Bahasa IndonesiaEnglish

Peningkatan kasus penularan Covid-19 yang terjadi selepas masa libur panjang dalam beberapa kesempatan sebelumnya menjadi sebuah pengalaman bagi seluruh pihak untuk menjaga kewaspadaan. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran di daerah untuk memantau sejumlah parameter penanganan pandemi secara berkala untuk dapat segera mengambil langkah taktis yang cepat dan tepat dalam mengantisipasi peningkatan kasus di daerah.

"Saya minta gubernur, bupati, wali kota, danrem, dandim, kapolda, kapolres, kejati, kejari, seluruh sekda dan asisten semuanya harus tahu angka-angka (parameter) seperti ini di setiap daerahnya sehingga tahu apa yang harus dilakukan," ujar Presiden saat memberikan pengarahan secara virtual kepada kepala daerah se-Indonesia dari Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 17 Mei 2021.

Pada masa libur Lebaran tahun ini, Kepala Negara memperoleh data bahwa sebanyak 1,5 juta orang tetap melakukan mudik pada kurun waktu 6-17 Mei 2021 di tengah masa peniadaan mudik yang telah disosialisasikan pemerintah. Angka tersebut setara dengan 1,1 persen jumlah penduduk.

Untuk diketahui, sebelum adanya kebijakan peniadaan mudik, sebesar 33 persen masyarakat menyatakan niat untuk mudik ke kampung halaman pada saat Lebaran. Sementara setelah dilakukan sosialisasi luas, angka tersebut turun menjadi 7 persen. Angka tersebut mampu ditekan lebih jauh menjadi 1,1 persen melalui penegakan kebijakan peniadaan mudik di lapangan beberapa waktu lalu.

"Memang 1,1 persen kelihatannya kecil sekali, tetapi kalau dijumlah ternyata masih besar, 1,5 juta orang yang masih mudik. Kita harus upayakan agar potensi peningkatan kasus aktif tidak terjadi sebesar tahun-tahun sebelumnya," kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mencermati adanya peningkatan kasus penularan di 15 provinsi dalam kurun waktu belakangan ini, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Sementara itu, parameter pandemi juga dapat dilihat dari rasio keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR). Presiden Joko Widodo menargetkan penanganan pandemi dilakukan dengan baik sehingga BOR di rumah-rumah sakit masing-masing daerah berada di bawah 50 persen.

Saat ini, BOR secara nasional telah berada di angka 29 persen yang menggambarkan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit kian menurun. Meski demikian, perlu diakui bahwa masih terdapat BOR yang cukup tinggi di beberapa daerah yang tentunya perlu diwaspadai oleh masing-masing kepala daerah.

"Ada beberapa provinsi yang masih di atas 50 persen. Ini tolong semua gubernur, bupati, dan wali kota tahu angka-angka ini. Tiga provinsi hati-hati, Sumatera Utara BOR-nya 56 persen, Kepulauan Riau BOR-nya 53 persen, Riau BOR-nya 52 persen. Kalau yang masuk ke rumah sakit banyak artinya memang harus super hati-hati," ucapnya.

Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, yang selama masa pandemi ini dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat perawatan pasien Covid-19 juga mencatat penurunan BOR yang tentunya menjadi hal yang menggembirakan. Pada September 2020, BOR di Wisma Atlet diketahui pernah mencapai angka di atas 90 persen.

"Tetapi sekarang, pagi tadi saya telepon, Wisma Atlet yang dulu sempat di atas 90 persen hari ini di angka 15,5 persen," tandasnya.

SUMBER & FOTO: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Pemerintah akan melakukan mitigasi dan secara tegas menegakkan kebijakan larangan mudik yang telah disampaikan beberapa waktu lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kementerian Perhubungan, yang dalam hal ini bertindak selaku salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap hal itu, secara konsisten akan menindaklanjuti kebijakan tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat menyampaikan keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 7 April 2021, selepas mengikuti sidang kabinet paripurna.

"Menko PMK sudah mengeluarkan dan menetapkan mudik lebaran dilarang dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan secara konsisten akan menindaklanjuti secara lebih detail," ujarnya.

Berdasarkan apa yang terjadi pada waktu sebelumnya, terjadi lonjakan kasus aktif setelah adanya libur panjang dan mudik. Bahkan, di bulan Januari 2021, selepas libur natal dan tahun baru, Budi mengungkap bahwa terjadi kenaikan tajam kasus kematian tenaga kesehatan sebanyak lebih dari 100 orang.

Selain itu, sejumlah negara-negara di Eropa dan Asia diketahui tengah kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19. Hal-hal itulah yang mendasari kebijakan larangan mudik Idulfitri diberlakukan pada tahun ini di mana Kementerian Perhubungan telah mengambil sejumlah langkah mitigasi.

"Berkaitan dengan (transportasi) darat, berkoordinasi dengan Polisi dan Korlantas, kita akan secara tegas melarang mudik dan akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi sehingga kami menyarankan agar Bapak/Ibu tidak meneruskan rencana mudik dan tinggal di rumah," tuturnya.

Sementara untuk transportasi melalui jalur laut, Kementerian Perhubungan hanya akan memberikan fasilitas bagi mereka yang dikecualikan dalam kebijakan larangan mudik sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, layanan transportasi melalui jalur laut hanya diberikan secara terbatas.

Hal yang sama juga akan dilakukan pada layanan kereta api di mana Menteri Perhubungan mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengurangan layanan dan hanya akan mengoperasikan kereta luar biasa.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, kita tegas melarang mudik dan kami juga mengimbau agar Bapak/Ibu yang berkeinginan mudik untuk tinggal di rumah saja," tandasnya. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ke-15 G20 tersebut untuk tahun ini diselenggarakan di Kota Riyadh, Arab Saudi, pada 21 hingga 22 November 2020.

KTT G20 kali ini akan mempertemukan para pemimpin dunia yang tergabung dalam G20 selama dua hari untuk membahas tentang upaya-upaya mendorong pemulihan global dari pandemi Covid-19.

Malam ini, Sabtu, 21 November 2020, Presiden akan mengikuti agenda seremoni pembukaan KTT G20 tahun 2020 dan menghadiri sesi "Mengatasi Pandemi serta Memulihkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan".

Pada sesi tersebut, kepala negara/pemerintahan G20 akan mendiskusikan mengenai upaya penanggulangan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi global, termasuk pemulihan pasar tenaga kerja, perlindungan sosial, dan sistem keuangan global.

Selain itu, juga akan dibahas perkembangan kesepakatan pada KTT sebelumnya, termasuk dukungan debt suspension pada negara berpendapatan rendah, serta penguatan sistem perdagangan multilateral.

Mendampingi Presiden saat menghadiri KTT G20 secara virtual tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Sherpa G-20 Indonesia Rizal Affandi Lukman yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sumber & Foto:  (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

Pandemi Covid-19 membawa dampak buruk yang luar biasa dan telah menciptakan efek domino, mulai dari masalah kesehatan hingga masalah sosial dan ekonomi. Seluruh lapisan masyarakat terkena dampaknya, mulai dari tingkatan rumah tangga, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga korporasi.

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual pada peringatan hari ulang tahun ke-56 Partai Golkar menyebut bahwa pandemi Covid-19 telah membuat kontraksi ekonomi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia.

"Perekonomian di berbagai negara mengalami kontraksi, bahkan resesi. Tak ada yang kebal dari pandemi, termasuk negara kita Indonesia" ungkapnya dalam video yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 24 Oktober 2020.

Kepala Negara menjelaskan, sebelum pandemi, ekonomi Indonesia selalu tumbuh sekitar 5 persen. Di tahun 2019 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen.

Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97 persen di triwulan pertama, dan minus 5,32 persen di triwulan kedua tahun 2020.

"Tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih landai dan saya meyakini insyaallah mampu untuk segera recovery, mampu melakukan pemulihan," imbuhnya.

Hal tersebut terlihat dari pergerakan berbagai indikator strategis selama triwulan ketiga tahun 2020 yang telah menunjukkan perbaikan. Harga-harga pangan seperti beras tetap terjaga.

Selain itu, jumlah penumpang angkutan udara di bulan Agustus 2020 naik 36 persen dari bulan sebelumnya. Neraca perdagangan September 2020 juga surplus US$2,44 miliar. Purchasing Managers Index (PMI) mulai memasuki tahap ekspansi kembali, dan telah terjadi peningkatan konsumsi.

"Ini artinya, peluang untuk mengembangkan usaha akan semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan penciptaan lapangan kerja bisa semakin terbuka luas," jelas Presiden.

Di awal sambutan, Presiden tak lupa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-56 bagi Partai Golkar. "Semoga Partai Golkar yang sudah besar sekarang ini terus besar dan berkontribusi untuk Indonesia Maju," tandasnya.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk terus mengupayakan perbaikan dan peningkatan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Sejumlah capaian ditetapkan seperti meningkatkan angka rata-rata kesembuhan pasien, standar pengobatan, hingga perawatan di tempat-tempat isolasi.

Berdasarkan data yang ada, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia saat ini tercatat sebesar 19,97 persen. Lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif Covid-19 di dunia.

"Data yang saya terima, per 11 Oktober, rata-rata kasus aktif Covid di Indonesia ini 19,97 persen. Saya kira bagus karena ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif Covid dunia yang mencapai 22,1 persen," ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada 12 Oktober 2020.

Jumlah rata-rata kasus aktif tersebut menurun dari 27 September 2020 lalu yang sebesar 22,46 persen. Hal tersebut juga diikuti dengan rata-rata kesembuhan yang per 11 Oktober lalu mencapai angka 76,48 persen yang lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia di angka 75,03 persen.

"Karena itu angka rata-rata kesembuhan harus terus diperbaiki, terus ditingkatkan, dengan meningkatkan standar pengobatan baik di rumah sakit, ICU, maupun di tempat-tempat isolasi," kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menekankan satu hal agar dapat menekan angka rata-rata kematian akibat Covid-19. Angka rata-rata kematian saat ini tercatat 3,55 persen yang, meski mencatatkan perbaikan dari dua minggu lalu yang sebesar 3,77 persen, masih berada di atas angka rata-rata kematian dunia yang berada di 2,88 persen.

"Ini saya kira tugas besar kita ada di sini, bagaimana angka rata-rata kematian ini bisa ditekan terus. Penting juga menekan kasus-kasus positif dengan terus menyampaikan mengenai pentingnya kedisiplinan terhadap protokol kesehatan," tuturnya.

Berdasarkan data yang diperoleh Presiden, peningkatan penanganan pandemi Covid-19 ditunjukkan oleh Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi contoh-contoh bagi provinsi-provinsi lain untuk mengendalikan pandemi di wilayah masing-masing dengan terus memantau pengendalian secara ketat dan meningkatkan jumlah pemeriksaan, penelusuran, dan perawatan pasien Covid-19.

Kepala Negara, dalam arahannya, meminta agar peta jalan pemberian vaksin Covid-19 sudah dapat dipaparkan dalam minggu ini. Selain itu, dalam dua minggu ke depan, prioritas penanganan pandemi ditujukan pada 12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif yang cukup tinggi dan menyumbang 30 persen dari total kasus aktif nasional.

"Yaitu di Kota Ambon, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Pekanbaru, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur," imbuhnya.

Adapun untuk upaya pemulihan ekonomi nasional, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa hingga 7 Oktober lalu, realisasi anggaran untuk klaster bantuan sosial telah mencapai 66 persen, klaster UMKM sebesar 76 persen, dan klaster tambahan subsidi energi yang sudah mencapai angka 94 persen. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down