Bahasa IndonesiaEnglish

 

Rakya.id - Makassar, 24 September 2021 – Direktur Pengamanan Perdagangan Natan Kambuno mengajak pelaku
mengubah tantangan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan oleh sejumlah negara tujuan ekspor menjadi
peluang untuk meningatkan ekspor Indonesia. Strateginya melalui pemetaan dan memanfaatkan hasil-hasil
kerja sama perdagangan internasional.

Catatan ;

Hal ini disampaikan Natan dalam seminar web (webinar) Sharing Session kedua dengan tema ‘Persyaratan
Sertifikasi sebagai Bentuk Hambatan Teknis Perdagangan di Negara Tujuan Ekspor’ pada Kamis, (23/9) di
Makassar, Sulawesi Selatan.

Persyaratan sertifikasi kerap kali menjadi hambatan dalam perdagangan karena standar yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor lebih ketat dari standar internasional. Akibatnya, persyaratan sertifikasi muncul
sebagai bentuk hambatan teknis perdagangan, terutama jika menjadi syarat wajib keberterimaan produk
Indonesia di negara tujuan ekspor. Namun, hal ini bisa disikapi para pelaku usaha Indonesia dengan
melakukan pemetaan dan memanfaatkan berbagai kerja sama perdagangan internasional,” jelas Natan.

Bagaimana cara mengubahnya ?.

Menurut Natan, untuk mengubah tantangan peningkatan persyaratan sertifikasi, pemetaan yang perlu
dilakukan yaitu pemetaan terhadap perubahan standar perdagangan agar produk Indonesia dapat
menembus pasar ekspor.

Kerja sama pemerintah dengan perdagangan internasional ?.

Selain itu, lanjut Natan, Pemerintah juga melakukan berbagai kerja sama perdagangan internasional
dengan negara-negara mitra dagang yang mencakup persetujuan bilateral, multilateral, dan regional untuk
dapat membuka akses pasar yang lebih luas di berbagai jenis komoditas. Misalnya, produk pertanian,
perkebunan, kehutanan, kelautan, dan peternakan. Melalui kerja sama perdagangan internasional tersebut,
Pemerintah bisa mendapatkan kesepakatan Mutual Recognition Arrangement (MRA) antarpihak atau
negara yang tergabung dalam pakta kerja sama, sehingga diharapkan standar Indonesia dapat diakui dan
tidak perlu adanya uji kelayakan tambahan.

Indonesia harus tetap optimistis menghadapi tata kehidupan baru yang mensyaratkan banyak sertifikasi
dalam proses perdagangan terutama pascapandemi. Untuk itu, Indonesia perlu mengembangkan standar,
laboratorium uji, dan lembaga sertifikasi produk sehingga produk kita dapat selalu memenuhi standar
pasar internasional,” ungkap Natan.

Natan menyampaikan, pada kesempatan sharing session kali ini, Kemendag juga melibatkan Dinas
Perdagangan Sulawesi Selatan karena Sulawesi Selatan memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu
kota pelabuhan utama di kawasan Timur Indonesia dalam memasarkan komoditas ekspor Indonesia ke
mancanegara.

Peningkatan persyaratan sertifikasi sebaiknya tidak menjadi hambatan bagi ekspor Indonesia. Sangat
penting bagi eksportir dan pelaku usaha Indonesia termasuk Sulawesi Selatan untuk selalu memantau
perkembangan, menjaga hasil mutu, dan bekerja sama dengan Pemerintah. Penting bagi pelaku ekspor,
tidak saja di Provinsi Sulawesi Selatan namun juga di seluruh Indonesia, untuk mulai memberikan perhatian
lebih kepada peningkatan penerapan sertifikasi guna menjamin kelancaran ekspor ke negara mitra
dagang,” imbuh Natan.

Catatan ; 

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Ashari Fakhsirie Radjamilo menyampaikan, di tengah
pandemi Covid-19, meski menghadapi banyak tantangan, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan
mengalami capaian yang cukup signifikan. Pada periode Januari–Juli 2021, kinerja ekspor Provinsi Sulawesi
Selatan tercatat mengalami kenaikan mencapai USD 941 juta. Nilai ini naik 18,58 persen dibandingkan
tahun lalu yang sebesar USD 794 juta.

Siapa saja narasumber lainnya yang ikut hadir ?.

Hadir sebagai narasumber Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, Liana Bratasida; Vice
President Strategic Business Unit, SUCOFINDO, Nurbeta Kurniawan; Atase Perdagangan RI di London, M.
Rizalu Akbar; dan Direktur Sistem Penerapan Standard dan Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional,
Konny Sagala.

Menurut Direktur Sistem Penerapan Standard dan Kesesuaian, Konny Sagala, untuk menjadikan peluang
ekspor dari peningkatan persyaratan sertifikasi, Indonesia juga perlu meningkatkan kompetensi
infrastruktur yang mendukung kegiatan penilaian kesesuaian serta keterlibatan dari seluruh pemangku
kepentingan dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK).

Indonesia juga harus melakukan penguatan data dukung berbasis kajian ilmiah, melakukan harmonisasi
dengan standar internasional, serta mendorong pengakuan dan keberterimaan sertifikasi perdagangan
global melalui framework MRA,” ujar Konny.

Atase Perdagangan RI di London, M. Rizalu Akbar menuturkan, saat ini Pemerintah Inggris sedang
memproses pembuatan undang-undang baru tentang kebijakan due diligence terhadap produk yang
dihasilkan dari lahan konversi lahan hutan.

Pemerintah Inggris ingin menjadikan rantai pasok Internasional yang masuk ke Inggris merupakan rantai
pasok yang ramah lingkungan. Hal ini karena munculnya kesadaran dari masyarakat Inggris terhadap
dampak deforestasi terkait rantai pasok di Inggris. Konsumen Inggris sudah mulai sadar pentingnya untuk
mengetahui asal produk yang dikonsumsi serta legalitas dan keberlanjutan sumber produk tersebut,” kata
Rizalu.

Untuk itu, lanjut Rizalu, Pemerintah Inggris memutuskan untuk membuat peraturan bagi produk yang
masuk ke Inggris harus merupakan produk legal dan berkelanjutan. Artinya, Pemerintah Inggris melarang
penggunaan komoditas yang produksinya tidak sesuai dengan peraturan negara asal. “Importir wajib
memenuhi persyaratan due dilligence. Jika, importir melanggar peraturan, Pemerintah Inggris akan
memberikan sanksi denda,” imbuhnya.

Dengan adanya peraturan due diligence, lanjut Rizalu, hal ini menjadi hambatan nontarif yang baru. “Untuk
itu, Indonesia perlu memiliki standar nasional sendiri untuk produk-produk yang belum memiliki standar,
seperti karet dan kakao. Diperlukan kesiapan Indonesia untuk memenuhi ketentuan due diligence terkait
legalitas dan keberlanjutan khususnya bagi produk-produk yang belum memiliki standar nasional,” tambah
Rizalu.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, Liana Bratasida, mengungkapkan, Pemerintah telah
berupaya meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia melalui program sertifikasi seperti SNI, SVLK,
SNI, dan Ekolabel. Menurutnya, sistem perdagangan bergantung pada pasar yang terbuka dimana proses
poduksi dilakukan sesuai prosedur dan standar yang konsisten dan memenuhi permintaan konsumen.

 

Menurut Liana, beberapa negara tujuan ekspor Indonesia sudah memiliki standar sebagai salah satu alat
untuk menghambat perdagangan. “Untuk mengubah hambatan menjadi peluang ekspor, diperlukan MRA
antara standar-standar yang berlaku di negara-negara tujuan ekspor. Persyaratan standar SNI juga perlu
disesuaikan secara bertahap menyamai persyaratan di luar negeri dengan meningkatkan kemampuan
teknologi dan kapasitas SDM. Indonesia juga harus mensosialisasikan SNI kepada konsumen di negara
tujuan ekspor,” imbuh Liana.

Vice President Strategic Business Unit, SUCOFINDO, Nurbeta Kurniawan mengatakan, SUCOFINDO siap
mendukung proses peningkatkan sertifikasi untuk mendorong ekspor nasional. “Kami akan memastikan
efektifitas pengelolaan risiko dan perlindungan merek produk serta membantu perusahaan dalam
meningkatkan performa organisasi dan daya saing,” tutur Nurbeta.

Peningkatan Persyaratan Sertifikasi ?.

Natan menjelaskan, penerapan standar yang semakin meningkat ini telah memberikan tekanan terhadap
produk ekspor Indonesia melalui persyaratan sertifikasi pada produk ekspor unggulan Indonesia. Sertifikasi
tersebut harus dapat menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Pandemi Covid-19, lanjut Natan, juga menjadi salah satu faktor yang membuat adanya perubahan lanskap
dari perdagangan internasional, termasuk penerapan standar baru perdagangan yang semakin ketat.

Faktor keamanan dan kesehatan suatu produk menjadi faktor utama yang semakin penting dalam
persyaratan standar perdagangan khususnya untuk produk pangan. Peningkatan standardisasi keamanan
dan kesehatan ini bukan hanya pada produk, melainkan juga pada pengemasan dan labelnya. Peningkatan
persyaratan sertifikasi ini diperkirakan akan terus berlanjut bahkan setelah masa pandemi Covid-19,” jelas
Natan.

Natan menyampaikan, faktor lainnya yang menjadi perhatian konsumen internasional antara lain produk
yang halal, organik, dan kesejahteraan petani. Faktor kesejahteraan petani misalnya termasuk pada faktor
keberlanjutan keber). Khususnya dilihat dari kontribusi suatu produk terhadap kerusakan ekosistem
lingkungan, deforestasi, degradasi habitat satwa, serta penangkapan ikan secara ilegal.

Jaminan akan mutu dan keamanan tersebut terlihat pada sertifikat yang melekat pada produk tersebut
misalnya sertifikasi ISO, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), kesehatan, halal, organik, fair trade,
serta keberlanjutan seperti RSPO (rountable on sustainable palm oil) untuk minyak kelapa sawit.

Sumber & Foto : (KEMENDAG RI).

 

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 2 September 2021.

  Di tahun 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen utama dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Lanjutan program Pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp744,77 triliun.

Peraturan Menteri Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan untuk menjaga APBN yang kredibel, Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 109/PMK.09/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern (TKPI) di Lingkungan Kemenkeu, untuk menggantikan PMK sebelumnya PMK 237/PMK.09/2016 dengan perihal yang sama. Melalui PMK TKPI, Menkeu mengharapkan terciptanya pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kemenkeu.

Aturanya seperti apa, sebagai berikut ;

Salah satu substansi dalam PMK ini adalah aturan tentang tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi dan seluruh aparat unit kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-masing.

Selebihnya, PMK ini banyak mengatur tentang peran Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam melaksanakan pengawasan intern mulai dari perencanaan, pelaksanaan, komunikasi, hingga pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern. PMK ini telah mengakomodasi pengawasan intern yang dilaksanakan agar dapat dijalankan secara daring (jarak jauh) dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.

Bagaimana komitmen pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat ?.

Alokasi Anggaran PC-PEN merupakan komitmen Pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial, di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan Varian Delta. Oleh karena itu, alokasi belanja negara pada tahun ini adalah sebesar Rp2.750 triliun.

Di sisi lain, pendapatan negara dianggarkan sebesar Rp1.743,6 triliun, sehingga Pemerintah juga harus menyiapkan langkah-langkah pembiayaan anggaran sebesar Rp1.006,4 triliun. Melihat besarnya postur APBN yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya untuk mengamankan APBN dari kebocoran, salah satunya melalui penguatan ekosistem pengawasan APBN.

Apa tujuan dari komite audit Kementerian Keuangan ?.

Selain ketentuan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit, substansi lain yang menjadi upaya Kemenkeu untuk memperkuat ekosistem pengawasan APBN adalah pembentukan Komite Audit, yang bertujuan untuk meningkatkan independensi pelaksanaan pengawasan intern. Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit menjalankan peran oversight bagi Itjen, serta memberikan masukan dalam bidang pengawasan intern, laporan keuangan, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal kepada Menkeu.

Keberadaan Komite Audit sebagai adopsi praktik terbaik dalam bidang audit intern diharapkan akan memperkuat berjalannya tata kelola yang baik bagi Kemenkeu. Praktik ini merupakan salah satu langkah yang diyakini para praktisi tata kelola untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern, termasuk menjaga independensi dan objektivitas Itjen. Di Indonesia, Kemenkeu merupakan kementerian yang pertama kali membentuk Komite Audit dan selanjutnya dicontoh oleh beberapa Kementerian.

Apa itu penguatan ekosistem pengawasan APBN ?

Selain aturan di atas, melalui PMK TKPI, Menkeu juga secara eksplisit memperkuat ekosistem pengawasan APBN secara fundamental melalui kerja sama berbagai elemen. Elemen-elemen tersebut yaitu para pembuat kebijakan, pelaksana program, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aparat penegak hukum, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Harapan dari ekosistem pengawasan APBN ?.

Dengan demikian, diharapkan terbangun ekosistem pengawasan APBN yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana agar ekosistem ini terintegrasi dengan berbagai pihak untuk bekerja sama ?.

Sebagai bentuk penguatan ekosistem pengawasan APBN yang terintegrasi tersebut,  Kemenkeu merealisasikannya melalui pembangunan Nota Kesepahaman Kerja Sama dengan berbagai pihak, antara lain BPKP, KPK, POLRI, PPATK, dan Kejaksaan Agung. Nota Kesepahaman tersebut diwujudkan dalam berbagai kerja sama pengawasan, peningkatan kasitas Sumber Daya Manusia, dan pertukaran informasi.

 

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI)

[RID/fiq]

Fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ialah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penanganan di sektor kesehatan yang baik menjadi kunci agar penanganan ekonomi yang berjalan beriringan dengannya juga dapat berjalan baik.

Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 7 September 2020.

"Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu ialah kesehatan," ujarnya.

Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan jajarannya untuk benar-benar berfokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19. Dari penanganan pandemi yang baik, kegiatan perekonomian pun juga akan pulih mengikuti.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk dapat mengantisipasi penyebaran pandemi melalui tiga klaster, yakni klaster perkantoran, klaster keluarga, dan klaster Pilkada.

"Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga. Terakhir juga klaster Pilkada. Hati-hati, ini agar selalu diingatkan," tuturnya.

Menurut Presiden, banyak orang yang justru merasa aman ketika selesai beraktivitas dan kembali ke dalam rumah. Demikian halnya dengan ketika telah sampai ke dalam kantor maupun pabrik selepas perjalanan dari rumah.

Padahal, di manapun kita berada, terdapat protokol kesehatan dan kebiasaan baru yang harus tetap diperhatikan dan dilakukan dengan ketat.

"Selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster tadi yang saya sampaikan, klaster keluarga, karena kita sampai di rumah sudah merasa aman, justru di situlah yang kita harus hati-hati. Dalam perjalanan, masuk kantor, kita juga merasa aman sehingga kita lupa di dalam kantor protokol kesehatan," kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk menyikapi dan mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dari potensi klaster Pilkada serentak mendatang. Bahkan, Presiden meminta tindakan tegas yang harus diberikan terkait hal tersebut.

"Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya (Peraturan KPU) sudah jelas sekali. Jadi saya kira nanti agar betul-betul ini diberikan peringatan keras," ucapnya.

Lebih jauh, berkaitan dengan uji usap Covid-19, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pelaksanaan uji tersebut dilakukan dengan lebih terencana sehingga dapat dilakukan secara merata di wilayah-wilayah di Indonesia. Seperti beberapa di antaranya ialah mengenai penentuan jumlah lab ideal di suatu daerah serta distribusi reagen uji usap di masing-masing wilayah yang ada.

"Jangan sampai yang saya lihat ada provinsi yang sudah melakukan tesnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang tesnya masih rendah sekali," ujar Presiden.

Terakhir, Kepala Negara juga sekali lagi menekankan pentingnya rem dan gas yang perlu dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan Covid, ini belum tertangani dengan baik kita sudah me-restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya," tandasnya. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down