Bahasa IndonesiaEnglish

Rakyat.id - Jakarta, 24 Agustus 2021.

Bagaimana langkah penanganan kasus Covid-19 ?.

Penanganan dampak Covid-19 secara global, termasuk Indonesia, mengalami tantangan berat akibat meluasnya virus varian Delta secara cepat. Permasalahan kesehatan kembali melonjak seiring peningkatan signifikan jumlah kasus positif dan korban jiwa di berbagai daerah. Lonjakan kasus yang signifikan membuat Pemerintah mengambil langkah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal Juli yang mengakibatkan tertahannya kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini kemudian menekan pendapatan masyarakat Indonesia, khususnya kelompok masyarakat kelas bawah, yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah untuk menjaga sisi kemanusiaan. 

Tindakan apa untuk penyelamatan ekonomi nasional ?.

Upaya penanganan dampak Covid-19 mendorong peningkatan yang tidak terduga dan besar atas biaya penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Hal ini tentu tentunya berdampak pada keuangan negara, khususnya pengelolaan APBN. Upaya refocusing dan realokasi APBN sudah dijalankan Pemerintah untuk mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen utama dalam penanganan dampak Covid-19. APBN dijalankan dengan masih dalam koridor kebijakan luar biasa dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan, sesuai amanat dalam UU No.2 tahun 2020.

Merujuk pada perkembangan kondisi dan respons kebijakan Pemerintah tersebut, Bank Indonesia (BI) terpanggil untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah bersama untuk penanganan kesehatan dan penyelamatan kemanusiaan akibat Covid-19, sebagai bagian dari tugas negara, kemanusiaan, kesehatan, dan keamanan rakyat.

Upaya ini merupakan wujud kuatnya sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter BI. Kerja sama yang solid antara Pemerintah dan BI dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian kebijakan fiskal dan moneter, serta dilakukan dengan tata kelola yang baik (good governance), akuntabel, dan transparan.

Kerja sama yang solid antara Pemerintah dan BI dalam penanganan dampak Covid-19 dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan Guna Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Melalui Pembelian di Pasar Perdana oleh BI atas SUN dan/atau SBSN (kemudian disebut SKB III), yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2021.

Skema yang diatur dalam SKB III dijalankan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan BI dan kesinambungan keuangan Pemerintah. Lebih lanjut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengapresiasi dan mendukung upaya Pemerintah dan BI dalam mengembangkan skema dan mekanisme pembiayaan APBN, untuk mengurangi beban keuangan negara melalui SKB III ini.

"Untuk melakukan koordinasi ini, kami juga bersama-sama terus melihat kesinambungan keuangan, baik dari sisi pemerintah yaitu APBN, dan dari sisi BI yaitu kondisi keuangan dan neraca Bank Indonesia. Ini sebagai dua syarat yang penting, agar pemulihan ekonomi dan pembangunan akan terus bisa berjalan, secara sustainable. Jadi, kita tidak mengorbankan, at all cost, sustainibilitas dalam jangka menengah panjang, dalam bentuk kesehatan, keuangan Pemerintah Indonesia, dan Bank Indonesia, yang merupakan fondasi penting bagi perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh ke depan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers bersama Gubernur Bank Indonesia.

Skema & Mekanismenya seperti apa saja ?.

Skema dan mekanisme yang diatur dalam SKB III mencakup: (i) pembelian oleh BI atas SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana secara langsung (private placement), (ii) pengaturan partisipasi antara Pemerintah dan BI untuk pengurangan beban negara, (iii) untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Lebih lanjut, diatur juga mekanisme koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI, serta penempatan dana hasil penerbitan SBN dalam rekening khusus.

Secara umum, pelaksanaan sinergi kebijakan dalam skema SKB III ini tetap menjaga prinsip penting dari sisi: 

SKB III berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Besaran SBN yang diterbitkan yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun. Partisipasi BI berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun (tahun 2021) dan Rp40 triliun (tahun 2022), sesuai kemampuan keuangan BI. Sedangkan sisa biaya bunga pembiayaan penanganan kesehatan lainnya serta penanganan kemanusiaan menjadi tanggungan Pemerintah.

Seluruh SBN yang diterbitkan dalam skema SKB III ini merupakan SBN dengan tingkat bunga mengambang (dengan acuan suku bunga Reverse Repo BI tenor 3 Bulan). Di dalam SKB ini juga diatur ketentuan mengenai fleksibilitas, di mana jumlah pembelian SBN oleh BI dan jumlah penerbitan SBN dengan pembayaran kontribusi BI, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan serta kondisi keuangan BI. Di samping itu, SBN yang diterbitkan bersifat tradable dan marketable serta dapat digunakan untuk operasi moneter BI.

Catatan penting:

Yang ingin saya tambahkan, satu ini ada panggilan tugas negara, untuk kesehatan dan kemanusiaan dan untuk di dalam kita bersama-sama memenuhi tugas negara ini, bersama pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan keamanan masyarakat, dan sekaligus untuk memulihkan ekonomi. Yang kedua, dari skema dan mekanisme dari kerjasama ini, tidak hanya bisa mengurangi beban atau biaya dari kesehatan dan beban negara.

Dan untuk itu juga akan memperkuat kemampuan dari kebijakan fiskal untuk memulihkan ekonomi. Yang ketiga, bahwa kerjasama ini tidak mempengaruhi sedikitpun mengenai independensi BI.

"Ini justru bagaimana kami menjalankan independensi BI dalam konteks bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah secara erat. Juga tidak akan mempengaruhi kemampuan BI untuk melakukan kebijakan moneter dan juga kemampuan keuangan BI," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di kesempatan yang sama.

Bagaimana untuk penanganan kesehatan serta kemanusiaan ?.

Penerbitan SBN dalam skema SKB III ini diarahkan untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Untuk anggaran penanganan kesehatan terdiri atas program vaksinasi, diagnostik (testing, tracing, treatment), therapeutic (biaya perawatan pasien Covid-19, insentif/ santunan tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan), penanganan Covid-19 di daerah, dan penanganan kesehatan terkait pandemi Covid-19 lainnya.

Sedangkan untuk anggaran penanganan kemanusiaan meliputi bantuan beras, tambahan program sembako, bantuan sembako Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan program perlindungan masyarakat lainnya.

Pemerintah menjaga bahwa kebijakan penanganan dampak Covid-19 ini tetap dalam koridor pengelolaan keuangan yang prudent dan kredibel. Dari sisi pembiayaan APBN, Pemerintah terus mengelola utang secara hati-hati dan terukur, serta memperhatikan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Dengan diterapkannya skema SKB III, upaya penanganan Covid-19 di sektor kesehatan dan penyelamatan kemanusiaan diharapkan dapat terlaksana dengan lebih optimal, serta mampu menjaga kesinambungan fiskal melalui pengurangan beban negara.

Akselerasi penanganan sektor kesehatan dan kemanusiaan yang didukung partisipasi BI ini menjadi modal dasar pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, Pemerintah tetap waspada serta fleksibel dalam menyesuaikan strategi penanganan Covid-19 yang adaptif dalam menghadapi pola kehidupan baru. Kesadaran masyarakat kepada 3T, disiplin protokol kesehatan 5M, dan akselerasi program vaksinasi sangat krusial. Seluruh komponen bangsa harus bersatu padu mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 16 Agustus 2021.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan, untuk dilakukan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah.

Apa tema kebijakan fiskal tahun 2022 ?

Tema kebijakan fiskal RAPBN 2022 yakni Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. 

Kondisi apa saja yang mempengaruhi ekonomi ?

Akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global.

Menurut data terkait.

Berdasarkan publikasi World Economic Outlook bulan Juli 2021, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan yang tinggi terutama pada negara berkembang yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,2 persen.

Sejalan dengan prospek membaiknya ekonomi global, pemulihan perekonomian Indonesia di tahun 2022 akan lebih kuat pada rentang pertumbuhan 5,0-5,5 persen. Risiko ketidakpastian terutama yang berasal dari perkembangan pandemi Covid-19 masih akan menjadi faktor yang harus diantisipasi di tahun 2022.

Kebijakan penanganan Covid-19 akan dioptimalkan secara komprehensif dengan program vaksinasi yang diakselerasi seluas-luasnya serta memperkuat penerapan protokol kesehatan diharapkan mampu meningkatkan confidence masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi.

Apa saja yang dibicarakan dalam konferensi pers bersama ?

Dalam konferensi pers terkait Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah terus berkonsentrasi pada penanganan Covid-19, khususnya di kuartal ketiga kemarin. "Kasus puncak varian Delta, pada saat kasusnya di puncak ekonomi akan menurun sedikit dan tentu kita pemerintah terus mendorong agar engine ekonomi, apakah itu ekspor, investasi, kemudian juga belanja pemerintah untuk terus dimaksimalkan," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan menegaskan bahwa, “Berbagai belanja pemerintah memang ditujukan untuk kesehatan dan bantuan sosial. Tentu kesehatan penting. Namun bantuan sosial yang diperluas, dalam hal ini untuk membantu yang mengalami hardship, kemudian untuk membantu disektor pangan dan pendidikan dan yang membantu yang mengalami tekanan di sektor tenaga kerja. Jadi sosial safety net atau jaring sosial pengaman kita di ekspansi baik dari jumlah penerimanya maupun manfaat penerimaannya.”

Konsumsi masyarakat diharapkan tetap menjadi komponen utama yang mendukung kinerja ekonomi dengan didukung penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sementara itu, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai upaya memperkuat spending better. Di sisi lain, berbagai langkah perbaikan iklim investasi, komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap perekonomian, serta terjaganya peringkat sovereign credit rating Indonesia akan mendorong kinerja investasi.

Selanjutnya, perbaikan arus investasi akan memperkuat daya saing produk dalam negeri, sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor. Untuk mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan program dan kebijakan dalam belanja negara.

Upaya perbaikan fundamental ekonomi yang dilakukan melalui reformasi struktural juga ditopang melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Dengan implementasi reformasi struktural tersebut, tren pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat sehingga Indonesia memiliki basis pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada tahun 2022.

Acuan kerangka ekonomi tahun 2022 ?.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program pro-poor dan pro-employment untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Berbekal keberhasilan dalam lima tahun terakhir sebelum pandemi tahun 2020, Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

APBN tetap menjadi instrumen utama yang menjadi motor dalam pemulihan ekonomi, meneruskan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19. Di sisi lain, Konsolidasi fiskal terus dilanjutkan di tahun 2022 untuk memuluskan normalisasi defisit APBN untuk kembali di bawah 3% PDB sesuai amanat UU 2/2020 dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pokok-pokok RAPBN 2022 adalah sebagai berikut.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2021

Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022, pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Kemampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi figur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Untuk itu, tahun 2021 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Sinyal pemulihan ekonomi dapat terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur global yang berada pada zona ekspansif. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global.

Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi Covid-19 akan menjadi downside risk dan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II tahun 2021. Outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2021 dan proyeksi 2022 adalah sebagai berikut.

*Untuk tabel anda bisa lihat langsung di informasi terkait, thanks.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar bersifat inklusif dalam rangka melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali, dengan target tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut: (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,5-6,3 persen; (2) tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0 persen; (3) tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,376-0,378; dan (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,41-73,46. Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam tema RAPBN dan kebijakan fiskal tahun 2022.

POKOK-POKOK RAPBN TAHUN 2022

Pendapatan Negara

Pendapatan negara pada RAPBN 2022 diproyeksikan mencapai Rp1.840,7 triliun yang terdiri dari:

a. Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp1.506,9 triliun. 

·         Penerimaan Pajak, diproyeksikan akan mencapai Rp1.262,9 triliun sejalan dengan pemulihan ekonomi dan didukung penguatan sistem perpajakan.

·         Kepabeanan dan Cukai ditargetkan sebesar Rp244,0 triliun disertai upaya perluasan basis Cukai.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp333,2 triliun.  Optimalisasi PNBP dilakukan baik terhadap penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Non SDA dengan memperhatikan keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas pelayanan publik, kondisi daya beli masyarakat, kesehatan kinerja keuangan BUMN. 

Belanja Negara
Belanja negara pada RAPBN 2022 diproyeksikan mencapai Rp2.708,7 triliun atau 15,1 persen terhadap PDB, yang diarahkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan spending better, serta peningkatan kualitas belanja daerah. Adapun untuk mendukung hal tersebut, bidang prioritas pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

Bagaimana untuk anggaran kesehatan ?

Bagaimana untuk Anggaran perlindungan sosial ?.

 

Bagaimana untuk anggaran pendidikan ?

Bagaimana untuk anggaran Infrastruktur ?.

Bagaimana untuk anggaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ?

Bagaimana untuk anggaran ketahanan pangan ?

Bagaimana untuk anggaran Pariwisata ?.

Prioritas anggaran tersebut tercakup dalam komponen belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya, penguatan reformasi belanja, khususnya belanja Pemerintah Pusat, dilakukan melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan reviu atas pelaksanaan RSPP tahun sebelumnya yang antara lain meliputi penyempurnaan rumusan sasaran program dan indikator kinerja utama program, khususnya untuk Program yang bersifat lintas unit eselon I.

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD diproyeksikan mencapai Rp770,4 triliun atau meningkat Rp141,3 miliar dibandingkan outlook tahun 2021, yang diarahkan untuk peningkatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah, dengan fokus kebijakan sebagai berikut.

1.       Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah;

2.      Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama terkait DAK Fisik;

3.      Melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM;

4.      Meningkatkan efektifias penggunaan DTK, melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah dan DAK Nonfiik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan; serta

5.      Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan mendukung sektor prioritas.

Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp868,0 triliun (4,85 persen dari PDB ) dilakukan dalam rangka menutup defisit dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan anggaran disusun dalam kerangka konsolidasi fiskal dan refocusing anggaran, sehingga target pembiayaan utang terus terkendali dan menurun.  Di sisi lain, pembiayaan investasi diberikan secara selektif berdasarkan pertimbangan sektor prioritas, penugasan pemerintah, manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Pada tahun 2022, pembiayaan investasi difokuskan pada investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, perlindungan masyarakat, dan kerjasama internasional.

*Untuk tabel anda bisa lihat di link terkait, thanks.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI)

[RID/fiq]

1. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan II 2021 berada dalam kondisi normal di tengah meningkatnya kembali kasus varian Delta Covid-19. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyepakati komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi guna menjaga SSK dan terus mempertahankan momentum pemulihan ekonomi dalam Rapat Berkala KSSK III tahun 2021 yang diselenggarakan pada Jumat, 30 Juli 2021, melalui konferensi video.

2. Tren perbaikan kinerja ekonomi global berlanjut pada triwulan II 2021, terutama ditopang oleh terus menguatnya kinerja ekonomi AS dan Tiongkok. Realisasi pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan II 2021 mencapai 12,2% (yoy) sejalan dengan meningkatnya Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur, relatif tingginya laju inflasi, dan menurunnya initial jobless claim menuju ke level pra-pandemi. Sementara itu, ekonomi Singapura dan Tiongkok pada triwulan II 2021 juga kembali mencatat pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 14,3% dan 7,9% (yoy).

Perkembangan ekonomi tersebut turut berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan global dan harga komoditas. Selanjutnya, ekspektasi pemulihan global ke depan masih ditopang oleh langkah-langkah sejumlah negara maju yang masih mempertahankan stimulus fiskal dan moneter. Di tengah optimisme tersebut, sejumlah negara kembali menghadapi penyebaran varian Delta Covid-19, di antaranya Inggris, Belanda, Malaysia, Tiongkok, dan Thailand.

3. Momentum penguatan kinerja ekonomi global dan kebijakan countercyclical Pemerintah serta kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif telah mampu mendorong berlanjutnya arah pemulihan ekonomi nasional. Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 tercatat 7,07% (yoy), melanjutkan perbaikan yang telah terjadi hingga triwulan I 2021. Perkembangan tersebut menunjukkan arah dan strategi pemulihan ekonomi Indonesia yang baik. Realisasi belanja negara yang tumbuh relatif tinggi (9,38%, yoy) pada semester I 2021, baik dalam bentuk belanja barang, program bansos, maupun belanja modal memberikan dorongan yang cukup signifikan pada komponen PDB dari sisi pengeluaran.

Konsumsi pemerintah triwulan II 2021 tumbuh tinggi 8,06% (yoy). Sementara itu, konsumsi masyarakat, yang mencakup sekitar 55% dari total PDB, mampu tumbuh 5,93%. Selain faktor base effect momentum Ramadan dan hari raya Idul Fitri, berbagai kebijakan Pemerintah dalam mendukung daya beli masyarakat melalui program bansos, diskon tarif listrik, insentif PPnBM kendaraan bermotor, insentif PPN untuk perumahan, serta relatif terkendalinya inflasi, telah berperan besar mendorong konsumsi masyarakat. Komponen investasi juga mencatatkan pertumbuhan tinggi (7,54%), terutama ditopang oleh investasi bangunan sejalan dengan realisasi belanja modal Pemerintah yang relatif tinggi pada triwulan II 2021.

Kinerja ekspor dan impor juga mengalami lonjakan tajam, masing-masing tumbuh 31,78% dan 31,22%, sejalan dengan momentum menguatnya kinerja ekonomi global dan meningkatnya harga komoditas. Ke depan, kontribusi non APBN dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin besar seiring dengan berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional.

4. Arah pemulihan yang menggembirakan terlihat dari sisi produksi. Penguatan kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2021 bersifat broad-based, di mana seluruh sektor mampu tumbuh positif. Sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sekitar 20% terhadap PDB nasional berperan sebagai mesin pertumbuhan, tumbuh 6,58% (yoy), sejalan dengan tren penguatan PMI Manufaktur Indonesia yang selalu dalam zona ekspansif. Sektor utama lainnya, yakni sektor perdagangan dan konstruksi, menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan masing-masing tumbuh 9,44% dan 4,42%.

Sektor-sektor penunjang aktivitas pariwisata yang terdampak sangat dalam akibat pandemi, juga menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Pada triwulan II 2021, sektor transportasi dan pergudangan mampu tumbuh 25,10%, sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 21,58%. Sejalan dengan menguatnya harga komoditas global, sektor pertambangan juga tumbuh positif sebesar 5,22%. Secara spasial, perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh pertumbuhan positif di seluruh wilayah.

5. Prospek pemulihan ekonomi nasional ke depan sangat terkait erat dengan proses penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19. Memasuki triwulan III 2021, perekonomian nasional dihadapkan pada tantangan meningkatnya penyebaran varian Delta Covid-19. Peningkatan kasus positif dan kematian Covid-19 yang disebabkan varian Delta telah mendorong diberlakukannya pembatasan mobilitas (PPKM Darurat). Penerapan PPKM Darurat diprakirakan mengurangi aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi, investasi, dan ekspor.

Secara sektoral, PPKM Darurat juga akan berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas masyarakat, seperti perdagangan, transportasi, serta hotel dan restoran. Oleh karena itu, penyebaran varian Delta Covid-19 tersebut dapat menjadi downside risk bagi outlook pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun 2021.

6. Pemerintah melalui instrumen APBN terus bekerja keras untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi. Untuk pengendalian penyebaran varian Delta Covid-19 serta upaya mitigasi dampak sosial ekonomi dari PPKM Darurat, Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran baik untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, maupun dukungan pemulihan sektor usaha. Tambahan anggaran kesehatan diberikan untuk memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan, percepatan vaksinasi serta pembayaran insentif tenaga kesehatan. Langkah-langkah antisipatif juga dilakukan dengan memperkuat 3T (testing, tracing, treatment).

Masyarakat diharapkan dapat turut berperan serta dengan mendorong kedisplinan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas). Untuk penguatan perlindungan sosial ditempuh melalui perluasan serta perpanjangan beberapa program bansos. Perpanjangan beberapa program dukungan dan insentif usaha juga dilakukan untuk menjaga tren pemulihan sektor usaha. Kebutuhan anggaran penguatan program penanganan Covid-19 tersebut dipenuhi melalui realokasi dan refocusing anggaran untuk menjaga agar defisit APBN tidak melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.

7. Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung upaya perbaikan ekonomi nasional. Dengan terjaganya stabilitas harga dan nilai tukar, seluruh instrumen kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth), baik dari sisi kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, maupun internasional serta inklusi ekonomi dan keuangan.

8. Di sisi kebijakan moneter, setelah menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak 6 (enam) kali sebesar 150 bps sejak tahun lalu, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dengan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) tetap pada level 3,50%, terendah sepanjang sejarah. Kebijakan ini sejalan dengan terkendalinya inflasi, perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, serta terjaganya stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar melalui kebijakan triple intervention, di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder.

Dengan kebijakan ini, nilai tukar Rupiah terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang relatif tinggi. Penguatan strategi operasi moneter terus dilakukan untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif. Bank Indonesia juga terus melanjutkan penambahan likuiditas ke pasar uang dan perbankan. Pada tahun 2021, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp101,10 triliun hingga 19 Juli 2021. Dengan demikian, sejak tahun lalu Bank Indonesia telah melakukan quantitative easing sebesar Rp827,7 triliun (5,4% PDB)

9. Bank Indonesia juga terus melakukan koordinasi kebijakan fiskal-moneter yang sangat erat baik dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi, pemulihan ekonomi, maupun dalam hal partisipasi Bank Indonesia dalam menyediakan pembiayaan bagi APBN. Pada tahun 2021, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk pendanaan APBN 2021.

Setelah pada tahun lalu Bank Indonesia melakukan pembelian SBN dari pasar perdana untuk APBN 2020 sebesar Rp473,42 triliun, pada tahun ini hingga 19 Juli 2021, pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 tercatat sebesar Rp124,13 triliun yang terdiri dari Rp48,67 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO). Di bidang pendalaman pasar uang, Bank Indonesia terus melakukan akselerasi pendalaman pasar uang khususnya pasar uang Rupiah dan valas termasuk melalui implementasi Electronic Trading Platform (ETP) Multimatching, khususnya pasar uang Rupiah dan valas, serta percepatan pendirian Central Counterparty (CCP).

Pendalaman pasar uang Rupiah dan valas difokuskan pada 2 (dua) produk utama yaitu transaksi repo dan DNDF. Dengan pengembangan transaksi repo tersebut, pasar repo diharapkan menjadi lebih likuid, efisien, dan juga mendukung penurunan yield SBN jangka panjang agar semakin mendekati suku bunga jangka pendek. Fokus pengembangan DNDF dimaksudkan untuk memperkuat instrumen lindung nilai dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong pembiayaan.

10. Di bidang makroprudensial, kebijakan akomodatif juga terus ditempuh untuk mendorong intermediasi keuangan perbankan bagi pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, Bank Indonesia melanjutkan upaya penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit perbankan (SBDK) serta melakukan penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain.

11. Di sisi sistem pembayaran, upaya percepatan keuangan digital dalam rangka turut mendukung pemulihan ekonomi juga terus dilakukan melalui implementasi ketentuan mengenai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP). Digitalisasi sistem pembayaran juga terus dipercepat dalam mendorong pemulihan ekonomi, khususnya inklusi ekonomi dan keuangan, termasuk UMKM.

Penggunaan QR Indonesia Standard (QRIS) sebagai satu-satunya standar terbukti telah mampu mendorong peningkatan transaksi ekonomi dan keuangan digital. QRIS telah menyambungkan 8 (delapan) juta merchant UMKM ke dalam platform-platform digital ekonomi. Bank Indonesia juga terus mendukung upaya-upaya elektronifikasi penyaluran bantuan sosial pemerintah, berkoordinasi dengan Pemerintah dan perbankan agar penyaluran bansos menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari 2% menjadi 1,75% per bulan serta memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit 1% dari outstanding atau maksimal Rp100.000,- sampai dengan 31 Desember 2021.

Di bidang kebijakan internasional, fasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi ke Indonesia serta sosialisasi penggunaan local currency settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait terus dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Fasilitasi promosi perdagangan dan investasi tersebut dimaksudkan untuk mendorong ekspor, sejalan dengan perbaikan ekonomi global, dan mendorong investasi, khususnya PMA ke Indonesia, sejalan dengan implementasi UU Cipta Kerja. Berbagai langkah-langkah kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan sinergi yang erat bersama Pemerintah dan KSSK. Bank Indonesia optimis bahwa sinergi kebijakan tersebut akan dapat membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik ke depan.

12. Sektor Jasa Keuangan secara umum dalam kondisi stabil dengan indikator prudensial terjaga dengan baik dan terjadi peningkatan kinerja pada triwulan II 2021. Kondisi permodalan lembaga jasa keuangan berada pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio (CAR) industri perbankan tercatat sebesar 24,33% (Mei 2021: 24,28%), gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,03 kali, jauh di bawah batas maksimum, serta Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing tercatat sebesar 647,7% dan 314,8%, berada jauh di atas threshold.

Kecukupan likuiditas industri perbankan juga memadai untuk mendukung intermediasi, tercermin dari alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per Juni 2021 masing-masing sebesar 151,20% dan 32,95%. Penempatan excess likuiditas perbankan pada SBN tercatat sebesar Rp1.391,98 triliun (14,79% dari total aset), naik 1,19% dibandingkan Desember 2020. 

13. Intermediasi perbankan menunjukkan peningkatan dengan risiko kredit yang terjaga. Kredit perbankan pada bulan Juni 2021 meningkat sebesar Rp67,39 triliun dari bulan sebelumnya, tumbuh positif 0,59% (yoy) atau 1,83% (ytd), meneruskan tren perbaikan dalam triwulan terakhir, disertai tingkat suku bunga kredit dengan tren menurun 43 basis poin dibanding Maret 2021.

Kondisi ini sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi di triwulan II 2021. Dana Pihak Ketiga (DPK) masih mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 11,28% (yoy), seiring dengan kebijakan yang akomodatif di bidang fiskal dan quantitative easing di bidang moneter. Suku bunga deposito 1 bulan juga mengalami tren yang menurun dari 3,74% pada bulan Maret 2021 menjadi 3,47% pada Juni 2021.

Hal ini menunjukan bahwa kebijakan suku bunga acuan yang lebih rendah telah ditransmisikan secara bertahap ke kebijakan suku bunga perbankan. Profil risiko kredit/pembiayaan lembaga jasa keuangan pada Juni 2021 terjaga dengan rasio NPL gross membaik menjadi sebesar 3,24% dibandingkan bulan sebelumnya dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan juga membaik ke level 3,96%.

14. Pasar modal domestik juga relatif stabil didukung minat beli nonresiden dan pemanfaatan pasar modal untuk pembiayaan ekonomi. IHSG hingga 5 Agustus 2021 tercatat menguat ke level 6.205,42 atau tumbuh 3,79% (ytd) dengan aliran dana nonresiden tercatat masuk sebesar Rp19,04 triliun.

Penghimpunan dana hingga 27 Juli 2021 telah mencapai nilai Rp116,6 triliun atau meningkat dari periode yang sama tahun lalu, dengan 27 emiten baru yang melakukan IPO. Selain itu, masih terdapat penawaran umum yang dalam proses dari 86 emiten dengan nilai nominal sebesar Rp54,2 triliun, termasuk IPO perusahaan teknologi besar. Dari sisi investor, jumlah investor retail terus mengalami peningkatan.

15. LPS menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi. Pada bulan Mei 2021, LPS kembali menurunkan TBP simpanan Rupiah pada Bank Umum dan BPR masing-masing 25 bps menjadi 4,00% dan 6,50%. TBP untuk simpanan valuta asing pada Bank Umum juga diturunkan sebesar 25 bps menjadi 0,50%. Kebijakan tersebut mempertimbangkan arah suku bunga pasar yang menurun, likuiditas perbankan yang longgar, dinamika risiko di pasar keuangan yang relatif terkendali, serta masih diperlukannya upaya penurunan biaya dana dalam rangka mendorong penurunan suku bunga kredit.

Dari sisi penjaminan simpanan, per Juni 2021 jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya sebanyak 99,92% dari total rekening atau setara dengan 360.964.146 rekening.

16. KSSK terus memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi risiko yang muncul akibat lonjakan kasus varian Delta Covid-19. Perkembangan korporasi di berbagai level dan sektor usaha juga menjadi salah satu fokus monitoring KSSK, termasuk identifikasi lebih dini atas potensi risiko yang mengancam keberlangsungan usaha korporasi serta risiko spillover effect terhadap SSK. Berdasarkan pemantauan dan identifikasi tersebut akan dilakukan koordinasi dan sinergi lembaga anggota KSSK dalam upaya antisipasi dan mitigasi dampak yang mungkin timbul.

Koordinasi dan sinergi tersebut, tidak hanya terbatas pada lembaga anggota KSSK, namun akan diperluas dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Otoritas lain apabila diperlukan. Melalui koordinasi dengan lembaga di luar KSSK, diharapkan tercipta keselarasan kebijakan yang mendukung efektivitas implementasi dan tercapainya tujuan dari masing-masing kebijakan demi menjaga SSK dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI)

[RID/fiq]

Rakyat.id-Jakarta, 21 Juli 2021 – Proyeksi pertumbuhan ekonomi global hingga semester I 2021 masih solid, didukung berbagai faktor positif, antara lain perbaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh World Bank dan OECD seiring pelaksanaan vaksinasi dan stimulus, stabilitas pasar keuangan yang terjaga, pertumbuhan perdagangan global didukung pemulihan permintaan, serta peningkatan harga komoditas didorong pemulihan produksi dan permintaan berbagai negara.

Meski demikian, beberapa faktor risiko perlu diwaspadai, seperti munculnya varian delta yang mendorong dilakukannya pengetatan restriksi atau penundaan normalisasi aktivitas di banyak Negara, akses dan kecepatan vaksinasi yang belum merata sehingga pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi tidak seragam, kenaikan inflasi Amerika Serikat yang memunculkan potensi normalisasi kebijakan moneter serta gangguan suplai dan kenaikan inflasi di banyak negara (khususnya negara maju) yang memengaruhi kelancaran dan kenaikan biaya produksi.

Sementara itu, tren pemulihan ekonomi domestik cukup kuat di kuartal II 2021, baik dari sisi konsumsi maupun produksi, namun laju pemulihan ekonomi pada kuartal III diperkirakan akan terpengaruh oleh tren kenaikan kasus Covid-19.

APBN terus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan prioritas untuk penanganan kesehatan dan perlindungan kesejahteraan masyarakat, di mana pendapatan negara meningkat, mendukung pertumbuhan belanja negara dan pembiayaan APBN yang masih terjaga.

Pemulihan Ekonomi Domestik Terus Menguat

Aktivitas konsumsi masih menunjukkan pertumbuhan hingga Juni 2021. Indeks Keyakinan Masyarakat pada bulan Juni berada di level 107,4, jauh melampaui awal pandemi pada bulan April tahun 2020 yang hanya mencapai 84,8.

Selanjutnya, indeks penjualan ritel tumbuh 4,5 persen (yoy) didukung peningkatan konsumsi pada seluruh kelompok, sedangkan penjualan mobil ritel bulan Juni tumbuh 120,3 persen (yoy), mengindikasikan perbaikan tingkat konsumsi kelas menengah. Sementara realisasi belanja negara telah mencapai 42,5 persen dari target APBN, tumbuh 9,4 persen (yoy), melanjutkan peran sentral APBN dalam menstimulasi pemulihan ekonomi.

Aktivitas produksi juga terus mengalami peningkatan, ditunjukkan oleh penggunaan listrik industri dan bisnis yang tumbuh masing-masing 26,1 persen dan 14,5 persen (yoy) pada bulan Juni, diikuti penggunaan semen yang mencatat pertumbuhan sebesar 17,6 persen (yoy). PMI Manufaktur melanjutkan tren positif di zona ekspansi sejak November 2020, yaitu tercatat di angka 53,5.

Kinerja ekspor-impor pada bulan Juni 2021 juga menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu mencapai 54,5 persen dan 60,1 persen (yoy), didorong pertumbuhan ekspor migas dan nonmigas, serta impor bahan baku dan barang modal.

Respon Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Program PEN

Kasus harian global Covid-19 kembali meningkat seiring semakin merebaknya varian Delta yang sudah terdeteksi di 111 negara, sementara itu sampai dengan 19 Juli 2021, sebanyak 58,79 juta dosis vaksin telah diberikan di Indonesia, terdiri dari 42,34 juta dosis 1 dan 16,45 juta dosis 2.

Upaya percepatan vaksinasi terus ditingkatkan, antara lain melalui penambahan vaksinator melalui TNI/Polri, Bidan, serta tenaga lainnya, dan penambahan pos pelayanan vaksinasi bekerja sama dengan TNI dan Polri, Organisasi Kemasyarakatan, serta melibatkan peran aktif dunia usaha. Penanganan pandemi dan perlindungan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas, serta membutuhkan kerja sama dan dukungan semua pihak.

Pemerintah terus berupaya untuk memastikan efektivitas PPKM untuk mengendalikan penularan Covid-19, sejalan dengan penyediaan perlindungan sosial serta penguatan 3 T dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai langkah utama menghadapi pandemi.

Dukungan semua pihak juga diperlukan untuk terus melakukan disiplin 5M serta menyukseskan program vaksinasi demi keselamatan diri dan mendukung tercapainya kekebalan komunal.

Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun.

Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,75 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19.

Rincian alokasi anggaran dan pemanfaatan dari Program PEN dalam APBN 2021 meliputi sektor:

(i) Kesehatan dengan pagu Rp214,95 triliun, yang dimanfaatkan untuk Testing dan Tracing, biaya perawatan, insentif dan santunan kematian nakes, obat dan APD, bantuan iuran JKN, insentif perpajakan kesehatan, serta  pengadaan vaksin;

(ii) Perlindungan Sosial dengan pagu Rp187,84 triliun, dimanfaatkan antara lain untuk program PKH, Kartu Sembako, BST, BLT Desa, Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Kuota Internet, serta subsidi listrik;

(iii) Dukungan UMKM dan Korporasi dengan pagu Rp161,20 triliun, dimanfaatkan antara lain untuk pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), IJP UMKM dan Korporasi, Penempatan Dana pada bank, dan Subdisi Bunga;

(iv) Program Prioritas dengan pagu Rp117,94 triliun, digunakan untuk  program Padat Karya K/L, Pariwisata antara lain untuk KSPN, Ecowisata, serta  pelatihan SDM, Ketahanan Pangan antara lain program food estate dan irigasi, ICT antara lain penyediaan infrastruktur TIK serta penyiaran publik, Kawasan Industri antara lain untuk pengembangan kawasan strategis serta program penanaman modal;

(v) Insentif Usaha dengan pagu Rp62,83 triliun, antara lain digunakan untuk pemberian insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, Pengembalian Pendahuluan PPN, penurunan Tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh WP, PPN DTP Properti, dan PPnBM Mobil.

Dalam konferensi pers hari ini, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa “Kartu Pra Kerja ini akan difokuskan untuk pekerja yang mengalami PHK. Sedangkan kita sekarang sedang membuat desain untuk memberikan bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan. Kita sedang membahas dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Tenaga Kerja di dalam rangka untuk membantu segmen yaitu kelompok pekerja yang dirumahkan atau jam kerjanya berkurang."

Selanjutnya, untuk memperkuat penanganan pandemi di derah, "Pemerintah telah melakukan berbagai upaya percepatan pelaksanaan Dana Desa dan BLT Desa. Total anggaran untuk BLT Desa adalah Rp28,8 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp6,1 triliun atau 21,2 persen, serta memberikan manfaat sebesar Rp300.000 setiap bulan untuk 5,2 juta KPM dari 8 juta KPM sasaran.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga menggelontorkan bantuan untuk masyarakat terdampak melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan total alokasi sebesar Rp25,46 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp4,7 triliun, terdiri dari penyaluran bantuan sosial, pemberian makanan tambahan dan perlindungan sosial lainnya, pemberdayaan UMKM, serta subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi lainnya".

Realisasi program PEN hingga 16 Juli 2021 mencapai Rp277,36 triliun atau 37,2 persen pagu sebesar Rp744,75 triliun. Percepatan realisasi program perlindungan sosial sebesar Rp440 triliun pada Triwulan I 2021 terbukti berhasil melindungi konsumsi dasar  masyarakat miskin dan rentan terdampak Covid-19.

Tingkat kemiskinan turun menjadi 10,14 persen per Maret 2021 dari 10,19 persen pada September 2020, sementara menurut Bank Dunia, tingkat kemiskinan Indonesia dapat mencapai 11,2 persen pada tahun 2021 tanpa perluasan program perlindungan sosial.

Pelaksanaan APBN Dalam Merespon Dinamika Kasus Covid-19

Di tengah peningkatan kasus Covid-19, Pemerintah berupaya untuk menahan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, APBN difokuskan untuk peningkatan penanganan sektor kesehatan dan perlindungan sosial yang saat ini dibutuhkan masyarakat. Pemerintah menambah alokasi penanganan sektor kesehatan dan perlindungan sosial, masing-masing menjadi Rp214,95 triliun dan Rp187,84 triliun dengan total penambahan sebesar Rp55,21 triliun.

Penambahan alokasi penanganan sektor kesehatan dan perlindungan sosial tersebut bersumber dari pemanfaatan dana cadangan serta refokusing dan realokasi Belanja K/L.

Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga nominal defisit agar tidak melebihi target APBN 2021, seiring optimalisasi pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mendukung efisiensi penerbitan SBN.

Pelaksanaan APBN hingga Semester I tahun 2021 terjaga sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp886,9 triliun atau tumbuh 9,1 persen (yoy), didukung pertumbuhan semua jenis Pendapatan Negara, antara lain Penerimaan Pajak mencapai Rp557,8 triliun atau tumbuh 4,9 persen (yoy), Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp122,2 triliun atau tumbuh 31,1 persen (yoy), dan PNBP mencapai Rp206,9 triliun, atau 11,4 persen (yoy).

Selanjutnya, belanja negara diakselerasi untuk mendukung pengendalian Covid-19 dan program PEN, terealisasi sebesar Rp1.170,1 triliun atau tumbuh 9,4 persen (yoy), terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp796,3 triliun dan realisasi TKDD sebesar Rp373,9 triliun. Sementara itu, pembiayaan memegang peran penting untuk mendukung akselerasi pelaksanaan PEN, defisit APBN masih terjaga, mencapai Rp283,2 triliun atau 1,72 persen terhadap PDB hingga akhir Semester I, sejalan dengan kebijakan countercyclical yang dilakukan pada semester pertama. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Juni 2021 mencapai Rp419,2 triliun atau 41,7 persen target APBN.

Kebutuhan pembiayaan utang melalui penerbitan SBN menurun sebagai dampak dari penurunan nominal defisit, optimalisasi penggunaan SAL, dan penyesuaian utang jatuh tempo. Seiring kondisi pasar SBN yang membaik, sejak lelang SUN tanggal 27 April dan lelang SBSN tanggal 4 Mei, penerbitan SBN melalui lelang tambahan (Green Shoe Option/GSO) tidak dilakukan. Selanjutnya, kontribusi Bank Indonesia dalam pembelian SBN sesuai SKB I hingga akhir Semester I telah mencapai Rp120,1 triliun, yang terdiri dari SUN SKB I sebesar Rp79,66 triliun dan SBSN SKB I sebesar Rp40,49 triliun.

Hasil dari G20 FMCBG Meeting

Telah dilakukan pertemuan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota G20 (G20 FMCBG Meeting) pada tanggal 9-10 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut:

  1. Outlook perekonomian global menunjukkan perbaikan namun tidak merata antar negara, dan masih dibayangi downside risk, serta dipengaruhi kecepatan vaksinasi maupun penyebaran varian bar Covid-19.
  2. Menegaskan kembali untuk mencegah premature withdrawal atas kebijakan yang dilakukan dan melakukan penyesuaian bentuk dukungan kebijakan dengan perkembangan pandemi dan pemulihan ekonomi.
  3. Memperkuat kerjasama internasional dalam penanganan pandemi melalui peningkatan akses vaksin yang merata dan terjangkau, peningkatan kapasitas produksi vaksin, dan penguatan sistem kesehatan.
  4. Meningkatkan kesiapan global dalam menghadapi pandemi di masa depan.
  5. Meneruskan dukungan terhadap negara miskin melalui implementasi Common Framework for Debt Treatment beyond the DSSI dan mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan oleh Bank Pembangunan Multilateral.
  6. Mendukung penerapan solusi berbasis konsensus.
  7. Menyiapkan G20 Roadmap on Sustainale Finance yang akan menjadi panduan global dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
  8. Membahas potensi kebijakan fiskal melalui carbon pricing dalam mendukung penurunan emisi.
  9. Menjaga stabilitas sektor keuangan.

Pemulihan perekonomian global menghadapi risiko dan ketidakpastian, terutama sejak kemunculan variasi baru virus Corona. Sementara itu, kondisi ekonomi domestik cukup positif di beberapa sektor namun Pemerintah tetap mewaspadai volatilitas akibat lonjakan kasus Covid-19, serta melanjutkan momentum pemulihan ekonomi di tengah upaya meredam penambahan kasus.

Pemerintah terus melanjutkan upaya pemulihan ekonomi yang ditopang oleh kerja keras APBN, di mana terjadi tren perbaikan pada semua jenis penerimaan seiring optimalisasi belanja negara bagi kesejahteraan masyarakat secara merata. 

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

Rakyat.id-Jakarta, 21 Juni 2021 – Tren kasus dan kematian harian Covid-19 global secara agregat menurun. Sampai dengan tanggal 20 Juni 2021, data menunjukkan bahwa program vaksinasi telah dilakukan di 180 negara dengan total dosis yang telah diberikan sebanyak 2,59 miliar dosis, dan 35,28 juta dosis vaksin telah diberikan di Indonesia. Akselerasi vaksinasi di negara-negara maju cenderung berhasil mengendalikan pandemi dan memperluas reopening. Sedangkan, kondisi di beberapa negara berkembang seperti Amerika Latin, Afrika Selatan, dan negara ASEAN masih eskalatif.

Pertemuan G7 minggu lalu, dari para leaders menyampaikan akan memberikan satu miliar vaksin-vaksin kepada negara-negara lain dan ini memberikan dampak positif, karena masih ada warga negara yang akses terhadap vaksinnya sangat terbatas. Tentu dengan kenaikan jumlah vaksinasi ini akan memberikan harapan bagi pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Bulan Juni 2021.

Beberapa provinsi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, mengalami lonjakan kasus yang cukup besar pasca momen Idulfitri, bahkan telah ditemukan berbagai varian baru Covid-19 mulai dari varian Alpha hingga Delta. Oleh karena itu, kepatuhan pada pembatasan sosial, disiplin 3M, penguatan 3T serta akselerasi vaksinasi harus ditingkatkan.

Melalui kebijakan pemberian izin vaksinasi bagi usia 18+ yang sudah diterapkan di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, diharapkan pelaksanaan vaksinasi dapat terus dipercepat.

Pemulihan ekonomi global terus berlanjut, ditunjukkan melalui penguatan berbagai indikator. World Bank dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tengah sentimen positif vaksinasi dan pemulihan berbagai indikator ekonomi, masing-masing menjadi 5,8 persen (yoy) dan 5,6 persen (yoy) untuk tahun 2021, serta 4,4 persen (yoy) dan 4,3 persen (yoy) untuk tahun 2022.

Selain itu, perdagangan global dan manufaktur juga terus membaik, di mana Baltic Dry Index konsisten di level tinggi, begitu pula ekspansi PMI Manufaktur Global di bulan Mei yang mencapai level tertinggi sejak 2010.

Selanjutnya, harga minyak dan batu bara sebagai komoditas utama Indonesia mengalami peningkatan signifikan, sedangkan harga CPO menurun sejak Mei akibat penurunan permintaan dari India.

Di pasar keuangan, volatilitas pasar keuangan global (VIX) index turun, sedangkan pasar saham negara maju dan berkembang terus meningkat. Meski demikian, beberapa faktor risiko perlu diwaspadai, antara lain munculnya gelombang dan varian Covid-19 yang lebih menular dan ganas, akses vaksinasi dan pemulihan ekonomi global yang tidak merata, serta kemungkinan normalisasi kebijakan moneter AS yang lebih cepat.

Sementara itu, pemulihan ekonomi domestik menguat, mengindikasikan bahwa sedang terjadi momentum pemulihan ekonomi di Indonesia. Di tengah dinamika kasus Covid-19, ekspor dan impor tumbuh tinggi, sejalan dengan pertumbuhan pada konsumsi listrik dan rumah tangga, Indeks Kepercayaan Konsumen, dan PMI Manufaktur.

Pertumbuhan ekonomi Kuartal-II diproyeksi tumbuh tinggi, didukung peningkatan berbagai indikator ekonomi seiring momentum lebaran dan faktor base effect. 

Kinerja APBN sampai dengan Mei 2021 jauh lebih baik dari pada periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pendapatan negara mengalami pertumbuhan signifikan dari yang semula terkontraksi sebesar 9,0 persen (yoy) menjadi 9,3 persen (yoy) didukung pertumbuhan Pajak dan PNBP serta terjaganya penerimaan Kepabeanan dan Cukai.

Begitupun dari sisi belanja negara yang tumbuh dari negatif 1,4 persen (yoy) menjadi 12,1 persen (yoy) didorong tingginya Belanja Pemerintah Pusat dan membaiknya TKDD.

Belanja negara kita yang meningkat dan mendukung pemulihan ekonomi masih perlu diperbaiki juga dari sisi kualitasnya. Jangan sampai kita membelanjakan namun masyarakat atau ekonomi tidak merasakan atau kurang merasakan manfaatnya. Jadi ini kualitas dari belanja dan eksekusi yang sering ditekankan oleh Bapak Presiden menjadi sangat penting, kerja detail kerja di lapangan," jelas Menkeu.

Optimalisasi pendapatan dan peningkatan kualitas belanja negara terus dilakukan sejalan dengan kinerja pembiayaan APBN yang terjaga serta penurunan SILPA jika dibandingkan dengan bulan April 2021.

APBN terus bekerja keras untuk melanjutkan momentum perbaikan ini, seiring dengan langkah antisipatif penanganan pandemi melalui pelaksanaan vaksinasi yang lebih masif, serta penguatan 3T dan 3M. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Juni 2021.

Pemulihan Ekonomi Domestik Terus Menguat

Aktivitas masyarakat di kuartal-II sempat melampaui level sebelum pandemi, didorong oleh aktivitas di supermarket dan peritel saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Hal ini juga berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga yang diproyeksikan kembali ke zona positif pada kuartal-II. 

Selanjutnya, tingkat kepercayaan masyarakat kembali meningkat mencapai 104,4, dibanding bulan sebelumnya pada angka 101,5 yang mencerminkan optimisme konsumen terhadap penguatan kondisi ekonomi, dan penurunan tingkat penyebaran kasus Covid-19 pada bulan Mei.

Selain itu, indikator RSI menunjukkan keberlanjutan pemulihan konsumsi masyarakat pada April dan diprediksi meningkat pada Mei 2021, atau tumbuh 12,9 persen (yoy), ditopang oleh peningkatan konsumsi pada seluruh kelompok, termasuk pada penjualan mobil ritel yang tumbuh tinggi pada bulan Mei, mencapai 54,8 ribu unit, sebagai indikasi perbaikan tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah.

Selanjutnya, indikator konsumsi listrik pada bulan Mei 2021 kembali tumbuh positif double digit di angka 16,6 persen (yoy), tumbuh hampir di semua sektor yang menunjukkan adanya recovery ekonomi. Indeks PMI Manufaktur kembali mencatat rekor, yaitu mencapai 55,3 didorong oleh pertumbuhan solid pada permintaan baru, output  dan purchasing, yang sekaligus mendorong pertumbuhan serapan tenaga kerja.

Dari sisi perdagangan internasional, Neraca Perdagangan Indonesia melanjutkan tren positif dengan surplus USD2,36 miliar pada bulan Mei 2021, atau tumbuh 17,9 persen (yoy). Kinerja ekspor tumbuh dua digit, yaitu meningkat sebesar 58,8 persen (yoy), terutama didorong peningkatan harga komoditas dan juga pertumbuhan volume barang yang diperdagangkan.

Kinerja impor juga menunjukkan pertumbuhan positif yaitu meningkat 68,7 persen (yoy), terutama dari impor bahan baku yang didorong peningkatan kebutuhan aktivitas investasi khususnya bangunan, meningkatnya kebutuhan hari raya dan penanganan pandemi pada impor barang konsumsi, serta peningkatan impor barang modal yang didorong pertumbuhan impor mesin untuk produksi sektor strategis.

Kerja Keras APBN dalam Mendukung Momentum Pemulihan

Pertumbuhan Belanja Negara masih terjaga cukup tinggi didorong tingginya Belanja Pemerintah Pusat dan membaiknya TKDD. Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Mei 2021 mencapai Rp945,7 triliun, atau 34,4 persen target APBN, tumbuh 12,1 persen (yoy), jauh lebih baik dari pertumbuhan pada bulan Mei tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 1,4 persen (yoy).

Realisasi belanja negara terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp647,6 triliun dan TKDD sebesar Rp298,0 triliun.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat tumbuh tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 33,1 persen (yoy) dan belanja non K/L yang tumbuh 7,82 persen (yoy).

Realisasi belanja barang K/L tumbuh 91,4 persen, terutama dipengaruhi akselerasi program PEN 2021 serta pembatasan kegiatan yang ketat di masa awal pandemi tahun 2020. Sampai dengan akhir Mei 2021, belanja barang K/L telah memberikan manfaat kepada masyarakat berupa pengadaan 37,78 juta dosis vaksin, klaim biaya perawatan untuk 177,8 ribu pasien Covid-19, pemberian bantuan kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro, dan pemberian BOS Kemenag kepada 3,45 juta siswa sekolah swasta. Selanjutnya, realisasi belanja modal tumbuh signifikan sebesar 132,4 persen, terutama berasal dari proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas.

Realisasi belanja modal antara lain digunakan untuk penyelesaian pembangunan Bendungan sebesar 59,57 persen dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp8,70 triliun, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 600 km dengan progres sebesar 30,76 persen, rehabilitasi sepanjang 3.900 km dengan progres sebesar 34,86 persen, dan pembangunan jalur KA yang telah terealisasi sebesar 76,22 persen dari target 236,66 km’sp.

Selain itu, belanja modal juga telah digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 66,78 km senilai Rp1,15 triliun dan pembangunan jembatan sepanjang 6,11 km senilai Rp1,61 triliun.

Selanjutnya, realisasi belanja bansos mencapai Rp172,6 triliun, atau tumbuh 10,3 persen, antara lain disalurkan melalui pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi 96,5 juta masyarakat miskin, pemberian sembako kepada 15,93 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 10,46 juta KPM, pemberian bantuan PKH kepada 9,9 juta KPM, pemberian KIP Kuliah kepada 930 ribu mahasiswa dan penyaluran PIP kepada 10,02 juta siswa, serta realisasi belanja subsidi bunga KUR kepada 2,8 juta debitur. Realisasi belanja subsidi dan belanja lain-lain juga meningkat, utamanya untuk penyaluran berbagai jenis subsidi dan program pra-kerja.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan Mei 2021 tumbuh 15,7 persen (yoy), direalisasikan untuk pemberian subsidi solar, minyak tanah, LPG, listrik, dan bunga perumahan bagi masyarakat, serta subsidi bunga KUR dan subsidi pupuk. Sedangkan belanja lain-lain tumbuh 218,0 persen (yoy) didorong pemberian bantuan iuran JKN kepada 19,2 juta masyarakat dan pelaksanaan program pra-kerja kepada 2,8 juta masyarakat. 

Sementara itu, penyaluran dana TKDD sampai dengan akhir Mei 2021 terealisasi sebesar 37,5 persen dari total alokasi TKDD 2021. Peningkatan kinerja penyaluran TKDD terjadi untuk: (1) Peningkatan DBH akibat penyaluran Kurang Bayar tahun sebelumnya, (2) Penyaluran DAK Nonfisik sesuai dengan jadwal, dan (3) Peningkatan Dana Otonomi Khusus dan DIY karena Pemerintah Daerah telah menyampaikan permohonan dan memenuhi persyaratan lebih cepat.

Pembiayaan Investasi Turut Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Sampai dengan Juni 2021, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp25,6 triliun, tumbuh 298 persen (yoy), salah satunya untuk memberikan pinjaman PEN Daerah sebesar Rp10 triliun untuk membiayai berbagai sektor, antara lain jalan dan jembatan, SDA, pendidikan, kesehatan, jalan umum dan lainnya.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan pembiayaan investasi kepada BLU LMAN untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp5,56 triliun dan pembiayaan investasi pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp8 triliun.

Dalam rangka memperkuat solidaritas dan meningkatkan kerja sama internasional, Pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan investasi kepada BLU LDKPI senilai Rp2 triliun untuk pengelolaan dana hibah kepada negara/lembaga asing guna penanganan Covid-19 dan penanggulangan bencana alam.

Program PEN Terus Menjadi Instrumen Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi

Realisasi PEN sampai dengan 18 Juni 2021 mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4 persen dari pagu tahun 2021 yang sebesar Rp699,43T. Program PEN Kesehatan telah terealisasi sebesar Rp39,55 triliun atau 22,9 persen pagu.  Manfaat yang didapat sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 untuk PEN Kesehatan adalah Diagnostik untuk Testing dan Tracing, Therapeutic untuk biaya perawatan untuk 206,27 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian serta obat dan APD kemudian untuk Pengadaan 37,78 juta dosis vaksin, Bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, Insentif perpajakan Kesehatan termasuk PPN dan Bea masuk vaksin.

Selanjutnya, di sektor perlindungan sosial program PEN terealisasi sebesar Rp64,91 triliun atau 43,8 persen untuk program PKH, kartu sembako, BST, BLD Desa, kartu pra-kerja, dan bantuan kuota internet. Selain itu, program PEN juga digunakan untuk program prioritas dengan capaian realisasi Rp38,10 triliun atau 29,8 persen antara lain untuk program padat karya dan pengembangan pariwisata, mendukung ketahanan pangan, serta pengembangan ICT dan kawasan industri.

Pemerintah juga berupaya untuk membantu pemulihan di sektor usaha melalui pemberian dukungan kepada UMKM dan korporasi, serta pemberian insentif usaha. Dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp48,05 triliun atau 24,8 persen target, antara lain digunakan untuk pemberian Bantuan Pemerintah kepada Usaha Mikro (BPUM), IJP UMKM dan korporasi, serta penempatan dana pada perbankan, sedangkan realisasi pemberian insentif usaha yang mencapai Rp36,02 triliun atau 63,5 persen pagu antara lain meliputi insentif berbagai jenis PPh dan PPN.

Kebutuhan Belanja dan Investasi Dipenuhi Melalui Pendapatan dan Pembiayaan

Peningkatan kinerja Belanja dan Investasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi disertai semakin optimalnya penerimaan Perpajakan dan PNBP serta dukungan pembiayaan. Sampai dengan akhir Mei 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp726,4 triliun atau 41,7 persen target APBN 2021, tumbuh 9,3 persen (yoy), jauh meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu terkontraksi sebesar 9,0 persen (yoy).

Penerimaan Pajak mencapai Rp459,6 triliun atau 37,4 persen target APBN 2021, membaik dengan tumbuh sebesar 3,4 persen (yoy). Kinerja penerimaan pajak ini sangat baik mengingat kondisi pandemi yang belum pulih sepenuhnya serta insentif fiskal yang masih terus diberikan kepada pelaku usaha. Pemulihan aktivitas ekonomi serta momen hari raya Idulfitri pada bulan Mei mengakibatkan mayoritas jenis pajak tumbuh positif, antara lain PPh 21, PPh 22 Impor, PPh 26, serta PPN DN dan PPN Impor.

Fase pemulihan ekonomi juga tercermin pada penerimaan pajak sektoral sejalan dengan meningkatnya ekspektasi bisnis (PMI) dan konsumen (IKK), terutama didukung pembayaran THR, pembayaran dividen, peningkatan impor serta membaiknya permintaan dalam negeri. Selain itu, pemberian insentif pajak yang dilanjutkan pada tahun 2021 telah memberikan manfaat kepada lebih dari 300 ribu wajib pajak.

Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp99,3 triliun atau 46,2 persen target APBN 2021, dan tumbuh 21,6 persen (yoy). Penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp14,28 triliun, meningkat 3,56 persen (yoy) seiring peningkatan kinerja impor, sedangkan Bea Keluar mencapai Rp10,26 triliun, tumbuh signifikan 844,6 persen (yoy) didorong penerimaan BK tembaga dan produk kelapa sawit. Sementara itu, penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp74,78 triliun atau tumbuh 11,9 persen (yoy), didorong penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang tumbuh 12,6 persen (yoy) dipengaruhi limpahan pelunasan kredit pita cukai dari akhir tahun 2020 dan kebijakan penyesuaian tarif pita cukai.

Realisasi PNBP sampai bulan Mei 2021 mencapai Rp167,6 triliun atau 56,2 persen target APBN 2021, antara lain didorong oleh: (1) pertumbuhan PNBP SDA Nonmigas sebesar 48,4 persen (yoy) akibat kenaikan harga batubara, emas, perak, tembaga, timah, dan nikel, serta dukungan kenaikan sektor kehutanan dan panas bumi; (2) pertumbuhan PNBP Lainnya sebesar 37,3 persen (yoy) akibat kenaikan penjualan hasil tambang batubara dan layanan PNBP K/L; (3) pertumbuhan Pendapatan BLU sebesar 126,8 persen (yoy) akibat peningkatan pendapatan dana perkebunan kelapa sawit, layanan pendidikan, dan jasa penyelenggaraan telekomunikasi dibandingkan tahun lalu.

Pembiayaan APBN Turut Menopang Pemulihan Ekonomi

APBN 2021 diharapkan dapat tetap terjaga dengan target defisit anggaran sebesar 5,7 persen PDB, seiring berlanjutnya upaya penanganan Covid-19 dan PEN. Defisit APBN dan Keseimbangan Primer sampai dengan akhir Mei 2021 mencapai Rp219,3 triliun dan Rp67,6 trliun.

Pembiayaan utang masih terjaga di tengah meredanya tekanan pasar keuangan, meski demikian volatilitas ke depan masih perlu diwaspadai. Sampai dengan akhir Mei 2021, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp330,1 triliun atau 28,0 persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp348,0 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp17,9 triliun, sementara kontribusi Bank Indonesia sesuai dengan SKB I mencapai Rp116,26 triliun.

Seiring kondisi pasar SBN yang membaik, sejak bulan Mei penerbitan SBN melalui GSO tidak dilakukan. Sementara itu, setelah sukses menerbitkan Global Bond di awal tahun, pada bulan Mei 2021 Pemerintah kembali menerbitkan Samurai Bond yang berhasil memperoleh spread terhadap Yen Swap dan kupon terendah untuk seluruh tenor dalam sejarah penerbitan Samurai Bonds oleh Pemerintah Indonesia tanpa JBIC guarantee.

Selanjutnya, disusul keberhasilan penerbitan Sukuk Global pada bulan Juni 2021, di mana untuk tenor 30 tahun menjadi Green Sukuk terpanjang yang pernah diterbitkan di pasar global, sekaligus mencatatkan pertumbuhan minat green investor dari yang semula 34 persen pada tahun 2020 menjadi 57 persen dari total investor Global Sukuk pada tahun 2021.

Keberhasilan Pemerintah dalam menerbitkan SBN dengan mata uang asing dalam kondisi pasar keuangan dan perekonomian global yang volatile, menunjukkan besarnya kepercayaan investor terhadap kemampuan Pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara prudent.

Stimulus fiskal di berbagai sektor telah memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia perlu terus dijaga dengan dukungan kerja keras APBN serta pelaksanaan PPKM dan Protokol Kesehatan yang lebih disiplin dan terkendali.

Selain itu, akselerasi dan keikutsertaan program vaksinasi juga harus terus ditingkatkan untuk mencegah tingkat penyebaran kasus Covid-19 yang lebih luas lagi agar pemulihan domestik tidak terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk meneruskan kinerja APBN melalui optimalisasi pendapatan negara dan perbaikan kualitas belanja negara agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Sumber & Foto: (KEMENKEURI).

[RID/fiq]

Rakyat.id-Jakarta, (4 Juni 2021). – Sampai dengan awal Juni 2021, pandemi Covid-19 masih mengalami eskalasi dan menelan korban jiwa yang besar. Di Indonesia, jumlah kasus rata-rata harian berada di kisaran 5.700 kasus. Dampak Pandemi Covid-19 sangat luar biasa, memberikan tekanan pada perekonomian, stabilitas sistem keuangan dan ketahanan sosial masyarakat miskin dan rentan.

Ketidakpastian tersebut mengakibatkan kinerja perekonomian masih berada di zona kontraksi di triwulan I/2021 sebesar 0,74% setelah kontraksi cukup dalam sebesar 2,1% di tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengakibatkan terjadinya opportunity loss berkisar Rp1.356 triliun. Tekanan terhadap makro fiskal terefleksi dari peningkatan defisit yang signifikan mencapai 6,1% PDB (2020) serta rasio utang yang meningkat tajam mencapai 39,4% PDB di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 30,2% PDB.

Hal ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi penerimaan perpajakan di tahun 2020 sebesar 16,9% (yoy) atau hanya mencapai 8,33% PDB. Di saat yang sama, belanja negara justru meningkat cukup besar mencapai Rp2.593,5T (16,8% PDB) untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui penanganan kesehatan, program perlindungan sosial, dukungan untuk UMKM dan dunia usaha serta dukungan sektor terdampak lainnya.

Namun demikian berbagai indikator telah menunjukkan arah perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Indikator PMI Manufaktur Indonesia di bulan Mei 2021 mencapai 55,3 yang menunjukkan terjadinya ekspansi selama 6 bulan berturut-turut. Indikator Google Mobility dan konsumsi listrik yang lekat dengan aktivitas ekonomi terus menunjukkan perbaikan. Di sisi kesejahteraan, stimulus APBN berhasil memperbaiki tingkat pengangguran menjadi 6,26% di bulan Februari 2021 dari sebelumnya sebesar 7,07% di bulan Agustus 2020.

Koordinasi Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan dalam mengantisipasi pemburukan ekonomi dan keuangan akan terus dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pasca pandemi. 

Namun patut diwaspadai bahwa ancaman Covid-19 masih membayangi pemulihan. Keberhasilan program vaksinasi dan kebutuhan sumber daya yang besar untuk memberikan stimulus akan menjadi faktor penting untuk mempercepat pemulihan.

Upaya pemulihan dari krisis akibat pandemi juga menjadi momentum yang tepat untuk berbenah mengatasi permasalahan struktutral agar fondasi perekonomian menjadi lebih kokoh guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Reformasi struktural perlu terus ditempuh dalam rangka peningkatan produktivitas, penguatan daya saing dan peningkatan kapasitas produksi. Upaya reformasi struktural terutama dilakukan dalam penguatan sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dan reformasi institusi dan birokrasi.

Reformasi struktural juga perlu diimbangi dengan konsistensi reformasi fiskal dalam rangka mendorong arah pengelolaan fiskal lebih sehat, berdaya tahan, mampu mengendalikan risiko sehingga dapat memelihara keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. Reformasi fiskal yang holistik akan dilakukan baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Konsolidasi fiskal juga diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya crowding out effect dalam perekonomian sehingga dapat menjaga iklim investasi swasta yang lebih kondusif. Reformasi dan konsolidasi fiskal juga merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memenuhi amanat UU No. 2/2020 agar defisit anggaran kembali maksimal 3% di tahun 2023.

Tahun 2021 adalah tahun kedua dimana penyusunan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dilakukan dalam suasana ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19. Dokumen KEM PPKF 2022 yang akan menjadi dasar penyusunan APBN 2022 disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan serta tantangan dan target pembangunan yang hendak dicapai.

Dalam dokumen KEM PPKF 2022, arsitektur kebijakan fiskal didesain untuk mendukung “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.” Penekanan fokus kebijakan fiskal dilakukan pada upaya pemantapan pemulihan sosial-ekonomi serta untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

Secara umum arah kebijakan fiskal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

  1. Pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi.
  2. Kedua, melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid. Hal ini ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk menjaga konsumsi dan mencegah kemunduran sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit menjalankan usahanya.
  3. Ketiga, mendukung reformasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), yaitu penguatan kualitas pendidikan dalam mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial yang berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population serta adaptif. Sementara itu reformasi struktural juga diarahkan untuk penguatan dukungan infrastruktur ICT, konektivitas, energi dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan institusional dan simplifikasi regulasi antara lain melalui reformasi birokrasi dan terobosan UU Cipta Kerja, dan penguatan peran Sovereign Wealth Fund (SWF).
  4. Keempat, mendukung pemantapan pemulihan dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan.  Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pengelolaan asset dan inovasi layanan. Sedangkan penguatan spending better ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran difokuskan pada program prioritas, efisien untuk kebutuhan operasional, medorong susbsidi yang tepat sasaran melalalui transformasi subsidi berbasis komoditas ke subsidi tepat sasaran berbasis orang, serta penguatan hubungan pusat-daerah dalam pelaksanaan TKDD agar benar-benar sinergis, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Sementara itu terobosan pada sisi pembiayaan diarahkan untuk mendorong inovasi pembiayaan melalui pengembangan skema KPBU yang lebih masif, pendalaman pasar domestik, penguatan peran kuasi fiskal (SMV dan SWF), serta mendorong pengelolaan fiscal buffer yang handal dan efisien.
  5. Kelima, menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal, sehingga menjadi fondasi yang kokoh terwujudkan konsolidasi fiskal yang smooth di tahun 2023.

Implementasi reformasi struktural diharapkan dapat mendorong arus investasi cukup tinggi di tahun 2022,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menekankan pentingnya reformasi struktural bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural dan reformasi fiskal, kebijakan fiskal 2022 diharapkan akan efektif, prudent dan sustainable yang terefleksi pada pendapatan negara semakin meningkat, belanja negara semakin berkualitas, keseimbangan primer mulai bergerak menuju positif, defisit semakin menurun dan rasio utang terkendali. Pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif perlu terus diupayakan sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan serta meningkatan derajat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kondisi fiskal yang sehat diharapkan dapat mendukung akselerasi pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan, angka kemiskinan dapat dan rasio gini diturunkan dan indeks pembangunan manusia dapat ditingkatkan. Untuk itu, kerjasama dan koordinasi dari eksekutif dan legislatif, serta segenap komponen bangsa mutlak diperlukan.

Sumber & Foto: (KEMENKEURI).

[RID/fiq]

Pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro selama dua pekan ke depan dari tanggal 4 sampai 17 Mei 2021. Selain itu, cakupan provinsi yang akan melaksanakan kebijakan PPKM mikro juga diperluas hingga kini mencapai 30 provinsi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 3 Mei 2021. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

"PPKM mikro sendiri akan diberlakukan perpanjangan yang ketujuh antara tanggal 4-17 Mei," kata Airlangga.

"Kemudian juga perluasan provinsi, ditambahkan lima provinsi yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Barat, dan Papua Barat sehingga ini totalnya menjadi 30 provinsi," tambahnya.

Airlangga menegaskan bahwa tidak ada perubahan aturan dalam PPKM mikro. Namun dalam PPKM mikro kali ini pemerintah memberikan penegasan dan pengetatan protokol kesehatan di daerah hiburan komunitas atau hiburan yang memiliki fasilitas publik. Di tempat-tempat tersebut, kapasitas dibatasi maksimal 50 persen dan masyarakat diwajibkan untuk memakai masker.

Terkait dengan evaluasi PPKM mikro sebelumnya, Airlangga menyebut bahwa harus ada upaya untuk terus menekan kasus aktif yang dalam beberapa hari terakhir stagnan di 100 ribu kasus. Airlangga juga menyebutkan sejumlah indikator penanganan yang mengalami perbaikan dalam PPKM periode sebelumnya.

Rata-rata kasus konfirmasi harian misalnya, pada bulan April sekitar 5.222 kasus per hari, jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan Januari yang mencapai angka 10 ribu. Kasus aktif rata-rata berada di angka 107 ribu, sementara di Januari 139.963 kasus.

"Angka positivity rate juga membaik, di Januari 26 persen dan di Mei 10,81 persen. Juga terkait dengan kasus aktif terus juga mengalami perbaikan dan kasus aktif tertinggi di bulan Februari adalah 16 persen dan saat sekarang juga sekitar 6 persen. Jadi jauh lebih baik. Kemudian tingkat BOR (bed occupancy ratio) nasional 35 persen dan tidak ada BOR di atas 70 persen," jelasnya.

Selain indikator dalam penanganan kesehatan, Airlangga juga menyampaikan sejumlah indikator dalam program pemulihan ekonomi nasional. Realisasi pemulihan ekonomi nasional sampai 30 April mencapai Rp155,6 triliun atau 22,3 persen dari pagu sebanyak Rp699,43 triliun.

Kemudian realisasi program kesehatan telah mencapai Rp21,15 triliun atau 12,1 persen dari pagi Rp175,52 triliun. Adapun perlindungan sosial telah mencapai Rp49,07 triliun atau 32,7 persen dari pagu Rp150,88 triliun. Sementara itu, realisasi program prioritas telah mencapai Rp18,98 triliun atau 15,3 persen dari pagu Rp125 triliun.

"UMKM sudah Rp40,23 triliun atau 20,83 persen dari pagu Rp191,13 triliun. Insentif usaha 46,2 persen atau Rp26,2 triliun dari total pagunya adalah Rp56,72 triliun. Khusus program bantuan perlindungan sosial 32,7 persen atau Rp49,07 triliun dari Rp150,28 triliun. Kemudian tentunya diharapkan bahwa program lain seperti BLT Desa yang baru 12 persen diharapkan bisa ditingkatkan kembali," tandasnya.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Tepat 88 tahun yang lalu atau pada 1 April 1933, lembaga penyiaran radio pertama milik bangsa Indonesia, Solosche Radio Vereeniging (SRV), berdiri di Surakarta. Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2019, pemerintah menetapkan 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) untuk memperingati lahirnya lembaga penyiaran yang menjadi awal mula penyiaran di Indonesia.

Dalam Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88, yang merupakan peringatan perdana setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Keppres tersebut, Presiden melalui sambutannya secara virtual mengingatkan lembaga penyiaran di Indonesia mengenai tuntutan keterbukaan dan kecepatan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

"Saat ini kita berada pada era keberlimpahan informasi. Setiap orang dapat dengan cepat memperoleh informasi. Setiap orang dapat dengan mudah memproduksi informasi. Setiap orang dapat dengan segera menyebarluaskan informasi. Konsekuensinya, keberlimpahan dan keterbukaan informasi adalah sebuah kebutuhan," ujarnya sebagaimana ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 1 April 2021.

Kebutuhan akan adanya keterbukaan dan kecepatan informasi tersebut sangat terasa di masa pandemi saat ini di mana masyarakat mencari informasi mengenai upaya pencegahan penularan virus hingga langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi. Keterbukaan informasi juga lah yang menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan penanganan pandemi.

"Alhamdulillah, dengan informasi yang terbuka, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta kerja sama antarsemua pihak, kita bisa segera membuat situasi kondusif dan terukur. Pemerintah juga dapat segera mengambil kebijakan yang tepat. Masyarakat juga dapat memahami dan menghadapi pandemi ini dengan informasi yang baik," tuturnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lembaga penyiaran baik di pusat maupun daerah, serta berbagai pihak terkait lainnya yang telah bekerja sama menyajikan informasi akurat dan aktual sejak awal penanganan pandemi. Melalui edukasi untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan serta menyebarluaskan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, masyarakat memperoleh informasi mengenai bagaimana seharusnya mereka dapat menghadapi situasi pandemi saat ini dengan aman dan tetap produktif.

Meski demikian, tantangan penyiaran dan pengelolaan informasi ke depannya akan semakin besar. Digitalisasi informasi akan semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi yang mana membutuhkan pengawasan secara berimbang.

"Kita harus sama-sama menjaga agar masyarakat bisa memberi informasi yang akurat, berkualitas dan edukatif, meningkatkan literasi informasi kepada masyarakat, serta mengembangkan kanal-kanal baru yang kreatif agar diminati masyarakat untuk memperoleh informasi yang sehat dan akurat," kata Presiden.

Selain itu, seluruh pihak juga harus memiliki semangat untuk bersama membuat dunia penyiaran Indonesia menjadi lebih baik dalam berbagai aspek. Mulai dari aspek konten siaran, industrinya, hingga tumbuh kembang media-media penyiarannya. Masyarakat pun juga harus teredukasi sehingga semakin cerdas dan kritis dalam memilah serta menyikapi informasi yang diterima mereka.

"Dengan perbaikan dan penataan ekosistem media penyiaran yang berkelanjutan, saya meyakini industri penyiaran Indonesia akan semakin kuat dan tangguh, semakin diminati masyarakat dengan tampilan dan konten yang semakin berkualitas dan mencerdaskan," tandasnya.

 Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Lembaga pemeringkat Fitch mempertahankan peringkat (rating) kredit Indonesia pada posisi BBB, dengan tetap mempertahankan juga outlook yang stable. Dengan performa ini, Fitch mengkonfirmasi bahwa langkah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia berjalan on-track. Sejak mulainya pandemi global di awal 2020, sudah ada 124 negara yang mengalami penurunan rating.

Dalam laporannya, Indonesia dianggap mampu menahan guncangan (shock) akibat pandemi tanpa dampak negatif bagi arah perekonomian jangka menengah. Indonesia dinilai mampu menciptakan prospek pertumbuhan jangka menengah dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif terjaga.

Reformasi struktural yang dijalankan juga memberi harapan bahwa Indonesia akan beranjak mencapai level yang semakin kompetitif dibanding negara peers – kategori 'BBB' – baik dalam indikator tata kelola maupun dalam tingkat PDB per kapita.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, Fitch optimis terhadap proses pemulihan ekonomi Indonesia. Fitch memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 5,3% di tahun 2021 dan 6,0% di tahun 2022. Pemulihan ekonomi didukung belanja stimulus pemerintah dan peningkatan ekspor.

Fitch berharap momentum pertumbuhan ekonomi didukung dengan langkah-langkah reformasi untuk peningkatan efektivitas kebijakan fiskal.

Sementara reformasi struktural melalui implementasi Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan akan meningkatkan iklim bisnis dan menarik investasi. Fitch juga melihat bahwa pengeluaran pemerintah tetap fokus pada penanganan gangguan kesehatan, menjaga konsumsi rumah tangga miskin dan rentan serta memberi dukungan bagi dunia usaha.

Fitch memandang bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kunci prioritas jangka menengah. Pembentukan Sovereign Wealth Fund”, Otoritas Investasi Indonesia, akan membantu membiayai pembangunan infrastruktur ke depan dengan memberi alternatif pendanaan tidak hanya mengandalkan dari pemerintah tetapi juga dari sektor swasta.

Fitch memproyeksikan konsolidasi fiskal akan berjalan secara gradual, defisit fiskal akan menyempit di 2021 menjadi 5,6% dari 6,1% di 2020. Konsolidasi fiskal harus diteruskan di tahun 2022, setelah dampak pandemi mereda. Dengan dukungan luas di seluruh spektrum politik dan rekam jejak akumulasi utang yang rendah dibandingkan negara peers, rencana pemerintah kembali ke pagu defisit 3% pada tahun 2023 menjadi sangat rasional.

Dampak pandemi pada kondisi fiskal Indonesia tidak separah negara peers. Pelebaran defisit fiskal pada 2020 lebih kecil dibanding median ‘BBB’. Otoritas tetap perlu menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang.

Langkah Fitch mempertahankan rating kredit Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stable merupakan pengakuan atas stabilitas makroekonomi dan prospek jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga di tengah situasi pandemi Covid-19. Hal ini tentunya didukung oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang tetap kuat antara Otoritas Moneter dan Pemerintah.

Pemerintah akan terus berusaha memperhatikan perkembangan yang ada baik di domestik maupun global, mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Pemerintah juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk tetap patuh dalam menjalankan protokol kesehatan agar pandemik Covid-19 ini dapat dikendalikan dan segera dilalui sehingga Indonesia dapat segera bangkit kembali.

Sumber & Foto: (KEMENKEURI).

[RID/fiq]

Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara bijak, kekayaan tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat di masa revolusi industri keempat saat ini.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai salah satu lembaga yang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) berfungsi untuk menumbuhkembangkan teknologi maupun pendayagunaan teknologi serta bertanggung jawab menghasilkan inovasi harus melakukan sejumlah hal penting untuk dapat menghasilkan kemajuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dibutuhkan di masa mendatang.

"Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan BPPT agar bisa menjadi otak pemulihan ekonomi secara extraordinary," ujar Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Maret 2021.

Sebagai langkah pertama, Presiden menekankan bahwa BPPT saat ini harus aktif berburu inovasi dan teknologi untuk dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan. Hal tersebut berangkat dari keyakinan Presiden bahwa ribuan peneliti baik di pemerintahan maupun swasta, serta para inovator lainnya di tengah masyarakat, memiliki banyak temuan yang apabila dikembangkan lebih lanjut akan dapat diterapkan bahkan memasuki tahap komersialisasi.

Selama pandemi ini, Kepala Negara melihat adanya akselerasi inovasi tersebut, khususnya di bidang kesehatan seperti ventilator yang amat berguna dalam perawatan pasien Covid-19. Ada juga GeNose yang merupakan alat uji penapisan tahap awal dari Covid-19 yang kini mulai digunakan di lokasi-lokasi padat interaksi.

"Teknologi untuk penapisan penderita Covid seperti GeNose yang sangat murah, mudah, dan cepat. Ini sudah mulai dipasang di semua stasiun kita dan beberapa lokasi penting yang padat dan banyak interaksi," ucapnya.

Kedua, Presiden menyebut bahwa BPPT harus mampu memiliki jejaring luas dan menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari manapun. Perlu diakui bahwa banyak teknologi yang dibutuhkan Indonesia saat ini belum mampu diproduksi di dalam negeri sehingga membutuhkan strategi yang tepat untuk tidak hanya membeli dan menggunakannya, tapi juga dapat mengakuisisi teknologi maju dari luar yang dapat diimplementasikan secara cepat.

"Kita harus memulai untuk tidak sekadar membeli turnkey teknologi. Ini penting sekali, sering kita hanya terima kunci, terima jadi. Akhirnya berpuluh tahun kita tidak bisa membuat teknologi itu," kata Presiden.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 tahun 2020 tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci yang mewajibkan penyedia teknologi industri melakukan alih teknologi kepada pengusul proyek yang dalam hal ini kementerian atau lembaga pelaksana.

"Perintah ini bukan hanya untuk BPPT, tetapi kepada seluruh jajaran kabinet," ujarnya.

Adapun yang ketiga, BPPT juga harus turut ambil bagian dalam pengembangan kecerdasan buatan dan menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia. Di era informasi saat ini, penguasaan terhadap teknologi kecerdasan buatan menjadi hal yang amat krusial untuk memenangkan persaingan.

"Saya berharap agar BPPT bisa menjadi lembaga yang extraordinary, terus menemukan cara-cara baru, cara-cara inovatif dan kreatif, serta menghasilkan karya nyata yang kontributif untuk kemajuan bangsa," tandasnya.

Hadir dalam acara Rakernas tersebut di antaranya Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BPPT Hammam Riza, dan ribuan peserta Rakernas yang mengikuti jalannya acara secara virtual.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down