Bahasa IndonesiaEnglish

Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit (RS) Modular Pertamina yang berlokasi di Tanjung Duren, Jakarta, pada Jumat, 6 Agustus 2021. Presiden mengapresiasi pihak-pihak yang telah menyiapkan rumah sakit yang dibangun menjadi RS khusus pasien Covid-19 tersebut.

"Saya sangat berterima kasih kepada Menteri BUMN, kepada Pertamina yang telah menyiapkan Rumah Sakit Modular Pertamina ini," ujar Presiden dalam keterangannya selepas peninjauan.

Dalam peninjauan rumah sakit tersebut, Presiden tampak didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Presiden melihat sejumlah fasilitas yang dimiliki rumah sakit yang berdiri di atas lahan seluas 4,2 hektare tersebut.

Dengan luas bangunan mencapai 11.300 meter persegi, rumah sakit tersebut memiliki kapasitas 305 tempat tidur, yang terdiri atas tempat tidur isolasi, tempat tidur High Care Unit (HCU), dan Intensive Care Unit (ICU).

"Lebih bagus lagi ada juga ICU khusus untuk anak-anak dan bayi, dan ibu-ibu sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Saya sangat mengapresiasi, sekali lagi, semoga ini bisa bermanfaat bagi rakyat, bagi masyarakat," jelas Presiden.

Kepala Negara juga bersyukur bahwa angka-angka indikator menunjukkan pandemi di Jawa dan Bali mulai sedikit menurun, terutama di Jakarta. Salah satunya adalah tingkat keterisian tempat tidur di RSDC Wisma Atlet Kemayoran yang sempat mencapai 90 persen pada enam hingga delapan minggu yang lalu, hari ini telah berada di angka 25 persen.

"Tetapi juga kita harus tetap waspada, hati-hati, terus bersiap-siap, berjaga-jaga," tegasnya.

Untuk diketahui, RS Modular Pertamina dibangun sejak 9 Juli 2021 dan akan dioperasikan mulai Jumat (6/8) oleh RS Pelni selaku anak perusahaan PT Pertamina Bina Medika atau Pertamedika IHC. Rumah sakit tersebut akan menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 bergejala sedang hingga berat.

"Rumah sakit ini sudah siap untuk dioperasikan, pada nanti sore kita sudah mulai menerima pasien secara bertahap dengan jumlah perawat dan dokter yang akan terlibat di dalam operasional sekitar 800 orang," ujar Direktur Utama Pertamedika IHC, Fathema Djan Rachmat.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, berharap kehadiran Rumah Sakit Modular Pertamina ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19.

"Tentu saja ini dengan fasilitas yang ada dan nakes yang berpengalaman dari IHC grup kita berharap pandemi Covid ini segera bisa kita kalahkan sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal," ujar Nicke

Sumber & Foto:(Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) pada Rabu, 27 Januari 2021. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pelantikan para anggota Dewan Pengawas LPI tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Januari 2021.

Para anggota Dewan Pengawas LPI yang dilantik tersebut ialah:
1. Menteri Keuangan, sebagai ketua merangkap anggota;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagai anggota;
3. Haryanto Sahari, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2024;
4. Yosua Makes, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2025; dan
5. Darwin Cyril Noerhadi, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2026.

Untuk diketahui, Lembaga Pengelola Investasi merupakan lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri yang dibentuk oleh Undang-Undang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

"Tadi baru saja kita melantik Dewan Pengawas LPI (Lembaga Pengelola Investasi) yang kita namakan Indonesia Investment Authority (INA). Ini adalah lembaga yang kita harapkan menjadi sebuah alternatif pembiayaan bagi pembangunan negara kita," ujar Presiden Joko Widodo selepas acara pelantikan tersebut.

Dewan Pengawas LPI terdiri atas lima orang dengan dua di antaranya ditetapkan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Adapun tiga orang lainnya berasal dari unsur profesional dan independen yang sebelumnya telah melalui sejumlah proses seleksi serta memperoleh persetujuan DPR.

"Saya yakin dengan rekam jejak para profesional ini yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik kita harapkan INA ini mendapatkan kepercayaan baik dari dalam negeri maupun internasional sehingga alternatif pembiayaan yang kita harapkan untuk pembangunan betul-betul bisa kita raih dalam jumlah yang besar," kata Kepala Negara.

Setelah pelantikan ini, Dewan Pengawas LPI akan memilih dewan direksi yang berjumlah lima orang. Direksi LPI tersebut nantinya juga akan diisi oleh kalangan profesional. Presiden Joko Widodo meminta agar proses tersebut dapat segera dilakukan.

"Saya minta agar paling lambat minggu depan sudah juga terbentuk (dewan direksi) dan setelah itu langsung bekerja, tancap gas, sesuai dengan yang kita rencanakan," tuturnya. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Menteri Badan Usaha Milik Negara

sumber: kompas.com

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down