Bahasa IndonesiaEnglish

Pembangunan infrastruktur yang merupakan fokus pembangunan negara dalam beberapa tahun terakhir ini hendaknya tak hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik semata. Sebab, banyak hal penting lain yang hendak dituju dari pembangunan dan pengembangan infrastruktur di negara kita.

Setidaknya terdapat empat alasan utama mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur bagi negara Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat meresmikan terminal baru Bandara Kuabang, di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu, 24 Maret 2021.

"Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ini yang sering tidak kita sadari. Bayangkan, misalnya dulu sebelum ada jalan, dari Halmahera Utara menuju Sofifi kita harus jalan kaki. Sekarang setelah jalannya ada berarti bisa naik bus, sepeda motor, atau mobil. Membangun peradaban baru," kata Presiden.

Kehadiran infrastruktur berupa bandara, selain membangun peradaban, juga berarti membangun budaya kedisiplinan baru bagi warga setempat. Penerbangan yang membutuhkan akurasi jadwal dan waktu tentu akan mendorong peningkatan kedisiplinan itu.

"Misalnya sekarang ada bandara, artinya apa? Kita disiplin harus tepat waktu karena datang ke bandara untuk terbang ke kota lain dan waktunya, jamnya, sudah ditentukan. Kalau tidak berarti ditinggal oleh pesawat. Itu juga membangun kedisiplinan baru," tuturnya.

Kedua, infrastruktur yang memadai akan membangun dan meningkatkan daya saing sebuah negara. Dengan daya saing tersebut, negara Indonesia akan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Maka, membangun infrastruktur tak melulu berkaitan dengan urusan pembangunan fisik semata, tapi juga membangun keunggulan negara.

Ketiga, pembangunan infrastruktur yang dilakukan merata di seluruh penjuru Indonesia berarti mewujudkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertransformasi dari Jawa-sentris menuju Indonesia-sentris merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut.

"Banyak yang saya dengar, Pak jalannya yang dibangun jangan hanya yang di Jawa saja. Bandaranya juga jangan yang di Jawa dan Sumatera saja. Kami di bagian timur juga memiliki hak yang sama untuk mempunyai airport dan jalan yang baik. Keinginan itu betul. Sekali lagi, pembangunan ini juga untuk sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Terakhir, infrastruktur yang utamanya fasilitas transportasi akan menjadi pemersatu bangsa yang wilayahnya terbentang luas dari Sabang hingga Merauke dengan belasan ribu pulaunya. Pembangunan bandara-bandara dan fasilitas transportasi penghubung akan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia.

"Menyatukan antardaerah, antarkabupaten/kota, antarprovinsi, antarpulau, dan antarwilayah sehingga kita menjadi satu. Dari Halmahera bisa terbang ke Jakarta, Aceh, Kalimantan, juga bisa terbang ke timur ke Papua. Ini bisa menyatukan," tandasnya.

Sumber & Foto:  (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

 

sumber foto: https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila

Pancasila adalah ideologi, seharusnya menjadi kenyataan hidup bangsa ini. Pancasila oleh para pendiri Republik ini juga dimaksudkan sebagai “way of life”, sebagai jalan hidup yang bisa membuat bangsa ini lebih berdaya.

Dengan ber-Pancasila kita diharapkan menjadi bangsa berketuhanan, bangsa welas asih dan menghargai kemanusiaan, bangsa  bersatu dan tidak tercerai-berai, bangsa  demokratis, dan bangsa  berkeadilan. Namun kian hari apa yang diharapkan itu jauh api dari panggang.

Masih hangat pemberitaan mengenai OTT KPK terkait penangkapan 41 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejadian yang sungguh membuat kita miris, malu dan muak.

Kalau boleh saya mengatakan ini lah produk dari kebebasan Demokrasi yang kebablasan, yang salah satunya dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, maka, perlu kita pertanyakan masih relevan-kah Pancasila khususnya sila ke-4 ?.

Sementara negara-negara lain di Asia telah beranjak menuju kemakmuran, sedangkan kita masih berkutat dengan persoalan-persoalan tidak bermutu macam korupsi dan sebangsanya, lalu dimana Pancasila, bukankah Pancasila itu ada agar kita tak sesat dan tidak menjadi bangsa abal-abal.

Berkeadilan yang seperti apa jika wakil rakyat bersekongkol dangan pelaksana pemerintahan, kepala daerah, untuk memuluskan pembahasan APBD seperti yang terjadi di Pemkot Malang, melakukan praktek-praktek yang jauh dari semangat pengamalan Pancasila, menghianati amanat masyarakat.

Pada satu kesempatan, saya sempat berdiskusi dengan Menhan Bapak Riamizard mengenai Pancasila. Sebagai prajurit beliau mengatakan, “Pancasila itu sudah final, seharusnya tidak ada lagi ruang untuk didiskusikan tinggal dilaksanakan secara murni dan konsekwen.”

Tetapi, lagi-lagi bagaimana bisa mengamalkan dan meyakini Pancasila itu penting untuk dipertahankan dan dilaksanakan bila manusianya tidak hafal sila-sila dalam Pancasila, seperti beberapa saat yang lalu ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berasal dari satu partai yang terbalik dalam melafalkan sila Pancasila, lalu, apalagi bisa atau tahu apa butir-butir dalam Pancasila.

Sebenarnya logika sederhana saja, namun kita terlalu asyik dengan perdebatan menganggap segala sesuatu yang menjadi produk orba (orde baru) atau Soeharto adalah tidak benar, namun justru disaat bersamaan malah tidak mampu membuat sesuatu yang lebih baik dari apa yang dihasilkan era itu terkait hal ini.

Katakan saja mengenai penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dianggap sebagai produk orba sehingga pada awal Reformasi 1998 kemudian dihapuskan.

Penataran P4 dianggap tidak relevan lagi, sekedar menghafal saja, padahal bagaimana bisa paham kalau tidak pernah menghafalkan, bagaimana bisa memahami, apabila tidak ada proses untuk menuju kepada pemahaman? Apa cukup hanya dengan kalimat “Saya Pancasila” ?
Sedangkan dalam logika bahasa saja sudah salah kaprah.

Saya Pancasilais, bukan “Saya Pancasila.”

Lalu, bagaimana generasi sekarang mau menjadi manusia ber-Pancasila, bila tidak hafal dan paham Pancasila? Dan bagaimana bisa mengamalkan Pancasila, bila mengerti tentang Pancasila saja tidak? Apa cukup hanya dengan mendirikan lembaga BPIP yang sampai saat ini belum ada gregetnya sama sekali, dan kita menjadi bangsa miskin yang sombong.

Tentunya bagi saya, menghidupkan kembali kegiatan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) adalah keharusan. Pancasila sudah final seperti apa yang dikatakan Menhan Riamizard, “tak perlu ada ruang untuk mendiskusikannya lagi, ” harus dilaksanakan. Dan bagi saya yang terbaik adalah dengan mulai menghidupkan kembali penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Penulis: [H. Anhar, SE, MM/rid]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down