Bahasa IndonesiaEnglish

WEBSITE RAKYAT.ID MASIH DALAM PENGEMBANGAN

Rakyat.id - Kamis, 09 - September -2021

Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen memberikan dukungan dalam penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!).

Menkominfo  Johnny G. Plate menyatakan dukungan dalam pengelolaan aplikasi aduan layanan publik berbasis elektronik itu mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan komunikasi publik.

Catatan ;

Melalui Memorandum of Understanding (MoU)  ini, Kominfo berkomitmen terus memberikan dukungan teknis melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan dan implementasi SP4N LAPOR!,” ujarnya  dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman SP4N LAPOR! yang berlangsung virtual, dari Jakarta, Kamis (09/09/2021).

Selain dukungan pemanfaatan teknologi informasi, Kementerian Kominfo juga akan terus memperkuat komunikasi publik melalui sinergi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan SP4N LAPOR! sebagai aplikasi pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan dalam pengelolaan sistem elektronik, tata kelola pelindungan data pribadi dan keamanan siber atas sistem ini juga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Menurut Menkominfo SP4N LAPOR! merupakan upaya nyata guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan digital bagi masyarakat, termasuk dalam hal ini pelaporan pelayanan publik berbasis elektronik.

Penguatan kolaborasi melalui penandatanganan MoU hari ini merupakan satu langkah maju menuju transformasi digital yang terus diupayakan percepatannya oleh pemerintah,” ungkapnya mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman.

Apa penjelasan SP4N LAPOR ?

Sejak ditetapkan pada tahun 2015, SP4N LAPOR! adalah aplikasi pengaduan layanan publik satu pintu yang terintegrasi secara nasional. Melalui  Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SP4N LAPOR! kini menjadi  bagian dari SPBE.

Penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik,” jelas Menteri Johnny.

Menkominfo menilai SP4N LAPOR! merupakan bagian dari percepatan penerapan SPBE. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo senantiasa memberikan dukungan terhadap pengembangan SP4N LAPOR! sejak tahun 2020.

Dan akan terus kami lanjutkan. Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini, merupakan bentuk penguatan kerjasama antar lembaga pemerintah,” tandasnya.

Kementerian apa saja yang terlibat dalam SP4N LAPOR ?

Dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani tahun 2016, SP4N LAPOR! melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman RI. Namun, tahun ini, Nota Kesepahaman juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo.

“Penandatanganan MoU pada hari ini kemudian menegaskan kembali dukungan yang diberikan Kementerian Kominfo terhadap SP4N LAPOR!,” ujar Menteri Johnny.

Dalam kesempatan itu, Menkominfo mengajak semua pihak untuk menjaga dan terus memperkuat semangat kolaboratif guna meningkatkan pelaksanaan good governance yang turut melibatkan partisipasi aktif masyarakat Indonesia.

Bersama-sama kita menyatukan langkah dalam menciptakan lompatan-lompatan besar, kemajuan yang positif, yang inovatif, yang transformatif demi bangsa Indonesia yang semakin tangguh dan terus bertumbuh,” tandasnya.

Catatan ;

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada menteri dan pimpinan lembaga negara yang telah mencapai kesepakatan melalui Nota Kesepahaman SP4N LAPOR!.

MoU ini memiliki nilai yang strategis karena merupakan perwujudan konkrit dalam merealisasikan kebijakan yang menjamin hak masyarakat, agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangganinya,” ujarnya.

Menko Polhukam mengharapkan penyelenggaraan SP4N LAPOR! paska penandatanganan oleh Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman, dapat lebih membangun integrasi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang dari daerah sampai ke pusat.

Sehingga pengelolaan pengaduan dapat berjalan efektif, efisien, serta memberikan kemudahan dalam penggunaannya,” paparnya.

Menko Mahfud MD menyatakan SP4N LAPOR! mengacu pada roadmap yang telah ada diharapkan sehingga mampu memberikan gambaran mengenai kondisi awal dan kondisi yang diharapkan, serta tahapan dalam mengimplementasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Saya mempunyai keyakinan yang kuat bahwa melalui penandatanganan MoU SP4N LAPOR! ini, akan semakin memperkuat keterlibatan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Sehingga dapat berhasil dan sukses dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan sekaligus memberikan masukan bagi upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.

Penandatanganan MoU SP4N LAPOR! dan Pernyataan Komitmen secara virtual itu dilakukan MenPANRB Tjahjo Kumolo, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menkominfo Johnny G. Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Ketua Ombudsman Mokh Najih.

Sumber & Foto: (KEMENKOMINFO RI)

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan sertifikat hak atas tanah pada Selasa, 5 Januari 2021, dalam acara "Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia" yang digelar secara virtual. Dalam kesempatan ini, Presiden menyerahkan sebanyak 584.407 sertifikat untuk para penerima yang tersebar di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota.

"Penyerahan sertifikat hak atas tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan: komitmen pemerintah untuk terus mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia," ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Penyerahan sertifikat tersebut akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah.

Presiden menuturkan, maraknya sengketa pertanahan sebagaimana yang sering didengar langsung oleh Presiden saat kunjungannya ke daerah, membuktikan bahwa percepatan penerbitan sertifikat untuk seluruh masyarakat memang sangat mendesak.

Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir Presiden memberikan target khusus bagi jajarannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat menerbitkan sertifikat dalam jumlah yang sangat besar tiap tahunnya.

"Kita enggak bisa bekerja seperti yang lalu-lalu. Nyatanya BPN sekarang bisa melakukan dalam jumlah yang sangat banyak," ujarnya.

Tahun 2017 lalu, saat program percepatan ini berjalan, BPN telah menerbitkan sebanyak 5,4 juta sertifikat. Jumlah yang jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya dengan hanya kurang lebih 500 ribu sertifikat per tahunnya.

Semakin beranjak tahun, target dan realisasi penerbitan sertifikat juga semakin meningkat. Misalnya di tahun 2018 dengan 9,3 juta sertifikat dan sebanyak 11,2 juta sertifikat di tahun 2019. Adapun pada tahun 2020, disebabkan oleh pandemi, realisasi masih tetap mampu membukukan angka 6,8 juta sertifikat.

"Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kementerian ATR/BPN, kantor wilayah, dan kantor pertanahan yang ada di provinsi serta kabupaten/kota atas kerja kerasnya menyelesaikan target-target yang telah saya berikan," kata Presiden.

Untuk diketahui, sebanyak 30 orang perwakilan penerima sertifikat hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan sertifikat berlangsung di Istana Negara, penyerahan juga dilakukan di tiap-tiap lokasi di 26 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur, bupati, atau wali kota setempat yang turut mengikuti jalannya acara secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara penyerahan tersebut ialah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Untuk kali pertama, peresmian infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo dilakukan secara virtual

Presiden Joko Widodo pada Jumat, 25 September 2020, meresmikan jalan tol trans-Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Alhamdulillah, pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 kilometer dengan biaya Rp12,18 triliun telah selesai, dapat dioperasikan secara penuh, dan sudah bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif, baik untuk masyarakat Riau maupun masyarakat yang melintasi Pulau Sumatera," ujar Presiden yang tampak mengenakan helm dan rompi sebagaimana yang biasa dikenakan dalam peresmian secara luring.

Ruas tol tersebut merupakan jalan tol pertama di Provinsi Riau yang terdiri atas 6 seksi dan mulai dibangun sejak pertengahan 2017 lalu. Dengan adanya jalan tol tersebut konektivitas antara ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai dapat meningkat sekaligus mendukung tumbuhnya industri dan sentra ekonomi di wilayah itu.

"Saya mendapat laporan bahwa keberadaan jalan tol ini sudah mengundang minat investasi untuk mengembangkan usaha di sekitar jalur tol ini seperti membangun kawasan industri, mengembangkan perumahan, dan mengembangkan fasilitas pariwisata yang akan membuka lapangan pekerjaan," kata Presiden.

Tol tersebut juga merupakan bagian dari jalan tol trans-Sumatera yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Keseluruhan trans-Sumatera sepanjang kurang lebih 2.987 kilometer nantinya akan menghubungkan Lampung hingga Aceh yang diharapkan secara langsung maupun tidak langsung juga turut meningkatkan perekonomian di seluruh Pulau Sumatera.

"Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru ini tentu akan meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah dan membuka lapangan kerja yang lebih banyak bagi anak-anak muda kita," tuturnya.

"Minat investor untuk ikut mendukung pengembangan daerah seperti ini harus direspons dengan cepat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat bisa mendapat manfaat yang lebih banyak dari keberadaan infrastruktur yang dibangun pemerintah," imbuh Presiden.

Selain itu, tol Pekanbaru-Dumai juga merupakan tol yang unik dan istimewa karena memiliki lima lintas bawah (underpass) atau terowongan untuk perlintasan satwa khususnya gajah. Area pembangunan jalan tol tersebut memang bersinggungan dengan kawasan suaka margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil yang menjadi habitat gajah sumatera.

Dibangunnya lintas bawah yang tepatnya berlokasi di seksi 4 jalan tol yang menghubungkan Kandis Utara dan Duri Selatan tersebut dimaksudkan agar habitat gajah yang ada di sana tidak terganggu dan tetap terpelihara sekaligus memberikan keamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan.

"Saya titip kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat Pekanbaru-Dumai agar memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-baiknya. Jadikan modal untuk mengembangkan lebih banyak lagi peluang usaha dan sarana untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat," ucap Presiden mengakhiri sambutannya.

Untuk diketahui, peresmian virtual tersebut turut dihadiri oleh di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Riau Syamsuar, dan sejumlah undangan terbatas yang hadir langsung di gerbang tol Dumai, Provinsi Riau, dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sementara mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
crossmenuchevron-down