Bahasa IndonesiaEnglish

Rakyat.id-Jakarta, 3 Agustus 2021  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Seminar Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, yang mengusung tema “Keterbukaan Informasi Program Vaksinasi Dukung Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi”. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi saat ini sangat berkaitan dengan upaya percepatan vaksinasi, sebagai salah satu game changer penting untuk percepatan pemulihan ekonomi. Namun, di era teknologi yang semakin maju dengan masyarakat yang beragam, keterbukaan informasi menjadi tantangan tersendiri.

Yang disebut keterbukaan informasi tidak sesimpel hanya memberikan tabel isinya data, tapi ini adalah sebuah dinamika tantangan yang begitu kompleks. Sehingga tidak hanya sekedar memberikan data, menjelaskan fenomena, menjelaskan bagaimana kita meresponnya dalam bentuk policy-policy publik. Dan ini pun tidak selalu permanen karena tantangannya berubah terus. Dan pada saat yang sama, masyarakat terus juga digerojoki oleh informasi tandingan dari berbagai sumber yang sering tidak selalu akurat atau bahkan sengaja ingin menyesatkan,” jelas Menkeu.

Berangkat dari dinamika dan tantangan di bidang keterbukaan informasi inilah, peran penting Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat penting.

PPID bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi terkait vaksinasi, dan juga menjelaskan latar belakang, konteks, perkembangan situasi, serta rincian dari informasi tersebut, agar benar-benar dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna informasi secara tepat.

Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi secara komprehensif tentang kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). APBN telah dan akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi Covid-19, dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, terutama melalui percepatan vaksinasi dan program perlindungan sosial.

Oleh karena itu saya sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan akan terus mendorong seluruh pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk tidak terlena sama sekali. Ini adalah bukan atau situasi yang bisa membuat anda semuanya berpuas diri dan terlena meskipun anda mendapatkan penghargaan, karena pencapaian yang didapat. Karena memang lingkungan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi akan terus meningkat,” tambah Menkeu.

Menkeu juga menegaskan agar benar-benar efektif, program vaksinasi harus dilakukan secara hati-hati, akuntabel dan transparan, serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. Pengawasan tersebut harus dilakukan bersama dari badan atau lembaga, serta kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. “Ini adalah masalah kewajiban apa yang disebut institusi publik menghadapi tantangan publik yang begitu kompleks dan dimensinya sangat banyak. Namun, tetap harus bisa menjelaskan dan memberikan data informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tidak hanya transparansi, namun juga akuntabilitas dan bentuk tanggung jawab moral yang sangat penting. Itu yang ingin saya garis bawahi”.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu wadah untuk mengapresiasi PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan, yang telah serius mengupayakan keterbukaan informasi publik demi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi.

Tahun ini,  empat PPID Tingkat I di lingkungan Kemenkeu menerima penghargaan dengan kategori Informatif, sebagai kategori tertinggi berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Bersama Komisi Informasi Pusat. Keempat PPID tersebut adalah PPID Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

Rakyat.id-Jakarta, 21 Juli 2021 – Proyeksi pertumbuhan ekonomi global hingga semester I 2021 masih solid, didukung berbagai faktor positif, antara lain perbaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh World Bank dan OECD seiring pelaksanaan vaksinasi dan stimulus, stabilitas pasar keuangan yang terjaga, pertumbuhan perdagangan global didukung pemulihan permintaan, serta peningkatan harga komoditas didorong pemulihan produksi dan permintaan berbagai negara.

Meski demikian, beberapa faktor risiko perlu diwaspadai, seperti munculnya varian delta yang mendorong dilakukannya pengetatan restriksi atau penundaan normalisasi aktivitas di banyak Negara, akses dan kecepatan vaksinasi yang belum merata sehingga pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi tidak seragam, kenaikan inflasi Amerika Serikat yang memunculkan potensi normalisasi kebijakan moneter serta gangguan suplai dan kenaikan inflasi di banyak negara (khususnya negara maju) yang memengaruhi kelancaran dan kenaikan biaya produksi.

Sementara itu, tren pemulihan ekonomi domestik cukup kuat di kuartal II 2021, baik dari sisi konsumsi maupun produksi, namun laju pemulihan ekonomi pada kuartal III diperkirakan akan terpengaruh oleh tren kenaikan kasus Covid-19.

APBN terus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan prioritas untuk penanganan kesehatan dan perlindungan kesejahteraan masyarakat, di mana pendapatan negara meningkat, mendukung pertumbuhan belanja negara dan pembiayaan APBN yang masih terjaga.

Pemulihan Ekonomi Domestik Terus Menguat

Aktivitas konsumsi masih menunjukkan pertumbuhan hingga Juni 2021. Indeks Keyakinan Masyarakat pada bulan Juni berada di level 107,4, jauh melampaui awal pandemi pada bulan April tahun 2020 yang hanya mencapai 84,8.

Selanjutnya, indeks penjualan ritel tumbuh 4,5 persen (yoy) didukung peningkatan konsumsi pada seluruh kelompok, sedangkan penjualan mobil ritel bulan Juni tumbuh 120,3 persen (yoy), mengindikasikan perbaikan tingkat konsumsi kelas menengah. Sementara realisasi belanja negara telah mencapai 42,5 persen dari target APBN, tumbuh 9,4 persen (yoy), melanjutkan peran sentral APBN dalam menstimulasi pemulihan ekonomi.

Aktivitas produksi juga terus mengalami peningkatan, ditunjukkan oleh penggunaan listrik industri dan bisnis yang tumbuh masing-masing 26,1 persen dan 14,5 persen (yoy) pada bulan Juni, diikuti penggunaan semen yang mencatat pertumbuhan sebesar 17,6 persen (yoy). PMI Manufaktur melanjutkan tren positif di zona ekspansi sejak November 2020, yaitu tercatat di angka 53,5.

Kinerja ekspor-impor pada bulan Juni 2021 juga menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu mencapai 54,5 persen dan 60,1 persen (yoy), didorong pertumbuhan ekspor migas dan nonmigas, serta impor bahan baku dan barang modal.

Respon Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Program PEN

Kasus harian global Covid-19 kembali meningkat seiring semakin merebaknya varian Delta yang sudah terdeteksi di 111 negara, sementara itu sampai dengan 19 Juli 2021, sebanyak 58,79 juta dosis vaksin telah diberikan di Indonesia, terdiri dari 42,34 juta dosis 1 dan 16,45 juta dosis 2.

Upaya percepatan vaksinasi terus ditingkatkan, antara lain melalui penambahan vaksinator melalui TNI/Polri, Bidan, serta tenaga lainnya, dan penambahan pos pelayanan vaksinasi bekerja sama dengan TNI dan Polri, Organisasi Kemasyarakatan, serta melibatkan peran aktif dunia usaha. Penanganan pandemi dan perlindungan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas, serta membutuhkan kerja sama dan dukungan semua pihak.

Pemerintah terus berupaya untuk memastikan efektivitas PPKM untuk mengendalikan penularan Covid-19, sejalan dengan penyediaan perlindungan sosial serta penguatan 3 T dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai langkah utama menghadapi pandemi.

Dukungan semua pihak juga diperlukan untuk terus melakukan disiplin 5M serta menyukseskan program vaksinasi demi keselamatan diri dan mendukung tercapainya kekebalan komunal.

Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun.

Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,75 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19.

Rincian alokasi anggaran dan pemanfaatan dari Program PEN dalam APBN 2021 meliputi sektor:

(i) Kesehatan dengan pagu Rp214,95 triliun, yang dimanfaatkan untuk Testing dan Tracing, biaya perawatan, insentif dan santunan kematian nakes, obat dan APD, bantuan iuran JKN, insentif perpajakan kesehatan, serta  pengadaan vaksin;

(ii) Perlindungan Sosial dengan pagu Rp187,84 triliun, dimanfaatkan antara lain untuk program PKH, Kartu Sembako, BST, BLT Desa, Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Kuota Internet, serta subsidi listrik;

(iii) Dukungan UMKM dan Korporasi dengan pagu Rp161,20 triliun, dimanfaatkan antara lain untuk pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), IJP UMKM dan Korporasi, Penempatan Dana pada bank, dan Subdisi Bunga;

(iv) Program Prioritas dengan pagu Rp117,94 triliun, digunakan untuk  program Padat Karya K/L, Pariwisata antara lain untuk KSPN, Ecowisata, serta  pelatihan SDM, Ketahanan Pangan antara lain program food estate dan irigasi, ICT antara lain penyediaan infrastruktur TIK serta penyiaran publik, Kawasan Industri antara lain untuk pengembangan kawasan strategis serta program penanaman modal;

(v) Insentif Usaha dengan pagu Rp62,83 triliun, antara lain digunakan untuk pemberian insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, Pengembalian Pendahuluan PPN, penurunan Tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh WP, PPN DTP Properti, dan PPnBM Mobil.

Dalam konferensi pers hari ini, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa “Kartu Pra Kerja ini akan difokuskan untuk pekerja yang mengalami PHK. Sedangkan kita sekarang sedang membuat desain untuk memberikan bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan. Kita sedang membahas dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Tenaga Kerja di dalam rangka untuk membantu segmen yaitu kelompok pekerja yang dirumahkan atau jam kerjanya berkurang."

Selanjutnya, untuk memperkuat penanganan pandemi di derah, "Pemerintah telah melakukan berbagai upaya percepatan pelaksanaan Dana Desa dan BLT Desa. Total anggaran untuk BLT Desa adalah Rp28,8 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp6,1 triliun atau 21,2 persen, serta memberikan manfaat sebesar Rp300.000 setiap bulan untuk 5,2 juta KPM dari 8 juta KPM sasaran.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga menggelontorkan bantuan untuk masyarakat terdampak melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan total alokasi sebesar Rp25,46 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp4,7 triliun, terdiri dari penyaluran bantuan sosial, pemberian makanan tambahan dan perlindungan sosial lainnya, pemberdayaan UMKM, serta subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi lainnya".

Realisasi program PEN hingga 16 Juli 2021 mencapai Rp277,36 triliun atau 37,2 persen pagu sebesar Rp744,75 triliun. Percepatan realisasi program perlindungan sosial sebesar Rp440 triliun pada Triwulan I 2021 terbukti berhasil melindungi konsumsi dasar  masyarakat miskin dan rentan terdampak Covid-19.

Tingkat kemiskinan turun menjadi 10,14 persen per Maret 2021 dari 10,19 persen pada September 2020, sementara menurut Bank Dunia, tingkat kemiskinan Indonesia dapat mencapai 11,2 persen pada tahun 2021 tanpa perluasan program perlindungan sosial.

Pelaksanaan APBN Dalam Merespon Dinamika Kasus Covid-19

Di tengah peningkatan kasus Covid-19, Pemerintah berupaya untuk menahan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, APBN difokuskan untuk peningkatan penanganan sektor kesehatan dan perlindungan sosial yang saat ini dibutuhkan masyarakat. Pemerintah menambah alokasi penanganan sektor kesehatan dan perlindungan sosial, masing-masing menjadi Rp214,95 triliun dan Rp187,84 triliun dengan total penambahan sebesar Rp55,21 triliun.

Penambahan alokasi penanganan sektor kesehatan dan perlindungan sosial tersebut bersumber dari pemanfaatan dana cadangan serta refokusing dan realokasi Belanja K/L.

Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga nominal defisit agar tidak melebihi target APBN 2021, seiring optimalisasi pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mendukung efisiensi penerbitan SBN.

Pelaksanaan APBN hingga Semester I tahun 2021 terjaga sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp886,9 triliun atau tumbuh 9,1 persen (yoy), didukung pertumbuhan semua jenis Pendapatan Negara, antara lain Penerimaan Pajak mencapai Rp557,8 triliun atau tumbuh 4,9 persen (yoy), Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp122,2 triliun atau tumbuh 31,1 persen (yoy), dan PNBP mencapai Rp206,9 triliun, atau 11,4 persen (yoy).

Selanjutnya, belanja negara diakselerasi untuk mendukung pengendalian Covid-19 dan program PEN, terealisasi sebesar Rp1.170,1 triliun atau tumbuh 9,4 persen (yoy), terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp796,3 triliun dan realisasi TKDD sebesar Rp373,9 triliun. Sementara itu, pembiayaan memegang peran penting untuk mendukung akselerasi pelaksanaan PEN, defisit APBN masih terjaga, mencapai Rp283,2 triliun atau 1,72 persen terhadap PDB hingga akhir Semester I, sejalan dengan kebijakan countercyclical yang dilakukan pada semester pertama. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Juni 2021 mencapai Rp419,2 triliun atau 41,7 persen target APBN.

Kebutuhan pembiayaan utang melalui penerbitan SBN menurun sebagai dampak dari penurunan nominal defisit, optimalisasi penggunaan SAL, dan penyesuaian utang jatuh tempo. Seiring kondisi pasar SBN yang membaik, sejak lelang SUN tanggal 27 April dan lelang SBSN tanggal 4 Mei, penerbitan SBN melalui lelang tambahan (Green Shoe Option/GSO) tidak dilakukan. Selanjutnya, kontribusi Bank Indonesia dalam pembelian SBN sesuai SKB I hingga akhir Semester I telah mencapai Rp120,1 triliun, yang terdiri dari SUN SKB I sebesar Rp79,66 triliun dan SBSN SKB I sebesar Rp40,49 triliun.

Hasil dari G20 FMCBG Meeting

Telah dilakukan pertemuan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota G20 (G20 FMCBG Meeting) pada tanggal 9-10 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut:

  1. Outlook perekonomian global menunjukkan perbaikan namun tidak merata antar negara, dan masih dibayangi downside risk, serta dipengaruhi kecepatan vaksinasi maupun penyebaran varian bar Covid-19.
  2. Menegaskan kembali untuk mencegah premature withdrawal atas kebijakan yang dilakukan dan melakukan penyesuaian bentuk dukungan kebijakan dengan perkembangan pandemi dan pemulihan ekonomi.
  3. Memperkuat kerjasama internasional dalam penanganan pandemi melalui peningkatan akses vaksin yang merata dan terjangkau, peningkatan kapasitas produksi vaksin, dan penguatan sistem kesehatan.
  4. Meningkatkan kesiapan global dalam menghadapi pandemi di masa depan.
  5. Meneruskan dukungan terhadap negara miskin melalui implementasi Common Framework for Debt Treatment beyond the DSSI dan mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan oleh Bank Pembangunan Multilateral.
  6. Mendukung penerapan solusi berbasis konsensus.
  7. Menyiapkan G20 Roadmap on Sustainale Finance yang akan menjadi panduan global dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
  8. Membahas potensi kebijakan fiskal melalui carbon pricing dalam mendukung penurunan emisi.
  9. Menjaga stabilitas sektor keuangan.

Pemulihan perekonomian global menghadapi risiko dan ketidakpastian, terutama sejak kemunculan variasi baru virus Corona. Sementara itu, kondisi ekonomi domestik cukup positif di beberapa sektor namun Pemerintah tetap mewaspadai volatilitas akibat lonjakan kasus Covid-19, serta melanjutkan momentum pemulihan ekonomi di tengah upaya meredam penambahan kasus.

Pemerintah terus melanjutkan upaya pemulihan ekonomi yang ditopang oleh kerja keras APBN, di mana terjadi tren perbaikan pada semua jenis penerimaan seiring optimalisasi belanja negara bagi kesejahteraan masyarakat secara merata. 

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

Pemerintah dalam waktu dekat ini akan melakukan reformasi sistem perlindungan sosial. Situasi pandemi yang dihadapi saat ini menjadi momentum untuk menyempurnakan sistem perlindungan sosial agar dapat menjangkau masyarakat dengan lebih tepat dan cepat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana dan jangka waktu dari pelaksanaan reformasi tersebut hingga tahun 2024 mendatang.

"Pelajaran yang berharga yang kita peroleh dari peristiwa pandemi yang kita alami saat ini salah satunya adalah yang terkait dengan bagaimana kita bisa membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah," ujarnya dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 5 Januari 2021, selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, ketepatan data merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi faktor terpenting bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program perlindungan sosial. Oleh karena itu, langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah ialah membenahi akurasi data para penerima manfaat program tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran program bantuan.

Selain itu, pemerintah juga akan mengintegrasikan semua program bantuan sosial yang selama ini masih tersebar di berbagai kementerian atau lembaga. Pelaksanaan program bantuan yang masih tersebar itu membuat pengelolaannya kerap tumpang tindih dan tidak fokus.

"Jadi bantuan-bantuan sosial itu supaya efektif ialah bagaimana caranya program-program yang tersedia di berbagai kementerian dan lembaga itu kita uji kembali mengenai kesahihannya sampai tingkat seperti apa. Bappenas ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini," ucap Suharso.

Reformasi terhadap sistem perlindungan sosial tersebut selain untuk mengefektifkan penyaluran dan pemanfaatan program, dalam jangka panjang juga untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Presiden Joko Widodo mengharapkan agar pada tahun 2024 mendatang angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mampu ditekan serendah mungkin.

"Bagaimana caranya? Yaitu dengan memfokuskan bantuan-bantuan sosial sedemikian rupa dengan kelompok-kelompok sasaran yang masuk dalam kelompok rentan dan miskin kronis sehingga penurunan kemiskinan akan bisa kita capai," tandas Kepala Bappenas. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down