasar keuangan, serta rencana tapering di negara maju yang terus mengemuka, termasuk isu risiko stabilitas sektor keuangan Cina akibat isu gagal bayar Evergrande (perusahaan real estate terbesar kedua di Cina), masih menjadi risiko yang harus diawasi.

 

Di sisi domestik, perbaikan ekonomi di awal Kuartal III-2021 mulai berlanjut setelah keberhasilan penanganan kasus Covid. Penerapan PPKM yang ketat, percepatan vaksinasi salah satu yang cukup baik dan upaya penyembuhan pasien mendukung keberhasilan penanganan Covid, meski harus tetap  waspada ke depannya. Kerja keras APBN mulai terwujud dengan terjadinya pertumbuhan pendapatan yang meningkat menunjukkan adanya ekonomi yang membaik. Di sisi lain, meskipun Belanja Negara tetap didorong untuk memberikan stimulus, tetapi tetap terjaga dalam upaya untuk mendukung konsolidasi fiskal. Sebagai dampaknya, terjadi penurunan defisit anggaran yang berpengaruh pada menurunnya kebutuhan pembiayaan.

Tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan meskipun sempat mengalami beberapa disrupsi seperti kenaikan Covid sesudah Nataru maupun Delta. Kita tetap mengharapkan akan adanya yang kita sebut rebound recovery dan dengan demikian kita juga akan konsolidasi APBN. Ceritanya tetap seperti ini, konsisten ada optimisme namun tetap hati-hati. Optimisme tetap ada alasannya dan hati-hati karena memang kita melihat ketidakpastiannya masih ada, baik itu karena Covid, lingkungan global, dan gejolak-gejolak geopolitik yang harus kita waspadai imbasnya pada perekonomian global maupun Indonesia,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September 2021 secara daring.

 

Peran penting APBN terus diperkuat dalam memastikan pemulihan ekonomi. Peran aktif masyarakat dan kewaspadaan atas risiko kedepan juga sangat diperlukan dengan menerapkan 5M dan 3T, serta keikutsertaan program vaksinasi. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi September 2021.

Tren Penguatan Ekonomi Domestik Mulai Bergerak Pada Bulan Agustus

Laju pemulihan ekonomi sempat tertahan pada awal kuartal ke-III yang ditunjukkan oleh tingkat keyakinan masyarakat sebagai akibat dari tren kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan dan dampak psikologis penerapan PPKM. Namun, aktivitas konsumsi mulai meningkat secara perlahan, seperti penjualan ritel menuju level positif dan penjualan kebutuhan sehari-hari masyarakat semakin membaik, seiring ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan dengan penurunan kasus Covid dan akselerasi vaksinasi. Peningkatan juga terjadi di sisi produksi, seperti pertumbuhan konsumsi listrik didorong oleh kelompok industri yang tumbuh 14,4 persen, bisnis yang kembali memasuki zona positif, konsumsi semen dan volume impor besi baja tumbuh masing-masing 2,5 persen dan 33,1 persen (yoy).

 

Pergerakan nilai tukar Rupiah masih dibayangi ketidakpastian terutama dipengaruhi oleh sentimen arah kebijakan The Fed, serta perkembangan kasus Covid-19, dan kinerja pasar SBN yang terjaga dengan kecenderungan minat investor kepada tenor pendek. Sejalan dengan itu, laju inflasi berada pada tren yang meningkat 1,59 persen (yoy) dan diekspektasikan di kisaran 1,8 persen sepanjang 2021.

 

Neraca Perdagangan bulan Agustus mencatat surplus tertinggi sepanjang masa (USD4,74 miliar), sehingga secara kumulatif mencatatkan surplus USD19,17 miliar. Kinerja ekspor terutama didorong oleh peningkatan volume dari ekspor produk utama, seperti CPO, Batubara & Besi-baja seiring peningkatan ekonomi dan demand dari negara tujuan. Sementara pertumbuhan kinerja impor didorong permintaan domestik untuk barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku industri, yang mengindikasikan sisi produksi domestik terus membaik sejalan dengan kenaikan PMI Manufaktur Indonesia bulan Agustus, meski belum ke zona ekspansif.

 

APBN 2021 Hadir untuk Masyarakat

APBN hadir di masyarakat dalam bentuk terjaganya Belanja Negara dalam menopang penerapan PPKM saat pandemi. Belanja Negara telah mencapai Rp1.560,8 triliun atau tumbuh 1,5 persen, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.087,9 triliun serta Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp472,9 triliun.

 

Realisasi belanja barang K/L tumbuh 60,4 persen (yoy) dipengaruhi akselerasi Program PEN 2021 serta pembatasan kegiatan yang ketat tahun 2020 di awal pandemi.  Belanja barang K/L digunakan untuk pengadaan 94,5 juta dosis vaksin, pemberian bantuan kepada 11,8 juta Pelaku Usaha Mikro, biaya perawatan untuk 453,28 ribu pasien Covid-19, dan bantuan BOS kepada 7.6 juta siswa sekolah Kemenag.

 

Realisasi belanja modal masih tumbuh signifikan sebesar 75,2 persen (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020 serta pengadaan peralatan, antara lain untuk pembangunan dan preservasi bendungan, jaringan irigasi, jalur KA, jalan, jembatan, dan rumah sakit. Selanjutnya, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy), dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi.

 

Manfaat apa yang telah diberikan ?.

 

Manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat melalui anggaran perlindungan sosial, antara lain penyaluran kartu sembako kepada 16,1 juta KPM, bantuan program keluarga harapan bagi 9,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 10 juta KPM, program prakerja kepada 3,6 juta peserta, bantuan iuran JKN kepada 96,5 juta PBI, diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan, penyaluran BLT Desa kepada 5,5 juta KPM, serta bantuan kuota internet kepada 36,1 juta siswa dan tenaga pendidik.

 

Selain itu, realisasi anggaran kesehatan tumbuh 52,7 persen (yoy),utamanya karena kenaikan belanja Kemenkes untuk pengadaan vaksin dan perawatan pasien Covid-19, insentif nakes, dan penanganan Covid-19 lainnya. Realisasi subsidi, baik subsidi energi maupun non energi, tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, masing-masing mencapai 37,3 persen (yoy) dan 4,6 persen (yoy), antara lain digunakan untuk subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg, listrik, subsidi bunga KUR dan IJP.

 

Sementara itu,realisasi penyaluran TKDD per 31 Agustus 2021 mencapai Rp472,91 triliun atau 59,5 persen target APBN 2021.capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian TKDD tahun 2020 sebesar 73,0%. Namun terdapat peningkatan kinerja penyaluran TKDD, antara lain: Peningkatan DAK Non Fisik terjadi karena adanya kenaikan penyaluran dana Tamsil Guru PNSD dibanding tahun sebelumnya, bertambahnya jumlah daerah penerima dan porsi pagu murni serta penyaluran dana cadangan. Penyaluran BOP Kesetaraan juga lebih tinggi karena jumlah daerah yang menyampaikan laporan.

 

Program PEN ?.

Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan Varian Delta.

 

Realisasi program PEN sampai dengan 17 September 2021 mencapai Rp395,92 triliun atau 53,2 persen dari paguRealisasi di sektor kesehatan mencapai Rp97,28 triliun, digunakan untuk penggunaan RS Darurat Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 477,44 ribu pasien, pemberian insentif untuk 1,07 juta nakes, dan santunan kematian untuk 397 nakes, pengadaan 105 juta dosis vaksin, serta bantuan iuran JKN untuk 29,29 juta orang. Selanjutnya, di sektor perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp112,87 triliun terutama untuk pemberian bantuan PKH, BST, Kartu Prakerja, bantuan kuota internet, subsidi listrik, bantuan subsidi upah, dan bantuan beras. Sementara itu, di program prioritas terealisasi sebesar Rp59,51 triliun digunakan untuk Program Padat Karya K/L, Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Fasilitas Pinjaman Daerah.

 

Selain itu, Pemerintah juga mendukung dunia usaha melalui dukungan UMKM dan Korporasi, serta pemberian berbagai insentif usaha. Dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp68,35 triliun terutama untuk pemberian bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) sebesar 12,71 juta usaha, IJP UMKM dan korporasi, penempatan dana pada bank, serta subsidi bunga KUR dan non KUR. Sementara pemberian insentif usaha telah terealisasi sebesar Rp57,92 triliun untuk insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, PPN DTP Properti, dan PPnBM Mobil.

 

Selanjutnya realisasi Pembiayaan Investasi hingga Agustus 2021 telah tercapai sebesar Rp61,8 triliun untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional, terdiri atas Investasi kepada LPDP senilai Rp20 triliun, Dana Pembiayaan Perumahan (DPP) sebesar Rp12,5 triliun, LMAN sebesar Rp11,1 triliun, Pemberian Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp10,0 triliun, PMN kepada Hutama Karya sebesar Rp6,2 triliun serta Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional sebesar Rp2,0 triliun.

 

Peningkatan kinerja belanja dan investasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi disertai semakin optimalnya penerimaan Perpajakan dan PNBP serta dukungan pembiayaan.

 

Sampai dengan bulan Agustus 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.177,6 triliun atau tumbuh 13,9 persen (yoy), mengalami perbaikan baik dari sisi Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP.

 

Penerimaan pajak mencapai Rp741,3 triliun, tumbuh 9,5 persen (yoy). Secara kumulatif, lima jenis pajak, yaitu PPh 21, PPh 26, PPh Final, PPN DN, dan PPN Impor, mencatat pertumbuhan positif dan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Secara neto sektoral, sektor yang tumbuh positif pada periode ini adalah Industri Pengolahan, Perdagangan, Informasi & Komunikasi, Transportasi & Pergudangan, dan Pertambangan,  Pada bulan Agustus ini, pajak-pajak yang menunjukkan aktivitas ekonomi, antara lain PPh 21, PPh 22 Impor, PPN DN, dan PPN Impor, mampu tumbuh double digit dan mayoritas sektor tumbuh positif pada bulan ini.

 

Pertumbuhan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) masih negatif pada Q1-2021 dikarenakan baseline Q1-2020 yang belum terpengaruh Covid-19, namun kinerja Pengawasan Kepatuhan Material (PPM) mulai positif sejak April 2021. Sementara itu, Pertumbuhan PKM selalu double digit sejak bulan Februari 2021 sejalan dengan aktivitas PKM yang terus meningkat. Secara kumulatif, penerimaan pajak neto Januari-Agustus 2021 atas pajak-pajak yang tidak terpengaruh pemanfaatan insentif fiskal telah mampu melebihi level penerimaan tahun 2019 (kondisi pre-Covid).

 

Realisasi kepabeanan dan cukai juga tumbuh signifikan, sebesar 30,4 persen (yoy), mencapai Rp158,0 triliun didorong kinerja seluruh komponen penerimaan. Penerimaan Cukai sebesar Rp115,01 triliun atau tumbuh 17,70 persen (yoy), pertumbuhan dipengaruhi kenaikan produk dan efek kebijakan penyesuaian tarif.

 

Penerimaan Bea Masuk (BM) mencapai Rp24,09 triliun atau tumbuh 11,80 persen (yoy), didorong tren perbaikan kinerja impor nasional, sedangkan Penerimaan Bea Keluar (BK) mencapai Rp18,89 triliun atau 1.056,72 persen dari target APBN 2021, dipengaruhi penerimaan BK Komoditas Mineral tumbuh 118 persen (ytd) didorong peningkatan volume ekspor dan harga tembaga. Penerimaan BK Produk Sawit melesat 3.163,99 persen (ytd), dikontribusi tarif BK yang lebih besar di tahun 2021 dan pengenaan BK pada produk turunannya (pengaruh tingginya harga referensi CPO).

 

Selanjutnya, kinerja PNBP sampai dengan bulan Agustus 2021 mencapai Rp277,7 triliun, tumbuh 19,6 persen (yoy). Kinerja PNBP semakin membaik didukung Pendapatan SDA tumbuh 8,7 persen, Pendapatan dari PNBP Lainnya tumbuh 37,5 persen dan Pendapatan BLU tumbuh 94,9 persen.

Pembiayaan APBN Turut Menopang Pemulihan Ekonomi

Defisit APBN masih terjaga, hingga 31 Agustus 2021 mencapai Rp383,2 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp528,9 triliun atau 52,6 persen target APBN didukung kondisi pasar yang kondusif dan kerja sama yang solid antar otoritas.

 

Kinerja pasar SBN membaik seiring pelaksanaan SKB III sebagai salah satu faktor dilakukannya penyesuaian target penerbitan SBN, selain pemanfaatan SAL, penyesuaian investasi dan proyeksi kebutuhan defisit APBN. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SDG Bonds senilai EUR500 juta menunjukkan komitmen yang kuat untuk pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah berhasil melaksanakan transaksi Liability Management di pasar global untuk pertama kalinya dengan skema Tender Offer untuk membeli kembali seri-seri global bonds yang dimiliki oleh investor senilai USD1,16 miliar. Hal ini sebagai upaya diversifikasi sumber pembiayaan dan mewujudkan efisiensi portofolio utang Pemerintah. Pembiayaan anggaran akan tetap dikelola secara oportunistik, fleksibel serta prudent.

Upaya kuartal III untuk pemulihan ekonomi ?.

Memasuki Kuartal III-2021, pemulihan ekonomi terus berlanjut ditopang kerja keras APBN. Upaya untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 memerlukan tambahan biaya yang signifikan. Namun, langkah fleksibel, antisipatif dan responsif atas penanganan Pemerintah telah menunjukkan hasil nyata dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Tren positif Pendapatan Negara diharapkan tetap berlanjut seiring perbaikan ekonomi, Belanja Negara terus didorong dalam bentuk stimulus, namun tetap terjaga dalam upaya konsolidasi fiskal, sehingga dampaknya terjadi penurunan defisit anggaran yang berpengaruh kepada menurunnya kebutuhan pembiayaan.

 

APBN akan hadir secara sangat responsif, fleksibel namun path-nya tetap sama yaitu kita tetap konsolidasi. Ini yang makanya komposisi menjadi penting, belanja kadang-kadang harus refocus, kita mendorong di sisi satu, tapi kita mengerem di sisi yang lain. Ini adalah tujuannya untuk tetap kita bisa meng-adjust, atau menyesuaikan diri dengan situasi pandemi menuju endemi, yang masih semuanya, semua negara masih mencoba mendesain-nya. Jadi, Indonesia juga sama,” jelas Menkeu.

 

Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan langkah strategis terhadap dinamika yang ada, serta bekerja sama dengan seluruh otoritas untuk mendukung efektivitas kebijakan. Peran stimulus fiskal dan APBN terus ditingkatkan sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemim sejalan dengan peran aktif masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan keikutsertaan program vaksinasi untuk mencapai target herd immunity di akhir tahun 2021.

Catatan;

Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi September 2021 yang memberikan informasi lebih detil mengenai realisasi pelaksanaan APBN hingga akhir bulan Agustus 2021. Publikasi ini memberikan paparan informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu termasuk dampaknya terhadap perekonomian.

 

Sumber & Foto : (KEMENKEU RI).

 

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 2 September 2021.

  Di tahun 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen utama dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Lanjutan program Pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp744,77 triliun.

Peraturan Menteri Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan untuk menjaga APBN yang kredibel, Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 109/PMK.09/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern (TKPI) di Lingkungan Kemenkeu, untuk menggantikan PMK sebelumnya PMK 237/PMK.09/2016 dengan perihal yang sama. Melalui PMK TKPI, Menkeu mengharapkan terciptanya pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kemenkeu.

Aturanya seperti apa, sebagai berikut ;

Salah satu substansi dalam PMK ini adalah aturan tentang tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi dan seluruh aparat unit kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-masing.

Selebihnya, PMK ini banyak mengatur tentang peran Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam melaksanakan pengawasan intern mulai dari perencanaan, pelaksanaan, komunikasi, hingga pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern. PMK ini telah mengakomodasi pengawasan intern yang dilaksanakan agar dapat dijalankan secara daring (jarak jauh) dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.

Bagaimana komitmen pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat ?.

Alokasi Anggaran PC-PEN merupakan komitmen Pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial, di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan Varian Delta. Oleh karena itu, alokasi belanja negara pada tahun ini adalah sebesar Rp2.750 triliun.

Di sisi lain, pendapatan negara dianggarkan sebesar Rp1.743,6 triliun, sehingga Pemerintah juga harus menyiapkan langkah-langkah pembiayaan anggaran sebesar Rp1.006,4 triliun. Melihat besarnya postur APBN yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya untuk mengamankan APBN dari kebocoran, salah satunya melalui penguatan ekosistem pengawasan APBN.

Apa tujuan dari komite audit Kementerian Keuangan ?.

Selain ketentuan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit, substansi lain yang menjadi upaya Kemenkeu untuk memperkuat ekosistem pengawasan APBN adalah pembentukan Komite Audit, yang bertujuan untuk meningkatkan independensi pelaksanaan pengawasan intern. Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit menjalankan peran oversight bagi Itjen, serta memberikan masukan dalam bidang pengawasan intern, laporan keuangan, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal kepada Menkeu.

Keberadaan Komite Audit sebagai adopsi praktik terbaik dalam bidang audit intern diharapkan akan memperkuat berjalannya tata kelola yang baik bagi Kemenkeu. Praktik ini merupakan salah satu langkah yang diyakini para praktisi tata kelola untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern, termasuk menjaga independensi dan objektivitas Itjen. Di Indonesia, Kemenkeu merupakan kementerian yang pertama kali membentuk Komite Audit dan selanjutnya dicontoh oleh beberapa Kementerian.

Apa itu penguatan ekosistem pengawasan APBN ?

Selain aturan di atas, melalui PMK TKPI, Menkeu juga secara eksplisit memperkuat ekosistem pengawasan APBN secara fundamental melalui kerja sama berbagai elemen. Elemen-elemen tersebut yaitu para pembuat kebijakan, pelaksana program, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aparat penegak hukum, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Harapan dari ekosistem pengawasan APBN ?.

Dengan demikian, diharapkan terbangun ekosistem pengawasan APBN yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana agar ekosistem ini terintegrasi dengan berbagai pihak untuk bekerja sama ?.

Sebagai bentuk penguatan ekosistem pengawasan APBN yang terintegrasi tersebut,  Kemenkeu merealisasikannya melalui pembangunan Nota Kesepahaman Kerja Sama dengan berbagai pihak, antara lain BPKP, KPK, POLRI, PPATK, dan Kejaksaan Agung. Nota Kesepahaman tersebut diwujudkan dalam berbagai kerja sama pengawasan, peningkatan kasitas Sumber Daya Manusia, dan pertukaran informasi.

 

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI)

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 24 Agustus 2021.

Bagaimana langkah penanganan kasus Covid-19 ?.

Penanganan dampak Covid-19 secara global, termasuk Indonesia, mengalami tantangan berat akibat meluasnya virus varian Delta secara cepat. Permasalahan kesehatan kembali melonjak seiring peningkatan signifikan jumlah kasus positif dan korban jiwa di berbagai daerah. Lonjakan kasus yang signifikan membuat Pemerintah mengambil langkah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal Juli yang mengakibatkan tertahannya kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini kemudian menekan pendapatan masyarakat Indonesia, khususnya kelompok masyarakat kelas bawah, yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah untuk menjaga sisi kemanusiaan. 

Tindakan apa untuk penyelamatan ekonomi nasional ?.

Upaya penanganan dampak Covid-19 mendorong peningkatan yang tidak terduga dan besar atas biaya penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Hal ini tentu tentunya berdampak pada keuangan negara, khususnya pengelolaan APBN. Upaya refocusing dan realokasi APBN sudah dijalankan Pemerintah untuk mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen utama dalam penanganan dampak Covid-19. APBN dijalankan dengan masih dalam koridor kebijakan luar biasa dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan, sesuai amanat dalam UU No.2 tahun 2020.

Merujuk pada perkembangan kondisi dan respons kebijakan Pemerintah tersebut, Bank Indonesia (BI) terpanggil untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah bersama untuk penanganan kesehatan dan penyelamatan kemanusiaan akibat Covid-19, sebagai bagian dari tugas negara, kemanusiaan, kesehatan, dan keamanan rakyat.

Upaya ini merupakan wujud kuatnya sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter BI. Kerja sama yang solid antara Pemerintah dan BI dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian kebijakan fiskal dan moneter, serta dilakukan dengan tata kelola yang baik (good governance), akuntabel, dan transparan.

Kerja sama yang solid antara Pemerintah dan BI dalam penanganan dampak Covid-19 dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan Guna Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Melalui Pembelian di Pasar Perdana oleh BI atas SUN dan/atau SBSN (kemudian disebut SKB III), yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2021.

Skema yang diatur dalam SKB III dijalankan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan BI dan kesinambungan keuangan Pemerintah. Lebih lanjut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengapresiasi dan mendukung upaya Pemerintah dan BI dalam mengembangkan skema dan mekanisme pembiayaan APBN, untuk mengurangi beban keuangan negara melalui SKB III ini.

"Untuk melakukan koordinasi ini, kami juga bersama-sama terus melihat kesinambungan keuangan, baik dari sisi pemerintah yaitu APBN, dan dari sisi BI yaitu kondisi keuangan dan neraca Bank Indonesia. Ini sebagai dua syarat yang penting, agar pemulihan ekonomi dan pembangunan akan terus bisa berjalan, secara sustainable. Jadi, kita tidak mengorbankan, at all cost, sustainibilitas dalam jangka menengah panjang, dalam bentuk kesehatan, keuangan Pemerintah Indonesia, dan Bank Indonesia, yang merupakan fondasi penting bagi perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh ke depan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers bersama Gubernur Bank Indonesia.

Skema & Mekanismenya seperti apa saja ?.

Skema dan mekanisme yang diatur dalam SKB III mencakup: (i) pembelian oleh BI atas SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana secara langsung (private placement), (ii) pengaturan partisipasi antara Pemerintah dan BI untuk pengurangan beban negara, (iii) untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Lebih lanjut, diatur juga mekanisme koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI, serta penempatan dana hasil penerbitan SBN dalam rekening khusus.

Secara umum, pelaksanaan sinergi kebijakan dalam skema SKB III ini tetap menjaga prinsip penting dari sisi: 

SKB III berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Besaran SBN yang diterbitkan yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun. Partisipasi BI berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun (tahun 2021) dan Rp40 triliun (tahun 2022), sesuai kemampuan keuangan BI. Sedangkan sisa biaya bunga pembiayaan penanganan kesehatan lainnya serta penanganan kemanusiaan menjadi tanggungan Pemerintah.

Seluruh SBN yang diterbitkan dalam skema SKB III ini merupakan SBN dengan tingkat bunga mengambang (dengan acuan suku bunga Reverse Repo BI tenor 3 Bulan). Di dalam SKB ini juga diatur ketentuan mengenai fleksibilitas, di mana jumlah pembelian SBN oleh BI dan jumlah penerbitan SBN dengan pembayaran kontribusi BI, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan serta kondisi keuangan BI. Di samping itu, SBN yang diterbitkan bersifat tradable dan marketable serta dapat digunakan untuk operasi moneter BI.

Catatan penting:

Yang ingin saya tambahkan, satu ini ada panggilan tugas negara, untuk kesehatan dan kemanusiaan dan untuk di dalam kita bersama-sama memenuhi tugas negara ini, bersama pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan keamanan masyarakat, dan sekaligus untuk memulihkan ekonomi. Yang kedua, dari skema dan mekanisme dari kerjasama ini, tidak hanya bisa mengurangi beban atau biaya dari kesehatan dan beban negara.

Dan untuk itu juga akan memperkuat kemampuan dari kebijakan fiskal untuk memulihkan ekonomi. Yang ketiga, bahwa kerjasama ini tidak mempengaruhi sedikitpun mengenai independensi BI.

"Ini justru bagaimana kami menjalankan independensi BI dalam konteks bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah secara erat. Juga tidak akan mempengaruhi kemampuan BI untuk melakukan kebijakan moneter dan juga kemampuan keuangan BI," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di kesempatan yang sama.

Bagaimana untuk penanganan kesehatan serta kemanusiaan ?.

Penerbitan SBN dalam skema SKB III ini diarahkan untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Untuk anggaran penanganan kesehatan terdiri atas program vaksinasi, diagnostik (testing, tracing, treatment), therapeutic (biaya perawatan pasien Covid-19, insentif/ santunan tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan), penanganan Covid-19 di daerah, dan penanganan kesehatan terkait pandemi Covid-19 lainnya.

Sedangkan untuk anggaran penanganan kemanusiaan meliputi bantuan beras, tambahan program sembako, bantuan sembako Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan program perlindungan masyarakat lainnya.

Pemerintah menjaga bahwa kebijakan penanganan dampak Covid-19 ini tetap dalam koridor pengelolaan keuangan yang prudent dan kredibel. Dari sisi pembiayaan APBN, Pemerintah terus mengelola utang secara hati-hati dan terukur, serta memperhatikan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Dengan diterapkannya skema SKB III, upaya penanganan Covid-19 di sektor kesehatan dan penyelamatan kemanusiaan diharapkan dapat terlaksana dengan lebih optimal, serta mampu menjaga kesinambungan fiskal melalui pengurangan beban negara.

Akselerasi penanganan sektor kesehatan dan kemanusiaan yang didukung partisipasi BI ini menjadi modal dasar pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, Pemerintah tetap waspada serta fleksibel dalam menyesuaikan strategi penanganan Covid-19 yang adaptif dalam menghadapi pola kehidupan baru. Kesadaran masyarakat kepada 3T, disiplin protokol kesehatan 5M, dan akselerasi program vaksinasi sangat krusial. Seluruh komponen bangsa harus bersatu padu mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

Rakyat.id-Jakarta, 3 Agustus 2021  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Seminar Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, yang mengusung tema “Keterbukaan Informasi Program Vaksinasi Dukung Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi”. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi saat ini sangat berkaitan dengan upaya percepatan vaksinasi, sebagai salah satu game changer penting untuk percepatan pemulihan ekonomi. Namun, di era teknologi yang semakin maju dengan masyarakat yang beragam, keterbukaan informasi menjadi tantangan tersendiri.

Yang disebut keterbukaan informasi tidak sesimpel hanya memberikan tabel isinya data, tapi ini adalah sebuah dinamika tantangan yang begitu kompleks. Sehingga tidak hanya sekedar memberikan data, menjelaskan fenomena, menjelaskan bagaimana kita meresponnya dalam bentuk policy-policy publik. Dan ini pun tidak selalu permanen karena tantangannya berubah terus. Dan pada saat yang sama, masyarakat terus juga digerojoki oleh informasi tandingan dari berbagai sumber yang sering tidak selalu akurat atau bahkan sengaja ingin menyesatkan,” jelas Menkeu.

Berangkat dari dinamika dan tantangan di bidang keterbukaan informasi inilah, peran penting Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat penting.

PPID bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi terkait vaksinasi, dan juga menjelaskan latar belakang, konteks, perkembangan situasi, serta rincian dari informasi tersebut, agar benar-benar dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna informasi secara tepat.

Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi secara komprehensif tentang kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). APBN telah dan akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi Covid-19, dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, terutama melalui percepatan vaksinasi dan program perlindungan sosial.

Oleh karena itu saya sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan akan terus mendorong seluruh pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk tidak terlena sama sekali. Ini adalah bukan atau situasi yang bisa membuat anda semuanya berpuas diri dan terlena meskipun anda mendapatkan penghargaan, karena pencapaian yang didapat. Karena memang lingkungan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi akan terus meningkat,” tambah Menkeu.

Menkeu juga menegaskan agar benar-benar efektif, program vaksinasi harus dilakukan secara hati-hati, akuntabel dan transparan, serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. Pengawasan tersebut harus dilakukan bersama dari badan atau lembaga, serta kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. “Ini adalah masalah kewajiban apa yang disebut institusi publik menghadapi tantangan publik yang begitu kompleks dan dimensinya sangat banyak. Namun, tetap harus bisa menjelaskan dan memberikan data informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tidak hanya transparansi, namun juga akuntabilitas dan bentuk tanggung jawab moral yang sangat penting. Itu yang ingin saya garis bawahi”.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu wadah untuk mengapresiasi PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan, yang telah serius mengupayakan keterbukaan informasi publik demi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi.

Tahun ini,  empat PPID Tingkat I di lingkungan Kemenkeu menerima penghargaan dengan kategori Informatif, sebagai kategori tertinggi berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Bersama Komisi Informasi Pusat. Keempat PPID tersebut adalah PPID Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 2 Agustus 2021  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 23 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 102 Pejabat Administrator, dan 10 Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam pelantikan ini, Menkeu juga menyaksikan serah terima jabatan Inspektur Jenderal dari Sumiyati kepada Awan Nurmawan Nuh.

Menkeu menegaskan bahwa pelantikan hari ini melibatkan pejabat yang berasal dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik yang mengalami rotasi maupun promosi.

Namun, Menkeu mengingatkan bahwa sebagai pejabat pengelola keuangan negara yang bekerja di Kemenkeu, di mana pun bertugas adalah sama pentingnya karena keuangan negara adalah instrumen yang luar biasa penting dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Biasakan untuk bekerja secara cepat, cermat dan terus beadaptasi karena kita sedang dihadapkan pada ketidakpastian. Suatu musuh bersama yang tidak terlihat kasat mata, tapi dampaknya sangat terasa,” kata Menkeu.

Menkeu juga meminta semua pejabat yang dilantik dapat menjadi teladan, serta menjaga dan saling peduli dengan anggota tim.

“Tunjukkan perhatian yang mendalam kepada tim anda, jaga terus komunikasi agar anda dan jajaran saling menjaga dan saling peduli. Anda juga harus menjadi contoh dalam bekerja dan melayani masyarakat, bahwa meksipun kondisi pandemi sangat menghimpit, namun, kita tetap mencoba hadir memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah,” jelas Menkeu.

APBN sebagai instrumen yang luar biasa penting akan selalu hadir, bekerja keras dan bekerja cepat dalam melindungi masyarakat. Namun, terkadang bahasa teknis dalam APBN menjadikan masyarakat kurang memahaminya. Oleh karena itu, para pejabat di Kemenkeu dapat mengisi ruang publik dan menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.

Pejabat Kementerian Keuangan mampu menjelaskan apa yang anda lakukan, apa manfaatnya untuk publik? Mengapa kita melakukan sesuatu? Jelaskan itu kepada anak buah anda dan juga kepada masyarakat, gunakan bahasa yang mudah. Isi ruang publik dengan penjelasan yang sederhana namun yang mengena yang bisa dipahami karena masyarakat membutuhkannya,” tegas Menkeu.

Untuk itu, Menkeu meminta semua jajaran di Kemenkeu untuk dapat bekerja tidak secara rutin dan biasa saja. Selain itu, yang juga penting untuk dilakukan adalah terus bersinergi dan berkolaborasi sebagai Satu Kementerian Keuangan, dan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi dan  pemerintah daerah.

Seluruh jajaran Kemenkeu harus ada sense of responsibility. Rasa tanggung jawab, rasa bahwa situasi ini bukan situasi yang biasa-biasa saja. Ini situasi yang luar biasa dilihat dari sudut manapun. Tidak bekerja rutin dan seperti biasanya. Berikan pelayanan terbaik dan lakukan tanggung jawab dengan sense of responsibility,” ungkap Menkeu.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down