Bahasa IndonesiaEnglish

 

 

 

 

 

 Rakyat.id. - Jakarta. Negara-negara di dunia memiliki perhatian penuh untuk melawan konten berbahaya berupa misinformasi, konten ekstremis, kekerasan dan teroris, serta eksploitasi anak-anak secara online. Pemerintah Republik Indonesia menekankan agar semua pihak meningkatkan kolaborasi untuk melindungi pengguna internet dari konten dan interaksi yang berbahaya.

Pemerintah Indonesia menekankan agar seluruh pengguna internet  memiliki hak untuk terbebas dari konten dan interaksi online yang berbahaya.  Sehingga, kami mengajak seluruh pihak untuk ikut berpartisipasi aktif dan menjadikan internet lebih aman, nyaman, dan bermanfaat,” ungkapnya dalam World Economic Forum (WEF) Global Coalition on Digital Safety Inaugural Meeting 2021 yang berlangsung virtual dari Jakarta, Kamis (16/09/2021) malam.

Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak semua pihak untuk meningkatkan kolaborasi untuk menjaga hak seluruh pengguna internet memiliki hak untuk terbebas dari konten dan interaksi online yang berbahaya. 

“Izinkan saya mengajak semua negara anggota dan tamu dari koalisi ini untuk berkolaborasi secara erat untuk mengatasi dan memerangi pelecehan, eksploitasi anak secara online, pornografi anak, konten kekerasan, radikalisme, terorisme, serta infodemi terkait Covid-19 dan vaksinnya,” 

Menkominfo menegaskan keamanan digital sama pentingnya dengan keamanan siber dan harus ditangani dengan tepat oleh semua pihak termasuk pemerintah. 

Hal ini bertujuan untuk melindungi keamanan dan membangun kepercayaan dalam interaksi online diantara warganet, khususnya untuk anak-anak dan remaja,” ujarnya.

Menteri Johnny menyatakan anak-anak dan remaja seringkali menjadi sasaran predasi konten-konten negatif di ruang digital. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya keamanan digital yang komprehensif dalam menangani kondisi itu.

Seringnya, yang menjadi korban predasi online konten negatif adalah anak-anak dan remaja. Tentu ini akan memengaruhi kondisi psikis mereka jika tidak ditangani dengan upaya yang komprehensif. Jadi, keamanan digital sangat penting untuk pertumbuhan konektivitas digital, teknologi digital, media online, konten online, aktivitas online, serta interaksi online,” tandasnya.

Kepada Presiden Forum Ekonomi Dunia Børge Brende dan seluruh anggota, Menkominfo memberikan apresiasi karena telah mengadakan pertemuan penting ini untuk membahas tentang Koalisi Keamanan Digital.

Catatan ;

Menurut Menteri Johnny, sebagai pembuat kebijakan Pemerintah memiliki tugas untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan melindungi warganet dari konten online yang berbahaya dan negatif.

“Kami telah mengembangkan definisi standar tentang keamanan digital dan sudah menetapkan standar perilaku yang sesuai untuk memastikan keamanan digital dan terus membagikan praktik terbaik, pendekatan, kerangka peraturan Indonesia yang bertujuan untuk memastikan keamanan digital,” tandasnya.

Menkominfo menyatakan Pemerintah Indonesia meyakini pendekatan kolaboratif yang diselaraskan dengan peran pemangku kepentingan.

Hal tersebut akan menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam penanganan konten negatif oleh pengguna internet untuk mencapai keamanan dan pelindungan digital,” tegasnya.

Menurut Menteri Johnny, Pemerintah Indonesia mempunyai laman resmi aduankonten.id untuk memfasilitasi masyarakat agar mendapatkan hak untuk menyampaikan pengaduan konten negatif dengan cara mendaftarkan diri, mengunggah tautan (link) yang dilengkapi dengan bukti.

Situs atau konten yang dilaporkan harus disertai alasan, dan masyarakat tentu bisa memantau proses penanganan yang dilakuan oleh Tim Aduan Konten,” ujarnya.

Di dalam situs aduan konten, terdapat layanan chatbot yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan jika mengidentifikasi adanya temuan konten negatif. 

Laman aduan konten merupakan fasilitas pengaduan konten negatif berupa situs/website, URL, akun media sosial, aplikasi mobile, dan software yang memenuhi kriteria sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Menkominfo.

Menurut Menteri Johnny,  salah satu penyebab banyaknya warganet terpapar konten negatif yang menyesatkan disebabkan karena masifnya penggunaan teknologi komunikasi digital sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir dua tahun, telah memunculkan seluruh aktivitas manusia bermigrasi, dari interaksi secara fisik menjadi media komunikasi daring. Kondisi ini dapat memicu terjadinya konten negatif di ruang digital,” ujarnya.

Dalam forum Koalisi Global untuk Keamanan Digital itu, Menkominfo menjelaskan tiga pendekatan Pemerintah Indonesia untuk menangkis sebaran konten negatif di internet, yaitu di tingkat hulu, menengah, dan hilir.

Pada tingkat hulu, kami, Kementerian Kominfo, melakukan kerjasama bersama 108 komunitas, akademisi, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memberikan literasi digital, mendidik masyarakat guna menyebarkan informasi yang akurat dan positif untuk menghentikan penyebaran konten negatif seperti hoaks, misinformasi, disinformasi, serta malinformasi,” paparnya.

Pendekatan di tingkat menengah, Kementerian Kominfo mengambil langkah preventif untuk menghapus akses konten negatif yang diunggah ke situs web atau platform digital. 

Ini kami lakukan apabila menemu kenali adanya akun yang mendistribusikan kabar bohong dan konten palsu terkait Covid-19, soal vaksin dan vaksinasi,” jelas Menteri Johnny

Untuk melengkapi upaya tersebut, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan platform media sosial.  “Selain itu, kami secara proaktif menyampaikan temuan isu konten negatif melalui seluruh kanal komunikasi media sosial Kominfo, laman resmi kominfo.go.id,” ungkap Menkominfo. 

Sementara itu, di tingkat hilir, Kementerian Kominfo mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mencegah penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan di ruang digital. 

“Jadi, kami melakukan pendekatan pentahelix yang melibatkan instansi pemerintah, komunitas akar rumput, media konvensional dan sosial, masyarakat sipil, serta akademisi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan situs web, akun media sosial, dan saluran lainnya yang dioperasikan pemerintah, antara lain untuk menangkal penyebaran hoaks, disinformasi, misinformasi maupun malinformasi yang terkait pandemi Covid-19,” jelas Menteri Johnny.

Menkominfo menyatakan pelaksanaan pendekatan itu, hingga September 2021, pihaknya telah menghapus sebanyak 214 kasus konten pornografi anak, 22.103 kasus konten terkait terorisme, 1.895 kasus konten misinformasi Covid-19; serta 319 konten misinformasi vaksin Covid-19 

Mengenai penanganan konten berkaitan dengan Covid-19, Menkominfo menegaskan hal itu menjadi penting karena memengaruhi upaya masyarakat dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar.

Pemanfaatan besar-besaran dari teknologi digital saat masa pandemi ini, konten seperti itu sangat berbahaya karena dapat menghalangi masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan sumber informasi benar, yang pada akhirnya akan menghambat upaya kita guna memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19,” jelasnya.

Hadir mendampingi Menteri Johnny dalam pertemuan yang berlangsung virtual itu Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, Bonnie Pudjianto dan JFU Analis Kerjasama Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Kominfo, Triana Anugrawati. 

Hadir secara daring antara lain Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perusahaan Umum dan Administrasi Publik Belgia, H.E. Nona Petra De Sutter; Wakil Perdana Menteri dan Menteri Transformasi Digital Ukraina, H.E. Mykhailo Fedorov; serta Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dan Pembangunan Nasional Singapura, H.E. Tan Kiat How.

Sumber & Foto : (KEMENKOMINFO RI)

 

[RID/fiq]

Pengembangan solusi kesehatan dengan pemanfaatan teknologi menjadi salah satu terobosan yang perlu terus dikembangkan di tengah pandemi Covid-19. Keberadaan layanan telemedisin menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat membuka Diskusi Publik Telemedisin untuk Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Sabtu (22/08/2020).

Menteri Kominfo menilai telemedis sebagai layanan kesehatan jarak jauh memungkinkan pasien dan tenaga kesehatan berdiskusi tanpa harus bertatap muka. “Dengan cara ini, tidak sedikit masyarakat yang telah beralih ke layanan telemedis,” ujarnya.

Mengutip data McKinsey (2000), Menteri Johnny menyatakan bahwa 44% responden menyatakan bahwa mereka beralih dari konsultasi tatap muka ke konsultasi daring. “Katadata juga mencatat terjadi lonjakan kunjungan ke aplikasi telemedis sebesar 600% selama masa pandemi,” ungkapnya.

Menurut Menteri Kominfo, kebiasaan baru di bidang kesehatan ini menjadi salah satu indikator kuat bahwa pandemi Covid-19 adalah katalis atau faktor yang mempercepat transformasi digital.

“Momentum yang menurut arahan Bapak Presiden Joko Widodo tidak boleh dilewatkan dan justru harus dimanfaatkan. Upaya ini tercakup dalam bingkai besar agenda Percepatan Transformasi Digital Nasional,” ujarnya.

Dalam agenda itu, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo saat ini tengah serius melakukan percepatan transformasi digital nasional, dengan lima prioritas sebagai berikut:

Pertama, penuntasan pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi di 12.548 Desa/Kelurahan dan 150.000 titik layanan publik (termasuk layanan kesehatan) yang selama ini belum terjangkau layanan internet memadai.

Kedua, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang menjadi prasyarat terwujudnya kebijakan Satu Data Indonesia; serta farming dan refarming spektrum frekuensi radio untuk efiensi jaringan maupun pengembangan teknologi 5G.

Ketiga, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan mulai dari level “literasi digital”, “talenta digital”, sampai level “kepemimpinan era digital”.

Keempat, penguatan ekosistem ekonomi digital dengan memfasilitasi program-program seperti UMKM/UMi jualan online, pemanfaatan teknologi digital oleh petani/nelayan, dan pengembangan startup digital.

Terakhir, penyelesaian legislasi primer pendukung ekosistem digital, terutama Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan RUU Cipta Kerja di bidang telekomunikasi/penyiaran yang diharapkan mampu mendorong akselerasi digitalisasi televisi nasional.

Menteri Johnny menilai topik seminar ini sangat relevan di tengah kondisi Indonesia yang sedang menangani pandemi Covid-19 dalam spirit optimisme. Oleg karena itu, Menteri Kominfo mengharapkan adanya terobosan di bidang medis agar bisa segera keluar dari kondisi pandemi,

“Saya meyakini bahwa seminar nasional telemedis ini akan memunculkan ide-ide inovatif dan progresif, sejalan dengan spirit percepatan transformasi digital nasional. Terobosan-terobosan baru di bidang medis sangat dinantikan untuk segera keluar dari pandemi. Terobosan-terobosan ini jugalah yang akan memperkuat optimisme untuk segera keluar dari kontraksi ekonomi,” ujarnya.

Kolaborasi

Kementerian Kesehatan mencatat bahwa sampai Jumat, 21 Agustus 2020 (kemarin), terdapat 149.408 kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia; dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 102.991 orang atau sekitar 69% dari kasus konfirmasi positif.

“Data ini perlu dimaknai sebagai sebuah dorongan untuk terus mencari terobosan penanganan Covid-19 secara lebih efektif, sekaligus lebih efisien,” tutur Menteri Johnny.

Ada banyak teknologi yang tengah dikembangkan  untuk berbagai tujuan, mulai dari  symptoms check sampai deteksi lebih dari 600 jenis penyakit secara digital.

“Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), Big Data AnalyticsInternet of Things, dan sederet teknologi digital lainnya membuka kesempatan-kesempatan baru dalam perbaikan kualitas dan peningkatan kecepatan layanan kesehatan,” tegasnya Kominfo.

Menurut Menteri Johnny, penggunaan layanan telemedis juga dapat membantu penanganan Covid-19 secara lebih luas. “Cara ini, misalnya, bisa membantu untuk mendeteksi hingga ke tahapan apakah seorang pasien harus menjalani tes PCR atau tidak. Lebih jauh lagi, bantuan konsultasi telemedis bisa menekan jumlah pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan lainnya,” tuturnya.

Menteri Kominfo menyatakan, percepatan transformasi digital nasional tentu mampu memperluas dan memperbaiki kualitas layanan telemedis, bahkan diharapkan dapat menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

“Untuk mencapai tujuan tersebut, saya sangat berharap kerjasama antara Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, IDI, ATENSI, beserta ekosistem terkait lainnya, akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Kerjasama ini tentu perlu dilandasi dengan nafas kolaboratif dan berkelanjutan,” harapnya.

Di akhir sambutan, Menteri Kominfo mengajak semua peserta menggelorakan semangat kebangkitan dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia.

“Mari kita terus gelorakan kebangkitan kita sebagai bangsa yang besar. Serta diiringi keyakinan dan tekad kuat untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia di tahun 2045. Mari dengan spirit yang sama: Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit! Bangkit Menuju Indonesia Maju!” tegasnya.

Acara yang berlangsung secara virtual itu juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan; Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih; dan Ketua Asosiasi Telemedis Indonesia (ATENSI) Purnawan Junadil. 

Sumber & Foto: (BIRO Humas Kemenkominfo)

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down