Bahasa IndonesiaEnglish

 

13/Mei/19. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka AM (Bupati Jepara periode 2017 – 2022) dalam TPK Suap terkait terkait putusan atas Praperadilan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik dengan tersangka Bupati Jepara di Pengadilan Negeri Semarang.

Tersangka ditahan di Rutan Guntur untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini, 13 Mei 2019 hingga 1 Juni 2019.

Tersangka AM diduga memberi suap Rp700 juta kepada Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Pemberian tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan gugatan praperadilan yang diajukan AM atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di PN Semarang tahun 2017.

Suap tersebut diberikan kepada Bupati Ahmad dalam dua jenis mata uang yakni Rupiah dan USD. Dana Rupiah diberikan Rp500 juta dan sisanya dalam mata uang dollar Amerika Serikat.

AM diduga mendekati hakim melalui panitera muda PN Semarang. Hingga kemudian, hakim tunggal dalam perkara tersebut membatalkan status tersangka Ahmad karena dianggap tidak sah.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav.4

Jakarta Selatan

(021) 2557-8300

www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

IG: official.kpk

 

Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap dua tersangka Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kedua tersangka adalah FST dan DES.
Keduanya ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di dua Rumah Tahanan (Rutan) berbeda. FST ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Sedangkan, DES di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan kedua Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai tersangka. FST dan DES diduga bersama-sama dengan 36 Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 lainnya menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pelaksanaan fungsi dan kewenangan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumut.
Atas perbuatannya, FST dan DES disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Selain 38 orang tersangka ini, dalam perkara ini KPK juga telah menetapkan 12 orang unsur pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka pada tahun 2015 dan 2016. Mereka adalah 5 orang pimpinan DPRD Provinsi Sumut, yaitu SB (Ketua DPRD periode 2009 – 2014), KH (Wakil Ketua DPRD periode 2009 – 2014), CHR (Wakil Ketua DPRD periode 2009 – 2014), SPA (Wakil Ketua DPRD periode 2009 – 2014), dan AJS (Wakil Ketua DPRD periode 2009 – 2014). 7 Ketua fraksi DPRD Sumut, yaitu MA,  BPN,  GUM, ZES, BHS, ZH, dan PES.
Kedua belas orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara. Demikian juga dengan Gubernur Sumut sebagai pemberi telah divonis pidana 4 tahun dan denda Rp 250juta subsidair 6 bulan sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan tingkat pertama yang bersangkutan, (11/01).
Sumber : www.kpk.go.id

 

 

Proyek jalan sepanjang kenangan
Kadang bergaris putih membelah hitam
Atau dirubah saja bergaris hitam membelah warna putih
Agar sedikit meninggalkan kelam

Duduk ditengah sidang tanpa malu berbicara lantang
Obrol korupsi seperti tidak pakai kutang
Ajak teman profesi biar bertambah riang

Ketok palu seragam berjubah pengadil
Setuju vonis mengangguk kepala manggut-manggut tanpa jeda
Hari,bulan,tahun penjara tidak membuat terpukul dan kecewa
Aah itu sudah biasa,hanya tersenyum tidak terkejut

Museum rekor korupsi jadi bisnis lahan empuk dalam rentetan keturunan
Dari nama kampung sampai nama kota tertulis tertata dalam peristiwa
Jabatan anggota,asisten,mantan kepala,komisaris sampai wakil ketua juga ada
Sampai-sampai penjara korupsi penuh jadi idola

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down