Bahasa IndonesiaEnglish

Rakyat.id - Jakarta, 23 September 2021 – Momentum pemulihan ekonomi global masih berlanjut hingga Agustus, meski terus dibayangi berbagai risiko dan ketidakpastian. PMI Manufaktur global di bulan Agustus tumbuh solid 54,1, terutama didukung ekspansi dari AS dan Eropa. Meskipun terjadi lonjakan kasus Covid-19, namun realisasi program vaksinasi yang tinggi menopang keyakinan untuk membuka kembali aktivitas khususnya di AS dan Eropa. Harga komoditas masih dalam tren naik, termasuk di kelompok komoditas unggulan Indonesia seperti Batubara, Nikel, dan CPO.

 

Namun, penyebaran varian Delta di 185 negara dan kemunculan mutasi virus lainnya di tengah vaksinasi yang belum merata, kenaikan suku bunga di tengah peningkatan inflasi, risiko rencana kenaikan debt ceiling di AS berpengaruh ke kondisi pasar keuangan, serta rencana tapering di negara maju yang terus mengemuka, termasuk isu risiko stabilitas sektor keuangan Cina akibat isu gagal bayar Evergrande (perusahaan real estate terbesar kedua di Cina), masih menjadi risiko yang harus diawasi.

 

Di sisi domestik, perbaikan ekonomi di awal Kuartal III-2021 mulai berlanjut setelah keberhasilan penanganan kasus Covid. Penerapan PPKM yang ketat, percepatan vaksinasi salah satu yang cukup baik dan upaya penyembuhan pasien mendukung keberhasilan penanganan Covid, meski harus tetap  waspada ke depannya. Kerja keras APBN mulai terwujud dengan terjadinya pertumbuhan pendapatan yang meningkat menunjukkan adanya ekonomi yang membaik. Di sisi lain, meskipun Belanja Negara tetap didorong untuk memberikan stimulus, tetapi tetap terjaga dalam upaya untuk mendukung konsolidasi fiskal. Sebagai dampaknya, terjadi penurunan defisit anggaran yang berpengaruh pada menurunnya kebutuhan pembiayaan.

Tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan meskipun sempat mengalami beberapa disrupsi seperti kenaikan Covid sesudah Nataru maupun Delta. Kita tetap mengharapkan akan adanya yang kita sebut rebound recovery dan dengan demikian kita juga akan konsolidasi APBN. Ceritanya tetap seperti ini, konsisten ada optimisme namun tetap hati-hati. Optimisme tetap ada alasannya dan hati-hati karena memang kita melihat ketidakpastiannya masih ada, baik itu karena Covid, lingkungan global, dan gejolak-gejolak geopolitik yang harus kita waspadai imbasnya pada perekonomian global maupun Indonesia,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September 2021 secara daring.

 

Peran penting APBN terus diperkuat dalam memastikan pemulihan ekonomi. Peran aktif masyarakat dan kewaspadaan atas risiko kedepan juga sangat diperlukan dengan menerapkan 5M dan 3T, serta keikutsertaan program vaksinasi. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi September 2021.

Tren Penguatan Ekonomi Domestik Mulai Bergerak Pada Bulan Agustus

Laju pemulihan ekonomi sempat tertahan pada awal kuartal ke-III yang ditunjukkan oleh tingkat keyakinan masyarakat sebagai akibat dari tren kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan dan dampak psikologis penerapan PPKM. Namun, aktivitas konsumsi mulai meningkat secara perlahan, seperti penjualan ritel menuju level positif dan penjualan kebutuhan sehari-hari masyarakat semakin membaik, seiring ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan dengan penurunan kasus Covid dan akselerasi vaksinasi. Peningkatan juga terjadi di sisi produksi, seperti pertumbuhan konsumsi listrik didorong oleh kelompok industri yang tumbuh 14,4 persen, bisnis yang kembali memasuki zona positif, konsumsi semen dan volume impor besi baja tumbuh masing-masing 2,5 persen dan 33,1 persen (yoy).

 

Pergerakan nilai tukar Rupiah masih dibayangi ketidakpastian terutama dipengaruhi oleh sentimen arah kebijakan The Fed, serta perkembangan kasus Covid-19, dan kinerja pasar SBN yang terjaga dengan kecenderungan minat investor kepada tenor pendek. Sejalan dengan itu, laju inflasi berada pada tren yang meningkat 1,59 persen (yoy) dan diekspektasikan di kisaran 1,8 persen sepanjang 2021.

 

Neraca Perdagangan bulan Agustus mencatat surplus tertinggi sepanjang masa (USD4,74 miliar), sehingga secara kumulatif mencatatkan surplus USD19,17 miliar. Kinerja ekspor terutama didorong oleh peningkatan volume dari ekspor produk utama, seperti CPO, Batubara & Besi-baja seiring peningkatan ekonomi dan demand dari negara tujuan. Sementara pertumbuhan kinerja impor didorong permintaan domestik untuk barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku industri, yang mengindikasikan sisi produksi domestik terus membaik sejalan dengan kenaikan PMI Manufaktur Indonesia bulan Agustus, meski belum ke zona ekspansif.

 

APBN 2021 Hadir untuk Masyarakat

APBN hadir di masyarakat dalam bentuk terjaganya Belanja Negara dalam menopang penerapan PPKM saat pandemi. Belanja Negara telah mencapai Rp1.560,8 triliun atau tumbuh 1,5 persen, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.087,9 triliun serta Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp472,9 triliun.

 

Realisasi belanja barang K/L tumbuh 60,4 persen (yoy) dipengaruhi akselerasi Program PEN 2021 serta pembatasan kegiatan yang ketat tahun 2020 di awal pandemi.  Belanja barang K/L digunakan untuk pengadaan 94,5 juta dosis vaksin, pemberian bantuan kepada 11,8 juta Pelaku Usaha Mikro, biaya perawatan untuk 453,28 ribu pasien Covid-19, dan bantuan BOS kepada 7.6 juta siswa sekolah Kemenag.

 

Realisasi belanja modal masih tumbuh signifikan sebesar 75,2 persen (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020 serta pengadaan peralatan, antara lain untuk pembangunan dan preservasi bendungan, jaringan irigasi, jalur KA, jalan, jembatan, dan rumah sakit. Selanjutnya, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy), dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi.

 

Manfaat apa yang telah diberikan ?.

 

Manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat melalui anggaran perlindungan sosial, antara lain penyaluran kartu sembako kepada 16,1 juta KPM, bantuan program keluarga harapan bagi 9,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 10 juta KPM, program prakerja kepada 3,6 juta peserta, bantuan iuran JKN kepada 96,5 juta PBI, diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan, penyaluran BLT Desa kepada 5,5 juta KPM, serta bantuan kuota internet kepada 36,1 juta siswa dan tenaga pendidik.

 

Selain itu, realisasi anggaran kesehatan tumbuh 52,7 persen (yoy),utamanya karena kenaikan belanja Kemenkes untuk pengadaan vaksin dan perawatan pasien Covid-19, insentif nakes, dan penanganan Covid-19 lainnya. Realisasi subsidi, baik subsidi energi maupun non energi, tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, masing-masing mencapai 37,3 persen (yoy) dan 4,6 persen (yoy), antara lain digunakan untuk subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg, listrik, subsidi bunga KUR dan IJP.

 

Sementara itu,realisasi penyaluran TKDD per 31 Agustus 2021 mencapai Rp472,91 triliun atau 59,5 persen target APBN 2021.capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian TKDD tahun 2020 sebesar 73,0%. Namun terdapat peningkatan kinerja penyaluran TKDD, antara lain: Peningkatan DAK Non Fisik terjadi karena adanya kenaikan penyaluran dana Tamsil Guru PNSD dibanding tahun sebelumnya, bertambahnya jumlah daerah penerima dan porsi pagu murni serta penyaluran dana cadangan. Penyaluran BOP Kesetaraan juga lebih tinggi karena jumlah daerah yang menyampaikan laporan.

 

Program PEN ?.

Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan Varian Delta.

 

Realisasi program PEN sampai dengan 17 September 2021 mencapai Rp395,92 triliun atau 53,2 persen dari paguRealisasi di sektor kesehatan mencapai Rp97,28 triliun, digunakan untuk penggunaan RS Darurat Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 477,44 ribu pasien, pemberian insentif untuk 1,07 juta nakes, dan santunan kematian untuk 397 nakes, pengadaan 105 juta dosis vaksin, serta bantuan iuran JKN untuk 29,29 juta orang. Selanjutnya, di sektor perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp112,87 triliun terutama untuk pemberian bantuan PKH, BST, Kartu Prakerja, bantuan kuota internet, subsidi listrik, bantuan subsidi upah, dan bantuan beras. Sementara itu, di program prioritas terealisasi sebesar Rp59,51 triliun digunakan untuk Program Padat Karya K/L, Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Fasilitas Pinjaman Daerah.

 

Selain itu, Pemerintah juga mendukung dunia usaha melalui dukungan UMKM dan Korporasi, serta pemberian berbagai insentif usaha. Dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp68,35 triliun terutama untuk pemberian bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) sebesar 12,71 juta usaha, IJP UMKM dan korporasi, penempatan dana pada bank, serta subsidi bunga KUR dan non KUR. Sementara pemberian insentif usaha telah terealisasi sebesar Rp57,92 triliun untuk insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, PPN DTP Properti, dan PPnBM Mobil.

 

Selanjutnya realisasi Pembiayaan Investasi hingga Agustus 2021 telah tercapai sebesar Rp61,8 triliun untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional, terdiri atas Investasi kepada LPDP senilai Rp20 triliun, Dana Pembiayaan Perumahan (DPP) sebesar Rp12,5 triliun, LMAN sebesar Rp11,1 triliun, Pemberian Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp10,0 triliun, PMN kepada Hutama Karya sebesar Rp6,2 triliun serta Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional sebesar Rp2,0 triliun.

 

Peningkatan kinerja belanja dan investasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi disertai semakin optimalnya penerimaan Perpajakan dan PNBP serta dukungan pembiayaan.

 

Sampai dengan bulan Agustus 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.177,6 triliun atau tumbuh 13,9 persen (yoy), mengalami perbaikan baik dari sisi Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP.

 

Penerimaan pajak mencapai Rp741,3 triliun, tumbuh 9,5 persen (yoy). Secara kumulatif, lima jenis pajak, yaitu PPh 21, PPh 26, PPh Final, PPN DN, dan PPN Impor, mencatat pertumbuhan positif dan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Secara neto sektoral, sektor yang tumbuh positif pada periode ini adalah Industri Pengolahan, Perdagangan, Informasi & Komunikasi, Transportasi & Pergudangan, dan Pertambangan,  Pada bulan Agustus ini, pajak-pajak yang menunjukkan aktivitas ekonomi, antara lain PPh 21, PPh 22 Impor, PPN DN, dan PPN Impor, mampu tumbuh double digit dan mayoritas sektor tumbuh positif pada bulan ini.

 

Pertumbuhan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) masih negatif pada Q1-2021 dikarenakan baseline Q1-2020 yang belum terpengaruh Covid-19, namun kinerja Pengawasan Kepatuhan Material (PPM) mulai positif sejak April 2021. Sementara itu, Pertumbuhan PKM selalu double digit sejak bulan Februari 2021 sejalan dengan aktivitas PKM yang terus meningkat. Secara kumulatif, penerimaan pajak neto Januari-Agustus 2021 atas pajak-pajak yang tidak terpengaruh pemanfaatan insentif fiskal telah mampu melebihi level penerimaan tahun 2019 (kondisi pre-Covid).

 

Realisasi kepabeanan dan cukai juga tumbuh signifikan, sebesar 30,4 persen (yoy), mencapai Rp158,0 triliun didorong kinerja seluruh komponen penerimaan. Penerimaan Cukai sebesar Rp115,01 triliun atau tumbuh 17,70 persen (yoy), pertumbuhan dipengaruhi kenaikan produk dan efek kebijakan penyesuaian tarif.

 

Penerimaan Bea Masuk (BM) mencapai Rp24,09 triliun atau tumbuh 11,80 persen (yoy), didorong tren perbaikan kinerja impor nasional, sedangkan Penerimaan Bea Keluar (BK) mencapai Rp18,89 triliun atau 1.056,72 persen dari target APBN 2021, dipengaruhi penerimaan BK Komoditas Mineral tumbuh 118 persen (ytd) didorong peningkatan volume ekspor dan harga tembaga. Penerimaan BK Produk Sawit melesat 3.163,99 persen (ytd), dikontribusi tarif BK yang lebih besar di tahun 2021 dan pengenaan BK pada produk turunannya (pengaruh tingginya harga referensi CPO).

 

Selanjutnya, kinerja PNBP sampai dengan bulan Agustus 2021 mencapai Rp277,7 triliun, tumbuh 19,6 persen (yoy). Kinerja PNBP semakin membaik didukung Pendapatan SDA tumbuh 8,7 persen, Pendapatan dari PNBP Lainnya tumbuh 37,5 persen dan Pendapatan BLU tumbuh 94,9 persen.

Pembiayaan APBN Turut Menopang Pemulihan Ekonomi

Defisit APBN masih terjaga, hingga 31 Agustus 2021 mencapai Rp383,2 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp528,9 triliun atau 52,6 persen target APBN didukung kondisi pasar yang kondusif dan kerja sama yang solid antar otoritas.

 

Kinerja pasar SBN membaik seiring pelaksanaan SKB III sebagai salah satu faktor dilakukannya penyesuaian target penerbitan SBN, selain pemanfaatan SAL, penyesuaian investasi dan proyeksi kebutuhan defisit APBN. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SDG Bonds senilai EUR500 juta menunjukkan komitmen yang kuat untuk pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah berhasil melaksanakan transaksi Liability Management di pasar global untuk pertama kalinya dengan skema Tender Offer untuk membeli kembali seri-seri global bonds yang dimiliki oleh investor senilai USD1,16 miliar. Hal ini sebagai upaya diversifikasi sumber pembiayaan dan mewujudkan efisiensi portofolio utang Pemerintah. Pembiayaan anggaran akan tetap dikelola secara oportunistik, fleksibel serta prudent.

Upaya kuartal III untuk pemulihan ekonomi ?.

Memasuki Kuartal III-2021, pemulihan ekonomi terus berlanjut ditopang kerja keras APBN. Upaya untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 memerlukan tambahan biaya yang signifikan. Namun, langkah fleksibel, antisipatif dan responsif atas penanganan Pemerintah telah menunjukkan hasil nyata dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Tren positif Pendapatan Negara diharapkan tetap berlanjut seiring perbaikan ekonomi, Belanja Negara terus didorong dalam bentuk stimulus, namun tetap terjaga dalam upaya konsolidasi fiskal, sehingga dampaknya terjadi penurunan defisit anggaran yang berpengaruh kepada menurunnya kebutuhan pembiayaan.

 

APBN akan hadir secara sangat responsif, fleksibel namun path-nya tetap sama yaitu kita tetap konsolidasi. Ini yang makanya komposisi menjadi penting, belanja kadang-kadang harus refocus, kita mendorong di sisi satu, tapi kita mengerem di sisi yang lain. Ini adalah tujuannya untuk tetap kita bisa meng-adjust, atau menyesuaikan diri dengan situasi pandemi menuju endemi, yang masih semuanya, semua negara masih mencoba mendesain-nya. Jadi, Indonesia juga sama,” jelas Menkeu.

 

Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan langkah strategis terhadap dinamika yang ada, serta bekerja sama dengan seluruh otoritas untuk mendukung efektivitas kebijakan. Peran stimulus fiskal dan APBN terus ditingkatkan sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemim sejalan dengan peran aktif masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan keikutsertaan program vaksinasi untuk mencapai target herd immunity di akhir tahun 2021.

Catatan;

Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi September 2021 yang memberikan informasi lebih detil mengenai realisasi pelaksanaan APBN hingga akhir bulan Agustus 2021. Publikasi ini memberikan paparan informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu termasuk dampaknya terhadap perekonomian.

 

Sumber & Foto : (KEMENKEU RI).

 

[RID/fiq]

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpesan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berperilaku rukun dan akur serta bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan, serta mengelola tugas di wilayahnya. Sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakilnya harus menjaga hubungan baik dengan seluruh stakeholder, misalnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kepala daerah dan wakilnya juga harus mampu bersinergi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

 

Demikian disampaikan Mendagri saat membuka kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Senin (13/9/2021). Mendagri juga menekankan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah agar betul-betul dapat mencermati dan memahami isi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Pada acara yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri tersebut, Mendagri mengatakan, pihaknya masih menemukan kasus kepala daerah dan wakilnya yang tidak sinkron, dan saling membuat pernyataan negatif di media mainstream. "Kepala daerah dan wakilnya jangan membuat pernyataan negatif di media," kata Mendagri.

 

Hal semacam itu, menurut Mendagri, membuat organisasi tidak sehat karena akan dipenuhi problem internal dan eksternal. Adapun titik kritis yang sering terjadi pada para pengampu jabatan tersebut berpangkal dari dua hal, yaitu permasalahan kewenangan dan keuangan. Bagaimanapun, soal kewenangan utama dalam pemerintahan daerah, sesuai UU diberikan kepada kepala daerah. Untuk itu, wakil kepala daerah harus menyadari dan paham akan hak-hak kepala daerah.

 

Guna menyikapi permasalahan baik internal maupun eksternal ini, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta untuk meluruskan niat saat menjadi pemimpin. “Memang klise atau seperti hanya angan-angan. Tapi harus kita kerjakan bahwa nawaitunya (niat) adalah mengabdikan diri kepada rakyat," ucap Mendagri.

 

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga berpesan agar para kepala daerah/wakil kepala daerah melakukan percepatan realisasi atau penyerapan APBD. Sebab, hal itu berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tak lupa, Mendagri juga meminta kepada pimpinan daerah untuk terus fokus dalam penanganan pandemi Covid-19, baik dari aspek penangan kesehatan, pemulihan ekonomi nasional maupun dalam hal penanganan dampak sosialnya.

 

Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi dalam laporannya menyatakan, perkembangan dunia dan globalisasi di era Revolusi Industri 4.0 yang berbarengan dengan pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi yang sangat besar pada berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah.

 

Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di era sekarang, menuntut pemimpin harus lebih lincah (agile), cepat, adaptif, responsif, inovatif, dan kolaboratif dalam mencari solusi serta dalam menyikapi setiap perubahan yang berjalan begitu cepat.

 

"Meski memiliki latar belakang yang berbeda, namun kepala daerah dan wakilnya punya tujuan yang sama, yaitu menjadi pemimpin yang baik, yakni mensejahterakan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik dan memajukan daerahnya", kata Teguh.

 

Teguh menilai, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan secara demokratis beberap waktu lalu berjalan dengan sangat sukses. Ajang demokrasi tersebut menghasilkan 261 pasangan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. "Pembekalan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya," ungkapnya.

 

Untuk gelombang III, sebanyak 135 orang bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota nonpetahana yang ikut dalam pembekalan kepemimpinan. Sementara untuk gelombang IV, sebanyak 48 orang bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota yang terdiri dari petahana.

Sumber & Foto : (KEMENDAGRI RI)

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 2 September 2021.

  Di tahun 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen utama dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Lanjutan program Pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp744,77 triliun.

Peraturan Menteri Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan untuk menjaga APBN yang kredibel, Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 109/PMK.09/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern (TKPI) di Lingkungan Kemenkeu, untuk menggantikan PMK sebelumnya PMK 237/PMK.09/2016 dengan perihal yang sama. Melalui PMK TKPI, Menkeu mengharapkan terciptanya pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kemenkeu.

Aturanya seperti apa, sebagai berikut ;

Salah satu substansi dalam PMK ini adalah aturan tentang tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi dan seluruh aparat unit kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-masing.

Selebihnya, PMK ini banyak mengatur tentang peran Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam melaksanakan pengawasan intern mulai dari perencanaan, pelaksanaan, komunikasi, hingga pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern. PMK ini telah mengakomodasi pengawasan intern yang dilaksanakan agar dapat dijalankan secara daring (jarak jauh) dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.

Bagaimana komitmen pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat ?.

Alokasi Anggaran PC-PEN merupakan komitmen Pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial, di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan Varian Delta. Oleh karena itu, alokasi belanja negara pada tahun ini adalah sebesar Rp2.750 triliun.

Di sisi lain, pendapatan negara dianggarkan sebesar Rp1.743,6 triliun, sehingga Pemerintah juga harus menyiapkan langkah-langkah pembiayaan anggaran sebesar Rp1.006,4 triliun. Melihat besarnya postur APBN yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya untuk mengamankan APBN dari kebocoran, salah satunya melalui penguatan ekosistem pengawasan APBN.

Apa tujuan dari komite audit Kementerian Keuangan ?.

Selain ketentuan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit, substansi lain yang menjadi upaya Kemenkeu untuk memperkuat ekosistem pengawasan APBN adalah pembentukan Komite Audit, yang bertujuan untuk meningkatkan independensi pelaksanaan pengawasan intern. Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit menjalankan peran oversight bagi Itjen, serta memberikan masukan dalam bidang pengawasan intern, laporan keuangan, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal kepada Menkeu.

Keberadaan Komite Audit sebagai adopsi praktik terbaik dalam bidang audit intern diharapkan akan memperkuat berjalannya tata kelola yang baik bagi Kemenkeu. Praktik ini merupakan salah satu langkah yang diyakini para praktisi tata kelola untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern, termasuk menjaga independensi dan objektivitas Itjen. Di Indonesia, Kemenkeu merupakan kementerian yang pertama kali membentuk Komite Audit dan selanjutnya dicontoh oleh beberapa Kementerian.

Apa itu penguatan ekosistem pengawasan APBN ?

Selain aturan di atas, melalui PMK TKPI, Menkeu juga secara eksplisit memperkuat ekosistem pengawasan APBN secara fundamental melalui kerja sama berbagai elemen. Elemen-elemen tersebut yaitu para pembuat kebijakan, pelaksana program, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aparat penegak hukum, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Harapan dari ekosistem pengawasan APBN ?.

Dengan demikian, diharapkan terbangun ekosistem pengawasan APBN yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana agar ekosistem ini terintegrasi dengan berbagai pihak untuk bekerja sama ?.

Sebagai bentuk penguatan ekosistem pengawasan APBN yang terintegrasi tersebut,  Kemenkeu merealisasikannya melalui pembangunan Nota Kesepahaman Kerja Sama dengan berbagai pihak, antara lain BPKP, KPK, POLRI, PPATK, dan Kejaksaan Agung. Nota Kesepahaman tersebut diwujudkan dalam berbagai kerja sama pengawasan, peningkatan kasitas Sumber Daya Manusia, dan pertukaran informasi.

 

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI)

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 16 Agustus 2021.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan, untuk dilakukan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah.

Apa tema kebijakan fiskal tahun 2022 ?

Tema kebijakan fiskal RAPBN 2022 yakni Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. 

Kondisi apa saja yang mempengaruhi ekonomi ?

Akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global.

Menurut data terkait.

Berdasarkan publikasi World Economic Outlook bulan Juli 2021, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan yang tinggi terutama pada negara berkembang yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,2 persen.

Sejalan dengan prospek membaiknya ekonomi global, pemulihan perekonomian Indonesia di tahun 2022 akan lebih kuat pada rentang pertumbuhan 5,0-5,5 persen. Risiko ketidakpastian terutama yang berasal dari perkembangan pandemi Covid-19 masih akan menjadi faktor yang harus diantisipasi di tahun 2022.

Kebijakan penanganan Covid-19 akan dioptimalkan secara komprehensif dengan program vaksinasi yang diakselerasi seluas-luasnya serta memperkuat penerapan protokol kesehatan diharapkan mampu meningkatkan confidence masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi.

Apa saja yang dibicarakan dalam konferensi pers bersama ?

Dalam konferensi pers terkait Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah terus berkonsentrasi pada penanganan Covid-19, khususnya di kuartal ketiga kemarin. "Kasus puncak varian Delta, pada saat kasusnya di puncak ekonomi akan menurun sedikit dan tentu kita pemerintah terus mendorong agar engine ekonomi, apakah itu ekspor, investasi, kemudian juga belanja pemerintah untuk terus dimaksimalkan," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan menegaskan bahwa, “Berbagai belanja pemerintah memang ditujukan untuk kesehatan dan bantuan sosial. Tentu kesehatan penting. Namun bantuan sosial yang diperluas, dalam hal ini untuk membantu yang mengalami hardship, kemudian untuk membantu disektor pangan dan pendidikan dan yang membantu yang mengalami tekanan di sektor tenaga kerja. Jadi sosial safety net atau jaring sosial pengaman kita di ekspansi baik dari jumlah penerimanya maupun manfaat penerimaannya.”

Konsumsi masyarakat diharapkan tetap menjadi komponen utama yang mendukung kinerja ekonomi dengan didukung penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sementara itu, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai upaya memperkuat spending better. Di sisi lain, berbagai langkah perbaikan iklim investasi, komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap perekonomian, serta terjaganya peringkat sovereign credit rating Indonesia akan mendorong kinerja investasi.

Selanjutnya, perbaikan arus investasi akan memperkuat daya saing produk dalam negeri, sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor. Untuk mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan program dan kebijakan dalam belanja negara.

Upaya perbaikan fundamental ekonomi yang dilakukan melalui reformasi struktural juga ditopang melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Dengan implementasi reformasi struktural tersebut, tren pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat sehingga Indonesia memiliki basis pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada tahun 2022.

Acuan kerangka ekonomi tahun 2022 ?.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program pro-poor dan pro-employment untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Berbekal keberhasilan dalam lima tahun terakhir sebelum pandemi tahun 2020, Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

APBN tetap menjadi instrumen utama yang menjadi motor dalam pemulihan ekonomi, meneruskan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19. Di sisi lain, Konsolidasi fiskal terus dilanjutkan di tahun 2022 untuk memuluskan normalisasi defisit APBN untuk kembali di bawah 3% PDB sesuai amanat UU 2/2020 dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pokok-pokok RAPBN 2022 adalah sebagai berikut.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2021

Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022, pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Kemampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi figur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Untuk itu, tahun 2021 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Sinyal pemulihan ekonomi dapat terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur global yang berada pada zona ekspansif. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global.

Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi Covid-19 akan menjadi downside risk dan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II tahun 2021. Outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2021 dan proyeksi 2022 adalah sebagai berikut.

*Untuk tabel anda bisa lihat langsung di informasi terkait, thanks.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar bersifat inklusif dalam rangka melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali, dengan target tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut: (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,5-6,3 persen; (2) tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0 persen; (3) tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,376-0,378; dan (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,41-73,46. Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam tema RAPBN dan kebijakan fiskal tahun 2022.

POKOK-POKOK RAPBN TAHUN 2022

Pendapatan Negara

Pendapatan negara pada RAPBN 2022 diproyeksikan mencapai Rp1.840,7 triliun yang terdiri dari:

a. Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp1.506,9 triliun. 

·         Penerimaan Pajak, diproyeksikan akan mencapai Rp1.262,9 triliun sejalan dengan pemulihan ekonomi dan didukung penguatan sistem perpajakan.

·         Kepabeanan dan Cukai ditargetkan sebesar Rp244,0 triliun disertai upaya perluasan basis Cukai.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp333,2 triliun.  Optimalisasi PNBP dilakukan baik terhadap penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Non SDA dengan memperhatikan keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas pelayanan publik, kondisi daya beli masyarakat, kesehatan kinerja keuangan BUMN. 

Belanja Negara
Belanja negara pada RAPBN 2022 diproyeksikan mencapai Rp2.708,7 triliun atau 15,1 persen terhadap PDB, yang diarahkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan spending better, serta peningkatan kualitas belanja daerah. Adapun untuk mendukung hal tersebut, bidang prioritas pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

Bagaimana untuk anggaran kesehatan ?

Bagaimana untuk Anggaran perlindungan sosial ?.

 

Bagaimana untuk anggaran pendidikan ?

Bagaimana untuk anggaran Infrastruktur ?.

Bagaimana untuk anggaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ?

Bagaimana untuk anggaran ketahanan pangan ?

Bagaimana untuk anggaran Pariwisata ?.

Prioritas anggaran tersebut tercakup dalam komponen belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya, penguatan reformasi belanja, khususnya belanja Pemerintah Pusat, dilakukan melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan reviu atas pelaksanaan RSPP tahun sebelumnya yang antara lain meliputi penyempurnaan rumusan sasaran program dan indikator kinerja utama program, khususnya untuk Program yang bersifat lintas unit eselon I.

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD diproyeksikan mencapai Rp770,4 triliun atau meningkat Rp141,3 miliar dibandingkan outlook tahun 2021, yang diarahkan untuk peningkatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah, dengan fokus kebijakan sebagai berikut.

1.       Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah;

2.      Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama terkait DAK Fisik;

3.      Melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM;

4.      Meningkatkan efektifias penggunaan DTK, melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah dan DAK Nonfiik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan; serta

5.      Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan mendukung sektor prioritas.

Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp868,0 triliun (4,85 persen dari PDB ) dilakukan dalam rangka menutup defisit dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan anggaran disusun dalam kerangka konsolidasi fiskal dan refocusing anggaran, sehingga target pembiayaan utang terus terkendali dan menurun.  Di sisi lain, pembiayaan investasi diberikan secara selektif berdasarkan pertimbangan sektor prioritas, penugasan pemerintah, manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Pada tahun 2022, pembiayaan investasi difokuskan pada investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, perlindungan masyarakat, dan kerjasama internasional.

*Untuk tabel anda bisa lihat di link terkait, thanks.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI)

[RID/fiq]

1. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan II 2021 berada dalam kondisi normal di tengah meningkatnya kembali kasus varian Delta Covid-19. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyepakati komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi guna menjaga SSK dan terus mempertahankan momentum pemulihan ekonomi dalam Rapat Berkala KSSK III tahun 2021 yang diselenggarakan pada Jumat, 30 Juli 2021, melalui konferensi video.

2. Tren perbaikan kinerja ekonomi global berlanjut pada triwulan II 2021, terutama ditopang oleh terus menguatnya kinerja ekonomi AS dan Tiongkok. Realisasi pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan II 2021 mencapai 12,2% (yoy) sejalan dengan meningkatnya Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur, relatif tingginya laju inflasi, dan menurunnya initial jobless claim menuju ke level pra-pandemi. Sementara itu, ekonomi Singapura dan Tiongkok pada triwulan II 2021 juga kembali mencatat pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 14,3% dan 7,9% (yoy).

Perkembangan ekonomi tersebut turut berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan global dan harga komoditas. Selanjutnya, ekspektasi pemulihan global ke depan masih ditopang oleh langkah-langkah sejumlah negara maju yang masih mempertahankan stimulus fiskal dan moneter. Di tengah optimisme tersebut, sejumlah negara kembali menghadapi penyebaran varian Delta Covid-19, di antaranya Inggris, Belanda, Malaysia, Tiongkok, dan Thailand.

3. Momentum penguatan kinerja ekonomi global dan kebijakan countercyclical Pemerintah serta kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif telah mampu mendorong berlanjutnya arah pemulihan ekonomi nasional. Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 tercatat 7,07% (yoy), melanjutkan perbaikan yang telah terjadi hingga triwulan I 2021. Perkembangan tersebut menunjukkan arah dan strategi pemulihan ekonomi Indonesia yang baik. Realisasi belanja negara yang tumbuh relatif tinggi (9,38%, yoy) pada semester I 2021, baik dalam bentuk belanja barang, program bansos, maupun belanja modal memberikan dorongan yang cukup signifikan pada komponen PDB dari sisi pengeluaran.

Konsumsi pemerintah triwulan II 2021 tumbuh tinggi 8,06% (yoy). Sementara itu, konsumsi masyarakat, yang mencakup sekitar 55% dari total PDB, mampu tumbuh 5,93%. Selain faktor base effect momentum Ramadan dan hari raya Idul Fitri, berbagai kebijakan Pemerintah dalam mendukung daya beli masyarakat melalui program bansos, diskon tarif listrik, insentif PPnBM kendaraan bermotor, insentif PPN untuk perumahan, serta relatif terkendalinya inflasi, telah berperan besar mendorong konsumsi masyarakat. Komponen investasi juga mencatatkan pertumbuhan tinggi (7,54%), terutama ditopang oleh investasi bangunan sejalan dengan realisasi belanja modal Pemerintah yang relatif tinggi pada triwulan II 2021.

Kinerja ekspor dan impor juga mengalami lonjakan tajam, masing-masing tumbuh 31,78% dan 31,22%, sejalan dengan momentum menguatnya kinerja ekonomi global dan meningkatnya harga komoditas. Ke depan, kontribusi non APBN dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin besar seiring dengan berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional.

4. Arah pemulihan yang menggembirakan terlihat dari sisi produksi. Penguatan kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2021 bersifat broad-based, di mana seluruh sektor mampu tumbuh positif. Sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sekitar 20% terhadap PDB nasional berperan sebagai mesin pertumbuhan, tumbuh 6,58% (yoy), sejalan dengan tren penguatan PMI Manufaktur Indonesia yang selalu dalam zona ekspansif. Sektor utama lainnya, yakni sektor perdagangan dan konstruksi, menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan masing-masing tumbuh 9,44% dan 4,42%.

Sektor-sektor penunjang aktivitas pariwisata yang terdampak sangat dalam akibat pandemi, juga menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Pada triwulan II 2021, sektor transportasi dan pergudangan mampu tumbuh 25,10%, sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 21,58%. Sejalan dengan menguatnya harga komoditas global, sektor pertambangan juga tumbuh positif sebesar 5,22%. Secara spasial, perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh pertumbuhan positif di seluruh wilayah.

5. Prospek pemulihan ekonomi nasional ke depan sangat terkait erat dengan proses penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19. Memasuki triwulan III 2021, perekonomian nasional dihadapkan pada tantangan meningkatnya penyebaran varian Delta Covid-19. Peningkatan kasus positif dan kematian Covid-19 yang disebabkan varian Delta telah mendorong diberlakukannya pembatasan mobilitas (PPKM Darurat). Penerapan PPKM Darurat diprakirakan mengurangi aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi, investasi, dan ekspor.

Secara sektoral, PPKM Darurat juga akan berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas masyarakat, seperti perdagangan, transportasi, serta hotel dan restoran. Oleh karena itu, penyebaran varian Delta Covid-19 tersebut dapat menjadi downside risk bagi outlook pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun 2021.

6. Pemerintah melalui instrumen APBN terus bekerja keras untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi. Untuk pengendalian penyebaran varian Delta Covid-19 serta upaya mitigasi dampak sosial ekonomi dari PPKM Darurat, Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran baik untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, maupun dukungan pemulihan sektor usaha. Tambahan anggaran kesehatan diberikan untuk memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan, percepatan vaksinasi serta pembayaran insentif tenaga kesehatan. Langkah-langkah antisipatif juga dilakukan dengan memperkuat 3T (testing, tracing, treatment).

Masyarakat diharapkan dapat turut berperan serta dengan mendorong kedisplinan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas). Untuk penguatan perlindungan sosial ditempuh melalui perluasan serta perpanjangan beberapa program bansos. Perpanjangan beberapa program dukungan dan insentif usaha juga dilakukan untuk menjaga tren pemulihan sektor usaha. Kebutuhan anggaran penguatan program penanganan Covid-19 tersebut dipenuhi melalui realokasi dan refocusing anggaran untuk menjaga agar defisit APBN tidak melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.

7. Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung upaya perbaikan ekonomi nasional. Dengan terjaganya stabilitas harga dan nilai tukar, seluruh instrumen kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth), baik dari sisi kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, maupun internasional serta inklusi ekonomi dan keuangan.

8. Di sisi kebijakan moneter, setelah menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak 6 (enam) kali sebesar 150 bps sejak tahun lalu, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dengan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) tetap pada level 3,50%, terendah sepanjang sejarah. Kebijakan ini sejalan dengan terkendalinya inflasi, perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, serta terjaganya stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar melalui kebijakan triple intervention, di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder.

Dengan kebijakan ini, nilai tukar Rupiah terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang relatif tinggi. Penguatan strategi operasi moneter terus dilakukan untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif. Bank Indonesia juga terus melanjutkan penambahan likuiditas ke pasar uang dan perbankan. Pada tahun 2021, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp101,10 triliun hingga 19 Juli 2021. Dengan demikian, sejak tahun lalu Bank Indonesia telah melakukan quantitative easing sebesar Rp827,7 triliun (5,4% PDB)

9. Bank Indonesia juga terus melakukan koordinasi kebijakan fiskal-moneter yang sangat erat baik dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi, pemulihan ekonomi, maupun dalam hal partisipasi Bank Indonesia dalam menyediakan pembiayaan bagi APBN. Pada tahun 2021, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk pendanaan APBN 2021.

Setelah pada tahun lalu Bank Indonesia melakukan pembelian SBN dari pasar perdana untuk APBN 2020 sebesar Rp473,42 triliun, pada tahun ini hingga 19 Juli 2021, pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 tercatat sebesar Rp124,13 triliun yang terdiri dari Rp48,67 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO). Di bidang pendalaman pasar uang, Bank Indonesia terus melakukan akselerasi pendalaman pasar uang khususnya pasar uang Rupiah dan valas termasuk melalui implementasi Electronic Trading Platform (ETP) Multimatching, khususnya pasar uang Rupiah dan valas, serta percepatan pendirian Central Counterparty (CCP).

Pendalaman pasar uang Rupiah dan valas difokuskan pada 2 (dua) produk utama yaitu transaksi repo dan DNDF. Dengan pengembangan transaksi repo tersebut, pasar repo diharapkan menjadi lebih likuid, efisien, dan juga mendukung penurunan yield SBN jangka panjang agar semakin mendekati suku bunga jangka pendek. Fokus pengembangan DNDF dimaksudkan untuk memperkuat instrumen lindung nilai dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong pembiayaan.

10. Di bidang makroprudensial, kebijakan akomodatif juga terus ditempuh untuk mendorong intermediasi keuangan perbankan bagi pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, Bank Indonesia melanjutkan upaya penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit perbankan (SBDK) serta melakukan penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain.

11. Di sisi sistem pembayaran, upaya percepatan keuangan digital dalam rangka turut mendukung pemulihan ekonomi juga terus dilakukan melalui implementasi ketentuan mengenai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP). Digitalisasi sistem pembayaran juga terus dipercepat dalam mendorong pemulihan ekonomi, khususnya inklusi ekonomi dan keuangan, termasuk UMKM.

Penggunaan QR Indonesia Standard (QRIS) sebagai satu-satunya standar terbukti telah mampu mendorong peningkatan transaksi ekonomi dan keuangan digital. QRIS telah menyambungkan 8 (delapan) juta merchant UMKM ke dalam platform-platform digital ekonomi. Bank Indonesia juga terus mendukung upaya-upaya elektronifikasi penyaluran bantuan sosial pemerintah, berkoordinasi dengan Pemerintah dan perbankan agar penyaluran bansos menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari 2% menjadi 1,75% per bulan serta memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit 1% dari outstanding atau maksimal Rp100.000,- sampai dengan 31 Desember 2021.

Di bidang kebijakan internasional, fasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi ke Indonesia serta sosialisasi penggunaan local currency settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait terus dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Fasilitasi promosi perdagangan dan investasi tersebut dimaksudkan untuk mendorong ekspor, sejalan dengan perbaikan ekonomi global, dan mendorong investasi, khususnya PMA ke Indonesia, sejalan dengan implementasi UU Cipta Kerja. Berbagai langkah-langkah kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan sinergi yang erat bersama Pemerintah dan KSSK. Bank Indonesia optimis bahwa sinergi kebijakan tersebut akan dapat membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik ke depan.

12. Sektor Jasa Keuangan secara umum dalam kondisi stabil dengan indikator prudensial terjaga dengan baik dan terjadi peningkatan kinerja pada triwulan II 2021. Kondisi permodalan lembaga jasa keuangan berada pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio (CAR) industri perbankan tercatat sebesar 24,33% (Mei 2021: 24,28%), gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,03 kali, jauh di bawah batas maksimum, serta Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing tercatat sebesar 647,7% dan 314,8%, berada jauh di atas threshold.

Kecukupan likuiditas industri perbankan juga memadai untuk mendukung intermediasi, tercermin dari alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per Juni 2021 masing-masing sebesar 151,20% dan 32,95%. Penempatan excess likuiditas perbankan pada SBN tercatat sebesar Rp1.391,98 triliun (14,79% dari total aset), naik 1,19% dibandingkan Desember 2020. 

13. Intermediasi perbankan menunjukkan peningkatan dengan risiko kredit yang terjaga. Kredit perbankan pada bulan Juni 2021 meningkat sebesar Rp67,39 triliun dari bulan sebelumnya, tumbuh positif 0,59% (yoy) atau 1,83% (ytd), meneruskan tren perbaikan dalam triwulan terakhir, disertai tingkat suku bunga kredit dengan tren menurun 43 basis poin dibanding Maret 2021.

Kondisi ini sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi di triwulan II 2021. Dana Pihak Ketiga (DPK) masih mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 11,28% (yoy), seiring dengan kebijakan yang akomodatif di bidang fiskal dan quantitative easing di bidang moneter. Suku bunga deposito 1 bulan juga mengalami tren yang menurun dari 3,74% pada bulan Maret 2021 menjadi 3,47% pada Juni 2021.

Hal ini menunjukan bahwa kebijakan suku bunga acuan yang lebih rendah telah ditransmisikan secara bertahap ke kebijakan suku bunga perbankan. Profil risiko kredit/pembiayaan lembaga jasa keuangan pada Juni 2021 terjaga dengan rasio NPL gross membaik menjadi sebesar 3,24% dibandingkan bulan sebelumnya dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan juga membaik ke level 3,96%.

14. Pasar modal domestik juga relatif stabil didukung minat beli nonresiden dan pemanfaatan pasar modal untuk pembiayaan ekonomi. IHSG hingga 5 Agustus 2021 tercatat menguat ke level 6.205,42 atau tumbuh 3,79% (ytd) dengan aliran dana nonresiden tercatat masuk sebesar Rp19,04 triliun.

Penghimpunan dana hingga 27 Juli 2021 telah mencapai nilai Rp116,6 triliun atau meningkat dari periode yang sama tahun lalu, dengan 27 emiten baru yang melakukan IPO. Selain itu, masih terdapat penawaran umum yang dalam proses dari 86 emiten dengan nilai nominal sebesar Rp54,2 triliun, termasuk IPO perusahaan teknologi besar. Dari sisi investor, jumlah investor retail terus mengalami peningkatan.

15. LPS menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi. Pada bulan Mei 2021, LPS kembali menurunkan TBP simpanan Rupiah pada Bank Umum dan BPR masing-masing 25 bps menjadi 4,00% dan 6,50%. TBP untuk simpanan valuta asing pada Bank Umum juga diturunkan sebesar 25 bps menjadi 0,50%. Kebijakan tersebut mempertimbangkan arah suku bunga pasar yang menurun, likuiditas perbankan yang longgar, dinamika risiko di pasar keuangan yang relatif terkendali, serta masih diperlukannya upaya penurunan biaya dana dalam rangka mendorong penurunan suku bunga kredit.

Dari sisi penjaminan simpanan, per Juni 2021 jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya sebanyak 99,92% dari total rekening atau setara dengan 360.964.146 rekening.

16. KSSK terus memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi risiko yang muncul akibat lonjakan kasus varian Delta Covid-19. Perkembangan korporasi di berbagai level dan sektor usaha juga menjadi salah satu fokus monitoring KSSK, termasuk identifikasi lebih dini atas potensi risiko yang mengancam keberlangsungan usaha korporasi serta risiko spillover effect terhadap SSK. Berdasarkan pemantauan dan identifikasi tersebut akan dilakukan koordinasi dan sinergi lembaga anggota KSSK dalam upaya antisipasi dan mitigasi dampak yang mungkin timbul.

Koordinasi dan sinergi tersebut, tidak hanya terbatas pada lembaga anggota KSSK, namun akan diperluas dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Otoritas lain apabila diperlukan. Melalui koordinasi dengan lembaga di luar KSSK, diharapkan tercipta keselarasan kebijakan yang mendukung efektivitas implementasi dan tercapainya tujuan dari masing-masing kebijakan demi menjaga SSK dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI)

[RID/fiq]

Rakyat.id-Jakarta, 21 Juni 2021 – Tren kasus dan kematian harian Covid-19 global secara agregat menurun. Sampai dengan tanggal 20 Juni 2021, data menunjukkan bahwa program vaksinasi telah dilakukan di 180 negara dengan total dosis yang telah diberikan sebanyak 2,59 miliar dosis, dan 35,28 juta dosis vaksin telah diberikan di Indonesia. Akselerasi vaksinasi di negara-negara maju cenderung berhasil mengendalikan pandemi dan memperluas reopening. Sedangkan, kondisi di beberapa negara berkembang seperti Amerika Latin, Afrika Selatan, dan negara ASEAN masih eskalatif.

Pertemuan G7 minggu lalu, dari para leaders menyampaikan akan memberikan satu miliar vaksin-vaksin kepada negara-negara lain dan ini memberikan dampak positif, karena masih ada warga negara yang akses terhadap vaksinnya sangat terbatas. Tentu dengan kenaikan jumlah vaksinasi ini akan memberikan harapan bagi pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Bulan Juni 2021.

Beberapa provinsi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, mengalami lonjakan kasus yang cukup besar pasca momen Idulfitri, bahkan telah ditemukan berbagai varian baru Covid-19 mulai dari varian Alpha hingga Delta. Oleh karena itu, kepatuhan pada pembatasan sosial, disiplin 3M, penguatan 3T serta akselerasi vaksinasi harus ditingkatkan.

Melalui kebijakan pemberian izin vaksinasi bagi usia 18+ yang sudah diterapkan di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, diharapkan pelaksanaan vaksinasi dapat terus dipercepat.

Pemulihan ekonomi global terus berlanjut, ditunjukkan melalui penguatan berbagai indikator. World Bank dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tengah sentimen positif vaksinasi dan pemulihan berbagai indikator ekonomi, masing-masing menjadi 5,8 persen (yoy) dan 5,6 persen (yoy) untuk tahun 2021, serta 4,4 persen (yoy) dan 4,3 persen (yoy) untuk tahun 2022.

Selain itu, perdagangan global dan manufaktur juga terus membaik, di mana Baltic Dry Index konsisten di level tinggi, begitu pula ekspansi PMI Manufaktur Global di bulan Mei yang mencapai level tertinggi sejak 2010.

Selanjutnya, harga minyak dan batu bara sebagai komoditas utama Indonesia mengalami peningkatan signifikan, sedangkan harga CPO menurun sejak Mei akibat penurunan permintaan dari India.

Di pasar keuangan, volatilitas pasar keuangan global (VIX) index turun, sedangkan pasar saham negara maju dan berkembang terus meningkat. Meski demikian, beberapa faktor risiko perlu diwaspadai, antara lain munculnya gelombang dan varian Covid-19 yang lebih menular dan ganas, akses vaksinasi dan pemulihan ekonomi global yang tidak merata, serta kemungkinan normalisasi kebijakan moneter AS yang lebih cepat.

Sementara itu, pemulihan ekonomi domestik menguat, mengindikasikan bahwa sedang terjadi momentum pemulihan ekonomi di Indonesia. Di tengah dinamika kasus Covid-19, ekspor dan impor tumbuh tinggi, sejalan dengan pertumbuhan pada konsumsi listrik dan rumah tangga, Indeks Kepercayaan Konsumen, dan PMI Manufaktur.

Pertumbuhan ekonomi Kuartal-II diproyeksi tumbuh tinggi, didukung peningkatan berbagai indikator ekonomi seiring momentum lebaran dan faktor base effect. 

Kinerja APBN sampai dengan Mei 2021 jauh lebih baik dari pada periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pendapatan negara mengalami pertumbuhan signifikan dari yang semula terkontraksi sebesar 9,0 persen (yoy) menjadi 9,3 persen (yoy) didukung pertumbuhan Pajak dan PNBP serta terjaganya penerimaan Kepabeanan dan Cukai.

Begitupun dari sisi belanja negara yang tumbuh dari negatif 1,4 persen (yoy) menjadi 12,1 persen (yoy) didorong tingginya Belanja Pemerintah Pusat dan membaiknya TKDD.

Belanja negara kita yang meningkat dan mendukung pemulihan ekonomi masih perlu diperbaiki juga dari sisi kualitasnya. Jangan sampai kita membelanjakan namun masyarakat atau ekonomi tidak merasakan atau kurang merasakan manfaatnya. Jadi ini kualitas dari belanja dan eksekusi yang sering ditekankan oleh Bapak Presiden menjadi sangat penting, kerja detail kerja di lapangan," jelas Menkeu.

Optimalisasi pendapatan dan peningkatan kualitas belanja negara terus dilakukan sejalan dengan kinerja pembiayaan APBN yang terjaga serta penurunan SILPA jika dibandingkan dengan bulan April 2021.

APBN terus bekerja keras untuk melanjutkan momentum perbaikan ini, seiring dengan langkah antisipatif penanganan pandemi melalui pelaksanaan vaksinasi yang lebih masif, serta penguatan 3T dan 3M. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Juni 2021.

Pemulihan Ekonomi Domestik Terus Menguat

Aktivitas masyarakat di kuartal-II sempat melampaui level sebelum pandemi, didorong oleh aktivitas di supermarket dan peritel saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Hal ini juga berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga yang diproyeksikan kembali ke zona positif pada kuartal-II. 

Selanjutnya, tingkat kepercayaan masyarakat kembali meningkat mencapai 104,4, dibanding bulan sebelumnya pada angka 101,5 yang mencerminkan optimisme konsumen terhadap penguatan kondisi ekonomi, dan penurunan tingkat penyebaran kasus Covid-19 pada bulan Mei.

Selain itu, indikator RSI menunjukkan keberlanjutan pemulihan konsumsi masyarakat pada April dan diprediksi meningkat pada Mei 2021, atau tumbuh 12,9 persen (yoy), ditopang oleh peningkatan konsumsi pada seluruh kelompok, termasuk pada penjualan mobil ritel yang tumbuh tinggi pada bulan Mei, mencapai 54,8 ribu unit, sebagai indikasi perbaikan tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah.

Selanjutnya, indikator konsumsi listrik pada bulan Mei 2021 kembali tumbuh positif double digit di angka 16,6 persen (yoy), tumbuh hampir di semua sektor yang menunjukkan adanya recovery ekonomi. Indeks PMI Manufaktur kembali mencatat rekor, yaitu mencapai 55,3 didorong oleh pertumbuhan solid pada permintaan baru, output  dan purchasing, yang sekaligus mendorong pertumbuhan serapan tenaga kerja.

Dari sisi perdagangan internasional, Neraca Perdagangan Indonesia melanjutkan tren positif dengan surplus USD2,36 miliar pada bulan Mei 2021, atau tumbuh 17,9 persen (yoy). Kinerja ekspor tumbuh dua digit, yaitu meningkat sebesar 58,8 persen (yoy), terutama didorong peningkatan harga komoditas dan juga pertumbuhan volume barang yang diperdagangkan.

Kinerja impor juga menunjukkan pertumbuhan positif yaitu meningkat 68,7 persen (yoy), terutama dari impor bahan baku yang didorong peningkatan kebutuhan aktivitas investasi khususnya bangunan, meningkatnya kebutuhan hari raya dan penanganan pandemi pada impor barang konsumsi, serta peningkatan impor barang modal yang didorong pertumbuhan impor mesin untuk produksi sektor strategis.

Kerja Keras APBN dalam Mendukung Momentum Pemulihan

Pertumbuhan Belanja Negara masih terjaga cukup tinggi didorong tingginya Belanja Pemerintah Pusat dan membaiknya TKDD. Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Mei 2021 mencapai Rp945,7 triliun, atau 34,4 persen target APBN, tumbuh 12,1 persen (yoy), jauh lebih baik dari pertumbuhan pada bulan Mei tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 1,4 persen (yoy).

Realisasi belanja negara terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp647,6 triliun dan TKDD sebesar Rp298,0 triliun.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat tumbuh tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 33,1 persen (yoy) dan belanja non K/L yang tumbuh 7,82 persen (yoy).

Realisasi belanja barang K/L tumbuh 91,4 persen, terutama dipengaruhi akselerasi program PEN 2021 serta pembatasan kegiatan yang ketat di masa awal pandemi tahun 2020. Sampai dengan akhir Mei 2021, belanja barang K/L telah memberikan manfaat kepada masyarakat berupa pengadaan 37,78 juta dosis vaksin, klaim biaya perawatan untuk 177,8 ribu pasien Covid-19, pemberian bantuan kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro, dan pemberian BOS Kemenag kepada 3,45 juta siswa sekolah swasta. Selanjutnya, realisasi belanja modal tumbuh signifikan sebesar 132,4 persen, terutama berasal dari proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas.

Realisasi belanja modal antara lain digunakan untuk penyelesaian pembangunan Bendungan sebesar 59,57 persen dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp8,70 triliun, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 600 km dengan progres sebesar 30,76 persen, rehabilitasi sepanjang 3.900 km dengan progres sebesar 34,86 persen, dan pembangunan jalur KA yang telah terealisasi sebesar 76,22 persen dari target 236,66 km’sp.

Selain itu, belanja modal juga telah digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 66,78 km senilai Rp1,15 triliun dan pembangunan jembatan sepanjang 6,11 km senilai Rp1,61 triliun.

Selanjutnya, realisasi belanja bansos mencapai Rp172,6 triliun, atau tumbuh 10,3 persen, antara lain disalurkan melalui pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi 96,5 juta masyarakat miskin, pemberian sembako kepada 15,93 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 10,46 juta KPM, pemberian bantuan PKH kepada 9,9 juta KPM, pemberian KIP Kuliah kepada 930 ribu mahasiswa dan penyaluran PIP kepada 10,02 juta siswa, serta realisasi belanja subsidi bunga KUR kepada 2,8 juta debitur. Realisasi belanja subsidi dan belanja lain-lain juga meningkat, utamanya untuk penyaluran berbagai jenis subsidi dan program pra-kerja.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan Mei 2021 tumbuh 15,7 persen (yoy), direalisasikan untuk pemberian subsidi solar, minyak tanah, LPG, listrik, dan bunga perumahan bagi masyarakat, serta subsidi bunga KUR dan subsidi pupuk. Sedangkan belanja lain-lain tumbuh 218,0 persen (yoy) didorong pemberian bantuan iuran JKN kepada 19,2 juta masyarakat dan pelaksanaan program pra-kerja kepada 2,8 juta masyarakat. 

Sementara itu, penyaluran dana TKDD sampai dengan akhir Mei 2021 terealisasi sebesar 37,5 persen dari total alokasi TKDD 2021. Peningkatan kinerja penyaluran TKDD terjadi untuk: (1) Peningkatan DBH akibat penyaluran Kurang Bayar tahun sebelumnya, (2) Penyaluran DAK Nonfisik sesuai dengan jadwal, dan (3) Peningkatan Dana Otonomi Khusus dan DIY karena Pemerintah Daerah telah menyampaikan permohonan dan memenuhi persyaratan lebih cepat.

Pembiayaan Investasi Turut Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Sampai dengan Juni 2021, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp25,6 triliun, tumbuh 298 persen (yoy), salah satunya untuk memberikan pinjaman PEN Daerah sebesar Rp10 triliun untuk membiayai berbagai sektor, antara lain jalan dan jembatan, SDA, pendidikan, kesehatan, jalan umum dan lainnya.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan pembiayaan investasi kepada BLU LMAN untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp5,56 triliun dan pembiayaan investasi pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp8 triliun.

Dalam rangka memperkuat solidaritas dan meningkatkan kerja sama internasional, Pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan investasi kepada BLU LDKPI senilai Rp2 triliun untuk pengelolaan dana hibah kepada negara/lembaga asing guna penanganan Covid-19 dan penanggulangan bencana alam.

Program PEN Terus Menjadi Instrumen Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi

Realisasi PEN sampai dengan 18 Juni 2021 mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4 persen dari pagu tahun 2021 yang sebesar Rp699,43T. Program PEN Kesehatan telah terealisasi sebesar Rp39,55 triliun atau 22,9 persen pagu.  Manfaat yang didapat sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 untuk PEN Kesehatan adalah Diagnostik untuk Testing dan Tracing, Therapeutic untuk biaya perawatan untuk 206,27 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian serta obat dan APD kemudian untuk Pengadaan 37,78 juta dosis vaksin, Bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, Insentif perpajakan Kesehatan termasuk PPN dan Bea masuk vaksin.

Selanjutnya, di sektor perlindungan sosial program PEN terealisasi sebesar Rp64,91 triliun atau 43,8 persen untuk program PKH, kartu sembako, BST, BLD Desa, kartu pra-kerja, dan bantuan kuota internet. Selain itu, program PEN juga digunakan untuk program prioritas dengan capaian realisasi Rp38,10 triliun atau 29,8 persen antara lain untuk program padat karya dan pengembangan pariwisata, mendukung ketahanan pangan, serta pengembangan ICT dan kawasan industri.

Pemerintah juga berupaya untuk membantu pemulihan di sektor usaha melalui pemberian dukungan kepada UMKM dan korporasi, serta pemberian insentif usaha. Dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp48,05 triliun atau 24,8 persen target, antara lain digunakan untuk pemberian Bantuan Pemerintah kepada Usaha Mikro (BPUM), IJP UMKM dan korporasi, serta penempatan dana pada perbankan, sedangkan realisasi pemberian insentif usaha yang mencapai Rp36,02 triliun atau 63,5 persen pagu antara lain meliputi insentif berbagai jenis PPh dan PPN.

Kebutuhan Belanja dan Investasi Dipenuhi Melalui Pendapatan dan Pembiayaan

Peningkatan kinerja Belanja dan Investasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi disertai semakin optimalnya penerimaan Perpajakan dan PNBP serta dukungan pembiayaan. Sampai dengan akhir Mei 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp726,4 triliun atau 41,7 persen target APBN 2021, tumbuh 9,3 persen (yoy), jauh meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu terkontraksi sebesar 9,0 persen (yoy).

Penerimaan Pajak mencapai Rp459,6 triliun atau 37,4 persen target APBN 2021, membaik dengan tumbuh sebesar 3,4 persen (yoy). Kinerja penerimaan pajak ini sangat baik mengingat kondisi pandemi yang belum pulih sepenuhnya serta insentif fiskal yang masih terus diberikan kepada pelaku usaha. Pemulihan aktivitas ekonomi serta momen hari raya Idulfitri pada bulan Mei mengakibatkan mayoritas jenis pajak tumbuh positif, antara lain PPh 21, PPh 22 Impor, PPh 26, serta PPN DN dan PPN Impor.

Fase pemulihan ekonomi juga tercermin pada penerimaan pajak sektoral sejalan dengan meningkatnya ekspektasi bisnis (PMI) dan konsumen (IKK), terutama didukung pembayaran THR, pembayaran dividen, peningkatan impor serta membaiknya permintaan dalam negeri. Selain itu, pemberian insentif pajak yang dilanjutkan pada tahun 2021 telah memberikan manfaat kepada lebih dari 300 ribu wajib pajak.

Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp99,3 triliun atau 46,2 persen target APBN 2021, dan tumbuh 21,6 persen (yoy). Penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp14,28 triliun, meningkat 3,56 persen (yoy) seiring peningkatan kinerja impor, sedangkan Bea Keluar mencapai Rp10,26 triliun, tumbuh signifikan 844,6 persen (yoy) didorong penerimaan BK tembaga dan produk kelapa sawit. Sementara itu, penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp74,78 triliun atau tumbuh 11,9 persen (yoy), didorong penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang tumbuh 12,6 persen (yoy) dipengaruhi limpahan pelunasan kredit pita cukai dari akhir tahun 2020 dan kebijakan penyesuaian tarif pita cukai.

Realisasi PNBP sampai bulan Mei 2021 mencapai Rp167,6 triliun atau 56,2 persen target APBN 2021, antara lain didorong oleh: (1) pertumbuhan PNBP SDA Nonmigas sebesar 48,4 persen (yoy) akibat kenaikan harga batubara, emas, perak, tembaga, timah, dan nikel, serta dukungan kenaikan sektor kehutanan dan panas bumi; (2) pertumbuhan PNBP Lainnya sebesar 37,3 persen (yoy) akibat kenaikan penjualan hasil tambang batubara dan layanan PNBP K/L; (3) pertumbuhan Pendapatan BLU sebesar 126,8 persen (yoy) akibat peningkatan pendapatan dana perkebunan kelapa sawit, layanan pendidikan, dan jasa penyelenggaraan telekomunikasi dibandingkan tahun lalu.

Pembiayaan APBN Turut Menopang Pemulihan Ekonomi

APBN 2021 diharapkan dapat tetap terjaga dengan target defisit anggaran sebesar 5,7 persen PDB, seiring berlanjutnya upaya penanganan Covid-19 dan PEN. Defisit APBN dan Keseimbangan Primer sampai dengan akhir Mei 2021 mencapai Rp219,3 triliun dan Rp67,6 trliun.

Pembiayaan utang masih terjaga di tengah meredanya tekanan pasar keuangan, meski demikian volatilitas ke depan masih perlu diwaspadai. Sampai dengan akhir Mei 2021, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp330,1 triliun atau 28,0 persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp348,0 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp17,9 triliun, sementara kontribusi Bank Indonesia sesuai dengan SKB I mencapai Rp116,26 triliun.

Seiring kondisi pasar SBN yang membaik, sejak bulan Mei penerbitan SBN melalui GSO tidak dilakukan. Sementara itu, setelah sukses menerbitkan Global Bond di awal tahun, pada bulan Mei 2021 Pemerintah kembali menerbitkan Samurai Bond yang berhasil memperoleh spread terhadap Yen Swap dan kupon terendah untuk seluruh tenor dalam sejarah penerbitan Samurai Bonds oleh Pemerintah Indonesia tanpa JBIC guarantee.

Selanjutnya, disusul keberhasilan penerbitan Sukuk Global pada bulan Juni 2021, di mana untuk tenor 30 tahun menjadi Green Sukuk terpanjang yang pernah diterbitkan di pasar global, sekaligus mencatatkan pertumbuhan minat green investor dari yang semula 34 persen pada tahun 2020 menjadi 57 persen dari total investor Global Sukuk pada tahun 2021.

Keberhasilan Pemerintah dalam menerbitkan SBN dengan mata uang asing dalam kondisi pasar keuangan dan perekonomian global yang volatile, menunjukkan besarnya kepercayaan investor terhadap kemampuan Pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara prudent.

Stimulus fiskal di berbagai sektor telah memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia perlu terus dijaga dengan dukungan kerja keras APBN serta pelaksanaan PPKM dan Protokol Kesehatan yang lebih disiplin dan terkendali.

Selain itu, akselerasi dan keikutsertaan program vaksinasi juga harus terus ditingkatkan untuk mencegah tingkat penyebaran kasus Covid-19 yang lebih luas lagi agar pemulihan domestik tidak terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk meneruskan kinerja APBN melalui optimalisasi pendapatan negara dan perbaikan kualitas belanja negara agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Sumber & Foto: (KEMENKEURI).

[RID/fiq]

Jakarta, 3 Mei 2021– Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan I 2021 berada dalam kondisi normal di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlanjut. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan komitmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk terus memperkuat sinergi guna menjaga SSK dan momentum pemulihan ekonomi dalam Rapat Berkala KSSK II tahun 2021 pada Jumat (30/04) melalui konferensi video.

 

Membaiknya prospek pemulihan ekonomi global dibayangi oleh meningkatnya kembali kasus Covid-19. Tren penguatan kinerja perekonomian global berlanjut di awal tahun 2021, tercermin dengan menguatnya Purchasing Managers Index (PMI) serta meningkatnya pertumbuhan volume perdagangan global dan harga komoditas. Progres pelaksanaan vaksinasi global, khususnya di sejumlah negara maju juga mendorong optimisme pemulihan ekonomi yang lebih cepat. World Economic Outlook (WEO) IMF bulan April 2021 merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan global 2021 dari 5,5% menjadi 6,0%. Namun demikian, optimisme tersebut juga dibayangi dengan melonjaknya kembali kasus Covid-19 global.

 

Arah pemulihan ekonomi domestik terlihat sejalan dengan menurunnya kasus Covid-19 yang didukung oleh perkembangan program vaksinasi. Hingga Maret 2021, sejumlah indikator dini ekonomi menunjukkan arah perbaikan. Data PMI yang telah berada pada zona ekspansi terus melanjutkan tren penguatan, sementara kinerja ekspor terus membaik, inflasi terkendali pada level yang relatif rendah, sedangkan cadangan devisa mencapai USD137,1 miliar atau setara dengan 10,1 bulan impor. Progres vaksinasi juga berjalan cukup baik, dengan jumlah dosis vaksin yang diberikan mencapai 20 juta per 30 April 2021.

 

Momentum penguatan kinerja ekonomi domestik terutama ditopang oleh berlanjutnya kebijakan fiskal countercyclical dalam APBN 2021. Defisit APBN 2021 direncanakan pada level 5,70% PDB. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berlanjut di tahun 2021 dengan anggaran yang lebih besar mencapai Rp699,43 triliun dan penyempurnaan desain implementasi sejumlah program agar berjalan lebih cepat dan efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Fokus utama tentu saja tetap pada penanganan kesehatan, termasuk untuk mendukung program vaksinasi. Selain itu, penguatan reformasi struktural juga dilakukan untuk mendorong pertumbuhan potensial jangka panjang yang berkelanjutan dan berdaya tahan. Peran sentral APBN dalam mendorong pemulihan ekonomi tercermin dari kinerja APBN 2021. Realisasi belanja negara pada Q1 2021 tercatat tumbuh 15,61% (yoy), terutama didorong oleh kenaikan belanja barang untuk pelaksanaan vaksinasi dan bantuan pelaku usaha, belanja modal untuk infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas, serta bantuan sosial dalam rangka program PEN. Kinerja pendapatan negara tetap terjaga, tumbuh positif 0,64% (yoy). Defisit APBN tercatat sebesar Rp144,2 triliun atau 0,82% terhadap PDB.

 

Bank Indonesia melanjutkan bauran kebijakan yang akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasionalDari sisi kebijakan moneter, BI mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dengan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) di level 3,50%. BI juga terus melakukan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Dari sisi kebijakan makroprudensial, BI mempertahankan kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan mempertahankan rasio Countercyclical Buffer (CCB) sebesar 0%, rasio Penyangga Likuiditas-Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, serta rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%.  Disamping itu, untuk mendorong intermediasi perbankan, BI memperkuat kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), melonggarkan ketentuan LTV untuk KPR  menjadi 100% dan uang muka Kredit Kendaraan Bermotor  menjadi 0%;  serta mendorong penurunan suku bunga kredit melalui transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Dari sisi kebijakan Sistem Pembayaran, BI memperpanjang masa berlaku kebijakan pricing SKNBI, memperkuat kebijakan QRIS untuk akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, memastikan dukungan layanan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri; serta  memfasilitasi promosi perdagangan dan investasi serta sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS).

 

Di tengah pandemi yang masih berlanjut, rasio prudensial sektor keuangan yang berperan penting terhadap stabilitas sektor keuangan tetap terjaga dengan baik. Hingga Maret 2021, perbankan masih menunjukkan kondisi permodalan yang kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada pada level 24,18%, gearing ratio industri pembiayaan di level 2,03 kali, serta Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing jauh di atas threshold. Kecukupan likuiditas perbankan juga terjaga tercermin dari AL/NCD dan AL/DPK per 21 April 2021 sebesar masing-masing 162,69% dan 35,17% yang berada di atas threshold. Dana Pihak Ketiga (DPK) masih menunjukkan pertumbuhan tinggi sebesar 9,50% (yoy). Kredit perbankan masih dalam zona kontraksi sebesar 3,77% (yoy) karena base effect yang tinggi pada periode yang sama tahun sebelumnya, namun mulai menunjukkan pertumbuhan positif secara mtm sebesar 1,43% atau tumbuh sebesar 0,27% (ytd). Risiko kredit Non-performing Loan (NPL) gross membaik menjadi 3,17% dibandingkan bulan sebelumnya. Di sisi lain, Non-perfoming Financing (NPF) perusahaan pembiayaan juga membaik ke level 3,74%. OJK tetap fokus memperkuat pengawasan dan surveillance secara terintegrasi guna mendeteksi potensi risiko terhadap SSK dan terus mendorong upaya kebijakan yang preemptive dan forward looking untuk membantu percepatan pemulihan sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan serta menjaga momentum penguatan ekonomi.

 

Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, LPS menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Per Maret 2021, penjaminan LPS mencakup 99,92% dari total rekening atau 50,15% dari total nominal simpanan. Pada tanggal 22 Februari 2021, LPS telah menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan Rupiah pada Bank Umum dan BPR masing-masing 25 bps menjadi 4,25% dan 6,75%. TBP untuk simpanan valuta asing pada Bank Umum juga diturunkan sebesar 25 bps menjadi 0,75%. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penurunan biaya dana (cost of fund) perbankan agar suku bunga kredit menjadi turun untuk mendorong pertumbuhan kredit. Melanjutkan kebijakan relaksasi sebelumnya, seperti relaksasi pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran premi oleh bank peserta penjaminan untuk memberikan tambahan ruang likuiditas bagi bank serta relaksasi penyampaian laporan berkala bank untuk mengurangi beban pelaporan bank, LPS juga menerbitkan kebijakan relaksasi penyampaian laporan data Single Customer View. Sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi bank, LPS akan terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis melalui berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki untuk menjaga SSK dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

 

Sinergi dan koordinasi yang kuat antarlembaga di KSSK menjadi kunci dalam menjaga SSK sekaligus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi dengan baik diharapkan dapat efektif menjaga SSK. Selain itu, koordinasi yang kuat dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Paket Kebijakan Terpadu KSSK yang telah luncurkan pada awal Februari 2021 akan terus dilakukan guna menjamin efektivitas dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Juli 2021.

SUMBER & FOTO : sekretariatkssk@kemenkeu.go.id

[RID/fiq]

Pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro selama dua pekan ke depan dari tanggal 4 sampai 17 Mei 2021. Selain itu, cakupan provinsi yang akan melaksanakan kebijakan PPKM mikro juga diperluas hingga kini mencapai 30 provinsi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 3 Mei 2021. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

"PPKM mikro sendiri akan diberlakukan perpanjangan yang ketujuh antara tanggal 4-17 Mei," kata Airlangga.

"Kemudian juga perluasan provinsi, ditambahkan lima provinsi yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Barat, dan Papua Barat sehingga ini totalnya menjadi 30 provinsi," tambahnya.

Airlangga menegaskan bahwa tidak ada perubahan aturan dalam PPKM mikro. Namun dalam PPKM mikro kali ini pemerintah memberikan penegasan dan pengetatan protokol kesehatan di daerah hiburan komunitas atau hiburan yang memiliki fasilitas publik. Di tempat-tempat tersebut, kapasitas dibatasi maksimal 50 persen dan masyarakat diwajibkan untuk memakai masker.

Terkait dengan evaluasi PPKM mikro sebelumnya, Airlangga menyebut bahwa harus ada upaya untuk terus menekan kasus aktif yang dalam beberapa hari terakhir stagnan di 100 ribu kasus. Airlangga juga menyebutkan sejumlah indikator penanganan yang mengalami perbaikan dalam PPKM periode sebelumnya.

Rata-rata kasus konfirmasi harian misalnya, pada bulan April sekitar 5.222 kasus per hari, jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan Januari yang mencapai angka 10 ribu. Kasus aktif rata-rata berada di angka 107 ribu, sementara di Januari 139.963 kasus.

"Angka positivity rate juga membaik, di Januari 26 persen dan di Mei 10,81 persen. Juga terkait dengan kasus aktif terus juga mengalami perbaikan dan kasus aktif tertinggi di bulan Februari adalah 16 persen dan saat sekarang juga sekitar 6 persen. Jadi jauh lebih baik. Kemudian tingkat BOR (bed occupancy ratio) nasional 35 persen dan tidak ada BOR di atas 70 persen," jelasnya.

Selain indikator dalam penanganan kesehatan, Airlangga juga menyampaikan sejumlah indikator dalam program pemulihan ekonomi nasional. Realisasi pemulihan ekonomi nasional sampai 30 April mencapai Rp155,6 triliun atau 22,3 persen dari pagu sebanyak Rp699,43 triliun.

Kemudian realisasi program kesehatan telah mencapai Rp21,15 triliun atau 12,1 persen dari pagi Rp175,52 triliun. Adapun perlindungan sosial telah mencapai Rp49,07 triliun atau 32,7 persen dari pagu Rp150,88 triliun. Sementara itu, realisasi program prioritas telah mencapai Rp18,98 triliun atau 15,3 persen dari pagu Rp125 triliun.

"UMKM sudah Rp40,23 triliun atau 20,83 persen dari pagu Rp191,13 triliun. Insentif usaha 46,2 persen atau Rp26,2 triliun dari total pagunya adalah Rp56,72 triliun. Khusus program bantuan perlindungan sosial 32,7 persen atau Rp49,07 triliun dari Rp150,28 triliun. Kemudian tentunya diharapkan bahwa program lain seperti BLT Desa yang baru 12 persen diharapkan bisa ditingkatkan kembali," tandasnya.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang telah dijalankan beberapa waktu belakangan menunjukkan hasil positif pada upaya penanganan pandemi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kasus aktif di Indonesia sudah berada pada satu digit di angka 7,4 persen yang jauh lebih baik apabila dibandingkan kasus aktif global di angka 17,3 persen.

"Dari sidang kabinet paripurna tadi dilaporkan, dari PPKM mikro kasus aktif sudah single digit, yaitu 7,4 persen dibandingkan global yang 17,3 persen. Kemudian kasus sembuhnya kita sudah di atas global. Global 80,5 persen, kita 89,9 persen. Tinggal di kasus kematian kita masih di atas global. Global 2,17 dan kita 2,7 persen," ujarnya saat memberikan keterangan bersama Menteri Perhubungan di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 7 April 2021.

Meski menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, seluruh pihak tidak boleh mengendurkan kewaspadaan. Apalagi mengingat sejumlah negara seperti di Eropa dan Asia yang kini menghadapi lonjakan gelombang ketiga kasus penularan Covid-19.

Selain itu, belajar dari pengalaman sebelumnya seperti libur Idulfitri tahun lalu yang diikuti kenaikan kasus harian sebesar 93 persen, juga beberapa libur panjang setelahnya, maka pemerintah akan segera melaksanakan kebijakan pengendalian pandemi, salah satunya melalui kebijakan larangan mudik yang telah disampaikan beberapa waktu lalu.

"Bapak Presiden minta bahwa kebijakan pengendalian itu agar segera dilaksanakan dan pemerintah melalui PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) sudah menyampaikan bahwa ada larangan mudik dan juga sudah disiapkan surat edaran dari Menteri Agama yang mengatur berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan," ucap Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu.

Momentum positif penanganan pandemi juga harus tetap terjaga yang diikuti keseimbangan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Berkaitan dengan itu, untuk mendorong konsumsi masyarakat maka pemerintah mendorong pihak swasta untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi para karyawannya mengingat sejumlah fasilitas dan insentif kepada sejumlah sektor yang telah diberikan pemerintah.

"Melalui pembayaran THR, estimasi anggaran yang bisa masuk ke pasar adalah Rp215 triliun," ungkapnya.

Sementara itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran sejumlah bantuan dan perlindungan sosial untuk menggerakkan konsumsi masyarakat yang diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian nasional.

"Pemerintah juga mendorong hari belanja nasional di H-10 dan H-5 di mana hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim dengan menyiapkan Rp500 miliar," tuturnya. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Pandemi Covid-19 yang diumumkan di penghujung 2019 telah mengubah arah sosial ekonomi global secara signifikan. Krisis kesehatan ini masih persisten menyebar di seluruh dunia, dengan kasus kumulatif lebih dari 123 juta dan memakan korban jiwa hingga 2,7 juta per 20 Maret 2021. Kebijakan extraordinary serta kerja keras dan koordinasi berbagai pihak mampu mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam di 2020. Indonesia masih mampu menunjukkan resiliensi ekonominya meskipun ada kontraksi pertumbuhan sebesar -2,1%, salah satu yang terkecil dibanding negara G-20 dan ASEAN.

Bisa cepat, karena kami terus berkomunikasi dengan DPR, kami secara transparan menyampaikan ini yang kita hadapi, kami merespons seperti ini, dan kemudian DPR membahasnya bersama kita.

Alhamdulillah kita selama ini didukung. Kemudian kita perlu untuk akselerasi di tahun 2021 ini, sehingga nanti bisa memberikan tadi penciptaan kesempatan kerja, mengembalikan lagi kesejahteraan masyarakat dalam suasana seperti ini,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang, bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, serta Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto.

Salah satu langkah cepat sebagai respons luar biasa untuk menghadapi dampak pandemi adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, fleksibilitas APBN juga diperluas yaitu dengan izin pelebaran defisit di atas 3% hingga 2022 untuk mendukung kebutuhan dana penanganan dampak pandemi yang sangat besar.

Program PEN disusun secara cermat dengan upaya perbaikan yang berjalan secara terus-menerus agar mampu mengatasi krisis kesehatan sekaligus meringankan beban berbagai pihak yang terdampak akibat pandemi.

Hingga akhir tahun 2020, realisasi program PEN mencapai Rp 579,8 triliun, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dalam enam kluster prioritas, yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM, Insentif Dunia Usaha, Sektoral K/L dan Pemda, dan Pembiayaan Korporasi.

Sinergi yang kuat juga terus dibangun bersama berbagai pihak, termasuk BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha telah disiapkan guna memacu pemulihan ekonomi khususnya dari sektor potensial dan strategis. Selain program PEN, kebijakan BI dan OJK juga diarahkan untuk mengakomodasi pemulihan ekonomi. BI telah menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)  sebesar 150 bps sejak 2020  ke level 3,5%.

Selain itu, BI menempuh pelonggaran likuiditas (quantitative easing) yang cukup besar, yaitu mencapai Rp726,57 triliun pada 2020 dan Rp50,29 triliun pada 2021 (per 16 Maret).  Berbagai program penting yang telah diluncurkan seperti pelonggaran uang muka pembelian kendaraan, pelonggaran Loan to Value/Financing to Value kredit/pembiayaan properti, perpanjangan restrukturisasi kredit debitur terdampak Covid-19 serta relaksasi Aset Tertimbang Menurut Rasio (ATMR) kredit kendaraan bermotor dan rumah tinggal menjadi contoh sinergi kebijakan yang kuat dan terkoordinasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kegiatan ini menunjukkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang didukung oleh suatu sinergi yang kuat dari Pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan kita semua. Dan tentu saja dalam konteks ini, ayo kita semua, perbankan, Bank Himbara, Bank Swasta, dan dunia usaha agar terus menjaga optimisme yang penting dalam upaya memulihkan ekonomi,” kata Gubernur BI.

Berbagai manfaat program PEN telah dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha, antara lain yaitu insentif khusus tenaga kesehatan, berbagai bansos untuk melindungi konsumsi dan daya beli masyarakat miskin dan rentan, bantuan cash buffer untuk UMKM, bantuan cashflow dalam bentuk insentif perpajakan bagi dunia usaha, hingga pembentukan proyek padat karya untuk menyerap tenaga kerja. Melalui kerja keras PEN yang ditopang APBN serta sinergi antar-institusi dan seluruh elemen bangsa, Indonesia mampu menghadapi pandemi di 2020 dan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi.

Perbaikan ini tentunya memberikan optimisme yang menjadi bekal untuk menghadapi 2021, tentunya dengan tetap menjaga kewaspadaan karena pandemi Covid-19 belum usai.

Suku bunga kami imbau, ruangnya sudah ada, ada beberapa perusahaan yg di-restructuring, beban bagi perbankan untuk melakukan credit rationing. Kita harapkan ruang suku bunga cukup besar, kita tunggu waktunya untuk menurunkan ini. Kami harap jika kredit naik pasti untungnya akan lebih besar di 2021, daripada 2020. Kita juga mulai melihat ada gelagat-gelagat dan optimisme yang sudah kelihatan ya, dibandingkan beberapa bulan sebelumnya di 2020.

Ini tentunya ini berkah, kita kerja bersama bukan hanya pemangku kepentingan, tapi juga bapak ibu sekalian para praktisi, baik perbankan maupun para pengusaha. Ini adalah sinergi yang luar biasa, kami apresiasi ini. Kata kunci yang kami pakai bersama-sama adalah sinergi, sinergi, sinergi,” kata Ketua OJK di kesempatan yang sama.

Di tahun 2021, Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memperkuat berbagai langkah untuk mengendalikan pandemi serta memulihkan ekonomi. Pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi dapat pulih pada rentang 4,5 sampai dengan 5,3 persen di tahun 2021.

Selain itu, berkah perkembangan teknologi dan kerja sama internasional membuka peluang pengembangan vaksin Covid-19 berjalan sangat cepat, sehingga pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan sejak akhir 2020. Bersama dengan upaya konsisten 3M dan 3T, vaksin diharapkan menjadi game changer untuk mempercepat pengendalian pandemi.

“Kita harus apresiasi kepada pemerintah yang telah bekerja keras luar biasa, di situasi pandemi yang sebenarnya sangat susah untuk negara kita yang begitu banyak penduduknya, Tapi kita tetap stabil, mendapatkan rating BBB, bahkan sudah diprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 5,3 persen.

Di 2022, kita harapannya 6 persen. Sekarang vaksinasi sudah begitu berjalan dengan sangat baik. Ini membikin kepercayaan kita bahwa kita jadi bisa melakukan suatu kegiatan. Dan itu mudah-mudahan dengan semangat kita bersama, kerja sama kita bersama, gotong royong kita bersama. Kita akan mencapai seperti yang kita harapkan,” ungkap Ketua Komisi XI DPR RI.

APBN akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk semakin memperkuat momentum pemulihan ekonomi. Di dalam alokasi PEN 2021, salah satu kenaikan anggaran terjadi pada pos kesehatan antara lain untuk mendukung pembiayaan vaksinasi serta penguatan 3T.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk menuntaskan pengendalian pandemi, yang merupakan fondasi utama untuk pemulihan ekonomi yang solid ke depan.

Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong refocusing belanja, agar APBN yang ekspansif dapat secara optimal memberi daya ungkit pada ekonomi. Di samping itu, Pemerintah juga terus memperkuat agenda reformasi struktural, untuk memperkokoh fondasi ekonomi ke depan. Saat ini, langkah reformasi yang penting adalah implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Diharapkan, UU Cipta Kerja akan mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Berbagai upaya Pemerintah tersebut memberikan optimisme untuk mengembalikan jalur pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Sumber & Foto: (KEMENKEURI).

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down