Bahasa IndonesiaEnglish


Rakyat.id,- JAKARTA (30 Juni 2020). Setelah keduanya yaitu Balai “Wasana Bahagia” Ternate meraih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan Balai Besar “Kartini” Temanggung sebagai Top 15 Kategori Khusus Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020, Balai Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI ini unjuk kemampuan dalam presentasi KIPP untuk menuju Top 45 dan Top 5 Kategori Khusus KIPP Tahun 2020.


Kompetisi yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)  ini diikuti oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).


KIPP Tahun 2020 mengusung tema "Transfer Pengetahuan untuk Percepatan Inovasi Pelayanan Publik dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Indonesia Maju".
Dengan begitu, Top 99 Inovasi dipilih dari Inovasi yang sesuai dengan tema KIPP 2020 dan kriteria inovasi pelayanan publik yaitu kebaruan, efektif berdampak (manfaat), dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan.


Balai "Wasana Bahagia" Ternate masuk Top 99 Inovasi Kategori Umum dari 2.126 proposal inovasi dan Balai Besar "Kartini" Temanggung masuk Top 15 Inovasi Kategori Khusus dari 91 proposal Inovasi yang mengikuti KIPP Tahun 2020. Seleksi ini dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen. Kriteria KIPP Tahun 2020 dengan kategori umum yaitu belum pernah mengikuti KIPP, pernah ikut KIPP namun belum mendapat penghargaan, belum pernah menerima penghargaan Top 99 sebanyak dua kali dan bukan merupakan Top Terpuji. 


Sedangkan Kriteria KIPP Tahun 2020 kategori khusus hanya dapat diikuti oleh Inovasi yang pernah menjadi Inovasi terbaik/terpuji tahun 2014 sampai 2018, yaitu Top 40 Inovasi Tahun 2018, Top 40 Inovasi Tahun 2017, Top 35 Inovasi Tahun 2016, Top 25 Inovasi Tahun 2015 dan Top 9 Inovasi Tahun 2014.


Kedua balai yang berhasil tersebut tentunya harus melaju ke tahap presentasi dan wawancara pada 30 Juni 2020. Tim Panelis Independen pada presentasi dan wawancara ini diketuai oleh JB Kristiadi dan anggotanya yaitu Indah Suksmaningsih, Suryapratomo, Tulus Abadi, Nurjaman Mokhtar dan Siti Zuhro. Secara langsung Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat mengawal kompetisi ini sebagai bentuk komitmen dan dukungan atas semangat Balai Rehsos meraih prestasi ini.


“Kami berterima kasih telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan 2 karya inovasi dari balai rehabilitasi sosial, yaitu Inovasi Pemberdayaan Sahabat ODHA di Kota Ternate, Maluku Utara (BASODARA) dari Balai “Wasana Bahagia” Ternate dan Inovasi Mencapai Nol Kerentanan Penyandang Disabilitas Intelektual Melalui Sheltered Workshop Peduli (SWP) dari Balai Besar “Kartini” Temanggung,” Ungkapnya.


Inovasi kedua balai ini inline dengan perubahan paradigma di Ditjen Rehsos. “Semula orientasi pelayanan berbasis institusi, kedepan perubahan progresif menjadi berbasis keluarga dimana peran keluarga dan komunitas diberdayakan sedemikian rupa,” sambung Harry Hikmat.


Presentasi awal disampaikan oleh Kepala Balai “Wasana Bahagia” Ternate tentang inovasi BASODARA yang terdiri dari 3 layanan sosial yang ditujukan untuk setiap kebutuhan dan permasalahan yang dialami Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Layanan sosial tersebut adalah Tim Reaksi Cepat, kunjungan rumah/ konsultasi dan pemberdayaan berbasis komunitas.


Inovasi ini bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ODHA, kemandirian sosial dan ekonomi serta meningkatkan harapan hidup ODHA. “Kami menjadikan inovasi ini mudah direplikasi di beberapa daerah lainnya,” kata Udan Suheli. Keunikan dari inovasi ini yaitu bersifat efisien, pendekatan partisipatif dan orientasi pelayanan pada pemberdayaan.

“Poinnya adalah pelayanan ini mengedepankan pendekatan keluarga dan masyarakat dibanding pendekatan institusi. Selain itu menumbuhkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam penanganan ODHA demi menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA,” tambahnya.
Tim Panelis Independen, Indah Suksmaningsih mengungkapkan apresiasi dan menyukai judul inovasi dari Balai “Wasana Bahagia” Ternate.

Bahkan beliau tertarik menanyakan layanan berbasis komunitas yang dilakukan. Udan Suheli menyambut baik keingintahuan tim panelis. “layanan berbasis komunitas di bawah binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) akan lebih intensif dan berkelanjutan. Contohnya LKS akan memberikan ODHA kemudahan akses terhadap obat karena telah bekerja sama dengan beberapa layanan kesehatan,” jelasnya.


Tidak kalah memukau inovasi dari Balai Besar “Kartini” Temanggung dengan judul Mencapai Nol Kerentanan Penyandang Disabilitas Intelektual Melalui _Sheltered Workshop Peduli_ (SWP). “Upaya inovatif dan terobosan baru untuk Penyandang Disabilitas yang minim akses bahkan yang biasa dianggap beban keluarga kini dengan dampingan keluarga mampu mandiri dan produktif, tentu dengan didampingi juga oleh balai, “ tutur Harry Hikmat.


Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar “Kartini” Temanggung, Langgeng Setiawan menyebutkan bahwa SWP ini hadir menyelenggarakan kegiatan ekonomi produktif melalui kewirausahaan. “Keunikannya adalah dari layanan penjangkauan berbasis pendekatan pelayanan partisipatif, inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan,” jelasnya.


Langgeng melanjutkan bahwa SWP menjadi sebuah terobosan pembaruan yang memberikan layanan di tengah masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk Penyandang Disabilitas Intelektual. “Terbukti, 30 SWP telah diimplementasikan di 23 Kabupaten di Jawa Tengah,” jelasnya.


Salah satu produk unggulan SWP yaitu Batik Ciprat Hasil karya Penyandang Disabilitas Intelektual. Kegiatan ini dijamin keberlanjutannya dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan balai. “Komitmen kami SWP ini akan menjadi inovasi berkelanjutan,” lanjut Langgeng Setiawan.
Tahun 2018 sampai 2020 SWP diimplementasikan di 12 lokasi, direplikasi di 7 lokasi dan tahun 2020 terdapat 5 lokasi embrio replikasi. SWP juga sudah dipresentasikan di 5 _event_ Internasional bergengsi di 4 Negara, yaitu Irlandia, Perancis, Thailand dan Azerbaijan.


Harry Hikmat mengungkapkan bahwa pada prinsipnya Batik Ciprat hanya sebagai media. “Esensinya adalah menghadirkan Penyandang Disabilitas di tengah komunitas menjadi penting untuk memberikan ruang agar mereka dihargai keberadaannya, tidak distigma dan tidak didiskriminasi,” jelasnya.
Pernyataan ini disambut baik oleh salah satu Tim Panelis Independen, Siti Zuhro. “Maksimal _achievement_ yang bisa kita saksikan adalah memuliakan dan menghargai talenta Penyandang Disabilitas,” sambungnya.


Salah satu upaya membuat Penyandang Disabilitas menjadi inklusi ketika Menteri Sosial, Juliari P. Batubara mewajibkan seluruh pegawai menggunakan Batik Ciprat sebagai seragam wajib di Kemensos. Penyandang Disabilitas sangat senang dan bersemangat memproduksi Batik Ciprat dalam jumlah banyak.


Pada closing statement, Harry Hikmat menyampaikan bahwa Ditjen Rehsos Kemensos kini mengalami perubahan paradigma. “Performa Ditjen Rehsos akan nampak pada layanan sosialnya melalui 3 pendekatan yang beririsan, yaitu keluarga, LKS dan Balai/Loka,” Pungkasnya.

Sumber & Foto: Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial

[shk/RID]

Sebagai upaya perlindungan terhadap  warga terlantar seperti anak jalanan, gelandangan, pemulung, pengemis dan Penerima Manfaat (PM) lainnya yang terdampak Covid-19, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat mengunjungi beberapa kampung komunitas pemulung di Jakarta untuk melihat langsung kondisi mereka sekaligus memberi bantuan sembako (7/5).
Kunjungan pertama Dirjen Rehsos ke komunitas pemulung dan anak jalanan di kolong tol jalan Papanggo Raya, Jakarta Utara. Tak ada bangunan menyerupai rumah, hanya sekat dengan tirai seadanya yang dikaitkan dari satu pilar ke pilar lain, dengan atap bangunan tol itu sendiri. Disini juga terparkir angkot-angkot yang menandakan beberapa warga komunitas berprofesi sebagai supir angkot.
Mereka meletakkan meja yang dipenuhi hasil rongsok dan kasur seadanya untuk sekedar mengistirahatkan badan. Dirjen Rehsos berdialog sekaligus memberikan bantuan sembako secara langsung kepada warga komunitas yang merupakan binaan Yayasan Kumala Jakarta Utara.


Dirjen Rehsos melanjutkan kunjungan kedua ke komunitas pemulung di kolong tol Gedung Panjang Jakarta Utara. Disini tampak bangunan rumah yang hanya tersusun dari rangkaian triplek dan papan kayu. Akses jalan sempit, banyak tali temali tempat menjemur pakaian yang tak bisa dinilai sisi estetikanya. 


Bahkan Dirjen Rehsos harus menundukkan kepala saat memberi sembako kepada warga yang rumahnya di pojok kolong tol, karena jarak atapnya terlalu rendah. Namun kondisi ini tak melekangkan senyuman anak-anak yang duduk rapi berjajar di sebuah bangku kayu, mereka tetap bahagia. Komunitas ini merupakan binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Sekar Jakarta Utara.


Kunjungan ketiga ke komunitas mangga ubi di daerah Jakarta Barat. Komunitas ini berada di perkampungan yang nyaris tak berjarak dari satu rumah dengan rumah yang lain. Padat berdempet dengan bangunan yang dirangkai dari papan kayu. Nampak ada satu lapangan luas yang dipenuhi dengan tumpukan rongsokan hasil memulung. Komunitas ini merupakan binaan Yayasan Kampus Diakoneia Modern.


Dirjen Rehsos melanjutkan kunjungannya ke komunitas yang keempat, yaitu komunitas pemulung di gang Haji Saibun Pasar Minggu Jakarta Selatan. Berbeda dari komunitas pemulung lainnya, komunitas ini berada di tengah perkampungan dengan bangunan bergaya kluster. Beratap seng dan bangunan tersusun dari papan kayu. Tampak tumpukan karton berada hampir di setiap rumah.


Komunitas ini lebih banyak memulung karton dibanding barang rongsokan lainnya. Didampingi oleh Ketua Yayasan Nurul Iman sebagai yayasan pembina komunitas ini, Dirjen Rehsos menyerahkan bantuan sembako bahkan mengedukasi anak-anak untuk menjaga kebersihan dengan menggunakan hand sanitizer.


Kunjungan berlanjut pada Jum'at (8/5) ke Yayasan Putra Indonesia Mandiri di bilangan Jakarta Pusat. Dirjen Rehsos menyusuri jalan yang bahkan tidak sampai setapak. Ada sebuah bilik kecil yang ditinggali lansia laki-laki berprofesi pengamen. Ruangannya penuh sesak oleh kasur, lemari dan perkakasnya yang lain. Hanya ruang di atas kasurnya saja yang tersisa. Bahkan hanya satu orang saja bisa masuk ke ruangan itu. 


"Terima kasih Pak, saya sudah dikasih sembako" ucap lansia pengamen itu ketika diberi sembako oleh Dirjen Rehsos. Dirjen Rehsos berpesan agar tidak mengamen dulu sementara waktu untuk menghindari terpapar Covid-19. Komunitas ini berada pada lingkungan padat penduduk. Profesi mereka bervariasi, ada yang pekerja lepas, pengamen, pedagang, pemulung dan cleaning service harian.


Kemudian Dirjen Rehsos bertolak ke Gunung Sahari Utara Jakarta Pusat sebagai lokasi terakhir kunjungannya. Komunitas pengamen dan buruh ini berada di pemukiman padat penduduk dengan gang-gang kecil. Pemukiman ini pun berada di pinggir kali yang acapkali mereka menjadi korban banjir. "Saya berterima kasih dapat bantuan dari Menteri Sosial," ungkap Sumiati pedagang indomie dan juga orang tua tunggal binaan Yayasan Bu Amelia.


Dirjen Rehsos memberikan bantuan sosial berupa 160 paket sembako dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai mitra Kemensos dan 200 paket sembako dari Kemensos. Kemensos juga memberikan bantuan alat kesehatan berupa 20 paket masker, 40 botol hand sanitizer, 10 botol hand wash dan 10 Alat Pelindung Diri (APD) untuk masing-masing komunitas yang dikunjungi.


Pemulung merupakan salah satu pekerjaan yang terdampak pandemi Covid-19. Bahkan di kondisi pandemi, tak jarang dari mereka tetap mengais rezeki dengan berada di ruang publik di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).


Melihat kondisi ini, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pemerintah berupaya untuk memberi perlindungan. Maka Kementerian Sosial membuat beberapa skema penanganan warga terlantar pada kondisi Pandemi Covid-19. Pendekatan pertama berbasis komunitas, yaitu penguatan keluarga secara langsung di lokasi komunitas melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Selain penguatan keluarga, intervensi edukasi dan bantuan sosial pun akan dilakukan di komunitas.


Pendekatan kedua yaitu berbasis Tempat Penampungan Sementara (TPS). Kemensos bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Gelanggang Olahraga (GOR) untuk menampung warga terlantar seperti tuna wisma, warga korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerima Manfaat (PM) lainnya yang ditemukan di ruang publik. Mereka akan dibawa ke TPS dan Kemensos akan menghubungi keluarga serta membantu memulangkan mereka.


GOR tersebut berada di 5 titik lokasi, yaitu GOR Karet Tengsin di Jakarta Pusat, GOR Cengkareng di Jakarta Barat, GOR Ciracas di Jakarta Timur, GOR Tanjung Priok di Jakarta Utara dan GOR Pasar Minggu di Jakarta Selatan.
Pendekatan ketiga yaitu berbasis Balai. Bagi warga terlantar yang membutuhkan penanganan khusus seperti anak-anak, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas, Kemensos menyediakan Balai Rehabilitasi Sosial sebagai TPS, yaitu Balai "Mulyajaya" Jakarta, Balai Anak "Handayani" Jakarta, Balai Napza "Bambu Apus" Jakarta, Balai Lanjut Usia "Budhi Dharma" Bekasi, Balai Netra "Tan Miyat" Bekasi serta Balai Eks Gelandangan dan Pengemis "Pangudi Luhur" Bekasi.


Upaya perlindungan ini tidak sebatas penyediaan TPS, lebih lanjut Kemensos pun memberikan bantuan sosial berupa sembako karena berdasarkan informasi, sebagian besar komunitas yang terbilang marjinal ini sulit akses terhadap bantuan. Setelah melihat kondisi komunitas, Dirjen Rehsos mengatakan bahwa perlu ada perbaikan data. "Kita tahu bahwa disamping bansos yang sudah disalurkan, masih ada alokasi yang bisa menambah target sasaran agar semakin tepat sasaran. Bisa juga mengganti keluarga yang tidak tepat sasaran. Jadi warga disini harus mendapat perhatian," tegas Dirjen Rehsos.


Saat ini, bansos sembako yang diberikan kepada komunitas pemulung berasal dari Kemensos dan kepedulian mitra Kerja Kemensos yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). "Kedepan, kita akan usulkan untuk bisa mendapat bansos Presiden," kata Dirjen Rehsos. Banyak diantara mereka yang sulit mengakses bantuan sosial dari pemerintah. “Warga di kolong jembatan ini dimungkinkan sekali mendapat bantuan. Andai tidak terdaftar, kita bisa lakukan dengan cara lain, yaitu Kemensos bekerja sama dengan LKS, panti dan yayasan yang bekerja di grass root untuk salurkan bantuan sembako dan alat kesehatan,” tambah Dirjen Rehsos.


Pekerjaan sebagai pemulung pun sangat rentan di kondisi pandemi Covid-19, karena harus mencari rezeki dengan mengumpulkan barang-barang bekas yang tentunya tidak steril dari berbagai bakteri dan virus. Maka Kemensos juga memberi bantuan alat kesehatan kepada komunitas dan memberi edukasi untuk tetap di rumah.


Edukasi mengenai bahaya Covid-19, cara penyebarannya hingga kebijakan pemerintah tentang PSBB dan tetap di rumah saja ini bisa dilakukan oleh LKS, panti maupun yayasan yang membina komunitas tersebut.
“Negara harus hadir, kita tidak lagi melihat dia pendatang atau penduduk asli, punya KTP atau tidak, tinggal di kolong jembatan bahkan tempat kumuh sekalipun harus dibantu oleh siapapun. Tidak hanya oleh pemerintah, tapi semua masyarakat,” Pungkas Dirjen Rehsos.


Pada Kunjungan ini, Dirjen Rehsos didampingi oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia beserta jajarannya, perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Program dan Pelaporan dan Tim Humas Sekretariat Ditjen Rehsos, Kepala Bidang Rehsos Dinas Sosial DKI Jakarta, Kepala Seksi Rehsos Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, perwakilan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Sekretaris Camat Penjaringan Jakarta Utara beserta jajarannya dan para Ketua Yayasan.

Sumber: Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial

[shk/RID]

 

Bali-Karangasem, Selasa (15/01/2018) - Kementerian Sosial RI meresmikan “Kampung Kesetiakawanan Sosial Giri Winangun Setiadharma”, di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Selasa (15/01/2018).
Peresmian “Kampung Kesetiakawanan Sosial Giri” yang dihuni sebanyak 195 jiwa (50 KK) ini merupakan bagian dari Program Desaku Menanti.
“Mereka yang menghuni “Kampung Kesetiakawanan Sosial Giri Winangun Setiadharma” ini, sebelumnya hidup dengan mengemis dan menggelandang di sejumlah kota, yakni Denpasar, Kuta Bali dan Surabaya. Kini mereka mendapat tempat tinggal sekaligus bantuan dan bimbingan (asistensi) dari berbagai unsur pemerintah,” kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Edi Suharto, di Jakarta, Senin (14/01/2019).
Pengembangan Kampung Kesetiakawanan Sosial ini merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Sosial RI untuk mengembalikan keberfungsian sosial salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni gelandangan dan pengemis melalui program yang dikenal sebagai “Desaku Menanti”.
“Program ini hakekatnya untuk mengatasi kemiskinan dengan memberantas akar masalahnya. Pemerintah pusat dan daerah bersinergi  memberdayakan gelandangan dan pengemis dengan mengembalikan mereka ke desa,” kata Edi Suharto.
Pemilihan lokasi di Kabupaten Karangasem tidak lepas dari studi kelayakan yang sudah dilakukan yang memang menyatakan Karangasem memiliki syarat sebagai pelaksanaan program “Desaku Menanti”.
Selain juga dari potensi daerah Karangasem itu sendiri yang kondusif. “Dalam arti, dukungan dan komitmen dari internal pemerintah Kabupaten Karangasem memang sangat terasa. Setelah kita pergi ke beberapa tempat ternyata  Karangasem memiliki komitmen  luar biasa. Dukungan juga datang dari pemerintah provinsi,” kata Edi.
Makna filosofis dari program “Desaku Menanti” adalah mengembalikan mereka-mereka yang memilih menggelandang dan mengemis di kota-kota besar agar kembali ke kampung halamannya, dengan memberikan dukungan terhadap apa yang menjadi kebutuhan mereka setelah kembali ke desa, seperti penyiapan rumah layak huni, pemberian bimbingan keterampilan dan pemberian stimulan modal usaha.
Total bantuan yang diberikan kepada “Kampung Kesetiakawanan Sosial Giri Winangun Setiadharma” adalah sebesar Rp2.328.750.000.
“Program rehabilitasi sosial bagi eks gelandangan dan pengemis ini merupakan sebuah konsep penyelesaian persolan kemiskinan yang dirasakan oleh gelandangan dan pengemis itu sendiri,” kata Edi lagi.
Akar kemiskinan bagi PMKS yang akan dicabut meliputi:
a) Papan (rumah tinggal)
b) Usaha Kemandirian (Usaha Ekonomi Produktif/UEP)
c) Jaminan Hidup
Dengan demikian diharapkan dapat mengembalikan keberfungsian sosial mereka sehingga memiliki motivasi untuk hidup secara wajar dan normal di tengah-tengah lingkungannya, termasuk di dalamnya memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri baik sosial maupun ekonomi.
Bentuk Program “Desaku Menanti” adalah keterpaduan program antara Kementerian Sosial RI, dinas sosial provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), eks gelandangan dan pengemis dan partisipasi masyarakat.
Program Desaku Menanti adalah program terobosan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di perkotaan yang komprehensif dan mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dilakukan secara terpadu berbasis desa.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa gelandangan dan pengemis adalah salah satu jenis PMKS yang wajib mendapat penanganan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial.
Oleh karena itulah Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang selaku unit kerja yang diberi tanggung jawab menanganinya, terus melakukan langkah-langkah dan kebijakan program.
Selain di Karangasem ini, sejak dikembangkan tahun 2015, hingga saat ini program “Desaku Menanti” sudah berhasil dikembangkan di lima daerah, yakni Malang, Pasuruan, Yogyakarta, Padang, dan Jeneponto.
Hadir dalam acara ini sekitar 500 undangan. Yakni sebanyak 195 orang warga binaan sosial penerima Program “Desaku Menanti”, dan kemudian 305 orang dari unsur SKPD Kabupaten Karangasem, pemerintah Provinsi Bali, tim sinergitas, dunia usaha, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Ke depan, Kementerian Sosial RI akan terus mengembangkan program ini, mengingat tingkat keberhasilan program ini dinilai berjalan dengan baik.
© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down