Bahasa IndonesiaEnglish

Pandemi Covid-19 yang diumumkan di penghujung 2019 telah mengubah arah sosial ekonomi global secara signifikan. Krisis kesehatan ini masih persisten menyebar di seluruh dunia, dengan kasus kumulatif lebih dari 123 juta dan memakan korban jiwa hingga 2,7 juta per 20 Maret 2021. Kebijakan extraordinary serta kerja keras dan koordinasi berbagai pihak mampu mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam di 2020. Indonesia masih mampu menunjukkan resiliensi ekonominya meskipun ada kontraksi pertumbuhan sebesar -2,1%, salah satu yang terkecil dibanding negara G-20 dan ASEAN.

Bisa cepat, karena kami terus berkomunikasi dengan DPR, kami secara transparan menyampaikan ini yang kita hadapi, kami merespons seperti ini, dan kemudian DPR membahasnya bersama kita.

Alhamdulillah kita selama ini didukung. Kemudian kita perlu untuk akselerasi di tahun 2021 ini, sehingga nanti bisa memberikan tadi penciptaan kesempatan kerja, mengembalikan lagi kesejahteraan masyarakat dalam suasana seperti ini,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang, bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, serta Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto.

Salah satu langkah cepat sebagai respons luar biasa untuk menghadapi dampak pandemi adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, fleksibilitas APBN juga diperluas yaitu dengan izin pelebaran defisit di atas 3% hingga 2022 untuk mendukung kebutuhan dana penanganan dampak pandemi yang sangat besar.

Program PEN disusun secara cermat dengan upaya perbaikan yang berjalan secara terus-menerus agar mampu mengatasi krisis kesehatan sekaligus meringankan beban berbagai pihak yang terdampak akibat pandemi.

Hingga akhir tahun 2020, realisasi program PEN mencapai Rp 579,8 triliun, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dalam enam kluster prioritas, yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM, Insentif Dunia Usaha, Sektoral K/L dan Pemda, dan Pembiayaan Korporasi.

Sinergi yang kuat juga terus dibangun bersama berbagai pihak, termasuk BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha telah disiapkan guna memacu pemulihan ekonomi khususnya dari sektor potensial dan strategis. Selain program PEN, kebijakan BI dan OJK juga diarahkan untuk mengakomodasi pemulihan ekonomi. BI telah menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)  sebesar 150 bps sejak 2020  ke level 3,5%.

Selain itu, BI menempuh pelonggaran likuiditas (quantitative easing) yang cukup besar, yaitu mencapai Rp726,57 triliun pada 2020 dan Rp50,29 triliun pada 2021 (per 16 Maret).  Berbagai program penting yang telah diluncurkan seperti pelonggaran uang muka pembelian kendaraan, pelonggaran Loan to Value/Financing to Value kredit/pembiayaan properti, perpanjangan restrukturisasi kredit debitur terdampak Covid-19 serta relaksasi Aset Tertimbang Menurut Rasio (ATMR) kredit kendaraan bermotor dan rumah tinggal menjadi contoh sinergi kebijakan yang kuat dan terkoordinasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kegiatan ini menunjukkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang didukung oleh suatu sinergi yang kuat dari Pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan kita semua. Dan tentu saja dalam konteks ini, ayo kita semua, perbankan, Bank Himbara, Bank Swasta, dan dunia usaha agar terus menjaga optimisme yang penting dalam upaya memulihkan ekonomi,” kata Gubernur BI.

Berbagai manfaat program PEN telah dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha, antara lain yaitu insentif khusus tenaga kesehatan, berbagai bansos untuk melindungi konsumsi dan daya beli masyarakat miskin dan rentan, bantuan cash buffer untuk UMKM, bantuan cashflow dalam bentuk insentif perpajakan bagi dunia usaha, hingga pembentukan proyek padat karya untuk menyerap tenaga kerja. Melalui kerja keras PEN yang ditopang APBN serta sinergi antar-institusi dan seluruh elemen bangsa, Indonesia mampu menghadapi pandemi di 2020 dan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi.

Perbaikan ini tentunya memberikan optimisme yang menjadi bekal untuk menghadapi 2021, tentunya dengan tetap menjaga kewaspadaan karena pandemi Covid-19 belum usai.

Suku bunga kami imbau, ruangnya sudah ada, ada beberapa perusahaan yg di-restructuring, beban bagi perbankan untuk melakukan credit rationing. Kita harapkan ruang suku bunga cukup besar, kita tunggu waktunya untuk menurunkan ini. Kami harap jika kredit naik pasti untungnya akan lebih besar di 2021, daripada 2020. Kita juga mulai melihat ada gelagat-gelagat dan optimisme yang sudah kelihatan ya, dibandingkan beberapa bulan sebelumnya di 2020.

Ini tentunya ini berkah, kita kerja bersama bukan hanya pemangku kepentingan, tapi juga bapak ibu sekalian para praktisi, baik perbankan maupun para pengusaha. Ini adalah sinergi yang luar biasa, kami apresiasi ini. Kata kunci yang kami pakai bersama-sama adalah sinergi, sinergi, sinergi,” kata Ketua OJK di kesempatan yang sama.

Di tahun 2021, Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memperkuat berbagai langkah untuk mengendalikan pandemi serta memulihkan ekonomi. Pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi dapat pulih pada rentang 4,5 sampai dengan 5,3 persen di tahun 2021.

Selain itu, berkah perkembangan teknologi dan kerja sama internasional membuka peluang pengembangan vaksin Covid-19 berjalan sangat cepat, sehingga pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan sejak akhir 2020. Bersama dengan upaya konsisten 3M dan 3T, vaksin diharapkan menjadi game changer untuk mempercepat pengendalian pandemi.

“Kita harus apresiasi kepada pemerintah yang telah bekerja keras luar biasa, di situasi pandemi yang sebenarnya sangat susah untuk negara kita yang begitu banyak penduduknya, Tapi kita tetap stabil, mendapatkan rating BBB, bahkan sudah diprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 5,3 persen.

Di 2022, kita harapannya 6 persen. Sekarang vaksinasi sudah begitu berjalan dengan sangat baik. Ini membikin kepercayaan kita bahwa kita jadi bisa melakukan suatu kegiatan. Dan itu mudah-mudahan dengan semangat kita bersama, kerja sama kita bersama, gotong royong kita bersama. Kita akan mencapai seperti yang kita harapkan,” ungkap Ketua Komisi XI DPR RI.

APBN akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk semakin memperkuat momentum pemulihan ekonomi. Di dalam alokasi PEN 2021, salah satu kenaikan anggaran terjadi pada pos kesehatan antara lain untuk mendukung pembiayaan vaksinasi serta penguatan 3T.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk menuntaskan pengendalian pandemi, yang merupakan fondasi utama untuk pemulihan ekonomi yang solid ke depan.

Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong refocusing belanja, agar APBN yang ekspansif dapat secara optimal memberi daya ungkit pada ekonomi. Di samping itu, Pemerintah juga terus memperkuat agenda reformasi struktural, untuk memperkokoh fondasi ekonomi ke depan. Saat ini, langkah reformasi yang penting adalah implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Diharapkan, UU Cipta Kerja akan mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Berbagai upaya Pemerintah tersebut memberikan optimisme untuk mengembalikan jalur pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Sumber & Foto: (KEMENKEURI).

[RID/fiq]

Surakarta, 26 Agustus 2019. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Senin ini dikukuhkan sebagai Guru Besar tidak tetap bidang ilmu Manajemen Risiko pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Pengukuhan Profesor Wimboh SE, MSc, PhD dilakukan dihadapan Senat Universitas Sebelas Maret di Auditorium GPH Haryo Mataram UNS Surakarta, yang dihadiri sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga, pimpinan pemerintah daerah dan para pimpinan Industri Jasa Keuangan.

Dalam pengukuhan guru besarnya, Wimboh menyampaikan pidato dengan judul "Revolusi Digital: "New Paradigm" di Bidang Ekonomi dan Keuangan" yang menjelaskan gambaran perlunya pendekatan baru dalam melihat proyeksi ekonomi di era kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Teknologi menurutnya, telah merevolusi gaya hidup masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pergeseran di tatanan ekonomi dan landscape sektor jasa keuangan yang akan menimbulkan distorsi dalam masa transisinya.

"Di satu sisi, kehadiran teknologi ini diharapkan menjadi solusi bagi peningkatan daya saing ekonomi dan terbukanya akses keuangan masyarakat, namun di sisi lainnya menimbulkan potensi risiko teknologi yang besar sehingga diperlukan pendekatan baru dalam melihat proyeksi ekonomi dan potensi risikonya terhadap stabilitas sistem keuangan serta perlindungan konsumen," kata Wimboh.

Menurutnya, revolusi digital saat ini menyebabkan berbagai perubahan fundamental di sektor jasa keuangan melalui inovasi keuangan berbasis teknologi seperti aktivitas pembayaran, pembiayaan, investasi, perencanaan keuangan dan bidang keuangan lainnya, yang telah berkembang secara masif di seluruh dunia seiring dengan penetrasi internet dan smartphone, termasuk munculnya financial technology atau fintech.

Di industri perbankan, transformasi digital terjadi tidak hanya untuk tujuan efisiensi, namun juga karena tuntutan masyarakat yang menghendaki proses transaksi perbankan yang semakin mudah, cepat dan efisien.

Transformasi digital tersebut telah mengubah aktivitas perbankan tidak hanya dalam bentuk pembayaran maupun transfer dana secara online namun juga dalam aktivitas lain misalnya pembukaan rekening bank yang dapat dilakukan dengan aplikasi digital banking yang dipasang bank di smartphone tanpa harus secara fisik datang ke kantor bank.   

Di sektor pasar modal, banyak perusahaan sekuritas maupun manajer investasi saat ini telah melakukan investasi di bidang teknologi informasi yang memudahkan nasabahnya untuk melakukan transaksi. Jual beli saham sudah jamak dilakukan secara online melalui platform online trading yang disediakan perusahaan sekuritas. Demikian juga investasi dalam bentuk reksadana atau produk manajer investasi lainnya telah banyak dilakukan hanya melalui internet, tanpa mendatangi atau bertemu muka dengan perwakilan manajer investasi.

Ke depan, seiring dengan berkembangnya artificial intelligence, jasa advisory berpotensi untuk dilakukan oleh robo advisor, menggantikan peran para analis. Di luar lembaga jasa keuangan konvensional di pasar modal, saat ini sudah berkembang pula marketplace untuk produk-produk pasar modal.

Menurut Wimboh, perkembangan teknologi tersebut menimbulkan beberapa potensi konsekuensi yang tidak diharapkan dari revolusi digital di sektor jasa keuangan seperti risiko kompetisi dari hadirnya perusahaan-perusahaan fintech lending dan potensi risiko siber yang bisa menyebabkan kerugian operasional dan penurunan reputasi.

Revolusi digital, lanjut Wimboh membuat ilmu ekonomi dan keuangan konvensional menjadi kurang relevan dengan semakin kecilnya asimeteris informasi sehingga dinamika kebijakan dan kondisi pasar dapat dengan cepat ditransmisikan secara global.

"Untuk itu, dibutuhkan pendekatan baru bagi Pemerintah dan otoritas keuangan yang lebih dinamis dan kontekstual agar manfaatnya dapat optimal namun risikonya dapat dimitigasi dengan baik. Adopsi teknologi dalam pendekatan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan menjadi suatu keharusan," katanya.

Otoritas sektor keuangan menurutnya, membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih transparan, berbasis teknologi dan berbasis data untuk memantau risiko dan melakukan pengawasan di Industri Jasa Keuangan dengan efektif dan efisien.

Supervisory Technology (SupTech) yang saat ini sedang dikembangkan akan meningkatkan efisiensi proses pengawasan melalui penggunaan otomasi dan penyederhanakan alur kerja. SupTech juga dapat memungkinkan pengawasan dan monitoring risiko serta pelaporan yang lebih baik terhadap industri jasa keuangan dan fintech dengan mendigitalkan data dan memungkinkan penggunaan kekuatan algoritma komputer untuk menjalankan pengawasan.

Sumber: Siaran Pers/OJK/rid https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Wimboh-Santoso-Dikukuhkan-Sebagai-Guru-Besar-UNS-Surakarta.aspx

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo

Telp. (021) 29600000 Email: anto.prabowo@ojk.go.id. Kontak OJK 157

 

 

Jakarta, 3 Juli 2019. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 140 entitas yang melakukan kegiatan usaha Fintech peer to peer lending namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

“Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 140 entitas yang melakukan kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) tanpa izin OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L.Tobing.

Sampai saat ini, jumlah Fintech Peer-To-Peer Lending tidak berizin yang ditemukan
Satgas Waspada Investasi pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 683 entitas sehingga secara total saat ini yang telah ditangani sebanyak 1087 entitas sebagaimana terlampir. “Meskipun Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan Fintech PeerTo-Peer Lending tanpa izin OJK, namun tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website dan Google Playstore, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending yang tidakberizin.

Apabila ingin meminjam secara online, maka masyarakat harus melihat daftar aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending yang telah terdaftar di OJK pada websitewww.ojk.go.id,” kata Tongam.
Tongam mengatakan, dari temuan ini Satgas akan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memblokir website dan aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal tersebut.
Selain itu, untuk memutus akses keuangan dari Fintech Peer-To-Peer Lending illegal, Satgas sudah meminta kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lendingilegal. Satgas juga sudah meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal, dan menyampaikan laporan
informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

43 Entitas Usaha Tanpa Izin Pada tanggal 18 Juni 2019, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 43 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Jenis kegiatan usaha yang dihentikan Satgas Waspada Investasi sebagai berikut:

38 Trading Forex tanpa izin;

Menurut Tongam, penawaran investasi ilegal semakin mengkhawatirkan dan sangat berbahaya bagi ekonomi masyarakat, karena para pelaku memanfaatkan kekurangpahaman masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar. Kegiatan dan produk yang ditawarkan tidak berizin karena niat pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar - besarnya dari masyarakat.  Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal. Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama peran untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan bahwa terdapat 2 entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Dobel Network Internasional dan PT Karunia Berjaya Selamanya. PT Dobel Network Internasional dan PT Karunia Berjaya Selamanya telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multi level marketing.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut :

  1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
  2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
  3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Kontak OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Sumber Informasi lebih lanjut: Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing.                                  Telp: 021-29600000, Email: tongam.tobing@ojk.go.id

Link terkait :https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin/SP-SATGAS%20WASPADA%20INVESTASI%20KEMBALI%20HENTIKAN%20140%20FINTECH%20PEER-TO-PEER%20LENDING%20TANPA%20IZIN%20.pdf

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin/LAMPIRAN%20140%20Daftar%20P2P%20Ilegal%20%20%281%29.pdf

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin/LAMPIRAN%2043%20Entitas%20Penawaran%20Investasi%20Tanpa%20Izin.pdf

[fiq/rid]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down