Bahasa IndonesiaEnglish

Rakyat.id - Jakarta, 24 Agustus 2021.

Bagaimana langkah penanganan kasus Covid-19 ?.

Penanganan dampak Covid-19 secara global, termasuk Indonesia, mengalami tantangan berat akibat meluasnya virus varian Delta secara cepat. Permasalahan kesehatan kembali melonjak seiring peningkatan signifikan jumlah kasus positif dan korban jiwa di berbagai daerah. Lonjakan kasus yang signifikan membuat Pemerintah mengambil langkah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal Juli yang mengakibatkan tertahannya kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini kemudian menekan pendapatan masyarakat Indonesia, khususnya kelompok masyarakat kelas bawah, yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah untuk menjaga sisi kemanusiaan. 

Tindakan apa untuk penyelamatan ekonomi nasional ?.

Upaya penanganan dampak Covid-19 mendorong peningkatan yang tidak terduga dan besar atas biaya penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Hal ini tentu tentunya berdampak pada keuangan negara, khususnya pengelolaan APBN. Upaya refocusing dan realokasi APBN sudah dijalankan Pemerintah untuk mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen utama dalam penanganan dampak Covid-19. APBN dijalankan dengan masih dalam koridor kebijakan luar biasa dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan, sesuai amanat dalam UU No.2 tahun 2020.

Merujuk pada perkembangan kondisi dan respons kebijakan Pemerintah tersebut, Bank Indonesia (BI) terpanggil untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah bersama untuk penanganan kesehatan dan penyelamatan kemanusiaan akibat Covid-19, sebagai bagian dari tugas negara, kemanusiaan, kesehatan, dan keamanan rakyat.

Upaya ini merupakan wujud kuatnya sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter BI. Kerja sama yang solid antara Pemerintah dan BI dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian kebijakan fiskal dan moneter, serta dilakukan dengan tata kelola yang baik (good governance), akuntabel, dan transparan.

Kerja sama yang solid antara Pemerintah dan BI dalam penanganan dampak Covid-19 dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan Guna Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Melalui Pembelian di Pasar Perdana oleh BI atas SUN dan/atau SBSN (kemudian disebut SKB III), yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2021.

Skema yang diatur dalam SKB III dijalankan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan BI dan kesinambungan keuangan Pemerintah. Lebih lanjut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengapresiasi dan mendukung upaya Pemerintah dan BI dalam mengembangkan skema dan mekanisme pembiayaan APBN, untuk mengurangi beban keuangan negara melalui SKB III ini.

"Untuk melakukan koordinasi ini, kami juga bersama-sama terus melihat kesinambungan keuangan, baik dari sisi pemerintah yaitu APBN, dan dari sisi BI yaitu kondisi keuangan dan neraca Bank Indonesia. Ini sebagai dua syarat yang penting, agar pemulihan ekonomi dan pembangunan akan terus bisa berjalan, secara sustainable. Jadi, kita tidak mengorbankan, at all cost, sustainibilitas dalam jangka menengah panjang, dalam bentuk kesehatan, keuangan Pemerintah Indonesia, dan Bank Indonesia, yang merupakan fondasi penting bagi perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh ke depan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers bersama Gubernur Bank Indonesia.

Skema & Mekanismenya seperti apa saja ?.

Skema dan mekanisme yang diatur dalam SKB III mencakup: (i) pembelian oleh BI atas SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana secara langsung (private placement), (ii) pengaturan partisipasi antara Pemerintah dan BI untuk pengurangan beban negara, (iii) untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Lebih lanjut, diatur juga mekanisme koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI, serta penempatan dana hasil penerbitan SBN dalam rekening khusus.

Secara umum, pelaksanaan sinergi kebijakan dalam skema SKB III ini tetap menjaga prinsip penting dari sisi: 

SKB III berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Besaran SBN yang diterbitkan yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun. Partisipasi BI berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun (tahun 2021) dan Rp40 triliun (tahun 2022), sesuai kemampuan keuangan BI. Sedangkan sisa biaya bunga pembiayaan penanganan kesehatan lainnya serta penanganan kemanusiaan menjadi tanggungan Pemerintah.

Seluruh SBN yang diterbitkan dalam skema SKB III ini merupakan SBN dengan tingkat bunga mengambang (dengan acuan suku bunga Reverse Repo BI tenor 3 Bulan). Di dalam SKB ini juga diatur ketentuan mengenai fleksibilitas, di mana jumlah pembelian SBN oleh BI dan jumlah penerbitan SBN dengan pembayaran kontribusi BI, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan serta kondisi keuangan BI. Di samping itu, SBN yang diterbitkan bersifat tradable dan marketable serta dapat digunakan untuk operasi moneter BI.

Catatan penting:

Yang ingin saya tambahkan, satu ini ada panggilan tugas negara, untuk kesehatan dan kemanusiaan dan untuk di dalam kita bersama-sama memenuhi tugas negara ini, bersama pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan keamanan masyarakat, dan sekaligus untuk memulihkan ekonomi. Yang kedua, dari skema dan mekanisme dari kerjasama ini, tidak hanya bisa mengurangi beban atau biaya dari kesehatan dan beban negara.

Dan untuk itu juga akan memperkuat kemampuan dari kebijakan fiskal untuk memulihkan ekonomi. Yang ketiga, bahwa kerjasama ini tidak mempengaruhi sedikitpun mengenai independensi BI.

"Ini justru bagaimana kami menjalankan independensi BI dalam konteks bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah secara erat. Juga tidak akan mempengaruhi kemampuan BI untuk melakukan kebijakan moneter dan juga kemampuan keuangan BI," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di kesempatan yang sama.

Bagaimana untuk penanganan kesehatan serta kemanusiaan ?.

Penerbitan SBN dalam skema SKB III ini diarahkan untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Untuk anggaran penanganan kesehatan terdiri atas program vaksinasi, diagnostik (testing, tracing, treatment), therapeutic (biaya perawatan pasien Covid-19, insentif/ santunan tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan), penanganan Covid-19 di daerah, dan penanganan kesehatan terkait pandemi Covid-19 lainnya.

Sedangkan untuk anggaran penanganan kemanusiaan meliputi bantuan beras, tambahan program sembako, bantuan sembako Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan program perlindungan masyarakat lainnya.

Pemerintah menjaga bahwa kebijakan penanganan dampak Covid-19 ini tetap dalam koridor pengelolaan keuangan yang prudent dan kredibel. Dari sisi pembiayaan APBN, Pemerintah terus mengelola utang secara hati-hati dan terukur, serta memperhatikan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Dengan diterapkannya skema SKB III, upaya penanganan Covid-19 di sektor kesehatan dan penyelamatan kemanusiaan diharapkan dapat terlaksana dengan lebih optimal, serta mampu menjaga kesinambungan fiskal melalui pengurangan beban negara.

Akselerasi penanganan sektor kesehatan dan kemanusiaan yang didukung partisipasi BI ini menjadi modal dasar pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, Pemerintah tetap waspada serta fleksibel dalam menyesuaikan strategi penanganan Covid-19 yang adaptif dalam menghadapi pola kehidupan baru. Kesadaran masyarakat kepada 3T, disiplin protokol kesehatan 5M, dan akselerasi program vaksinasi sangat krusial. Seluruh komponen bangsa harus bersatu padu mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting / FMCBG) yang pertama di bawah Presidensi Italia. Dalam pertemuan ini dibahas dua agenda, yaitu Ekonomi Global dan Aksi Kebijakan untuk Pemulihan Transformatif dan Berkeadilan (Global Economy and Policy Actions for a Transformative and Equitable Recovery), dan Isu-Isu Sektor Keuangan (Financial Sector Issues), (26/02).

Ekonomi dunia termasuk Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk pemulihan. Di tahun 2021, Indonesia masih mengalokasikan belanja negara yang cukup besar untuk penanganan Covid-19.  Di tengah kebutuhan belanja negara yang masih besar dan penerimaan negara yang terbatas, Indonesia secara perlahan juga akan berupaya melepaskan ketergantungan ekonomi pada dukungan fiskal dan moneter dengan melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat ekonomi ke depan,” ujar Menkeu pada pembahasan agenda pertama.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menggarisbawahi pentingnya pemulihan ekonomi yang kuat dan merata. Mereka menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global melalui pendekatan multilateralisme yang lebih kuat. Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 diperkirakan akan membaik seiring telah dimulainya pelaksanaan vaknisasi, dan relaksasi pembatasan sosial di berbagai negara. Namun, proyeksi pemulihan ekonomi masih menghadapi ketidakpastian dan belum merata di seluruh negara. Belajar dari pengalaman krisis di masa lalu, G20 menekankan pentingnya menghindari pengurangan stimulus yang terlalu dini agar proses pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmennya dalam membantu negara-negara miskin (low income countries), yang menghadapi peningkatan beban utang akibat pandemi melalui restrukturisasi utang dalam kerangka Debt Service Suspension Initiative (DSSI) dan G20 Common Framework on Debt Treatment. Selain itu, G20 akan melakukan eksplorasi formulasi a Special Drawing Rights (SDRs) General Allocation dalam rangka mendukung pembiayaan global jangka panjang, dan kebutuhan devisa bagi negara-negara yang paling membutuhkan.

Terkait perpajakan internasional, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menggarisbawahi urgensi reformasi sistem perpajakan, yang dapat merespon tantangan globalisasi dan digitalisasi terhadap perekonomian. G20 mendorong tercapainya a global and consensus-based solution pada pertengahan tahun 2021 ini.

Selain itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga menegaskan kembali komitmen untuk melakukan kerja sama multilateral terkait isu perubahan iklim dan risiko lingkungan. Hal ini dilihat sebagai salah satu aspek penting dari strategi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan merata (sustainable, inclusive, and equaitable). Presidensi G20 Italia akan menyelenggarakan High Level Tax Symposium dan Conference on Climate pada bulan Juli 2021.

G20 mendukung rencana inventarisasi pelajaran dari pengalaman masa pandemi (stock taking of lesson learned) dari perspektif stabilitas sektor keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatan stabilitas dan inklusi keuangan global. G20 juga mendorong dilanjutkannya upaya penguatan sektor keuangan non-bank (Non-Bank Financial Intermediation) dan implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments, dalam rangka pengembangan layanan transaksi lintas negara yang lebih efektif, cepat, efisien dan murah.

G20 mendukung usulan peningkatan pemahaman dan kesiapan sektor keuangan atas potensi risiko perubahan iklim melalui pemenuhan data gaps, dalam keperluan assessing climate related financial risks dan mendorong climate related disclosure.

G20 mendukung usulan Presidensi Italia untuk mengaktifkan kembali Sustainable Finance Study Group (SFSG). Pengaktifan Kembali SFSG ini diharapkan dapat mendorong kesiapan dan kapasitas sektor keuangan dalam mendukung transisi menuju perekonomian yang berkelanjutan (sustainable).

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mendorong review dan update atas Rencana Aksi G20 (G20 Action Plan), sehingga merefleksikan gambaran kebijakan forward looking sebagai alat koordinasi utama negara G20, dalam menangani pandemi Covid-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Kami berharap forum multilateral dapat terus mendukung upaya pemulihan global. Kami akan menggunakan instrumen fiskal dan terus bekerja sama dengan otoritas moneter untuk memastikan pemulihan yang lebih baik, kuat dan berkelanjutan,” tutup Menkeu.

Pertemuan G20 FMCBG pada tanggal 26 Februari 2021 tersebut, dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Italia, dan dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G-20, Bank Dunia, IMF dan Lembaga Internasional lainnya serta negara undangan. Delegasi RI dalam pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Berkaitan dengan peran Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022, pada tahun ini Indonesia sudah terlibat dalam Troika bersama Arab Saudi dan Italia dalam pembahasan agenda pertemuan G20. Kesempatan ini menjadi momentum bagi Indonesia dalam meningkatkan peran dalam kerja sama internasional, termasuk terlibat dalam kepemimpinan global atas kerja sama di bidang ekonomi dan politik internasional.

Melalui posisi strategis ini, Indonesia dapat mendorong agenda dan instrumen yang tepat dan efektif untuk mencapai kepentingan Indonesia, seperti perluasan akses pasar, peningkatan investasi, dan kerja sama untuk mencapai pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Rabu, 23 September 2020 di Istana Negara, Jakarta.

Para calon anggota Dewan Komisioner LPS yang mengucapkan sumpah di hadapan Presiden tersebut ialah:
1. Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai anggota Dewan Komisioner merangkap Ketua Dewan Komisioner LPS;
2. Didik Madiyono, sebagai anggota Dewan Komisioner LPS;
3. Luky Alfirman, sebagai anggota Dewan Komisioner LPS; dan
4. Destry Damayanti, sebagai anggota Dewan Komisioner LPS.

Keempatnya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama dalam acara tersebut.

Untuk diketahui, acara pengucapan sumpah tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di mana para calon anggota Dewan Komisioner LPS dan para tamu undangan terbatas yang hadir terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai protokol yang berlaku.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. 

Sumber & Foto:(Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down