Bahasa IndonesiaEnglish

Kementerian Agama akan segera berkoordinasi dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam, mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan ormas Islam lainnya untuk bersama-sama mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan mudik Idul adha guna menekan laju penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

Demikian disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangannya secara virtual usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat, 16 Juli 2021.

"Kita tahu bahwa mudik ini akan memicu penyebaran virus Covid-19. Sore ini kita akan segera lakukan koordinasi mudah-mudahan ini dapat diterima masyarakat," ujar Menag Yaqut.

Menag Yaqut juga menegaskan bahwa Kementerian Agama telah menerbitkan peraturan berupa Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 terkait pelaksanaan Idul adha 1442 Hijriah. Dalam peraturan tersebut, telah disebutkan bahwa kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadah ditiadakan selama masa PPKM Darurat.

"Salat Idul adha hanya bisa dilakukan di rumah, tidak ada salat Idul

adha di masjid atau di lapangan dalam masa PPKM Darurat ini," imbuhnya.

Selain itu, dalam peraturan tersebut Kementerian Agama juga mengatur dan mempersilakan umat Islam di seluruh Tanah Air untuk melaksanakan takbiran menjelang hari raya Iduladha di rumah masing-masing tanpa mengurangi makna malam takbiran itu sendiri.

Terkait pelaksanaan penyembelihan dan pembagian hewan kurban, Kementerian Agama berharap masyarakat bisa melakukan penyembelihan di rumah pemotongan hewan. Namun jika kapasitas rumah pemotongan hewan tidak memenuhi, penyembelihan bisa dilakukan di tempat yang terbuka, luas, dan hanya disaksikan oleh panitia penyembelihan serta mereka yang melakukan kurban.

"Soal pembagiannya tidak boleh lagi ada kerumunan seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi, membagi kupon kemudian masyarakat datang, tetapi kita mengatur supaya hewan kurban diantarkan langsung kepada yang berhak," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menag Yaqut juga menjelaskan tentang hukum ketaatan yang ada di dalam agama Islam, dimana taat kepada Allah dan taat kepada rasul itu mutlak, wajib hukumnya. Sedangkan hukum taat kepada pemerintah (ulil amri) itu muqayyad, ada pengecualian dimana ketika pemerintah mengeluarkan peraturan yang sifatnya melindungi masyarakat maka pemerintah itu wajib untuk dipatuhi.

Menag Yaqut pun berharap umat Islam di seluruh Tanah Air dapat memahami bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah adalah hanya semata-mata untuk melindungi dan menjaga masyarakat dari bahaya penyebaran Covid-19.

"Tidak ada pemerintah melarang orang ibadah, justru pemerintah menganjurkan semua umat khususnya umat muslim yang sebentar lagi merayakan Iduladha, untuk semakin rajin ibadah, semakin sering mendoakan negeri ini, mendoakan dunia, supaya terlepas dari pandemi Covid-19," ujar Menag Yaqut.

"Mudah-mudahan ini bisa disambut baik masyarakat, sehingga dengan kerja sama antar pemerintah dan masyarakat, pandemi Covid-19 ini dapat segera berlalu," ucap Menag Yaqut.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Direktur Utama PPPA Daarul Quran Abdul Ghofur mengapresiasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang digulirkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Ghofur menyebut, GNWU bakal menjadi gerakan yang positif sebab mengampanyekan salah satu gerakan filantropi Islam yang sejatinya sudah berjalan di masyarakat.

Ghofur mengungkapkan, reaksi publik saat ini terhadap GNWU bisa diselesaikan dengan meraih kepercayaan publik. Salah satu kuncinya, papar dia, adalah pelibatan seluruh nazhir wakaf yang selama ini memang sudah mendapat kepercayaan publik.

Pelibatan seluruh nazhir wakaf dengan bimbingan aktif dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan mampu menguatkan kepercayaan publik bagi suksesnya GNWU. Nazhir wakaf yang saat ini ada sudah terbukti mendapatkan kepercayaan publik dengan penghimpunan wakaf,” papar Ghofur dalam keterangan pers,  Rabu (24/2).

Pengurus Forum Wakaf Produktif (FWP) ini mengungkapkan, proses meraih kepercayaan publik bisa diawali dengan perbaikan komunikasi wakaf uang. Pelibatan seluruh nazhir dalam GNWU guna mendorong keterlibatan publik yang lebih luas.

Setelah pelibatan seluruh nazhir,  kemudian konten komunikasi wakaf uang juga harus clear. Sebagai bagian dari ibadah, tentu pengelolaan wakaf termasuk penggunaan dana wakaf harus sesuai dengan kaidah syariah. Pesan ini harus sampai secara utuh ke publik,” ujar dia.

Sehingga, papar Ghofur, publik menjadi yakin jika pemanfaatan dana wakaf uang akan kembali kepada publik. “Pesan yang jelas dan tuntas ini akan menambah kepercayaan bukan hanya publik sebagai calon muwakif tapi juga penerima program wakaf nantinya,” sebut Ghofur.

Edukasi dan Sosialisasi tentang wakaf uang juga harus kembali digalakkan. Ghofur menyebut, semua instrumen terkait wakaf uang di Indonesia sejatinya sudah siap.

Kita punya Fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang, lalu punya UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai landasan hukum. Sosialisasi dan edukasi semua instrumen ini juga harus digalakkan kembali sebagai bagian dari sosialisasi GNWU secara luas,” ungkap Ghofur.

Baca link terkait : https://www.republika.co.id/berita/qp724s374/dukung-gnwu-semua-nazhir-wakaf-uang-harus-dilibatkan

Baca juga link terkait: https://kumparan.com/daarul-quran/dukung-gnwu-semua-nazhir-wakaf-uang-harus-dilibatkan-1vEW6Vvh37V/full

Sumber & Foto: PPPA Darul Quran

[RID/fiq]

Jakarta, wapresri.go.id – Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dituntut untuk terus mengimplementasikan perannya sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Kunci keberhasilan dalam melaksanakan peran tersebut adalah konsistensi pengurus MUI dalam menegakkan prinsip organisasi dari masa ke masa. Oleh karena itu, konsistensi tersebut harus terus dilakukan agar kepercayaan masyarakat dan pemerintah dapat terus terjaga.

Kunci keberhasilan dalam melaksanakan peran tersebut adalah konsistensi pengurus MUI dalam menegakkan prinsip (mabda’) dan garis organisasi (khittah) yang telah menjadi tradisi para pengurus MUI dari masa ke masa. Selama kedua prinsip itu menjadi pedoman, maka kepercayaan atau trust masyarakat dan pemerintah akan terjaga. Dan untuk itu saya berharap dan mendoakan agar pimpinan dan seluruh jajaran pengurus MUI periode 2020-2025 selalu Istiqamah (konsekuen),” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke-10 Tahun 2020 di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, adapun empat peran penting yang harus secara konsisten dilakukan oleh MUI adalah pertama menjaga agama dari upaya-upaya untuk mengesampingkan peran-peran agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta upaya penodaan agama. Kedua, menjaga negara dari upaya-upaya yang mencederai kesepakatan-kesepakatan nasional. Ketiga, menjaga umat dari pada akidah-akidah yang menyimpang. Kempat, melakukan penguatan umat melalui pemberdayaan-pemberdayaan, diantaranya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Di sisi kesehatan, Wapres pun memaparkan persiapan pemerintah dalam pengadaan vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Aspek-aspek yang terpenting dari upaya ini, selain memastikan ketersediaan vaksin dan kesiapan logistik ,serta pelaksanaan vaksinasinya nanti adalah memastikan keamanan, kemanfaatan atau kemanjuran, dan kehalalan atau kebolehan untuk digunakan,” papar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar MUI dapat menunjukkan kontribusinya sebagai mitra pemerintah untuk mengawal proses persiapan vaksin dari sisi ketetapan kehalalannya dan pembangunan kesadaran umat akan pentingnya vaksinasi ini dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dalam kaitan ini saya menyampaikan apresiasi kepada MUI yang sejak tahap awal telah aktif bersama instansi terkait untuk melakukan proses audit tentang kehalalan vaksin Covid-19. Saya juga telah meminta agar ketetapan/fatwa MUI tentang kehalalan atau kebolehan digunakannya vaksin Covid-19 dapat terbit sebelum vaksin diedarkan, sebelum dilakukan vaksinasi,” imbau Wapres.

Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mengajak MUI dan segenap ormas (organisasi massa), lembaga keagamaan, para pemuka agama serta tokoh masyarakat untuk turut serta bersama pemerintah membangun kesadaran, kesiapan, dan dukungan seluruh masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wapres berpesan, sebagai lembaga yang merupakan imam kelembagaan dari dari berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia, MUI harus mampu memberikan contoh dan teladan dalam manifestasi karakter dan sikap organisasi, terutama dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Teladan tersebut, lanjut Wapres, diantaranya melalui komitmen dalam menjaga implementasi Islam Wasathiyah (moderat), melalui pembenahan dan perbaikan berkelanjutan dalam lembaga MUI agar dapat terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan pemerintah, serta dengan terus mendukung dan mengawal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Ini amanat besar karena memang MUI ini menjadi sesuatu yang sudah diwariskan oleh para pendiri yang terus berlanjut dan kita menjadi pelanjut,” pungkas Wapres.

Sebelumnya Ketua Umum MUI Terpilih Periode 2020-2025 K.H. Miftachul Akhyar, menyampaikan tema yang diangkat pada Munas X MUI 2020 adalah Meluruskan Arah Bangsa Dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila serta UUD NRI 1945 Secara Murni dan Konsekuen dan berharap kepengurusan periode ini dapat menyatukan visi dan misi organisasi.

Alangkah indahnya kalau kita yang dari berbagai ormas keislaman ini untuk menyatukan visi dan misi untuk menunjukkan Islam itu indah,” ucap Miftachul Akhyar.

Pada kesempatan yang sama Ketua Panitia Pengarah K.H. Abdullah Jaidi melaporkan sembilan keputusan Munas X MUI 2020 yang telah diselenggarakan sejak tanggal 25 – 27 November 2020 secara luring dan daring, yaitu penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga MUI, penyempurnaan wawasan MUI, garis-garis besar program MUI periode 2020-2025, penetapan fatwa-fatwa baru, rekomendasi Munas X MUI, taujih di Jakarta, terpilih Ketua Umum MUI Pusat 2020-2025 yaitu K.H. Miftachul Akhyar, terbentuknya kepengurusan pimpinan harian MUI 2020-2025, serta terbentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI 2020-2025 yang diketuai oleh K.H. Ma’ruf Amin.

Turut mendampingi Wapres pada Munas X MUI 2020 adalah Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dan Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi.

Sumber & Foto: (RMS/NN, KIP-Setwapres)

[RID/fiq]

Pemerintah mendukung penuh ikhtiar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai, tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri.

"Hal ini menunjukkan bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul. Karena hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan sesuai akhlak mulia Rasulullah saw.," kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya melalui video konferensi pada Musyawarah Nasional X MUI, sebagaimana ditayangkan secara daring pada Rabu, 25 November 2020.

Presiden juga mensyukuri bahwa ikhtiar MUI didukung oleh semua elemen bangsa yang menyadari untuk hidup berdampingan dan bekerja sama demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Pemerintah tidak dibiarkan sendirian, namun ditemani bahkan dibantu oleh berbagai ormas Islam bersama para ulama, habaib, dan cendekiawan.

"Ini modal berharga kita sebagai sebuah bangsa yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua jajaran pengurus MUI pusat dan daerah di seluruh Indonesia atas perannya menjadi jembatan komunikasi antara ulama dengan pemerintah. Selain itu, juga atas kontribusinya dalam mencerdaskan dan memberdayakan ekonomi umat sehingga terbangun hubungan yang harmonis dan kondusif, bukan hanya di internal umat Islam, tapi juga kerukunan antarumat beragama di seluruh penjuru Tanah Air.

"Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia telah menjadi tenda besar umat Islam, sebagai khadimul ummah, sebagai pelayan umat, dengan komitmen dan peran yang telah teruji dalam membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di manapun berada," ungkapnya.

Saat ini, lanjut Presiden, pemerintah terus mengerahkan semua sumberdaya untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Pemerintah berupaya menyeimbangkan penanganan kesehatan dengan penanganan ekonomi sehingga membuat masyarakat aman dari Covid-19 tapi tetap produktif dan mampu bertahan hidup.

Berkaitan dengan upaya mengatasi pandemi, Kepala Negara memberikan apresiasi yang tinggi pada langkah responsif MUI dalam mencegah penularan Covid-19 dengan menyusun sejumlah fatwa dan panduan beribadah untuk memastikan keamanan dan kemudahan umat saat beribadah. Fatwa-fatwa tersebut sangat kontekstual dan senafas dengan prinsip-prinsip kemaslahatan.

"MUI juga sangat konsisten menyuarakan pentingnya kita mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, termasuk kegiatan beribadah dan berdakwah. Mengutamakan keselamatan jiwa di tengah ancaman pandemi merupakan prinsip kemaslahatan syariat Islam," jelasnya.

Keterlibatan aktif MUI untuk mengajak umat disiplin menjalankan protokol kesehatan akan menjadi teladan yang baik. Dengan keteladanan para ulama, para habaib, dan tokoh masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, Presiden yakin tugas berat pemerintah akan menjadi semakin ringan.

"Dalam kesempatan mulia ini, saya mohon MUI juga dapat membantu mengawal program vaksinasi yang akan segera kita lakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi pandemi agar kesehatan masyarakat bisa cepat pulih dan ekonomi bisa bangkit kembali," tandasnya. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa simulasi vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari persiapan vaksinasi Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar proses vaksinasi Covid-19 kepada seluruh penduduk Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

Jadi ada beberapa persiapan yang harus disiapkan, supaya nanti vaksinasinya itu berjalan dengan baik. Termasuk menyiapkan data-data, nama-nama yang akan divaksin di seluruh Indonesia, kemudian juga tahapan-tahapannya, kemudian juga bagaimana nanti pendistribusian vaksinnya,” papar Wapres usai melakukan peninjauan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kamis (19/11/2020).

Lebih jauh, Wapres menjelaskan bahwa selain simulasi vaksinasi di berbagai daerah, pemerintah juga menyediakan pelatihan-pelatihan untuk semua petugas vaksin. “Bahkan juga sudah direncanakan bagaimana limbah vaksin yang banyak itu harus ditangani,” imbuhnya.

Adapun mengenai vaksin Covid-19 sendiri, Wapres memastikan bahwa vaksinnya sudah ada tetapi masih dalam proses uji klinis. “Nanti vaksinnya itu sesudah melewati proses uji klinisnya sudah selesai, kemudian juga ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang sifatnya itu bahwa vaksin itu aman, punya kasiat, efektif [dan] kemanjurannya juga sudah dipertanggungjawabkan, dan nanti juga kebolehan dipakai itu juga kita harapkan segera keluar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ungkapnya.

Terkait kebolehan penggunaan vaksin dari MUI, menurut Wapres, itu bisa karena vaksin tersebut halal atau karena berdasarkan kedaruratan. “Yang terpenting, MUI sebagai lembaga otoritas akan memberikan fatwanya tentang masalah itu,” tegas Wapres.

Untuk itu, Wapres menegaskan kembali bahwa sertifikasi atau fatwa dari MUI akan keluar sebelum vaksin diedarkan. “Sekarang sebenarnya sudah ada pemeriksaan awal, jadi tinggal nanti menunggu hasilnya. Vaksinnya sudah ada dan sedang diperiksa. Yang ada di Beijing itu sudah ada tim bersama dari BPOM juga dari MUI, sekarang nanti menjelang vaksinasi itu harus terlebih dahulu keluar,” ungkap Wapres.

Mengenai proses penyuntikan vaksinasi kepada seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 260 juta jiwa, Wapres mengatakan bahwa hal tersebut akan dilakukan secara bertahap yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan.

Untuk tahapan-tahapannya itu yang akan divaksin itu, Pak Menteri Terawan yang akan menjelaskan secara teknis berapa jumlah yang akan divaksin, berapa yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang dibagikan secara gratis, dan berapa yang mandiri. Ini ada angka-angkanya kira-kira berapa lama itu bisa terselesaikan dan bagaimana vaksinnya itu disiapkan untuk jumlah yang disiapkan itu,” kata Wapres.

Terkait hal ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah mempersiapkan segala hal terkait vaksinasi Covid-19. “Kami menyiapkan semua termasuk simulasinya, kita harus lakukan simulasi, baik simulasi pada alur apa yang mau kita kerjakan, sehingga kita tau kekurangannya apa saja, karena itulah pada siang ini, simulasi kita lakukan di berbagai tempat, dan salah satunya di Puskesmas Bekasi ini dan Bapak Wapres melihat [dan] memantau jalannya simulasi. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi cara kita supaya pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar,” ungkap Terawan.

Melalui simulasi vaksinasi ini, Wapres menyaksikan secara langsung bagaimana proses pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Cikarang yang nanti juga akan diaplikasikan pada puskesmas-puskesmas lain. Proses vaksinasi sendiri dimulai dari pendaftaran dan pemanggilan peserta secara online, lalu screening (pemeriksaan) kesehatan dasar untuk memastikan peserta dapat divaksin, kemudian penyuntikan vaksin, dan diakhiri observasi selama 30 menit setelah vaksinasi. Apabila setelah observasi, peserta dinyatakan aman, maka peserta diizinkan pulang. Namun, apabila terdapat masalah maka peserta akan mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Sebagai informasi, sehari sebelumnya, Rabu (18/19/2020), Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor. Turut hadir mendampingi Wapres pada peninjauan ini Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Berlin Simanurung.

Sumber & Foto: (EP/NN – KIP Setwapres)

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down