Bahasa IndonesiaEnglish

Saksikan Pertunjukan Kebudayaan Nasional.

#CINTABUDAYAINDONESIA

#CINTATANAHAIR

 

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta. - Penguatan Moderasi Beragama menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

 

Peta jalan penguatan sudah disusun termasuk di dalamnya adalah penguatan moderasi beragama melalui lembaga pendidikan, baik madrasah, sekolah, maupun perguruan tinggi.

 

Alhamdulillah, penyiapan pedoman penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan sudah selesai. Hari ini kita rilis bersama agar bisa dijadikan panduan baik di madrasah, sekolah, maupun perguruan tinggi,” terang Menag di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

 

Rilis pedoman penguatan moderasi beragama ini berlangsung secara daring dan luring, dipusatkan di gedung Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin No. 6, Jakarta. Rilis ini dilakukan Menag Yaqut bersama  Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, serta Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto.

 

Ada empat pedoman yang dirilis, yaitu buku saku moderasi beragama bagi guru; buku modul pelatihan penguatan wawasan moderasi bagi guru; pedoman mengintegrasikan moderasi pada mata pelajaran agama; dan buku pegangan siswa.

 

Menag menilai institusi pendidikan menjadi salah satu ruang strategis dalam menyemai penguatan moderasi beragama. Apalagi, jumlah pendidik dan peserta didik pada semua jenjang, secara nasional mencapai 61,3 juta. “Jumlah ini adalah 22,6% dari total populasi di Indonesia,” jelas Menag.

 

Dari jumlah itu, lanjutnya, sebanyak 51 juta adalah peserta didik pada jenjang dasar dan menengah, dan sebanyak 7,3 juta adalah mahasiswa. Sementara jumlah guru adalah 2,6 juta dan dosen mencapai 308 ribu orang.

 

“Kemenag serius dalam penguatan moderasi beragama yang juga menjadi amanat Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Secara operasional, Kemenag sudah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024,” tuturnya.

 

Peluncuran empat buku ini dikemas dalam gerakan “Aksi Moderasi Beragama: Menyemai Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Kebhinekaan”. 

 

Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani melaporkan bahwa sebagai dari aksi moderasi beragama ini, Kementerian Agama juga telah menyiapkan portal buku elektronik pendidikan agama yang memfasilitasi visi penguatan moderasi beragama.

Buku elektronik ini bisa diakses melalui http://cendikia.kemenag.go.id,” jelasnya

 

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Rohmat Mulyana menambahkan, untuk tahap awal, implementasi penguatan moderasi beragama akan dilakukan dengan menunjuk sekolah atau madrasah sebagai laboratorium moderasi beragama. Menurutnya, ada sejumlah madrasah dan sekolah di provinsi NTT, NTB, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Banten yang ditetapkan sebagai pilot project.

 

Untuk tahun pertama, kami menetapkan sejumlah sekolah atau madrasah di provinsi NTT, NTB, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Banten sebagai laboratorium moderasi beragama,” tandasnya.

Sumber & Foto: (KEMENAG RI).

 

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta. -Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril, menghadiri pertemuan East Asian Summit Education Ministers Meeting ke-5 (5th EAS EMM) yang  merupakan salah satu rangkaian pertemuan ASEAN Plus Three Education Ministers Meeting ke-5 (5th APT EMM). 

 

Sebagai Ketua Delegasi Indonesia, kehadiran Dirjen GTK dalam pertemuan tingkat Menteri tersebut mewakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

Tujuan pertemuan ?.
 
Pertemuan tersebut bertujuan untuk memantau perkembangan dan rencana kerja sama pendidikan dalam lingkup kerja sama antarnegara anggota ASEAN, ASEAN Plus Three (APT), dan East Asian Summit (EAS). Dirjen Iwan memberikan apresiasi kepada seluruh negara yang terlibat dalam kegiatan yang berlangsung pada tanggal 29 September s.d. 1 Oktober 2021 secara virtual itu.

Peserta yang hadir saling bertukar cerita bagaimana mereka menghadapi tantangan di sektor pendidikan selama pandemi Covid-19. Iwan berpendapat bahwa setiap negara memiliki definisi masing-masing terkait pemulihan pasca Covid-19. Namun, setidaknya ada dua benang merah yang sama.

Setidaknya ada kesamaan pada dua aspek definisi pemulihan pandemi. Pertama, kelompok yang terpinggirkan dan rentan adalah yang paling terkena dampak pandemi.  Mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk tertinggal. Jadi, apakah kita akan menutup atau membuka kembali sekolah, menerapkan pembelajaran digital atau hibrida, kita harus mengatasinya. Dengan kata lain, upaya pemulihan harus inklusif,” ucapnya secara virtual, pada Rabu (29/9).

Kedua, lanjut Iwan, karena berbagai keterbatasan akibat pandemi, kehilangan pembelajaran menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi. Karena alasan yang sama, pembelajaran sangat terfokus pada bagaimana siswa dapat memperoleh keterampilan atau kompetensi dasar. “Melek huruf dan berhitung menjadi prioritas dalam pemulihan, di samping pentingnya mengembangkan soft skills dan pendidikan karakter,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Dirjen GTK juga memberikan informasi kepada seluruh negara APT bahwa Indonesia akan diamanahi dunia untuk memegang keketuaan G20, serta mengharapkan Menteri-Menteri negara ASEAN Plus Three untuk memberikan dukungan, terutama dalam Education Working Group. Melalui pertemuan tersebut disepakati bahwa seluruh menteri yang terlibat akan selalu mengembangkan dan memperkuat kerja sama, terutama dalam beberapa isu pendidikan seperti pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasi (TVET) dan penggunaan teknologi digital dalam pendidikan, serta pelaksanaan program pertukaran dalam pengembangan kompetensi pelajar.

Rangkaian Pertemuan ASEAN on Education ?.

Pertemuan pertama dalam rangkaian pertemuan ASEAN on Education adalah Senior Officials Meeting on Education yang ke-16 (16th SOM-ED), yang dihadiri oleh seluruh Senior Official Kementerian Pendidikan 10 negara anggota ASEAN.

 

Hal yang dibahas ?.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai macam hal salah satunya mengenai implementasi Work Plan on Education 2021-2021. ASEAN Work Plan merupakan dokumen yang disusun berdasarkan kondisi pendidikan di Asia Tenggara, untuk selanjutnya setiap negara anggota ASEAN berkomitmen untuk mengimplementasikan kegiatan yang ada di dalamnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Asia Tenggara.

Selain itu, dalam forum tersebut juga ditunjukkan bagaimana respons pemerintah dalam melaksanakan pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Saryadi, selaku Kepala Delegasi Indonesia, menyebutkan beberapa hal yang telah dilakukan kementerian. Ia memperlihatkan video terkait peningkatan kapasitas guru dalam masa pandemi.

Pertemuan kedua, the eleventh ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Education (11th APT SOM-ED), dihadiri oleh Senior Official Kementerian Pendidikan 10 Negara anggota ditambah dengan 3 negara diluar ASEAN yaitu Jepang, Korea, dan China. 11th APT SOM-ED dilaksanakan dari pagi hingga siang hari, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pertemuan the Sixth East Asian Summit Senior Officials Meeting on Education (6th EAS SOM-ED) pada siang hingga sore harinya.

Dalam forum ini, Direktur Saryadi memberikan perkembangan terkini terkait APT Seminar on East ASEAN Studies at major Universities dan APT Student Camp. “Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 secara blended,” ujarnya.

Sumber & Foto : (KEMENDIKBUD RI).

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 24 September 2021 --- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sejalan dengan Merdeka Belajar. Gernas BBI sekaligus menjadi sarana menyosialisasikan program pendidikan vokasi yang sangat erat dengan inovasi dan kewirausahaan serta program-program pemajuan kebudayaan.

Gernas BBI akan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Maluku untuk mempromosikan narasi rempah dan kekayaan alam Maluku melalui digital marketing. Sehingga, potensi skala lokal dapat maju ke panggung global,” disampaikan Mendikbudristek dalam sambutannya pada acara Peluncuran Awal Gernas BBI Aroma Maluku, di Jakarta, Jumat (24/9).

Lebih lanjut, Mendikbudristek mengatakan, salah satu program utama dari Gernas BBI Aroma Maluku adalah pelatihan pemasaran digital untuk pelajar vokasi dengan pemateri yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Asosiasi e-Commerce Indonesia, dan Komunitas Pegiat UMKM yang difokuskan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan keahlian dalam menunjang proses onboarding UMKM pendidikan vokasi.

Menteri Nadiem menambahkan bahwa Gernas BBI akan menjadi langkah strategis untuk memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurutnya, Indonesia maju dan berkelanjutan adalah visi nasional yang harus diwujudkan bersama-sama melalui kolaborasi, inovasi, dan rasa bangga dengan karya-karya anak negeri. “Mari bersama menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Aroma Maluku, dan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar!” imbau Nadiem.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Aroma Maluku yang ditandai dengan pemukulan alat musik Tifa. “Kebangkitan ekonomi nasional dan penguatan jati diri bangsa dimulai dari gotong royong dan kebanggaan kita oleh karya anak bangsa. Mari kita serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Aroma Maluku,” ucapnya didampingi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Wikan Sakarinto; Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid; plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Nizam; dan Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia, Hilmi Adrianto.

Berbeda dengan kementerian/lembaga lain, Kemendikbudristek mengikutsertakan satuan pendidikan dari berbagai jenjang dan jalur untuk berpartisipasi. “Di samping untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, kegiatan ini juga bermanfaat untuk menyukseskan Gernas BBI dan sekaligus menjadi sarana menyosialisasikan pendidikan vokasi yang sangat erat dengan inovasi dan kewirausahaan,” terang Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Wikan Sakarinto dalam laporannya.

Dirjen Diksi mengatakan bahwa Gernas BBI Aroma Maluku bertujuan untuk pengembangan UMKM dalam upaya peningkatan ekonomi bangsa Indonesia, khususnya pemulihan pascapandemi. “Kami ingin meningkatkan kapasitas lebih dari 1.000 satuan pendidikan vokasi serta UMKM Maluku agar semakin memperluas jangkauan produk dan layanannya. Selain itu, juga untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksinya secara digital,” jelas Wikan.

Wikan mengajak semua pihak untuk menggaungkan kebanggaan terhadap produk dalam negeri. “Jika bukan kita siapa lagi dan jika tidak sekarang kapan lagi, untuk itu mari kita bela, beli, dan belanja produk lokal,” ajaknya.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji menyampaikan, begitu banyak potensi daerah mulai dari rempah, makanan, kain, dan masih banyak lagi yang lainnya. “Kami bangga, ajang ini sebagai langkah promosi produk unggulan kami,” katanya.

Terkait konteks pendidikan vokasi, Pemerintah Provinsi Maluku akan menggunakan ajang ini sebagai promosi. “Kami pertemukan kebutuhan industri dengan SMK. Kami akan ikutsertakan selain UMKM yg ada di Maluku juga kami ikutkan produk-produk SMK,” jelas Insun.

Sementara itu, Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia, Hilmi Adrianto mengungkapkan komitmen pihaknya untuk memajukan UMKM di masa pandemi. “Kami melakukan dua hal, yaitu kita digitalisasi UMKM agar segera onboard dalam platform digital. Kedua, kami ciptakan demand-nya. Kami buat promosi dan kampanye lebih jauh agar semakin banyak yang beli produk buatan Indonesia,” terangnya.

Bank Indonesia memandang pemberdayaan UMKM yang menjadi salah satu tujuan Gernas BBI dapat menciptakan kemandirian, kesejahteraan sosial, dan pemerataan ekonomi masyarakat. “Pemberdayaan UMKM ini suatu jembatan untuk memasukkan kelompok yang selama ini menerima bantuan, atau masih tergantung kepada orang lain, untuk menjadi mandiri dan kemudian menjadi pelaku usaha, bahkan bisa menciptakan lapangan usaha jika usahanya meningkat. Inilah pentingnya pemberdayaan UMKM dari sisi kesejahteraan sosial dan pemerataan,” kata Yunita Resmi Sari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021, Pemerintah membentuk Tim Gernas BBI yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan untuk mempercepat pencapaian target Gernas BBI, menyelaraskan program Gernas BBI dengan kampanye publik Gernas BBI, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian target Gernas BBI, dan pelaporan data perkembangan Gernas BBI.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Gernas BBI bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Asosiasi, Industri, Organisasi Profesi, Akademisi, dan media. Gerakan ini berupa pendataan, pelatihan, akses permodalan, perluasan pasar, pelaksanaan kampanye, penganggaran, dan stimulus ekonomi.

Gernas BBI Aroma Maluku yang diselenggarakan Kemendikbudristek melalui kolaborasi antara Ditjen Diksi dan Ditjen Kebudayaan, didukung oleh unit utama di lingkungan Kemendikbudristek bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Maluku, serta beberapa mitra strategis, yaitu Garuda Indonesia, RRI, TVRI, Antara, dan Trans Group, dan Tokopedia. Selain itu, dukungan penyelenggaraan acara juga diberikan oleh Kemenkominfo dan Bank Indonesia (BI).

Beberapa rangkaian kegiatan Gernas BBI Aroma Maluku yang telah disiapkan, antara lain seperti: pelaksanaan lomba UMKM dan konten video, pelaksanaan webinar dan lokakarya, serta pelatihan UMKM. Kemudian, puncak acara direncanakan diselenggarakan pada tanggal 16 November 2021 di Ambon.

Peluncurkan Gernas BBI Aroma Maluku disertai dengan peluncuran logo, maskot, dan jingle yang menjadi identitas kampanye bersama.  Kegiatan Gernas BBI dapat disimak di laman,  link terkait ; http://belanjaciptamaluku.kemdikbud.go.id/

Klik juga akun instagram :@belanja.cipta.nusantara.

Sumber & Foto : (KEMENDIKBUDRISTEK RI).

#MerdekaBelajar
#VokasiKuatMenguatkanIndonesia
#GernasBBI
#AromaMaluku

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 06 Juli 2021. Kementerian Keuangan Indonesia tengah menjadi tuan rumah Kongres Internasional ke-19 International Economic Association (IEA). Di hari terakhirnya, Kongres ini menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Dari Bukti ke Aksi Nyata, Kolaborasi antara Akademisi dan Pembuat Kebijakan”. Panel ini diketuai oleh CEO Asakreativita Vivi Alatas, dengan pembicara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Direktur dari Center for International Development Sumitomo-FASID Professor of International Finance and Development Prof. Asim Khwaja.

Tantangan dalam proses pembuatan kebijakan bisa datang dari perbedaan cara kerja para birokrat, akademisi maupun pihak swasta. Di Kementerian, menurut Nadiem, birokrasi adalah hal yang sangat berbeda jika dibandingkan saat ia masih bekerja di sektor swasta. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut harus mulai diperbaiki untuk memecah silo yang datang dari sektor kementerian, akademisi dan swasta. 

Di kesempatan yang sama, Suahasil juga menyebutkan pentingnya para akademisi dan birokrat untuk saling paham satu sama lain, karena masing-masing memang memiliki dunia dan bahasa yang cukup berbeda. “Tidak hanya birokrat yang harus berubah, akademisi juga harus bisa melihat perbedaan dunia ini. Misalnya, akademisi harus bisa menyajikan ide-ide yang dapat diterima oleh birokrat, dengan mengingat bahwa ada keterkaitan politik dalam proses birokrasi. Di sisi lain, birokrat juga harus mulai bisa menerima ragam ide-ide dari riset akademisi, untuk menambah pengetahuan bagi kepentingan pembuatan kebijakan,” kata Wamenkeu. 

Selanjutnya, untuk meningkatkan kolaborasi antara keduanya, Suahasil menyampaikan juga mengenai pentingnya keterbukaan data. Data-data yang dimiliki Pemerintah dan Lembaga terkait seperti data APBN, Susenas, Sakernas, PODES dan data-data lainnya yang didanai dari APBN  seharusnya terbuka, gratis dan dapat diakses oleh semua Pihak.

Sementara itu, Prof. Asim juga mendukung pemikiran-pemikiran para pembicara, di mana menurutnya, para akademisi, praktisi dan birokrat ini berdiri di atas “pulau”nya sendiri. Selain itu, akademisi sendiri memiliki beragam kelompok dengan disiplin ilmu yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk membuat mereka saling terhubung dengan para praktisi dan birokrat. 

Untuk dapat meningkatkan kerja sama antar sektor berbeda tersebut, Kementerian Keuangan sendiri berupaya untuk mendorong SDM Indonesia dapat berkolaborasi di tingkat internasional.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan data, dan ini dapat menjadi poin penting bagi Indonesia, untuk dapat mengundang banyaknya akademisi untuk melakukan penelitian dalam cakupan global. Pemerintah Indonesia juga telah mengalokasikan anggaran beasiswa dan penelitian melalui LPDP, untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar siap dalam melakukan kolaborasi internasional.

Kemudian, kita dapat memberikan akses kepada pembuatan kebijakan. Saya yakin banyak peneliti yang sangat tertarik untuk melihat ide-ide mereka dapat diterjemahkan kepada kebijakan yang nyata,” ungkapnya.

Sumber & Foto: (KEMENDIKBUDRISTEK)

[RID/fiq]

Jakarta, 22 Mei 2021 . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaksanakan vaksinasi tahap II yang diperuntukkan bagi seniman, maestro, dan budayawan. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari vaksinasi tahap I yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 lalu di Galeri Nasional, Jakarta. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, optimistis setelah pemberian vaksin dosis kedua maka sektor seni dan budaya akan segera bangkit. ⁣

Tadi waktu saya berdiskusi dengan pelaku seni dan budaya, banyak yang mengaku merasa sangat lega dan lebih nyaman melakukan aktivitas budayanya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan,” ujar Mendikbudristek, usai menyaksikan vaksinasi di kantor Kemendikbudristek, Kamis (20/5).  ⁣

Kristo Immanuel, konten kreator yang terpilih menjadi sebagai salah satu perwakilan seniman mengungkapkan kegembiraannya karena dapat divaksinasi di hadapan Mendikbudristek. “Vaksin ini dapat dianggap seperti payung yang melindungi kita saat hujan, kalau kita tidak pakai payung saat hujan lebat, badan kita akan basah kuyup, dengan payung meski terkena hujan, namun mayoritas tubuh kita terlindungi,” ucapnya sumringah.⁣

Sementara itu, seniman Wayang Orang Bharata, Anggawati, menyampaikan terima kasih atas perhatian dari pemerintah kepada para seniman di Indonesia melalui program vaksinasi. Ia berharap dukungan terhadap aktivitas kesenian maupun kebudayaan makin diperkuat.⁣

Salah satunya adalah program kesenian yang sedang dipersiapkan Wayang Orang Bharata yaitu Bharata Emas. “Kiranya pemerintah dapat terus melestarikan budaya negeri adiluhung khususnya kesenian Wayang Orang,” tambah Anggawati. ⁣

Di tempat yang sama, Asty Ananta mengungkapkan harapannya kepada pemerintah terkait pengembangan kegiatan seni budaya ke depan. “Semoga dukungan untuk kami para seniman dalam berkarya dapat semakin besar, mendapatkan perhatian juga. Sekarang sudah ada dukungannya kita sudah rasakan juga mudah-mudahan masa mendatang bisa menjadi satu kesinambungan,” harapnya.⁣

Selanjutnya, penulis Maman Suherman yang akrab dipanggil Kang Maman mengungkapkan bahwa vaksinasi ini merupakan ikhtiar untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. “Melalui program vaksinasi ini, mudah-mudahan ekonomi kita berputar dengan bagus kembali seperti semula, termasuk di dunia dan industri seni maupun kreatif,” ujar Maman penuh harap. ⁣

Turut hadir pula, seniman yang kerap menghibur masyarakat di layar kaca, Asri Welas. Sebagai budayawan dan pengajar tari di Sanggar Asri Welas, Asri menginginkan kegiatan mengajar dapat segera berlangsung secara tatap muka. “Karena dibutuhkannya proses mengajar yang sangat mendetail dalam penyampaian gerakan tari agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal,” jelasnya.⁣

Seniman lain yang bergerak di bidang tarik suara, yakni Gita Gutawa menyampaikan rasa syukurnya karena dapat menerima kesempatan untuk mendapatkan dosis kedua dari vaksinasi pada kesempatan ini. Mengingat penyebaran Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar pada bidang yang dia tekuni. ⁣

Secara pribadi pun sangat bersyukur, sangat mengapresiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah atas perhatian kepada seniman dan budayawan melalui program vaksinasi, dan semoga kami dapat menghasilkan karya yang lebih baik untuk menghibur orang,” harap Gita.   ⁣

Berikutnya, Morgan Oey yang menggeluti seni peran turut memberi imbauan agar para maestro, seniman, dan budayawan dapat mengikuti kegiatan vaksinasi. “Dengan vaksinasi, kita memastikan untuk lebih secure dan lebih safe, apalagi kita sebagai pekerja seni atau budayawan di mana aktivitas pekerjaan kerap kali dilakukan secara berkelompok, jadi selain menjaga diri sendiri kita juga bisa menjaga orang yang kita sayangi di rumah, bekerja juga lebih aman, lebih nyaman, lebih secure,” tutup Morgan.⁣

Turut hadir dalam pemberian vaksinasi tahap II, yaitu aktor komedi Polo Srimulat, penulis Laksmi Pamuntjak, sineas Amalia, seniman Melaney Ricardo dan komika Arie Kriting, serta seniman, budayawan dan maestro lainnya dari berbagai industri seni dan kreatif di Indonesia.⁣


SUMBER & FOTO: Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat⁣
Sekretariat Jenderal⁣ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi⁣.

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo pada Rabu, 28 April 2021, melantik dua menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 serta satu kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Pelantikan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat digelar di Istana Negara, Jakarta.

Para menteri yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tersebut ialah:

1. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
2. Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Untuk diketahui, pelantikan tersebut digelar setelah sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. DPR juga telah menyetujui usulan pembentukan Kementerian Investasi.

Presiden Joko Widodo juga mengangkat Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengangkatan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengambil sumpah jabatan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala BRIN tersebut yang dilantik pada hari ini.

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas yang hadir.

Hadir secara terbatas dalam pelantikan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan.

 Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali melakukan rapat kerja (raker) dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada Rabu (10/03).

Rapat ini digelar untuk membahas lebih lanjut perkembangan berbagai kebijakan, diantaranya persiapan seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kebijakan afirmatif terkait seleksi ASN PPPK, kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2021, bantuan kuota data internet tahun 2021, vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pra konsep Peta Jalan Pendidikan Indonesia.

Pada raker ini Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyampaikan sejumlah masukan terhadap pra konsep Peta Jalan Pendidikan yang telah digalang Komisi X.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam hal ini mengapresiasi masukan penting yang diberikan dan menegaskan, “status Peta Jalan Pendidikan masih berupa pra konsep yang terus disempurnakan berdasarkan masukan dan kritik dari berbagai pemangku kepentingan Kemendikbud”.

Ia juga menjelaskan, Kemendikbud telah mengkaji berbagai masukan dari pertemuan-pertemuan dengan 60 perwakilan pemangku kepentingan, baik yang berasal dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, asosiasi profesi, maupun organisasi multilateral. Hingga saat ini, Kemendikbud masih terus menerima masukan sampai penyempurnaan dinyatakan selesai.

Menanggapi masukan terkait dimuatnya frasa ‘agama’ dalam pra konsep Peta Jalan Pendidikan, Nadiem menekankan, “Kemendikbud tidak akan pernah menghilangkan pelajaran agama, karena agama adalah prinsip esensial dari Peta Jalan Pendidikan. Itulah kenapa profil pertama dari Pelajar Pancasila yang termuat dalam pra konsep Peta Jalan Pendidikan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita akan masukkan frasa agama di situ,” tekan Mendikbud.

Seleksi Guru ASN PPPK Berkeadilan dan Afirmatif

Selain pra konsep Peta Jalan Pendidikan, Mendikbud juga menyoroti usulan formasi guru ASN PPPK yang diusulkan pemerintah daerah (Pemda). Usulan formasi sebanyak lebih dari 513 ribu guru menjadi jumlah formasi terbesar untuk perekrutan guru ASN PPPK dalam sejarah Republik ini.

Dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 inilah terjadi rekor. Karena untuk pertama kalinya, kita berhasil mengajukan formasi guru ASN PPPK sebanyak lebih dari 513 ribu. Meski tidak mencapai satu juta, kita patut mengapresiasi. Rekor ini membuktikan bahwa para guru honorer mendapat kesempatan luas dan adil untuk memperjelas statusnya,” kata Mendikbud.

Namun demikian, Mendikbud memberikan catatan, “Pemda banyak yang belum percaya, bahwa ada  pembukaan formasi guru ASN sebanyak satu juta posisi. Banyak dari mereka yang masih takut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya terbebani.

Padahal gaji guru ASN PPPK akan ditanggung pemerintah pusat. Seluruh Direktur Jenderal di Kemendikbud dan saya, serta Komisi X DPR RI sudah menyosialisasikan kebijakan ini,” terang Mendikbud, di Jakarta, Rabu (10/3).

Total usulan formasi Pemda setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terkait kebutuhan guru adalah sebesar 513.393. Sebanyak 166 daerah mengusulkan kurang dari 50% dari total formasi yang dibutuhkan. Sebanyak 58 daerah tidak mengajukan formasi.

My Esti Wijayati, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP memberikan apresiasi dengan jumlah usulan formasi guru ASN PPPK. “Saya menilai angka 513.000 tahun 2021 itu sudah angka luar biasa, jadi saya apresiasi untuk Pak Menteri,” ucap Esti.

Merujuk pada lini masa seleksi guru ASN PPPK, peserta seleksi diberi kesempatan tiga kali mengikuti ujian. Kesempatan pertama di bulan Agustus 2021, kesempatan kedua di bulan Oktober 2021, dan kesempatan ketiga di bulan Desember 2021.

Semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi. Guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain. Guru yang melewati batas nilai kelulusan tahun ini namun tidak mendapat formasi dari Pemdanya dapat menggunakan nilai hasil tes tahun ini di tahun selanjutnya.

Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran daring untuk membantu kesiapan mengikuti ujian seleksi guru ASN PPPK. 256.795 guru telah mengakses situs Guru Belajar dan Berbagi dan 101.815 guru telah bergabung dalam forum diskusi.

Sementara itu, untuk kebijakan afirmasi dalam seleksi guru ASN PPPK, ujian seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing daerah. Sedangkan untuk ujian seleksi kedua dan ketiga terbuka untuk semua guru honorer dan lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, terdapat poin bonus untuk batas nilai kelulusan dengan kriteria sebagai berikut.

Pertama, peserta dengan umur 40 tahun keatas terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif selama tiga tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi sebanyak 75 poin (15% dari nilai maksimal 500 poin). Kedua, untuk peserta penyandang disabilitas, para peserta akan mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin (10% dari nilai maksimal 500 poin).

Sementara, bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru, pesertamendapat nilai penuh untuk komponen kompetensi teknisnya dan tetap perlu lulus batas nilai kelulusan untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara.

Kebijakan afirmatif diberlakukan tanpa mengorbankan kompetensi minimum yang dibutuhan siswa. Kita lindungi siswa sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengalaman guru,” lanjut Mendikbud ketika menguraikan landasan filosofi dari kebijakan afirmasi ini.

Ia menilai, pengalaman guru dalam mengajar memiliki nilai yang belum tentu bisa diukur melalui tes dan pengalaman guru mengajar patut diberi penghargaan.

Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2021

Berdasarkan data tahun 2020, sistem penyaluran langsung dana BOS ke rekening sekolah berhasil mengurangi keterlambatan dan mendapatkan tanggapan positif dari sekolah maupun pemerintah daerah.

“Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah di tahun 2020 mengurangi keterlambatan rata-rata 32% atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019,” ungkap Mendikbud.

Pada kesempatan raker dengan Komisi X DPR RI, Mendikbud menyampaikan berita gembira bahwa di tahun 2021, untuk pertama kalinya nilai satuan biaya BOS akan bervariasi atau majemuk sesuai karakteristik daerah masing-masing. Ia mencontohkan, di Kepulauan Aru, Maluku, alokasi dana BOS meningkat 40%. Kemudian, di Kabupaten Intan Jaya Papua dana BOS naik 117-131%.

Ini adalah kebijakan yang menjunjung sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ” ujarnya sembari memperlihatkan data alokasi dana BOS di berbagai daerah.

Selanjutnya, untuk pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap dapat dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung implementasi Asesmen Nasional.

Berita baik lainnya juga muncul dari persentase pelaporan penggunaan dana BOS, pada Desember 2020 sebanyak 99% sekolah sudah melaporkan penggunaan dana BOS tahap 1.

Ini adalah pencapaian yang menurut kami luar biasa, bahwa sekolah-sekolah sekarang membangun budaya transparansi. Kita juga mudahkan pelaporannya lewat teknologi,” sambung Mendikbud.

Sumber & Foto: (KEMENDIKBUD).

[RID/fiq]

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan penandatanganan kerja sama dengan tajuk "Dukungan Duta Petani Milenial dalam Penerapan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka" pada Rabu (3/3), untuk mengupayakan regenerasi petani Indonesia yang merupakan negara agraris. Program ini bertujuan mencetak pengusaha petani milenial, lewat kolaborasi program Kampus Merdeka.

Penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di sektor pertanian, diyakini mampu mendorong percepatan regenerasi pertanian yang maju, mandiri dan modern guna mendukung ketahanan pangan serta mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, dalam sambutannya mengatakan, pertanian dan pendidikan mencakup dua sektor strategis yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang menentukan arah dan nasib perkembangan Indonesia. “Kita punya potensi yang amat besar. Dua sektor ini semakin menuntut kerja sama dan gotong royong untuk mencapai keberhasilan kolaborasi dan sinergi,” tutur Mendikbud pada sambutannya secara virtual, Rabu (3/3).

"Kerja sama ini sangat penting guna memaksimalkan dan memanfaatkan lebih lanjut potensi yang ada. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan pendidikan pertanian peningkatan kapasitas SDM dan kewirausahaan penelitian pengembangan dan pemanfaatan reka cipta,” ungkap Nadiem.

Adapun penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ini untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dan juga di bidang pendidikan.

Generasi yang berkualitas maju dan mandiri, menjadi fokus utama Merdeka Belajar dengan mengupayakan institusi pendidikan, khususnya pendidikan vokasi. Selain itu, kita perlu menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri yang juga meliputi juga industri besar di bidang pertanian. Saya harap, kerja sama ini akan semakin memicu semangat kita untuk bekerja dengan giat dengan semangat gotong royong demi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Indonesia," terang Nadiem.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, menjelaskan, revolusi industri saat ini membawa Indonesia pada kondisi di mana perubahan terjadi sangat cepat. “Setiap revolusi, kecakapan-kecakapan lama hilang. Tetapi, akan diperlukan kecakapan ketetapan baru seperti pada masa revolusi,” jelas Nizam.

Pertama, tenaga manusia tergantikan oleh mesin di semua bidang, dan akibatnya banyak pekerjaan hilang. Tapi, muncul pekerjaan-pekerjaan baru oleh operator mesin, bengkel pabrik, mesin, dan sebagainya. Ini semua disrupsi yang sangat pesat ,termasuk juga di bidang pendidikan dan pertanian," ujar Nizam.

Nizam menyebut, dalam program Kampus Merdeka juga terdapat dua kelompok program yang dikelola secara nasional. “Mahasiswa bisa mengikuti program secara nasional seperti pertukaran mahasiswa nusantara. Atau sebagai contoh juga ada program Bangkit yang bekerja sama dengan Google dan lainnya dengan memberikan pelatihan sehari enam jam selama satu semester penuh. Selain itu, program magang bisa diikuti dari daerah manapun, yang sifatnya forum konsorsium, juga bisa diikuti oleh mahasiswa,” jelas Nizam.

Pembelajaran harus menghasilkan manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan mandiri. Lulusan dari perguruan tinggi harus bisa bekerja atau membuka lapangan pekerjaan dan memberi manfaat untuk masyarakat," tuturnya. Nizam menambahkan, berbagai aktivitas inovasi pun sangat penting untuk proses pemulihan ekonomi, yakni ekonomi berbasis inovasi bergotong-royong. Hal tersebut juga dilaksanakan secara lintas komunikasi. “Termasuk komunikasi lintas program studi, komunikasi lintas budaya, lintas bahasa, dan kebhinekaan global,” ujar Nizam.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, gagasan Kampus Merdeka merupakan tanggung jawab bersama untuk mempersiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia dan pertanian Indonesia yang llebih baik lagi.

Pertanian sebagai kekuatan bangsa, regenerasi SDM yang siap, dan kualitas pendidikan yang dipersiapkan secara baik, ketiganya penting. Kementerian Pertanian telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu pertanian yang harus maju, harus mandiri, dan harus modern. Arah kebijakan ini menjadi pedoman untuk bertindak cerdas dan tepat,” pungkas Syahrul.

Sumber & Foto: (KEMENDIKBUD).

[RID/fiq]

Rakyat.id,-Bogor. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meraih penghargaan Indonesia Government Procurement Awards dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Inovasi Pengadaan yang Mendukung Transparansi Belanja Pengadaan.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas PBJ) 2020 di Hotel Grand Savero, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

Alhamdulillah, Kemendikbud menerima penghargaan karena inovasi yang kami lakukan untuk pengadaan yang transparan. Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kami agar selalu amanah dan terbuka dalam melayani masyarakat,” tutur Mendikbud. “Transparansi dan integritas merupakan hal utama bagi kami. Kedepan, kami akan terus menghadirkan terobosan dalam pengadaan barang dan jasa, agar selalu memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dan agar upaya pencegahan penyelewengan dan korupsi dapat selalu kami tegakkan,” imbuh Mendikbud.

Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa 2020 turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan sejumlah pimpinan daerah. Pada kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menghadapi tekanan yang tidak mudah, dimana satu sisi sedang berada di tengah pandemi Covid-19 dan di sisi yang lain juga harus menyelamatkan ekonomi . Peredaran uang yang semakin banyak melalui belanja pemerintah, kata Presiden, akan mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sudah saatnya kita melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Arahnya adalah kita bukan saja harus memiliki sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan, dan akuntabel, tetapi juga sistem yang mampu meningkatkan value for money dengan memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya pada rakyat, pada masyarakat,” ujar Presiden saat memberikan sambutan dan arahan pada Rakornas PBJ 2020.

Presiden Joko Widodo mengimbau agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memprioritaskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, khususnya hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kita para pejabat yang telah diberi amanah harus berani mengambil risiko untuk kepentingan rakyat dan masyarakat sepanjang dilakukan dengan itikad baik.  Tidak ada niat untuk korupsi,” tegasnya.

Kemendikbud terus menerus berupaya mewujudkan transaksi keuangan yang akuntabel dan transparan, termasuk di satuan pendidikan. Langkah strategis Kemendikbud diwujudkan dalam produk hukum berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan dan Surat Edaran Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).

Sampai Oktober 2020, Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPlah) mencatat 536.316 transaksi telah dilakukan melalui SIPlah dengan nilai Rp10,4 triliun. Di dalamnya terdapat keterlibatan 103.619 satuan pendidikan dan 11.000 penyedia barang dan jasa. Tak tanggung-tanggung, nilai transaksi yang diperoleh mencapai sekitar 50% dari total nilai pengadaan SIPlah yakni sebesar Rp20,8 triliun.  

SIPlah adalah terobosan Kemendikbud dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Dokumentasi elektronik melalui SIPlah memungkinkan setiap transaksi jumlah, jenis, dan lainnya dikelola dengan baik guna mencegah terjadinya pelanggaran,” jelas Mendikbud.

Mendikbud juga menyampaikan, “melalui sistem pengadaan barang dan jasa Kemendikbud yang transparan dan akuntabel, tidak hanya kami mencegah pelanggaran, tetapi juga membantu satuan pendidikan, penyelenggara program, dan UMKM yang senantiasa kami libatkan. Inovasi ini turut membantu mengangkat ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi”.

Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto turut menekankan bahwa pandemi Covid-19 seharusnya menjadi momentum melakukan pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi tersebut. “Meskipun pengadaan barang dan jasa untuk menangani Covid-19 bersifat segera dan tidak dapat ditunda,  tetap saja harus mengikuti prinsip cepat, efektif, dan transparan tanpa meninggalkan akuntabilitas,” katanya.

Senada dengan pesan Kepala LKPP, Mendikbud menyampaikan pesannya. “Saya mengucapkan selamat bagi tim saya, seluruh jajaran dan staf di Kemendikbud yang selalu mengedepankan transparansi dan integritas. Transparansi dan integritas tidak dapat ditawar,” tutup Mendikbud.

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down