Bahasa IndonesiaEnglish

Rakyat.id - Jakarta, 16 Agustus 2021.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan, untuk dilakukan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah.

Apa tema kebijakan fiskal tahun 2022 ?

Tema kebijakan fiskal RAPBN 2022 yakni Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. 

Kondisi apa saja yang mempengaruhi ekonomi ?

Akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global.

Menurut data terkait.

Berdasarkan publikasi World Economic Outlook bulan Juli 2021, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan yang tinggi terutama pada negara berkembang yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,2 persen.

Sejalan dengan prospek membaiknya ekonomi global, pemulihan perekonomian Indonesia di tahun 2022 akan lebih kuat pada rentang pertumbuhan 5,0-5,5 persen. Risiko ketidakpastian terutama yang berasal dari perkembangan pandemi Covid-19 masih akan menjadi faktor yang harus diantisipasi di tahun 2022.

Kebijakan penanganan Covid-19 akan dioptimalkan secara komprehensif dengan program vaksinasi yang diakselerasi seluas-luasnya serta memperkuat penerapan protokol kesehatan diharapkan mampu meningkatkan confidence masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi.

Apa saja yang dibicarakan dalam konferensi pers bersama ?

Dalam konferensi pers terkait Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah terus berkonsentrasi pada penanganan Covid-19, khususnya di kuartal ketiga kemarin. "Kasus puncak varian Delta, pada saat kasusnya di puncak ekonomi akan menurun sedikit dan tentu kita pemerintah terus mendorong agar engine ekonomi, apakah itu ekspor, investasi, kemudian juga belanja pemerintah untuk terus dimaksimalkan," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan menegaskan bahwa, “Berbagai belanja pemerintah memang ditujukan untuk kesehatan dan bantuan sosial. Tentu kesehatan penting. Namun bantuan sosial yang diperluas, dalam hal ini untuk membantu yang mengalami hardship, kemudian untuk membantu disektor pangan dan pendidikan dan yang membantu yang mengalami tekanan di sektor tenaga kerja. Jadi sosial safety net atau jaring sosial pengaman kita di ekspansi baik dari jumlah penerimanya maupun manfaat penerimaannya.”

Konsumsi masyarakat diharapkan tetap menjadi komponen utama yang mendukung kinerja ekonomi dengan didukung penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sementara itu, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai upaya memperkuat spending better. Di sisi lain, berbagai langkah perbaikan iklim investasi, komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap perekonomian, serta terjaganya peringkat sovereign credit rating Indonesia akan mendorong kinerja investasi.

Selanjutnya, perbaikan arus investasi akan memperkuat daya saing produk dalam negeri, sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor. Untuk mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan program dan kebijakan dalam belanja negara.

Upaya perbaikan fundamental ekonomi yang dilakukan melalui reformasi struktural juga ditopang melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Dengan implementasi reformasi struktural tersebut, tren pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat sehingga Indonesia memiliki basis pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada tahun 2022.

Acuan kerangka ekonomi tahun 2022 ?.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program pro-poor dan pro-employment untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Berbekal keberhasilan dalam lima tahun terakhir sebelum pandemi tahun 2020, Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

APBN tetap menjadi instrumen utama yang menjadi motor dalam pemulihan ekonomi, meneruskan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19. Di sisi lain, Konsolidasi fiskal terus dilanjutkan di tahun 2022 untuk memuluskan normalisasi defisit APBN untuk kembali di bawah 3% PDB sesuai amanat UU 2/2020 dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pokok-pokok RAPBN 2022 adalah sebagai berikut.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2021

Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022, pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Kemampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi figur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Untuk itu, tahun 2021 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Sinyal pemulihan ekonomi dapat terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur global yang berada pada zona ekspansif. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global.

Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi Covid-19 akan menjadi downside risk dan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II tahun 2021. Outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2021 dan proyeksi 2022 adalah sebagai berikut.

*Untuk tabel anda bisa lihat langsung di informasi terkait, thanks.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar bersifat inklusif dalam rangka melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali, dengan target tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut: (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,5-6,3 persen; (2) tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0 persen; (3) tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,376-0,378; dan (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,41-73,46. Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam tema RAPBN dan kebijakan fiskal tahun 2022.

POKOK-POKOK RAPBN TAHUN 2022

Pendapatan Negara

Pendapatan negara pada RAPBN 2022 diproyeksikan mencapai Rp1.840,7 triliun yang terdiri dari:

a. Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp1.506,9 triliun. 

·         Penerimaan Pajak, diproyeksikan akan mencapai Rp1.262,9 triliun sejalan dengan pemulihan ekonomi dan didukung penguatan sistem perpajakan.

·         Kepabeanan dan Cukai ditargetkan sebesar Rp244,0 triliun disertai upaya perluasan basis Cukai.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp333,2 triliun.  Optimalisasi PNBP dilakukan baik terhadap penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Non SDA dengan memperhatikan keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas pelayanan publik, kondisi daya beli masyarakat, kesehatan kinerja keuangan BUMN. 

Belanja Negara
Belanja negara pada RAPBN 2022 diproyeksikan mencapai Rp2.708,7 triliun atau 15,1 persen terhadap PDB, yang diarahkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan spending better, serta peningkatan kualitas belanja daerah. Adapun untuk mendukung hal tersebut, bidang prioritas pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

Bagaimana untuk anggaran kesehatan ?

Bagaimana untuk Anggaran perlindungan sosial ?.

 

Bagaimana untuk anggaran pendidikan ?

Bagaimana untuk anggaran Infrastruktur ?.

Bagaimana untuk anggaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ?

Bagaimana untuk anggaran ketahanan pangan ?

Bagaimana untuk anggaran Pariwisata ?.

Prioritas anggaran tersebut tercakup dalam komponen belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya, penguatan reformasi belanja, khususnya belanja Pemerintah Pusat, dilakukan melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan reviu atas pelaksanaan RSPP tahun sebelumnya yang antara lain meliputi penyempurnaan rumusan sasaran program dan indikator kinerja utama program, khususnya untuk Program yang bersifat lintas unit eselon I.

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD diproyeksikan mencapai Rp770,4 triliun atau meningkat Rp141,3 miliar dibandingkan outlook tahun 2021, yang diarahkan untuk peningkatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah, dengan fokus kebijakan sebagai berikut.

1.       Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah;

2.      Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama terkait DAK Fisik;

3.      Melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM;

4.      Meningkatkan efektifias penggunaan DTK, melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah dan DAK Nonfiik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan; serta

5.      Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan mendukung sektor prioritas.

Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp868,0 triliun (4,85 persen dari PDB ) dilakukan dalam rangka menutup defisit dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan anggaran disusun dalam kerangka konsolidasi fiskal dan refocusing anggaran, sehingga target pembiayaan utang terus terkendali dan menurun.  Di sisi lain, pembiayaan investasi diberikan secara selektif berdasarkan pertimbangan sektor prioritas, penugasan pemerintah, manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Pada tahun 2022, pembiayaan investasi difokuskan pada investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, perlindungan masyarakat, dan kerjasama internasional.

*Untuk tabel anda bisa lihat di link terkait, thanks.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI)

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo meresmikan terminal baru Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu, 24 Maret 2021. Kebutuhan akan akses transportasi yang diperkirakan semakin meningkat di masa mendatang membuat pembangunan terminal baru tersebut menjadi suatu keharusan.

Terminal seluas 3.500 meter persegi yang dibangun mulai tahun 2016 hingga 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp50,82 miliar tersebut mampu melayani hingga 160.000 penumpang per tahun. Peningkatan tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan peningkatan konektivitas di Provinsi Maluku Utara.

"Saya sangat menyambut baik, alhamdulillah, terminal penumpang di Bandara Kuabang ini telah siap dipergunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara dan sekitarnya. Kita harapkan nanti akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sekitar bandara ini," ujar Presiden dalam sambutan peresmian.

Bandara Kuabang sendiri memiliki fasilitas landasan pacu sepanjang 2.400 meter dengan lebar 30 meter dan landasan hubung sebesar 100x23 meter yang dapat melayani penerbangan pesawat jenis ATR 72-600, Boeing 737-800, dan Airbus A320.

Pengembangan fasilitas Bandara Kuabang amat penting artinya untuk membuka aksesibilitas dan konektivitas wilayah setempat. Kabupaten Halmahera utara memiliki sejumlah destinasi wisata alam dan bahari yang membutuhkan peningkatan konektivitas tersebut untuk dapat memajukan perekonomian wilayah.

Berkaitan dengan hal itu, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Perhubungan untuk bertahap dapat membuka rute penerbangan setidaknya dua kali tiap minggunya untuk melayani penerbangan menuju Halmahera Utara.

"Pagi hari ini saya perintahkan kepada Pak Menteri Perhubungan dan Dirjen untuk di Bandara Kuabang ini agar secepatnya diusahakan paling tidak minimal seminggu dua kali flight menuju sini. Sudah ada tahapan dua kali seminggu kemudian baru naik lagi ke keadaan normal yaitu tiga kali sehari," ucapnya.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya ialah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, dan Plh. Bupati Halmahera Utara Yudihart Noya. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Rakyat.id.- Jakarta, – Pada triwulan III 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -3,49% (YoY); membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar -5,32% (YoY). Hal ini menunjukkan proses pemulihan dan pembalikan arah (turning point) aktivitas ekonomi nasional menuju ke zona positif. Semua komponen pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran mengalami peningkatan. Perbaikan kinerja perekonomian terutama didorong oleh peran stimulus fiskal untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penyerapan belanja negara mengalami akselerasi pada triwulan III, sampai dengan akhir September tumbuh 15,5% terutama ditopang oleh realisasi berbagai bantuan sosial dan dukungan untuk dunia usaha (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)). Rilis Badan Pusat Statistik mengonfirmasi bahwa percepatan realisasi belanja negara ini membuat pertumbuhan Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 9,8% (YoY), meningkat tajam dibanding triwulan II yang negatif cukup dalam -6,9%.

Kinerja Ekonomi Sisi Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga sudah membaik dari triwulan sebelumnya -5,5% menjadi -4,0% (YoY). Terutama didukung oleh belanja perlindungan sosial dari pemerintah yang meningkat tajam. Konsumsi Rumah Tangga menengah-atas masih terbatas mengingat karakter konsumsinya didominasi oleh barang dan jasa yang sensitif terhadap mobilitas sehingga kelompok ini masih menunda konsumsinya. Sejalan dengan perbaikan penanganan Covid-19 dan penemuan vaksin diharapkan konsumsi rumah tangga juga akan mengalami akselerasi perbaikan.

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) mengalami peningkatan dari -8,6% di triwulan II menjadi -6,5% (YoY) di triwulan III. Peningkatan PMTDB didukung oleh berbagai indikator investasi, seperti penjualan semen, penjualan kendaraan niaga dan impor barang modal, yang telah mengalami perbaikan meskipun masih di zona kontraktif. Komponen bangunan masih sedikit melambat walaupun keberlanjutan proyek pembangunan fisik yang sempat tertunda sudah mulai kembali berjalan.

Tren perbaikan kinerja ekonomi nasional, konsumsi dan investasi, ini diharapkan akan terus meningkat sebagaimana juga diindikasikan oleh beberapa leading indicators seperti Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia dan data penjualan ritel. PMI Manufaktur Indonesia pada triwulan III naik ke level 48,3, setelah sempat turun tajam pada triwulan II pada level 31,7. Indeks Penjualan Riil juga pulih dengan tumbuh -9.6% dibanding kinerja pada triwulan II yang terkontraksi dalam
hingga -18,2%. Berbagai kebijakan baik dari fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang berupa relaksasi, insentif, dan kemudahan diharapkan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi dan peningkatan investasi secara lebih cepat.

Konsumsi pemerintah tumbuh tinggi mencapai 9,8%, terutama didorong kebijakan countercyclical melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja Negara memberikan kontribusi pemulihan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dalam komponen Konsumsi Pemerintah tetapi juga dalam komponen konsumsi rumah tangga melalui belanja berbagai bantuan sosial dan subsidi. Sisanya, seperti belanja modal, memberikan kontribusi pada komponen investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Kinerja ekspor membaik dari -11,7% di triwulan II menjadi -10,8% (YoY), sementara kinerja impor masih mengalami penurunan dari -17,0% menjadi -21,9% (YoY). Perdagangan internasional masih menghadapi tekanan akibat masih lemahnya kondisi perekonomian global. Secara neto, hal ini berkontribusi positif terhadap kinerja perekonomian nasional sejalan dengan surplus neraca perdagangan triwulan III-2020 sebesar US$8 Miliar. Rilis perbaikan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, negara maju, dan beberapa negara mitra dagang utama Indonesia memberikan prospek positif pemulihan ekonomi yang lebih cepat di periode yang akan datang.

Kinerja Ekonomi Sisi Produksi

Titik balik pemulihan ekonomi di triwulan III 2020 ini juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi sisi produksi. Hampir semua sektor mengalami perbaikan. Sektor-sektor yang terpukul dalam di triwulan II telah mengalami perbaikan yang sangat nyata. Sektor Transportasi dan Pergudangan membaik dari tumbuh -30,8% menjadi -16,7% (YoY). Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum meningkat pesat dari -22,0% menjadi -11,9% (YoY). Dua sektor kontributor terbesar, juga mengalami perbaikan. Sektor Industri Pengolahan pada triwulan II tumbuh -6,2%, meningkat menjadi -4,3% (YoY). Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga membaik dari -7,6% menjadi -5,0% (YoY). Berbagai dukungan stimulus fiskal diharapkan mampu mendorong proses pemulihan sektor usaha sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru yang mulai berjalan.

Sektor pertanian mampu tetap tumbuh positif 2,2%. Hal ini didukung peningkatan produksi pangan seiring masa panen padi. Peningkatan ekspor produk turunan kelapa sawit juga mendorong kinerja positif produksi hasil perkebunan. Sementara itu, sektor pertambangan masih menghadapi tekanan dengan tumbuh -4,3%, akibat kondisi permintaan dan harga komoditas energi global, seperti minyak, gas dan batubara.

Sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar -4,3%, lebih baik dibanding pada triwulan II sebesar -6,2%. Aktivitas manufaktur kembali bergerak pasca relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah yang menjadi pusat industri nasional. Sektor Perdagangan juga menunjukkan tren yang sama, yakni tumbuh -5,0% membaik dari -7,6% di triwulan II. Secara umum, kinerja kedua sektor tersebut banyak dipengaruhi perbaikan mobilitas masyarakat dan berbagai dukungan pemerintah terhadap dunia usaha dan UMKM. Upaya pemulihan masih perlu terus diakselerasi agar momentum pertumbuhan dapat terjaga dan segera kembali pada zona positif.

Terdapat dua sektor yang tumbuh tinggi di tengah masa pandemi ini, yakni Sektor Informasi dan Komunikasi, serta Sektor Jasa Kesehatan dengan masing-masing tumbuh sebesar 10,6% dan 15,3%. Kinerja positif Sektor Informasi dan Komunikasi didorong oleh tingginya permintaan terhadap jasa komunikasi dan ekonomi digital seiring pola aktivitas rutin yang banyak dilakukan secara online. Sementara itu, upaya penanganan pandemi yang dijalankan oleh seluruh fasilitas kesehatan, didorong oleh belanja pemerintah di bidang penanganan pandemi Covid-19, menciptakan aktivitas yang tinggi di sektor jasa kesehatan.

Sektor-sektor yang terkait pariwisata dan mobilitas masyarakat, yang tertekan sangat dalam pada triwulan II, juga mencatat perbaikan meskipun masih dalam zona kontraksi. Sektor Transportasi dan Pergudangan membaik ke -16,7% setelah sebelumnya terkontraksi dalam hingga -30,8%. Sementara sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum membaik ke -11,9% setelah sebelumnya terkontraksi -22,0%.

Dukungan Percepatan Pemulihan Ekonomi

Titik balik aktivitas ekonomi juga tercermin dari data administrasi penerimaan perpajakan. Pertumbuhan penerimaan perpajakan bulanan mengalami penurunan paling tajam di bulan Mei dan kemudian mengalami tren perbaikan hingga akhir triwulan III 2020. Secara sektoral, tiga sektor penyumbang penerimaan perpajakan terbesar juga telah mengalami tren peningkatan penerimaan perpajakan yang relatif tinggi dari titik terdalamnya di bulan Mei 2020 walau pun belum kembali kepada kondisi normal pra-Covid-19. Perbaikan penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan relaksasi dan pemberian insentif dalam rangka program PEN. Dari sisi aktivitas konsumsi, penerimaan PPN DN juga mengalami perbaikan dari titik terdalam di bulan Mei 2020, walaupun masih di zona negatif. Ini sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sudah mulai membaik.

Tren pemulihan ekonomi juga terjadi di beberapa negara, antara lain: Amerika Serikat (Q3: -2,9%, Q2: -9,0%), Zona Eropa (Q3: -4,3%, Q2: -14,8%), Tiongkok (Q3: 4,9%, Q2: 3,2%), Hong Kong (Q3: -3,4%, Q2: -9,0%), dan Singapura (Q3: -7,0%, Q2: -13,3%). Relaksasi aktivitas sejalan keberhasilan penanganan Covid-19 mendukung terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial. Berbagai program stimulus yang dilakukan juga memberi dukungan positif pada pemulihan ekonomi. Data PMI Manufaktur hingga Oktober 2020 mengkonfirmasi adanya ekspansi aktivitas perekonomian secara global secara berkelanjutan. Tren ini diharapkan terus terjaga sehingga pemulihan ekonomi terus berlanjut hingga akhir 2020.

Tingkat pengangguran terbuka Agustus 2020 sebesar 7,07%, naik dibandingkan Agustus 2019 5,28% atau Februari 2020 4,99% sebagai dampak kontraksi PDB akibat pandemi Covid-19. Jumlah penganggur mencapai 9,77 juta orang, naik 2,67 juta orang dari tahun lalu. Penyerapan tenaga kerja pada Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan mengalami peningkatan masing-masing 2,23% dan 0,46% (YoY). Sementara Sektor Manufaktur mengalami penurunan sebesar 1,3% (YoY), sektor ini merupakan sektor yang penurunan penyerapan tenaga kerjanya paling dalam. Untuk menekan angka pengangguran, peran PEN masih sangat penting terutama dari sisi meningkatkan permintaan dan juga mendorong aktivitas di sisi supply. Insentif fiskal dan bantuan usaha PEN harus terus diakselerasi dan lebih efektif agar UMKM dan perusahaan mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi ini dengan berbagai kebijakan yang ada. Penyerapan belanja APBN 2020 dan program PEN terus diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan aktivitas dunia usaha kembali bangkit. Pada saat yang sama, koordinasi serta sinergi pemerintah dengan otoritas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, akan terus diperkuat guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga dan proses pemulihan dapat diakselerasi. Untuk memastikan penurunan penularan Covid-19, Pemerintah terus memperkuat sistem kesehatan, mendorong testing, tracing, dan treatment (3T), serta memastikan agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol Kesehatan: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak (3M).

Akselerasi pemulihan ekonomi ke depan perlu ditempuh dengan akselerasi belanja pemerintah di daerah. Potensi akselerasi ini masih terbuka mengingat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan triwulan III baru sebesar 57,0% dari total nasional anggaran belanja dalam APBD TA 2020. Sementara realisasi APBN per September 2020 yang telah mencapai 67,2%. Ini artinya pada triwulan IV, masih ada potensi belanja dari APBD sekitar Rp465 triliun dan dari APBN sekitar Rp898 triliun yang merupakan instrumen penting untuk mendorong aktivitas dan pemulihan ekonomi. Langkah percepatan penyerapan belanja ini baik dari pemerintah daerah dan belanja pemerintah pusat akan terus dilakukan untuk memanfaatkan momentum pembalikan arah perekonomian menuju pertumbuhan zona positif.

***
Sumber & Foto: (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan).

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down