Bahasa IndonesiaEnglish

KIP Kuliah Merdeka adalah wujud komitmen Kemendikbudristek dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan. Pendidikan tinggi berpotensi memberikan dampak positif tercepat dalam pembangunan SDM unggul sesuai visi Presiden Joko Widodo.

Kemendikbudristek mengubah skema KIP Kuliah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan (uang kuliah) dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Perubahan ini berlaku untuk mahasiswa baru yang menerima KIP Kuliah pada tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan untuk KIP Kuliah meningkat signifikan dari Rp1,3 triliun pada 2020, menjadi sebesar Rp 2,5 triliun.

Selain itu, untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, Kemendikbudristek memperluas cakupan beasiswa melalui kolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kolaborasi tersebut diwujudkan dengan diluncurkannya Merdeka Belajar Episode 10: Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sumber : KEMENDIKBUDRISTEK RI
Link : https://youtu.be/3Bh1jqday9k

[RID/fiq]

Informasi ini digunakan untuk memberikan motivasi  kepada SDM masyarakat luas.

Peluncuran Wiyata Kinarya Merdeka Belajar oleh Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Sumber Youtube: KEMENDIKBUDRISTEK RI

Link terkait: https://youtu.be/MDnXPpyVTfk

[RID/fiq]

Informasi ini digunakan untuk menambah pemahaman kepada masyarakat.

Rakyat. id. -Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menyalurkan bantuan kuota data internet kepada 21,29 juta pendidik dan peserta didik di periode November 2021. Bantuan ini disalurkan kepada 906 ribu nomor peserta didik PAUD; 6,8 juta peserta didik SD; 3,8 juta peserta didik SMP; 2,5 juta peserta didik SMA; 2,4 juta peserta didik SMK; 41 ribu peserta didik SLB; 22 ribu peserta didik kesetaraan; 1,2 juta guru; 192 ribu mahasiswa vokasi; 3,2 juta mahasiswa akademik, 10 ribu dosen vokasi; dan 117 ribu dosen akademik.

Kami berharap bantuan kuota menjadi jembatan sebelum proses belajar tatap muka berjalan sepenuhnya. Semoga para peserta didik, guru-guru, dosen, dan mahasiswa memanfaatkan bantuan kuota ini secara maksimal untuk membantu proses belajar mengajar,” ungkap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, di Jakarta, pada Sabtu (13/11).

Besaran bantuan yang dialokasikan bagi peserta didik PAUD adalah 7 GB/bulan dan untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 10 GB/bulan. Sedangkan untuk guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 12 GB/bulan. Sementara itu, bagi mahasiswa dan dosen diberikan bantuan sebesar 15 GB/bulan. “Masa berlaku kuota data internet ini berlaku selama 30 hari sejak kuota data diterima,” ungkap Nadiem.

Keseluruhan bantuan kuota data internet di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbudristek: http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Pemberian bantuan kuota data internet tahun 2021, telah diumumkan Mendikbudristek pada 8 Agustus 2021 bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Agama. Bantuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang masih dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Sebelumnya, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan data kuota internet untuk membantu akses informasi bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dalam menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi. Selama tahun 2020,  Kemendikbudristek telah memberikan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan pada September hingga Desember 2020 senilai Rp 7,2 triliun. Tahun ini, pada September 2021, Kemendikbudristek kembali menyalurkan bantuan data kuota internet kepada 24,4 juta pengguna dan pada Oktober 2021 disalurkan kepada 26,6 juta penerima.

Sumber & Foto:(KEMENDIKBUDRISTEK RI).

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 15 September 2021.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, secara resmi menutup Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 1. Dalam sambutannya, Menteri Nadiem menyampaikan bahwa hari ini adalah momentum bersejarah bagi dunia pendidikan karena kini Indonesia sudah memiliki Guru Penggerak. Harapannya, ke depan, Ibu/Bapak guru tidak pernah ragu menggerakkan perubahan dan menghadirkan terobosan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang merdeka.

Catatan ;

Saya ucapkan selamat kepada Ibu dan Bapak atas keberhasilannya menjadi Guru Penggerak. Dengan ini secara resmi saya tutup program pendidikan Guru Penggerak Angkatan 1. Mari kita semua terus semangat menjadi peminpin dan penggerak Merdeka Belajar,” ucapnya dalam sambutan, pada Rabu (15/9). Pelaksanaan Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 1 telah berjalan sejak Oktober 2021 dan selesai pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril menginformasikan bahwa calon Guru Penggerak ada yang lulus dengan predikat amat baik sebesar 94,84%, predikat baik sebesar 4,33%, predikat cukup sebesar 0,58%, predikat sedang sebesar 0,12%, dan predikat kurang sebesar 0,12%. “Calon Guru Penggerak yang lulus dengan berbagai predikat tersebut berjumlah 2.395 dan yang tidak lulus berjumlah 6 orang CGP. Selamat kepada yang telah lulus dari pendidikan Guru Penggerak,” katanya.

Kebijakan Merdeka Belajar Episode 5 yang bertajuk Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadikan guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Keluaran dari program Pendidikan Guru Penggerak adalah Guru Penggerak yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik.

Lebih lanjut, Mendikbudristek menyampaikan bahwa setiap bertemu dengan Guru Penggerak di berbagai wilayah Indonesia, selalu ada benang merah yang sama. Kesimpulannya, ada keresahan dan keinginan besar dalam diri para guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik. Ia merasakan setiap kali berdiskusi dengan Guru Penggerak, ada naluri perubahan yang begitu besar dan telah tumbuh sejak lama. “Sekarang mereka diberi kemampuan dan kewenangan untuk melakukan perubahan sebagai pemimpin pendidikan. Semangat itulah yang harus kita bangun bersama,” katanya.

 

Harapan untuk pendidikan merdeka belajar ?.

Menteri Nadiem berharap para Guru Penggerak Angkatan 1 dapat membentuk komunitas di daerahnya masing-masing. “Kuncinya ada di komunitas. Anda akan menemukan kekuatan dalam kelompok, gotong royong, kolaborasi, dan koneksi dengan guru-guru penggerak lainnya. Komunitas ini yang menjadi rumah bagi Guru Penggerak untuk saling berdiskusi dan belajar dan berbagi inspirasi satu sama lain. Dengan begitu, para Guru Penggerak di Indonesia akan menjadi satu keluarga dengan satu tekad bersama, dalam mewujudkan cita-cita Merdeka Belajar,” jelasnya.

Dirjen Iwan juga menyampaikan harapannya bahwa melalui Guru Penggerak, para guru diharapkan dapat terus menciptakan pembelajaran yang menumbuhkan semangat siswa, menguatkan mimpi mereka, membuat hari mereka bahagia dan berwarna, dan menuntun mereka untuk terus menjadi generasi pewaris bangsa yang membanggakan.

Cerita dari Ibu/Bapak selalu menggugah hati saya, dan meyakinkan kepada saya dan kepada semua tim bahwa masa depan ekosistem Indonesia akan semakin baik dan cerah. Ini bukan akhir, tapi awal titik mula untuk memulai perjalanan menjadi penggerak perubahan pemimpin Indonesia,” lanjutnya.

Dalam laporannya, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (P3GTK), Praptono menyampaikan perkembangan program Pendidikan Guru Penggerak sejak awal hingga akhir. Di awal program, peserta yang berpartisipasi berjumlah 2.460 peserta. Kemudian, ada peserta yang mengundurkan diri sebanyak 59 orang karena mengikuti kegiatan lain, seperti Latihan Dasar PNS, Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan lainnya.

Pada akhirnya, berdasarkan kriteria kelulusan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor : 1917/b.b1/hk.01.01/2021 tentang Pedoman Pendidikan Guru Penggerak ditetapkan bahwa sebanyak 2.395 peserta dinyatakan lulus sebagai guru penggerak,” ujar Direktur Praptono.

Bagaimana terkait dukungan untuk para pihak agar bekerja sama ?.

Menteri Nadiem optimistis, dukungan guru di berbagai wilayah akan sangat membantu para Guru Penggerak meningkatkan kualitas pendidikan. Pada kesempatan ini, ia berharap semua pihak bekerja sama untuk memfasilitasi berbagai inisiatif yang diupayakan oleh Guru Penggerak. “Kami juga akan sangat terbantu dengan sosialisasi terkait Guru Penggerak yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut akan mengundang lebih banyak pendidik di Indonesia untuk mengikuti program Guru Penggerak,” jelasnya.

Pada akhirnya, jika kita semua mau berkolaborasi, maka seluruh daerah di Indonesia akan memiliki Guru Penggerak, Kepala Sekolah Penggerak dan Pengawas Penggerak yang akan menjadi roda pergerakan perubahan. Itulah yang terpenting,” imbuh Nadiem.

Senada dengan itu, Dirjen GTK berpesan kepada pemerintah daerah untuk terus mendukung dan memberikan restu kepada Guru Penggerak agar mereka dapat menjadi pemimpin pembelajaran dan membantu menguatkan ekosistem pendidikan di manapun mereka mengabdi. “Restu dan dukungan Ibu dan Bapak akan mempercepat transformasi pendidikan di seluruh indonesia. Kepada Guru Penggerak, (saya berpesan) teruslah berpihak kepada murid, teruslah semangat belajar dan berbagi, kuatkan profil Pelajar Pancasila,” imbau Iwan.

Bagaimana ungkapan para guru dengan program "GURU PENGGERAK"?.

Luh Muniarsih, guru asal Kota Malang mengungkapkan rasa haru dan takjubnya karena berhasil melewati perjalanan panjang selama 9 bulan mengikuti PGP. Begitupun dengan Erniwati, guru asal Kabupaten Polewali Mandar. “Kesan saya dengan program Guru Penggerak ini luar biasa, ini program yang berbeda, terkonsep, ada kurikulum, modul, pendamping, LMS, lokakarya, semua benar-benar direncanakan dan dijalankan secara matang dan terstruktur,” katanya.

Melengkapi, Jessica Hostiadi, guru dari Kabupaten Bogor mengatakan bahwa dampak yang paling terasa baginya adalah munculnya harapan bahwa pendidikan Indonesia akan berubah lebih baik dengan tidak memaksakan anak tetapi menemukan bakat dan minat yang terbaik bagi anak didik. Hal serupa juga dikatakan Wiji Utomo asal Kabupaten Cilacap. “ (Metode pembelajaran yang ditawarkan) Lebih menarik dan bervariasi, saya jadi bisa mengkombinasikan kecanggihan teknologi untuk pembelajaran, saya ingin sekali mengaplikasikan apa yang saya peroleh,” ucapnya bersemangat.

Antusias yang sama turut dirasakan I Ketut Budiarsa, guru asal Kota Denpasar. “Perubahan yang akan saya lakukan yaitu perubahan mulai dari diri dan lingkungan tempat bertugas, memberi pelayanan yang berpihak pada murid, menjalin kolaborasi dengan berbagai praktisi untuk menciptakan ekosistem yang baik serta menjadi guru penggerak yang selalu belajar dan berbagi, bergerak bersama,” tekadnya.

Saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti pendidikan Guru Penggerak ini, karena banyak ilmu yang didapatkan dan apa yang sudah didapatkan akan saya berikan yang terbaik kepada murid saya,” tutur Bahriah, guru asal Kabupaten Penajam Paser Utara penuh keyakinan.

Sebelum menutup, Dirjen GTK mengatakan bahwa pada akhirnya tujuan program ini adalah layanan pendidikan yang semakin baik untuk peserta didik. “Mudah-mudahan ini menjadi pondasi lahirnya layanan pendidikan dan proses pembelajaran yang memerdekakan semua potensi peserta didik dan secara nyata dapat meningkatkan hasil pembelajaran untuk mereka. Mari kita wujudkan SDM unggul dan maju melalui generasi baru kepemimpinan pendidikan di Indonesia,” tutup Iwan Syahril.  Salam Guru Penggerak, Merdeka Belajar!

 

Sumber Link Terkait Video Youtube : https://youtu.be/sK8TlrjQGFM

Sumber & Foto : (KEMENDIKBUDRISTEK RI)

 

[RID/fiq]

 

Kota Surakarta, Senin, 13/09/2021.

Adanya revolusi industri industri 4.0, disrupsi teknologi, dan pandemi mempercepat gelombang besar perubahan dunia, bahkan menyebabkan tingkat ketidakpastian global menjadi tinggi. Untuk itu, pendidikan tinggi harus memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan talentanya dan mengubah pola-pola lama agar dapat mengatasi perubahan dunia yang terjadi.

 

Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta pada Senin, 13 September 2021.

 

Jangan mahasiswa itu dipagari oleh terlalu banyak program-program studi di fakultas. Fasilitasi mahasiswa sebesar-besarnya untuk mengembangkan talentanya yang belum tentu sesuai dengan pilihan program studi, jurusan, maupun fakultas. Karena kita ingat, pilihan studi jurusan, dan fakultas tidak selalu berdasarkan pada talenta. Dan ketidakcocokan itu kadang-kadang terasa saat kuliah," ucap Presiden Jokowi.

 

Bahkan Presiden menyebutkan bahwa seseorang bisa berkarir jauh dari ilmu yang didapatkannya pada masa kuliah, seperti yang dialami oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

 

Seorang Insinyur Teknik Fisika Nuklir, kemudian menjadi Bankir. Tapi nyatanya juga bisa melesat sampai menduduki tangga paling puncak (sebagai) Direktur Utama Bank Mandiri. Melompat lagi jadi Menteri Kesehatan,” kata Presiden.

 

Lebih lanjut Presiden kembali mengingatkan bahwa saat ini kita sedang berada pada transisi perubahan besar dunia yang harus diantisipasi bersama. Untuk itu, mahasiswa harus memahami banyak hal untuk mengatasi perubahan yang terjadi. "Mahasiswa harus paham semuanya, paham matematika, paham statistika, paham ilmu komputer, paham bahasa. Dan bahasa itu bukan bahasa Inggris saja, tapi juga bahasa coding," ujar Presiden.

 

Dalam pandangan Presiden, seorang mahasiswa tidak perlu pindah program studi, jurusan, dan fakultas. “Tapi berilah kesempatan untuk mengambil kuliah sesuai talentanya. Ini yang harus kita fasilitasi. Perbanyak mata kuliah pilihan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus,” ucap Presiden.

 

Berikan mahasiswa kemerdekaan untuk belajar. Belajar kepada siapa saja, belajar kepada praktisi, belajar kepada industri karena sebagian besar nanti akan menjadi praktisi. Itulah esensi Merdeka Belajar, dimana mahasiswa merdeka untuk belajar. Dan kampus juga memperoleh kemerdekaan untuk berinovasi,” ujar Presiden.

 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim yang menjadi pembicara dalam pertemuan ini mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden, para rektor harus terus memberikan dukungan untuk bersama-sama mendorong transformasi pendidikan perguruan tinggi. “Merdeka Belajar Kampus Merdeka bukan perubahan yang kecil, ini perubahan yang besar. Dengan harapan bisa mengejar ketertinggalan dan bahkan lompat melampaui negara-negara maju,” ujarnya.

 

Adanya dukungan dan masukannya terhadap Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Mendikbudristek mengatakan,"Terima kasih dukungan luar biasa dari Bapak dan Ibu Rektor. Terima kasih sudah mau repot di masa yang menantang ini demi anak-anak kita."

 

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Rektor Universitas Sebelas Maret selaku Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 7 Juli 2021. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Program Guru Belajar Berbagi, Seri Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran 2021-2022. Program ini akan dilakukan secara daring pada 7 Juli hingga 25 Agustus 2021. Pada seri ini, program akan dilaksanakan dalam 10 angkatan dengan jumlah materi 32 jam pelajaran (JP).

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, mengatakan pada tahun ajaran baru 2021-2022 sejumlah satuan pendidikan akan mulai menyelenggarakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Namun, jika ada daerah di luar Jawa dan Bali  yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah yaitu kehati-hatian, kesehatan, dan keselamatan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat, tetap menjadi prioritas utama.

Oleh sebab itu menjadi penting adanya pembekalan bagi guru dan kepala satuan pendidikan agar lebih siap dalam merencanakan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 di tahun ajaran 2021-2022,” ungkap Nunuk Suryani ketika membuka acara peluncuran secara resmi mewakili Direktur Jenderal GTK, secara daring, di Jakarta, pada Rabu (7/7).

Nunuk berharap, dengan adanya program ini para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, dapat memperoleh penguatan pemahaman mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, bagi peserta didik di lingkungan satuan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. “Dengan semangat “Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar” mari kita bersama-sama terus mendukung peserta didik untuk bermimpi dan menikmati masa pendidikannya dengan baik dan berkualitas,” ujarnya mengakhiri sambutan.

Sementara itu, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Rachmadi Widdiharto, mengatakan bahwa sasaran peserta Program Guru Belajar Berbagi, Seri Panduan Pembelajaran adalah semua guru dan kepala satuan pendidikan di semua jenjang. Jumlah peserta sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 pukul 07.00 WIB tercatat sebanyak 30.149 orang telah mendaftar melalui laman guru berbagi.

Jadi pesertanya itu dari Taman Kanak-Kanak (TK)/TK Luar Biasa (LB), Sekolah Dasar/SDLB, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB, Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMALB serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian dan Berkelanjutan (SIM-PKB),” tuturnya.

Rachmadi menjelaskan, tujuan dari program yang diselenggarakan secara daring ini adalah memandu GTK dalam merancang, memfasilitasi, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran di masa pandemi. Ia menambahkan, dalam melakukan penyesuaian sangat mungkin terjadi perubahan kondisi termasuk dengan adanya Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Desain kegiatan program guru belajar berbagi secara mandiri ini, kata Rachmadi, terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, bimbingan teknis (bimtek) melalui visualisasi isi panduan beserta contoh dan studi kasus. Adapun materi dalam tahap ini adalah Pembelajaran Tahun Ajaran 2021/2022 sebagai Langkah Kenormalan Baru (6 JP), Kerangka Dasar Pembelajaran (8 JP), Penerapan Praktik Baik Pembelajaran (8 JP), Penjaminan Mutu Pembelajaran (6 JP), dan Asesmen pra/pasca Bimtek (2 JP).

Tahap kedua, pengimbasan, yaitu kegiatan asynchronous yang bertujuan memfasilitasi peserta dalam menunjukkan pemahamannya terhadap materi bimtek sekaligus mengajak sesama guru dan/atau sesama kepala satuan pendidikan untuk mengikuti program bimtek.

Sumber & Foto: (KEMENDIKBUDRISTEK).

link: http://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 29 Juni 2021. Pandemi Covid-19 telah mempercepat transformasi digital dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pembelajaran digital sehingga Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi harus mampu mengadopsi pendekatan-pendekatan inovatif dan beradaptasi dengan sistem pembelajaran daring.

Sehubungan dengan itu, untuk memperkuat pengembangan keterampilan digital di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Pemerintah Australia menyelenggarakan seminar bertajuk “Menggali Kemitraan antara Indonesia-Australia dalam Pengembangan Keterampilan Digital”, pada Selasa, (29/6).

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto, menegaskan bahwa Indonesia sedang membangun infrastruktur digital terpadu sebagai upaya mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0. Namun, lanjut Wikan, peningkatan kualitas keterampilan digital juga penting mengingat permintaan dan ketersediaan talenta digital masih belum berimbang.

Melalui kerja sama dengan Pemerintah Australia ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya untuk keterampilan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) agar dapat melahirkan sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan berdaya saing sejalan dengan kebutuhan industri serta pertumbuhan wirausaha baru di bidang TIK,” tegasnya.

Senada dengan itu, Komisioner Victoria untuk Asia Tengara, Rebecca Hall, menyatakan Australia menyambut baik kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi Indonesia. “Kami menyambut baik kesempatan untuk dapat meningkatkan potensi sumber daya manusia Indonesia dengan berbagi pengalaman kami dalam mengembangkan komponen keterampilan digital ke dalam lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi Indonesia,” ujar Rebecca.

ILO pun telah mengakui semakin besarnya permintaan terhadap keterampilan digital di dunia kerja. Sejumlah prakarsa telah dilakukan baik di tingkat global, regional maupun di tingkat nasional untuk mempersiapkan para negara anggota dalam menghadapi cepatnya perubahan ketenagakerjaan dan usaha.

Saya mengucapkan selamat atas prakarsa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dan Australia untuk bersama-sama menangani cepatnya perubahan dalam perkembangan keterampilan digital yang saat ini merupakan keterampilan yang paling dibutuhkan,” ungkap Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Michiko Miyamoto.

Hal ini sejalan dengan pendekatan yang berpusat kepada manusia agar dapat beradaptasi dengan pekerjaan masa depan. “Saya berharap acara ini dapat menjadi awal yang baik untuk kerja sama di masa-masa mendatang di antara lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi kedua negara,” lanjut Michiko Miyatomo.

Australia telah banyak berinvestasi dalam pembelajaran daring selama beberapa dasawarsa belakangan ini. Oleh karena itu, seminar ini menghadirkan praktik-praktik baik dari Victorian Technical and Further Education (TAFE) dalam membangun sistem pembelajaran jarak jauh dan digital sebagai cara yang efektif untuk menjalankan pelatihan dan pendidikan bagi para siswa secara lebih luas dengan biaya rendah. Kerja sama yang juga mungkin dilakukan adalah siswa-siswi dari Indonesia dapat mengakses pelantar pembelajaran dan konten daring yang ada dari lembaga TAFE di Victoria.

Sumber & Foto: (KEMENDIKBUDRISTEK).

[RID/fiq]

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Wikan Sakarinto, membeberkan esensi Merdeka Belajar ke-11 Kampus Merdeka Vokasi. Kampus Merdeka Vokasi merupakan perluasan dari filosofi Kampus Merdeka yang dikembangkan pada bidang vokasi. Sehingga, pada akhirnya link and match bersama dunia industri dan dunia kerja. 

Jadi intinya adalah kepuasan kebutuhan nyata dunia kerja dan kita supply SDMnya,” ujar Dirjen Wikan Sakarinto pada Bincang Interaktif Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (27/5).

Fokus pertama Kampus Merdeka Vokasi adalah penawaran dana kompetitif untuk pembukaan program SMK-D2 jalur cepat. Program ini berbasis kerja sama antara SMK, dan kampus vokasi, dengan dunia kerja, untuk meningkatkan kualifikasi SDM yang terampil dan unggul dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian, peningkatan program D3 menjadi Sarjana Terapan (D4) yang lebih praktis karena tidak harus memulai dari awal. 

Kalau kita ingin dorong link and match, maka perlu kita turunkan menjadi program yang nyata. D3 menjadi D4, penambahan satu tahun itu untuk penguatan soft kompetennya, leadership-nya sehingga ujung-ujungnya teman-teman industri dan dunia kerja itu lebih puas saat menerima lulusan kita,” ungkap Wikan. 

Sejalan dengan itu, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Benny Bandanadjaya, mengatakan program SMK D2 fast track di mana antara SMK, perguruan tinggi vokasi, dan industri, menjalin kerja sama dalam pendidikan sampai D2 merupakan bentuk kemerdekaan pada siswanya. 

“Boleh lulus pada semester 6 atau melanjutkan langsung ke perguruan tinggi vokasi yang sudah kerja sama dengan perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi memberi pengakuan terhadap SKS hasil pembelajaran di SMK. Sehingga mereka bisa menyelesaikan D2 dalam waktu 1,5 tahun,” ujar Benny. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur IV Politeknik Negeri Bali bidang kerja sama, I Wayan Arya, mengutarakan antusiasmenya dengan kebijakan Merdeka Belajar ke-11 Kampus Merdeka Vokasi. Menurutnya SMK D2 jalur cepat adalah program yang luar biasa di Politeknik Negeri Bali. Program ini, kata Wayan bisa mengintegrasikan antara pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi vokasi serta dapat mengintegrasikan dunia pendidikan di kampus dan sekolah dengan dunia industri. “Kita selama ini kerja sama hanya dengan industri saja, sekarang kita kerja sama dengan tiga pihak,” ujarnya. 

Di samping itu, kebijakan Kampus Merdeka Vokasi menjadi peluang dan tantangan di dunia vokasi sehingga apa yang diharapkan oleh semua pihak bisa berkesinambungan. “Harapannya D2 jadi wadah yang mengintegrasikan bidang ilmu yang serumpun dari SMK ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi kami di perguruan tinggi, dosen program SMK D2 bisa memberi kesempatan untuk kita berkolaborasi lebih erat dengan industri,” ungkap Wayan. 

Sementara itu, fokus kedua Kampus Merdeka Vokasi adalah dana padanan (matching fund) Kampus Vokasi. Matching Fund ini dapat digunakan untuk tiga hal, yaitu 1) Pengembangan Pusat Unggulan Teknologi (PUT), 2) Hilirisasi produk riset terapan, dan 3) Startup kampus vokasi yang dibangun bersama dunia kerja.

Matching Fund itu lebih ke riset, riset terapan di vokasi itu jangan sampai berhenti pada publikasi, atau menjadi produk tapi disimpen di workshop. Produk ini harus dihilirkan ke masyarakat, ke pasar atau ke industri,” ujar Wikan. 

Untuk melakukan ini, lanjut Wikan maka riset harus dilakukan sejak awal bersama dengan industri. “Maka kita beri Matching Fund, setiap kontribusi industri yang terjun dalam riset tadi berujung produk dan dihilirkan. Itu akan kita berikan matching fund 1:1 atau maksimal 3:1,” ucapnya.  

Dekan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (IPB), Arief Daryanto, juga menyambut baik dan sangat antusias dengan kebijakan Merdeka Belajar ke-11 Kampus Merdeka Vokasi. Menurutnya, dengan diluncurkannya kebijakan ini, kementerian telah mengidentifikasi bagaimana mentransformasi pendidikan atau mengakselerasi untuk mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. 

Mudah-mudahan dengan kebijakan ini dapat terwujud link and match antara dunia pendidikan dengan industri. Sehingga dengan adanya pernikahan masal ini akan menghasilkan lulusan sekolah vokasi yang sebelum lulus sudah diambil oleh industri,” ujar Arief. 

Executive Vice President Talent Development PT PLN (Persero), Daru Tri Tjahjono, mengatakan kebijakan Kampus Merdeka Vokasi sangat mendukung perusahaannya untuk menyiapkan tenaga kerja yang sudah siap bekerja. Untuk itu, PT. PLN Persero sangat antusias dan mendukung Kemendikbudristek dengan Program Merdeka Belajar ke-11. 

Kampus Merdeka ini, menurut saya karena anak-anak vokasi ini adalah anak-anak yang program yang banyak yang experiencial  learning, banyak praktik sehingga ini benar-benar mendukung kami sebagai perusahaan,” ungkap Danu. 

SUMBER & FOTO: (KEMENDIKBUDRISTEK).

[RID/fiq]

Jakarta, 21 Mei 2021 --- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar siniar (podcast) berjudul Pojok Dikbud yang mengundang berbagai tokoh untuk berbincang mengenai program-program kementerian, khususnya Merdeka Belajar, sebagai rangkaian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Pauddasmen) Kemendikbudristek, Jumeri, menjadi tamu pada siniar berjudul “Transformasi Sekolah untuk Meningkatkan dan Memeratakan Mutu Pendidikan” dengan pemandu acara Dea Rizkita.

Topik perbincangan pun beragam, mulai dari Sekolah Penggerak, persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hingga pentingnya peran pemangku kepentingan pendidikan, seperti orang tua, kepala sekolah, dan guru, untuk mencapai Merdeka Belajar. Siniar telah ditayangkan pada kanal resmi YouTube KEMENDIKBUD RI pada Selasa, (18/5/2021).

Berbincang mengenai Sekolah Penggerak, Dirjen Pauddasmen, Jumeri, mengajak semua pemangku kepentingan untuk bergerak sama-sama, memastikan agar Sekolah Penggerak dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya, Merdeka Belajar Episode Ketujuh: Sekolah Penggerak, telah diluncurkan pada 1 Februari 2021, dengan visi besar transformasi sekolah demi meningkatkan dan memeratakan mutu pendidikan. Jumeri mengatakan, untuk mewujudkan Merdeka Belajar butuh sinergi bersama antara pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan pendidikan, yaitu orang tua, guru, dan kepala sekolah.

“Sekolah Penggerak lahir untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik sekaligus pemerataan mutu pendidikan lewat intervensi kepada sekolah-sekolah terpilih untuk transformasi dari dalam. Selama ini kita melakukan perubahan dengan basis infrastruktur yang hebat. Tetapi, Sekolah Penggerak dilaksanakan pada semua kondisi sekolah. Baik yang di bawah, tengah, dan atas, semua kita intervensi. Sekolah Penggerak pada akhirnya akan menggerakkan sekolah-sekolah lain di sekitarnya,” kata Jumeri.

Jumeri menyampaikan, pada tahap sosialisasi Sekolah Penggerak, beragam diskusi telah terjadi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan. “Semua daerah pelaksana Sekolah Penggerak akan disusul Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pauddasmen dengan kepala dinas pendidikan di daerah. Artinya, kita bergerak bersama memastikan mutu pendidikan kita meningkat secara bertahap,”  jelas Jumeri.

Diakui Jumeri, dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia, baru 111 kabupaten/ kota yang mengikuti Program Sekolah Penggerak. Ia mengatakan, Program Sekolah Penggerak dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan memilih kepala-kepala sekolah penggeraknya. “Kepala sekolah yang punya kualitas baik, berdedikasi, dan berkemauan tinggi, kita pilih dan kita tetapkan menjadi Kepala Sekolah Penggerak. Mereka dilatih oleh para pelatih ahli untuk melakukan transformasi dari dalam dengan menggerakkan guru-gurunya. Pada gilirannya, ini akan terjadi transformasi pembelajaran,” ujar Jumeri.
Pelatih ahli, dijelaskan Jumeri, akan membimbing kepala sekolah memastikan bahwa perubahan yang terjadi terkendali dengan baik. “Jadi 111 kabupaten/ kota itu, para kepala sekolah di satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB-nya mendaftar ke Kemendikbudristek dan kemudian diseleksi oleh panel ahli. Kemudian telah terseleksi 2.500 Kepala Sekolah pPenggerak untuk semua jenjang,” ungkap Jumeri.

Program ini, dinilai Dirjen Jumeri, akan sangat menguntungkan sekolah yang ikut. “Sekolah-sekolah akan dibimbing untuk menerapkan model-model belajar yang menarik peserta didik dan ada bantuan operasional bagi sekolah untuk membeli buku. Selain itu, sekolah juga bisa membuat perencanaan berbasis data. Dengan dilatih pelatih ahli, para kepala sekolah dan guru makin hebat, peserta didik juga makin hebat, dan hasil belajar lebih tinggi,” katanya.

Program Sekolah Penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam profil Pelajar Pancasila. Program ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) sekolah. Kualitas siswa diukur dengan hasil belajar dengan  cara menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan menyenangkan.

Memahami Indeks Majemuk Dana BOS dan Menyongsong PPDB 2021

Jumeri menuturkan, Kemendikbudristek telah mentransformasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi lebih baik. “Dana BOS langsung ditransfer ke sekolah, tidak lewat pemerintah daerah. Jadi, dana BOS lebih cepat sampai ke sekolah dan sekolah tidak perlu berutang ke pihak lain,” tutur Jumeri. Disampaikan dia, mulai 2021 pun, Dana BOS telah dibuatkan indeks majemuk.

“Jadi, daerah-daerah yang punya indeks kemahalan konstruksi lebih tinggi, diberi nilai BOS yang lebih tinggi. Dulu, dari Sabang sampai Merauke, nilai dana BOS per anak itu masih sama. Sekarang sudah dibedakan. Di Papua, jauh lebih besar daripada daerah-daerah lain,” Jumeri mencontohkan.

Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sebentar lagi akan berlangsung, Jumeri menjelaskan bahwa PPDB memakai prinsip terbesar zonasi dan afirmasi. “Untuk SD, kuota zonasi 70 persen. Sementara untuk SMP dan SMA, zonasi minimal 50 persen. Ini minimal, bukan maksimal, ya,” Jumeri mengingatkan. Ia juga menjelaskan bahwa untuk jalur afirmasi, yaitu penerimaan bagi calon siswa kurang mampu dan difabel minimal 15 persen. “Sehingga yang diperuntukkan bagi zona terdekat dan siswa difabel serta tidak mampu, sekurang-kurangnya ada 65 persen dari jatah kuota,” jelas Jumeri.

Tahun ini merupakan kedua kalinya PPDB dilaksanakan dalam suasana pandemi, sehingga PPDB 2021 diharapkan tetap menggunakan mekanisme daring, tanpa tatap muka. “Tapi kita sadar masih ada daerah-daerah dan sekolah-sekolah yang belum bisa daring. Bagi sekolah-sekolah yang belum bisa PPDB daring, diharapkan agar luring dengan pembatasan jumlah calon siswa  yang datang ke sekolah,” tutur Jumeri.

Pelaksanaan PPDB pun, lanjut Jumeri, tidak berarti serta merta semua calon siswa dipanggil dalam waktu bersamaan. “Calon siswa dipanggil secara bergelombang, supaya tidak berkerumun di sekolah. Sekolah juga harus mengendalikan dengan cek suhu, memastikan yang sakit tidak datang ke sekolah, baik guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik,” tuturnya.

Adaptasi Pelaksanaan Belajar Tatap Muka Terbatas

Terkait pembelajaran tatap muka terbatas, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Dirjen Pauddasmen kemudian menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas di semua sekolah diperbolehkan hanya jika sekolah sudah memiliki persiapan sesuai dengan ketentuan. “Jika semua guru sudah divaksinasi dua tahap, maka pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama di kabupaten/ kota dan provinsi bisa mewajibkan sekolah membuka opsi pembelajaran tatap muka terbatas. Dua hal yang harus dilaksanakan sekolah adalah membuka opsi tatap muka terbatas dengan tetap membuka opsi pembelajaran jarak jauh,” ujar Jumeri. Ia juga mengingatkan bahwa pembelajaran jarak jauh tak hanya berupa daring (online), namun juga ada bisa berbentuk luar jaringan/ luring.

Jumeri mengatakan, untuk membuka opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas tidak perlu menunggu tahun ajaran baru. “Kalau semua guru sudah divaksinasi, segera buka opsi PTM terbatas. Ini tidak ada ‘kapan’-nya. Begitu bapak/ ibu guru sebagian besar atau seluruhnya sudah divaksinasi, segera buka opsi tatap muka terbatas. Membuka opsi tatap muka ini wajib. Tetapi, apakah siswanya berangkat sekolah atau tidak, diserahkan ke orang tua, mau memilih yang mana. Sekolah tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat sesuai aturan pemerintah,” jelas Jumeri.

Orangtua yang belum mantap anaknya berangkat ke sekolah, dipersilakan tetap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bagi sekolah yang sudah tatap muka, maka jumlah peserta didik yang hadir maksimal setengahnya dan tetap protokol kesehatan yang ketat,” tegas Jumeri.

Ia juga menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang menerima peserta didik baru, wajib mengisi blangko kesiapan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka terbatas. “Selain itu, sekolah juga wajib menyiapkan satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 di sekolah, dan menyiapkan infrastruktur seperti ruang isolasi dan alat-alat sanitasi seperti air, alat pengukur suhu tubuh, dan memastikan kebersihan sekolah, serta menyiapkan prosedur operasional standar (POS) jika terjadi sesuatu. Keberangkatan peserta didik ke sekolah, berapa persen siswa harus masuk dan berapa yang di rumah, juga harus diatur dan digilir,” katanya. Jumeri kembali menegaskan untuk memprioritaskan kesehatan warga sekolah, karena jika ada prosedur yang dilanggar, maka akan ada risiko pembentukan klaster baru di sekolah.

Vaksinasi bagi guru sifatnya wajib. Tetapi guru yang komorbiditas, punya halangan kesehatan, maka dia dipersilakan di rumah dulu. Tidak mengajar di sekolah dulu, karena berisiko. Bagi guru yang sehat dan layak divaksinasi tetapi menolak, kita serahkan ke pemda untuk mengambil tindakan. Karena guru di bawah kewenangan pemerintah daerah, bukan Kemendikbudristek,” ujar Jumeri.

Peran Penting Pemda dalam Memulai PTM Terbatas

Pemerintah daerah (pemda) juga memiliki tugas penting untuk memastikan seluruh sekolah mengisi daftar kesiapan dan memeriksa kesiapan infrastruktur sekolah. Selain itu, ungkap Jumeri, pemda juga wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PTM terbatas di daerahnya supaya tetap berjalan dengan baik.

Jika ada penularan di sekolah, pemda wajib bertindak menyelamatkan dan mengamankan situasi. Termasuk menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk kepala sekolah, wajib lapor ke Gugus Covid-19 setempat dan membantu gugus melacak asal mula penyebarannya. Kepala sekolah wajib mengamankan sekolahnya dan menghentikan sementara (kegiatan di sekolah),” tutur Jumeri. Warga sekolah yang tertular Covid-19 pun harus dipastikan dirawat di fasilitas kesehatan sesuai prosedur atau diisolasi mandiri sesuai ketentuan.

Jumeri juga berpesan kepada para peserta didik untuk terus belajar dalam situasi apapun. “Tidak boleh berhenti belajar dan terus ikuti petunjuk para guru. Untuk Bapak dan Ibu guru, saya harap lakukanlah inovasi pembelajaran. Anak-anak perlu disajikan materi dan metode baru,” imbaunya.

Ia juga berharap para kepala sekolah dapat memfasilitasi para guru untuk terus berprestasi. Ia mengakui banyak orang tua kesulitan mengajar putra-putrinya di rumah. “Dengan orang tua terpaksa jadi guru di rumah, harapannya menimbulkan kesadaran baru tentang pentingya peran guru dan pentingnya orang tua belajar tentang anak-anaknya. Ini meningkatkan kepedulian orang tua pada anak-anaknya sekaligus meningkatkan penghargaan pada peran guru, karena ternyata mengajar tidak mudah,” ujarnya.

SUMBER & FOTO: Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

[RID/fiq]

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan penandatanganan kerja sama dengan tajuk "Dukungan Duta Petani Milenial dalam Penerapan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka" pada Rabu (3/3), untuk mengupayakan regenerasi petani Indonesia yang merupakan negara agraris. Program ini bertujuan mencetak pengusaha petani milenial, lewat kolaborasi program Kampus Merdeka.

Penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di sektor pertanian, diyakini mampu mendorong percepatan regenerasi pertanian yang maju, mandiri dan modern guna mendukung ketahanan pangan serta mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, dalam sambutannya mengatakan, pertanian dan pendidikan mencakup dua sektor strategis yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang menentukan arah dan nasib perkembangan Indonesia. “Kita punya potensi yang amat besar. Dua sektor ini semakin menuntut kerja sama dan gotong royong untuk mencapai keberhasilan kolaborasi dan sinergi,” tutur Mendikbud pada sambutannya secara virtual, Rabu (3/3).

"Kerja sama ini sangat penting guna memaksimalkan dan memanfaatkan lebih lanjut potensi yang ada. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan pendidikan pertanian peningkatan kapasitas SDM dan kewirausahaan penelitian pengembangan dan pemanfaatan reka cipta,” ungkap Nadiem.

Adapun penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ini untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dan juga di bidang pendidikan.

Generasi yang berkualitas maju dan mandiri, menjadi fokus utama Merdeka Belajar dengan mengupayakan institusi pendidikan, khususnya pendidikan vokasi. Selain itu, kita perlu menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri yang juga meliputi juga industri besar di bidang pertanian. Saya harap, kerja sama ini akan semakin memicu semangat kita untuk bekerja dengan giat dengan semangat gotong royong demi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Indonesia," terang Nadiem.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, menjelaskan, revolusi industri saat ini membawa Indonesia pada kondisi di mana perubahan terjadi sangat cepat. “Setiap revolusi, kecakapan-kecakapan lama hilang. Tetapi, akan diperlukan kecakapan ketetapan baru seperti pada masa revolusi,” jelas Nizam.

Pertama, tenaga manusia tergantikan oleh mesin di semua bidang, dan akibatnya banyak pekerjaan hilang. Tapi, muncul pekerjaan-pekerjaan baru oleh operator mesin, bengkel pabrik, mesin, dan sebagainya. Ini semua disrupsi yang sangat pesat ,termasuk juga di bidang pendidikan dan pertanian," ujar Nizam.

Nizam menyebut, dalam program Kampus Merdeka juga terdapat dua kelompok program yang dikelola secara nasional. “Mahasiswa bisa mengikuti program secara nasional seperti pertukaran mahasiswa nusantara. Atau sebagai contoh juga ada program Bangkit yang bekerja sama dengan Google dan lainnya dengan memberikan pelatihan sehari enam jam selama satu semester penuh. Selain itu, program magang bisa diikuti dari daerah manapun, yang sifatnya forum konsorsium, juga bisa diikuti oleh mahasiswa,” jelas Nizam.

Pembelajaran harus menghasilkan manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan mandiri. Lulusan dari perguruan tinggi harus bisa bekerja atau membuka lapangan pekerjaan dan memberi manfaat untuk masyarakat," tuturnya. Nizam menambahkan, berbagai aktivitas inovasi pun sangat penting untuk proses pemulihan ekonomi, yakni ekonomi berbasis inovasi bergotong-royong. Hal tersebut juga dilaksanakan secara lintas komunikasi. “Termasuk komunikasi lintas program studi, komunikasi lintas budaya, lintas bahasa, dan kebhinekaan global,” ujar Nizam.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, gagasan Kampus Merdeka merupakan tanggung jawab bersama untuk mempersiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia dan pertanian Indonesia yang llebih baik lagi.

Pertanian sebagai kekuatan bangsa, regenerasi SDM yang siap, dan kualitas pendidikan yang dipersiapkan secara baik, ketiganya penting. Kementerian Pertanian telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu pertanian yang harus maju, harus mandiri, dan harus modern. Arah kebijakan ini menjadi pedoman untuk bertindak cerdas dan tepat,” pungkas Syahrul.

Sumber & Foto: (KEMENDIKBUD).

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down