Bahasa IndonesiaEnglish

Presiden Joko Widodo melakukan penanaman pohon mangrove bersama masyarakat di Pantai Wisata Raja Kecik, Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada Selasa, 28 September 2021.

Kepala Negara menegaskan, rehabilitasi mangrove ini akan terus dilakukan tidak hanya di Kabupaten Bengkalis, tetapi di seluruh Tanah Air. Menurutnya, rehabilitasi mangrove diperlukan karena hutan mangrove dapat menyimpan karbon 4-5 kali lipat lebih banyak daripada hutan tropis daratan sehingga akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon.

"Ini meneguhkan komitmen kita terhadap Paris Agreement, terhadap perubahan iklim dunia dan di 2021 ini kita akan melakukan rehabilitasi mangrove di seluruh Tanah Air sebanyak 34 ribu hektare," ujar Presiden dalam keterangan pers usai penanaman.

Kegiatan penanaman tersebut merupakan bagian dari rehabilitasi lahan mangrove yang diharapkan dapat memberikan sejumlah keuntungan baik secara ekologi maupun ekonomi.

"Kita harapkan nanti kawasan ini akan bisa kita perbaiki, kita rehabilitasi dalam rangka mengendalikan abrasi, dalam rangka juga mendukung ekowisata, pariwisata di daerah, dan juga tentu saja kita harapkan juga mendukung ekonomi masyarakat di sekitar kawasan ini," jelasnya.

Kegiatan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis sendiri dilakukan pada lahan seluas 1.292 hektare (tahun 2020 seluas 319 hektare dan tahun 2021 seluas 973 hektare) dengan melibatkan masyarakat lokal. Adapun penanaman mangrove bersama masyarakat di Pantai Wisata Raja Kecik, Kabupaten Bengkalis dilakukan pada lahan seluas kurang lebih 7 hektare dari total luasan 100 hektare.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan "bahwa permasalahan dan ancaman terhadap ekosistem mangrove antara lain alih fungsi kawasan menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, perikanan (tambak) dan infrastruktur lain. Selain itu juga illegal logging, pencemaran limbah, dan abrasi pantai akibat gelombang laut".

"Kerusakan mangrove tercatat kurang lebih seluas 600.000 hektare dan ditargetkan untuk dilakukan upaya pemulihan dan rehabilitasi sampai dengan tahun 2024 melalui komitmen para pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah," ucap Siti.

Pemerintah secara konsisten, ucap Siti Nurbaya, terus mendorong upaya-upaya rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak yang terkait, tarutama masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia.

Rehabilitasi mangrove bertujuan memulihkan kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan, meningkatkan tutupan hutan mangrove serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Siti Nurbaya.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Riau Syamsuar, dan Bupati Bengkalis Kasmarni.

Sumber & Foto : (KEMENSETNEG RI)

 

[RID/fiq]

 

JAKARTA. Mandiri Amal Insani (MAI) Foundation menyelenggarakan Paparan Public (Public Expose) yang bertempat di Rumah Makan Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, (21/02).

Tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga berdirinya Mandiri Amal Insani (MAI) telah dilalui dengan capaian kinerja yang signifikan. Pertumbuhan untuk bidang penghimpunan mencapai 43% dari tahun 2016. Sementara untuk penyerapan dana, bidang penyaluran mencapai angka 93% dari target tahun 2017.

Adapun untuk jumlah penerima manfaat dari program yang dimiliki oleh Mandiri Amal Insani mencapai 55.177 jiwa dengan jumlah sebaran sebanyak 43% di Jabodetabek, sedangkan lainnya berada di luar Jabodetabek dan luar negeri (Hong Kong, Myanmar, Malaysia).

Dalam menggulirkan program-program, kata Budi Gunadi Sadikin, Pembina MAI Foundation menyampaikan, MAI berusaha mengimplementasikan program pemerintah yang tertuang dalam 17 butir Sustainable Development Goals (SDGs).

“Tujuan yang kami canangkan diantaranya memang menjadi fokus atau tujuan pokok dari sebuah lembaga sosial, khususnya lembaga zakat yaitu pengentasan kemiskinan, kelaparan, tercapainya kesejahteraan, air bersih dan sanitasi serta pendidikan yang berkualitas. Kami meyakini, jika semua program dapat terlaksana dan didukung oleh banyak pihak termasuk lembaga zakat seperti MAI, maka tujuan memakmurkan dunia khususnya Indonesia akan tercapai,” ungkap Budi Gunadi Sadikin.

Dalam usaha ekstensifikasi, di tahun 2017, MAI telah membuka kantor wilayahnya di Palembang dan Banjarmasin. Dengan pelebaran ini, menurut Tardi, Anggota Pembina MAI Foundation, mengharapkan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya membayar ZISWAF.

Tentunya, dengan peningkatan tersebut akan berdampak pula bagi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tardi pun mengungkapkan bahwa tak menutup kemungkinan, di tahun 2018, MAI akan meresmikan kantor wilayah di Papua.

Dalam Public Expose 2018 yang mengusung tema ‘Transformasi Berkelajutan’, MAI melakukan strategi ‘Show Me The Money’. Strategi tersebut mengimplementasikan fungsi transparansi dan tanggung jawab lembaga terhadap para muzakkinya.

“Kami berusaha memperlihatkan kebermanfaatan program yang dikelola MAI kepada muzakki agar kepercayaan mereka dalam menyalurkan dana ZISWAF-nya bisa berkelanjutan,” tutur Tardi.

Untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, MAI melakukan proses pelaporan berbasis Sustainability Report (SR) yang berpedoman pada standar Global Reporting Initiative (GRI), yang disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip ketepatan (accuracy), menyeluruh (completeness) serta reliabilitas (reliability) yang disesuaikan dengan lembaga zakat.

“Model pelaporan berbasis Sustainability Report Mandiri Amal Insani ini merupakan yang pertama kalinya di industri zakat. Kami ingin menunjukkan komitmen MAI Foundation terhadap pencapaian tahun 2017 dalam pelaporan berkelanjutan yang didasari atas aspek ekonomi, sosial, lingkungan atau isu-isu sosial lainnya serta kepada para stakeholder,” papar Abdul Ghofur, Direktur MAI Foundation.

 

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down