Bahasa IndonesiaEnglish

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD agar segera menetapkan simulasi tanggal Pemilihan Umum dan Pilkada serentak tahun 2024.

Hal ini ditegaskan Mahfud MD usai gelar rapat koordinasi lanjutan “Simulasi Jadwal Pemilihan Umum Presiden, Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024,” bersama Mendagri Tito Karnavian dan lembaga terkait lainnya, di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (23/9).

Presiden menginstruksikan agar segera ditetapkan simulasi tanggal Pemilihan Umum dan Pilkada tahun 2024. Jadi Presiden minta agar kita tidak terpengaruh oleh isu-isu lain, amandemen, perpanjangan jabatan dan sebagainya. Pokoknya tetapkan tanggal Pemilu yang layak sesuai dengan undang-undang, dimana kita bersepakat bahwa menurut undang-undang Pemilu legislatif dan Presiden itu tahun 2024,” papar Mahfud.

Mahfud menegaskan bersama Menteri dalam Negeri, secepatnya akan membicarakan hal tersebut dengan DPR, KPU, Bawaslu dan lembaga terkait lainnya.

Simulasi sudah dilakukan, Mendagri sudah bersimulasi dengan DPR pada tanggal 16 September, lalu di Kemenko Polhukam tanggal 17, itu semuanya di bulan September dan yang terakhir tanggal 23 September juga simulasi lagi sehingga sampai dengan pilihan-pilihan,” tambah Mahfud yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Menurut Mahfud, ada beberapa pilihan tanggal yang saat ini mulai dipertajam, bersama dengan segala problem-problem teknis dan yuridis yang menyertainya. Salah satu pilihan pelaksanaan yang muncul adalah tanggal 24 April, selain tiga opsi tanggal lainnya yang nanti akan disampaikan ke Presiden.

Terkait dengan opsi Pemilu bila dilaksanakan pada tanggal 24 April, maka warga negara atau kelompok warga negara yang ingin mendirikan partai Politik yang bisa ikut pemilu untuk tahun 2024, harus sudah mempunyai badan hukum selambat-lambatnya 21 Oktober tahun ini,” tambah Mahfud.

Menurut undang-undang nomer 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, lanjut Mahfud, Partai politik boleh ikut Pemilu kalau sekurang-kurangnya 2,5 tahun sebelum pemungutan suara pada tahun yang bersangkutan.

Pokoknya 21 Oktober itu harus sudah mempunyai badan hukum, bukan harus sudah mendaftar untuk mendapat badan hukum, tetapi SK badan hukumnya itu sudah keluar, kalau opsi Pemilu yang dipilih tanggal 24 April,” tambah Mahfud.

Terkait dengan beberapa kendala setiap tanggal yang akan ditentukan nanti, Mahfud akan menyapaikan semua problem atau kelebihan dan kekurangan kepada presiden sebagai bahan pertimbangan.

Yang akan memutuskan pilihan-pilihan itu adalah Presiden melalui suaatu rapat kabinet terbatas, tetapi kita nanti akan menyapaikan semua problem atau kelebihan dan kekurangan setiap tanggal yang akan ditentukan presdien bersama DPR dan KPU,” pungkas Mahfud.

Sumber & Foto : (KEMENKOPOLHUKAM RI).

 

[RID/fiq]

 

 

Apa saja yang terjadi pada tanggal 22 Mei adalah hari ke 142 dalam kalender Gregorian, suatu penghitungan yang digunakan oleh dunia barat untuk menentukan waktu tanggal hari dan waktu. Merupakan kalender yang telah dimodifikasi oleh Kalender Julius. Peristiwa penting, Awal kelahiran serta Penutup Usia.

Bagaiman peristiwa bulan Mei 1977 di dalam negeri, menurut sumber majalah bertajuk" Pemilu Untuk Pembangunan" Menyimpulkan tulisan dari Atmakusumah atas kejadian pemilu pada tahun 1977, banyak slogan-slogan menarik untuk kembali diceritakan menurut saya, seperti yang terlihat pada majalah terdapat slogan "Golkar: Bekerja Untuk Dunia & Akherat, lalu ada juga spanduk dengan ungkapan : Pecah Gesang Nderek Kabah (Hidup atau Mati ikut Ka'bah, Bukan Bapak) Melihatnya sebentar membuat saya tersenyum membacanya bahwa dari jaman 1977 sudah terdapat banyak slogan-slogan yang mengikat hati rakyat. Tapi bagaimana dengan janji-janji partai kepada pemilihnya yaitu rakyat?

Seperti biasanya, rakyat kuat punya peribahasa tersendiri unutk tetap selalu belajar kehidupan "Hidup tidak karena doa, mati tidak karena sumpah".

"Pemilihan Umum di Indonesia dan di A.S."

Dalam UUD'45 dan Undang-Undang Pemilihan Umum tidak menyebutkan tanggal kepastian sebagai hari pemilihan.  Tiga kali Pemilu dilaksanakan sepanjang 32 tahun kemerdekaan, pada tanggal berbeda-beda(29/9/55), (3/7/71), (2/5/77).  Berlainan dengan UUD A.S yang menyebutkan bahwa pemilihan Presiden harus dilakukan hari selasa setelah senin pertama bulan November.  Menurut saya sebagai rakyat biasa menanggapai hal tersebut diatas merupakan suatu kritikan kritis kepada pihak lembaga MPR/DPR untuk merumuskan serta mengerjakan hal kekurangan terhadap kemajuan pelaksanaan pemilu.

Lalu pertanyaan yang timbul setelah itu?

Apa sajakah yang telah dilakukan lembaga MPR/DPR dari tahun 1977 s/d 2019 untuk merumuskan pemilu yang lebih baik ?

Bagaimana MPR/DPR menanggani proses pemilu, menjadi sesuatu hal istimewa atau bekal undang-undang yang lengkap bagi negara?

Tentang bagaimana aturan peran menteri untuk mengatur proses penerangan pers meliput berita tentang pemilihan umum?

Upaya apa saja untuk melaksanakan peraturannya kelak dimasa depan ?

Apa saja keputusan pemerintah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap hasil pemilu?

Usaha  untuk mencari pola-pola dan cara melaksanakan hak demokrasi sesuai dengan keadaan perubahan zaman dan waktu ?

 

Pada tahun 1955, pemilu berhadapan dengan 118 tanda gambar, termasuk dengan beberapa calon perorangan. Kemudian berubah lagi pada tahun 1971, pemilu berhadapan dengan 10 tanda gambar dan akhirnya pada tahun 1977 menjadi 3 gambar. Ketika ini terjadi sangat memungkinkan untuk menggabungkan sistem kepartaian, ini merupakan usaha gigih. Dalam hal ini saya acungkan jempol unutuk kerja para lembaga, menjadikan mutu pemilihan umum sangat lebih maju dengan semangat dasar persatuan negeri. Coba bayangkan apabila tahun 2019 kita punya 118 gambar, wow apa jadinya ketika waktu pemilihan tiba ?

Sepertinya kurang lengkap apabila tidak membicarakan juga tentang kursi perwakilan, pada tahun 1955 kita mempunyai 260 kursi DPR dengan rasio satu kursi mewakili 300.000 jiwa penduduk. Pada tahun 1977, satu kursi mewakili 400.000 jiwa penduduk dengan ketentuan bahwa setiap daerah tingkat 1 setidaknya harus mempunyai wakil sebanyak daerah tingkat 2  yang dimilikinya, agar tidak ada pemborongan kursi oleh wakil-wakil dari Jawa.

Dari jaman dahulu ternyata sudah ada terkait "Pidato-pidato yang tidak bermutu, yang hanya membangkitkan emosional dan tidak menekankan program. terdapat juga pidato bermanfaat. Sesudah pemilihan umum, masih ingatkah kita pada program-program para kandidat capres dam cawapres terutawa pada tahun 2019?

Atusiasme bertambah pada pemilu tahun 2019, kenaikan persen dapat dibayangkan menjadi 80% pemilih ikut bergerak, mengantri serta berpartisipasi dalam menentukan hak demokrasi.

 

Bagaimana negara-negara lain dalam melaksanakan pemilihan umum, dari awalnya semua negara mencoba untuk memperbaiki sistem pemilihan umumnya, apalagi di negara besar Indonesia, selalu memperbaiki sistem-sistem pemilihan dengan mendasar, ketika pada saat ini tanun 2019 diadakan secara serentak untuk memilih 5 kertas suara, dengan tujuan agar selalu berproses menjadi negara terbaik dalam proses pemilihan dan tentunya berdemokrasi.

Cerita pada saat tahun 1977, pemilu di A.S juga terlihat jauh lebih rumit, Ketika para pemilih berbondong-bondong menuju kotak suara tanggal 2 November 1977 yang lalu,mereka sebenarnya tidak sedang memilih seorang presiden dan wakil presiden , melaikan apa yang disebut " Presidential elector". Untuk bisa menjadi pemenang, calon presiden dan wakilnya harus merebut sedikitnya 270 "electoral vote" dari seluruh electoral vote negarabagian akan serta-merta diberikan kepada seorang calon jika ia dapat memenangkan mayoritas sederhana(setengah ditambah satu).

Waktu terus berjalan , sistem pemilihan terus berkembang sesuai dengan jaman kekinian, karena perkembangan ditetapkan sesuai oleh kelembagaan yang berwenang. Tidak berhenti sampai di tahun 2019 saja perkembangan sistem pemilihan umum di Negara Indonesia, mungkin kelak akan mengalami perubahan-perubahan sistem sesuai dengan UUD dan juga persetujuan oleh pihak kelembagaan tinggi negara yang mengatur tentang pemilihan umum.

Menurut saya setelah membaca proses pemilihan umum, ada baiknya setiap saat ketika ada pesta demokrasi, masyarakat bisa juga di sisipkan metode-metode terkini dalam pemilihannya kelak. Agar semakin modern, cepat dan tepat. Untuk hasil pemilu, tetap dipercayakan kepada lembaga negara yang berwenang untuk mengaturnya, tidak bisa dipengaruhi oleh parta-partai yang bertanding karena wasit sudah ditentukan oleh lembaga demokrasi.

Mari membangun Indonesia untuk 50 tahun kedepan.

[fiq/rid]

 

 

 

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis informasi penanganan dugaan pelanggaran Pemilu yang telah ditangani hingga 1 April 2019. Melalui informasi tersebut, dijelaskan, hingga 1 April 2019, Bawaslu telah memproses 6.649 dugaan pelanggaran Pemilu baik yang berasal dari temuan, maupun yang bersumber dari laporan masyarakat. Jumlah tersebut terdiri atas pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran pidana pemilu. Selain itu, ada terdapat jenis pelangagran lainnya seperti pelanggaran kode etik, pelanggaran hukum lainnya, serta sejumlah dugaan yang tidak termasuk kategori pelanggaran.

Tidak kurang dari 4.759 dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang telah ditangani Bawaslu. selain itu, terdapat 548 dugaan pelanggaran pidana, 107 dugaan pelanggaran kode etik, 656 pelanggaran hukum lainnya, 105 dugaan pelanggaran yang sedang dalam proses, dan 474 laporan dan temuan yang kemudian diputuskan bukan termasuk kategori pelanggaran.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, dari 548 dugaan pelanggaran Pidana Pemilu yang ditangani oleh sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), 66 pelanggaran pidana sudah dalam pemerikasaan di Pengadilan dan sudah ada putusan inkracht (van gewisjde verklaard)“Sudah ada 66 putusan Pengadilan terhadap pelanggaran pidana,” ujar Fritz, Kamis (4/4).

Jumlah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana Pemilu bisa saja bertambah mengingat masih ada waktu hingga hari pemungutan suara tiba. Hal ini tentu saja diperkuat dengan tingginya trend pelaporan dugaan tindak pidana yang telah masuk ke sentra Gakkumdu hingga April 2019. Gakkumdu sendiri berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu disebutkan sebagai pusat penanganan bersama tindak pidana Pemilu.

Gakkumdu

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Setidaknya ada tiga unsur utama yang mengisi komposisi Gakkumdu. Selain Bawaslu, ada  unsur kepolisian dan kejaksaan. Ketiga unsur ini melaksanakan penanganan tindak pidana pemilu di bawah satu atap secara terpadu di Gakkumdu. Gakkumdu sendiri berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan luar negeri. Masing-masing memiliki sekretariat di Bawaslu di semua tahapan dari pusat hingga ke daerah mengingat pembentukan dan penetapan Gakkumdu dilakukan oleh Ketua Bawaslu.

Anggota Gakkumdu terdiri dari Pengawas Pemilu, Penyidik dari Kepolisian, dan Kejaksaan. Berdasarkan Perbawaslu Gakkumdu, jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu Pusat paling banyak berjumlah 15 orang. Gakkumdu Provinsi maksimal 9 orang, dan Gakkumdu Kabupaten/Kota beranggotakan 6 orang. Untuk keadaan tertentu, jumlah penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu pada setiap tingkatan tersebut dimungkinkan bertambah sesuai dengan kebutuhan.

Jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu adalah jaksa yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Jaksa tersebut diperbantuka sementara waktu dan menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Jumlah Jaksa yang ditugaskan pun sama dengan Penyidik. 15 orang di Gakkumdu pusat, 9 orang di Gakkumdu Provinsi, 6 orang di Gakkumdu Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas menangani pidana pemilu, Gakkumdu terikat jangka waktu. Diatur dalam Pasal 18 Perbawaslu tentang Gakkumdu, sejak tanggal ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu dimana dilaksanakannya pengucapan sumpah oleh Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Jangka waktu tersebut bisa diperpanjang apabila penangana perkara tindak pidana pemilu belum selesai, serta ketika KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu.

Sebagai apresiasi terhadap aparat Polri dan Kejaksaan yang bertugas di Gakkumdu, Ketua Bawaslu dapat merekomendasikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberikan penghargaan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilu maupun Penuntut Umum yang telah menyelesaikan tugas dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, Pusat Data hukumonline telah menyediakan sejumlah Peraturan Bawaslu untuk memudahkan publik mengakses peraturan-peraturan tersebut. Untuk itu, publik bisa masuk langsung klik di sini untuk mengakses Peraturan Bawaslu yang telah ada. Tidak perlu log in dan registrasi terlebih dahulu, untuk itu semua peraturan Bawaslu tersebut bisa diakses secara gratis.

Sumber:

https://bawaslu.go.id/

www.hukumonline.com/M.Dani.P.H

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca3434889879/mengawal-integritas-lembaga-pemutus-perkara-pemilu

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b7a2d7048c/kolaborasi-kpk-dan-bawaslu-untuk-pemilu-bersih

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b3f08ba425/mk-siap-100-persen-tangani-sengketa-pemilu

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down