Bahasa IndonesiaEnglish

Jakarta, 7 Juli 2021 ---  Sebagai upaya untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 bagi pendidikan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan terus berupaya meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia, termasuk dalam penyiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) Terbatas.

Melalui rapat Kelompok Kerja (Pokja) Tata Kelola Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) Fase II, yang dilaksanakan secara daring, pada Selasa (6/7), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian PPN/Bappenas serta perwakilan pemerintah daerah membahas kolaborasi memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia pendidikan.

Pada kesempatan tesebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membahas kesiapan sekolah dan madrasah untuk memulai pembelajaran di masa pandemi yang belum juga usai, sebaran kasus Covid-19 yang masih melanda, hambatan dari sisi sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta penyiapan konten pendukung metode belajar terpadu (blended learning).

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbang dan Perbukuan), Kemendikbudristek, Suhadi, mengungkapkan pelaksanaan koordinasi ini merupakan wujud dukungan para pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap kebijakan nasional, khususnya pasca diterbitkannya Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pauddikdasmen di Masa Pandemi COVID-19 yang telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Menteri Agama pada 2 Juni lalu.

Melalui kolaborasi bersama seperti ini, dengan berdasarkan bukti praktik di lapangan lewat paparan dan testimoni guru, kita bisa mendapat solusi konkret yang telah dilakukan mitra kabupaten/kota dan 12 Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) bersama INOVASI, sesuai konteks masing-masing daerah dan sekolah,” jelas Suhadi. “Kita juga ingin mensinkronkan impelementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas tahun ajaran 2021/2022 di 20 kabupaten/kota bersama 12 Ormas, LSM, dan LPTK yang menjadi mitra program INOVASI di NTB, NTT, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.”

Untuk itu, kata Suhadi, upaya nyata memitigasi dampak pandemi pada mutu pembelajaran perlu terus digencarkan oleh berbagai pihak, termasuk dalam menyiapkan pembelajaran yang dijadwalkan mulai bulan Juli 2021, terutama dalam kesiapan protokol kesehatan PTM terbatas yang harus dipenuhi, dipahami, dan dipatuhi secara ketat oleh semua pihak, mulai dari saat warga sekolah berangkat dari rumah, selama di sekolah hingga kembali ke rumah masing-masing. “Lewat forum ini, kita belajar dari pengalaman para guru serta kepala sekolah yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi setahun ini,” kata Suhadi.

Senada dengan itu, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Bappenas, Amich Alhumami, mengatakan melalui forum pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa belajar dari pengalaman para guru serta kepala sekolah yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi. “Kita semuanya mengalami situasi yang sangat sulit, dan di beberapa daerah, ada beberapa guru, kepala sekolah dan madrasah yang mempunyai inisiatif bagus dan juga tentunya kebijakan inovatif yang patut kita simak bersama,” kata Amich Alhumami.

Sebelumnya, Komite Pengarah Nasional Program INOVASI, pada April lalu, telah menekankan pentingnya identifikasi siswa kelompok rentan terutama siswa kelas 1, 2, dan 3 jenjang SD/MI. “Sebagai program kemitraan yang berupaya meningkatkan hasil belajar siswa terutama dalam keterampilan dasar literasi, numerasi, dan karakter siswa, program INOVASI secara cepat beradaptasi untuk terus mendukung siswa, guru, dan sekolah,” tutur Suhadi.

Suhadi juga menjelaskan bahwa pada rapat ini, direkomendasikan hal-hal strategis-praktis untuk 1) identifikasi dan prioritas siswa kelompok rentan yang pembelajaran dan psiko-sosialnya jauh tertinggal, 2) kolaborasi dengan 12 mitra Ormas/LPTK/LSM untuk membantu guru dan siswa menerapkan kurikulum khusus melalui PTM Terbatas, dan 3) membantu guru melakukan asesmen kognitif dan psiko-sosial siswa sesuai konteks daerah.

Kesenjangan Pembelajaran Masa Pandemi

Melalui studi komprehensif berskala nasional, INOVASI berupaya memahami kesenjangan pembelajaran di masa pandemi dalam aspek keterampilan dasar serta dampaknya pada kelompok anak-anak yang rentan. Melalui laporan awal dari analisis situasi di 612 SD/MI di 20 kabupaten/kota di 8 provinsi, persentase terbesar anak tidak sekolah terdapat pada keluarga dengan penghasilan paling rendah.

Selain itu juga ditemukan kecenderungan penurunan angka pendaftaran siswa baru di kelas awal jika dibandingkan tahun lalu,” jelas Suhadi. Adapun kedelapan provinsi tersebut adalah Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTT, NTB, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Perwakilan tenaga kependidikan dari Provinsi NTB, Kepala SD Negeri 2 Batunyala Lombok Tengah, Ni Ketut Mayoni, yang hadir pada rapat ini juga mengatakan, keberhasilan pembelajaran yang adaptif di sekolahnya di masa pandemi, tidak bergantung pada proses dan pencapaian, tapi bergantung pada tiga hal, yakni 1) menjaga kesehatan dan kenyamanan warga sekolah sesuai prokes, 2) mengejar ketertinggalan kecakapan dasar dalam hal literasi, numerasi dan karakter siswa, dan 3) terus menjalin keterlibatan wali murid dan orang tua dalam membantu anak-anaknya, dan menjaga keaktifan, serta kemandirian belajar anak-anak.

Ragam Praktik Inspiratif Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Pada rapat kali ini, berbagai daerah juga memberikan beragam praktik inspirasi pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Salah satunya adalah mengenai pembelajaran siswa kelas 1 SD yang belum pernah merasakan sekolah tatap muka sama sekali. Guru SD Negeri 8 Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kalimantan Utara, Pranika Dian Dini, mengutarakan tantangan yang dialaminya sewaktu mengajar rombongan belajar yang belum pernah masuk sekolah sama sekali.

Kemampuan para siswa dalam mengenal huruf tentu saja sangat rendah. Saya juga merasa akan sulit kalau harus mengajar siswa baru tanpa bertemu langsung,” ucap Pranika. Ditengarai dia, tantangan lainnya adalah saat dirinya harus merancang pembelajaran yang menjangkau semua siswa.

Selain itu, ada kendala sinyal bagi siswa yang tinggal di perkebunan sawit. Selain sinyal telepon, siswa saya juga tidak punya sarana ponsel pintar. Ini sulit jika mereka harus belajar daring,” ucap Pranika. Namun, dirinya dan sekolah berusaha merancang pembelajaran luring dan menggunakan modul cetak.

Saya juga melakukan asesmen formatif untuk melihat perkembangan siswa. Salah satu contohnya, hasil tes saya gunakan untuk mengevaluasi mengapa perkembangan pengenalan huruf siswa saya belum mengalami kemajuan,” ucap Pranika. Ternyata, diketahui Pranika kemudian, salah satu alasannya adalah latar belakang orang tua siswa yang tidak berpendidikan tinggi.

Bagi saya, pelatihan adaptasi modul kolaborasi INOVASI dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sangat membantu para guru, yang akhirnya mampu menyediakan materi modul yang cukup untuk siswa,” ucap Pranika mengapresiasi.

Pengalaman Guru Madrasah Ibtidaiyah NW Kesik, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Syifaiyah, pun menjadi salah satu pemerhati pendidikan di masa pandemi. Sebelum masa pandemi, Syifaiyah melihat peran orang tua biasa-biasa saja bahkan cenderung belum nampak dalam mendukung pembelajaran anak. Tetapi sejak pandemi, perhatian orang tua terhadap pendidikan anak jadi meningkat. “Ini mungkin karena anak-anak harus belajar di rumah. Komunikasi antara guru dengan madrasah dan orang tua jadi lebih intensif,” kata Syifaiah.

Menurut dia, kolaborasi madrasah, desa, dan orang tua selama belajar dari rumah cukup baik. “Ada inisiatif yang bagus. Melihat anak-anak di sekitar Desa Kesik banyak yang kesulitan belajar, juga karena guru-guru tidak bisa mendampingi penuh. Bapak Kepala Desa berinisiatif mengumpulkan sejumlah warga membantu,” ucap Syifaiyah.

Diakui Syifaiyah, Kepala Desa meminta dukungan INOVASI untuk memberdayakan warga yang terdiri dari guru ngaji (TPQ), guru SD, guru MI, guru PAUD, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan kepala dusun sebagai relawan literasi. “Awalnya, Maret 2021 ada 19 relawan terlibat membantu kegiatan belajar anak-anak di sekitar Desa Kesik karena orang tua anak-anak ini banyak yang bekerja ke luar negeri maupun ke luar daerah, dan mereka tinggal bersama kakek dan neneknya yang tidak memiliki kemampuan membaca,” ucap Syifaiyah.

Kehadiran para relawan literasi, menurut Syifaiyah sangat membantu anak-anak belajar. “Jumlah relawan pun kini bertambah menjadi 29 orang. Ini juga berkat kontribusi mahasiswa yang selama pandemi kuliah daring, sehingga punya banyak waktu membantu mengajar. Siswa sangat merasa terbantu,” tutur Syifaiyah. Ia berharap, di tahun ajaran baru, dukungan orang tua dan warga desa terus berlanjut.

Bahkan kalau bisa terus ditingkatkan, seperti rencana Kepala Desa yang akan membahas hal ini di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk membantu anak-anak yang miskin dan tidak tinggal bersama orang tuanya,” harap Syifaiyah.       

Rakyat.id-Jakarta, 4 Juni 2021. – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), melantik Kelompok Kerja (Pokja) Satgas BLBI dan Sekretariat pada Jumat (04/06) di Aula Djuanda I Kemenkeu, Jakarta. Pokja Satgas BLBI akan bertugas sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Desember 2023. Pelantikan Pokja dan Sekretariat merupakan bagian tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

 Pelantikan disaksikan oleh Pengarah dan Pelaksana Satgas BLBI. Dalam acara pelantikan tersebut juga diberikan arahan oleh para Pengarah Satgas BLBI, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Perwakilan Jaksa Agung dalam hal ini Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perwakilan Kapolri yakni Badan Reserse Kriminal Polri. Selain itu, pelantikan juga dihadiri oleh Perwakilan Menko Bidang Perekonomian, Perwakilan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Perwakilan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Satgas BLBI dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Satgas BLBI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan Satgas BLBI bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya.

Tidak ada yang bisa bersembunyi karena ada daftar jadi kami tahu, kami akan bekerja untuk negara. Kalau ada terjadi pembangkangan meskipun ini perdata, bahwa kalau sengaja melanggar, ini bisa saja berbelok ke pidana, karena kalau dia memberi bukti-bukti palsu, atau selalu ingkar, bisa dikatakan itu, satu, merugikan negara, dua, memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga hukumnya bisa berbelok ke korupsi. Di internasional kita juga punya UNCAC, itu bisa dipakai. kerja sama antar negara untuk memberantas korupsi,” jelas Menkopolhukam Mahfud MD.

Pokja Satgas BLBI terdiri dari Pokja Data dan Bukti, Pokja Pelacakan, dan Pokja Penagihan dan Litigasi. 26 orang Satgas Pokja Data dan Bukti terdiri dari perwakilan Kemenkeu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kemenkopolhukam. Tugas Pokja Data dan Bukti antara lain melakukan pengumpulan data dan dokumen, melakukan verifikasi dan klasifikasi data dan dokumen, serta melakukan tugas lain dalam rangka penyediaan data dan dokumen terkait debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, perjanjian atau dokumen perikatan lainnya dan data/dokumen lain sehubungan penanganan hak tagih BLBI.

26 orang Satgas Pokja Pelacakan terdiri dari perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Hukum dan HAM, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tugas Pokja Pelacakan antara lain melakukan pelacakan dan penelusuran data debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak lain, di dalam dan luar negeri, dalam rangka mendukung keberhasilan upaya penagihan dan tindakan hukum yang diperlukan dalam  pengembalian dan pemulihan piutang negara dana BLBI, baik terhadap debitur, obligor, maupun ahli warisnya.

Sedangkan 24 orang Satgas Pokja Penagihan dan Litigasi terdiri dari perwakilan Kejaksaan RI, Kemenkeu, dan Kemenkopolhukam. Tugas Pokja Penagihan dan Litigasi antara lain melakukan upaya penagihan, tindakan hukum/upaya hukum yang diperlukan dalam pengembalian dan pemulihan piutang dana BLBI baik di dalam maupun di luar negeri, melakukan tindakan hukum lainnya/upaya hukum lainnya yang diperlukan dalam menghadapi upaya penyembunyian, pelepasan, pengalihan hak atau aset untuk menghindarkan kewajiban pengembalian dan pemulihan piutang negara dana BLBI.

Pokja ini berjalan sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Menko adalah sangat penting, kami tidak bekerja sendirian dari Kementerian Keuangan, namun bersama-sama dengan instansi-instansi lain. Sehingga tadi Pokja-nya mencerminkan pendekatan, meskipun perdata namun tegas dan lengkap, yaitu dari data dan informasi, kemudian pelacakan, dan yang terakhir penagihan serta litigasi. Ini akan dilakukan bersama-sama dengan kerja sama seluruh instansi yang terlibat,” kata Menkeu.

Dalam pelaksanaan tugas, Satgas BLBI akan dibantu oleh Sekretariat, yang terdiri dari 1 ketua dan 2 wakil ketua dan berkedudukan di Kemenkeu. Tugas sekretariat antara lain memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Pelaksana Satgas, melakukan koordinasi-koordinasi dan menyampaikan laporan terkait penanganan hak tagih negara dana BLBI kepada Ketua Satgas. Adapun keanggotaan Sekretariat Satgas BLBI terdiri dari unsur Kemenkeu dan Kemenkopolhukam.

Sumber & Foto: (KEMENKEURI).

[RID/fiq]


Rakyat.id, - Jakarta. Presiden RI, Joko Widodo menugaskan Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara untuk menerima audiensi dari Kelompok Kerja (Pokja) Komisi Nasional Disabilitas (KND). Dalam audiensi ini dikemukakan perkembangan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang KND dan beberapa isu penting lainnya.


Mensos mengatakan bahwa saat ini Perpres No. 68 Tahun 2020 sedang dalam proses Uji Materil oleh Mahkamah Agung. “Kondisi terakhir, Perpres No. 68 Tahun 2020 sedang proses Uji Materil oleh MA,” katanya.
KND merupakan lembaga non struktural yang bersifat independen, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.


Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang semula telah disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) bersama banyak pihak termasuk Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas telah dilakukan sesuai prosedur.


Namun Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas berinisiatif untuk melakukan judicial review/kajian ulang dengan uji formil maupun materil terhadap Perpres tersebut agar lebih aspiratif.


Pemerintah RI yang telah dikuasakan kepada Kemensos, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian PAN-RB telah menjawab surat dari Mahkamah Agung terkait Proses Judicial Review Peraturan Presiden No 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.


Segala hal dalam proses judicial review yang dimaksud diserahkan sepenuhnya kepada para penegak hukum, Kemensos tidak dalam upaya mengintervensi proses yang telah berjalan. Apapun hasil dari putusan Mahkamah Agung diharapkan diterima semua pihak. 


Kemensos menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan menerima putusan apapun dari Mahkamah Agung. “Ya, Kemensos akan mengikuti apapun keputusan Mahkamah Agung,” jelas Mensos.


Gufroni, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) bersyukur karena Perpres No. 68 Tahun 2020 ini sudah terbit. “secara substansi kami sudah baca dan pada prinsipnya penghormatan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sudah diatur disana,” ungkapnya.
Gufroni menambahkan agar proses pemilihan anggota KND harus transparan, karena lembaga ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. “Semoga dengan upaya kita ini hak Penyandang Disabilitas dapat terpenuhi,” tambahnya.


Dalam kesempatan ini, Mensos juga memberi kesempatan kepada teman-teman Pokja KND untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait Perpres No. 68 Tahun 2020 maupun tentang isu-isu strategis lainnya yang perlu pembahasan bersama.


Maulani dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menyampaikan bahwa ada isu lain yang juga perlu perhatian bersama, yaitu mandat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang isinya tentang pendataan Penyandang Disabilitas.


Hingga saat ini Kemensos tidak hanya melakukan sinkronisasi data penyandang disabilitas, tetapi keseluruhan sinkronisasi pendataan terkait kesejahteraan sosial. Terkait pendataan disabilitas, Kemensos sudah melakukan upaya sinkronisasi pendataan melalui Ditjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 
Kemensos juga sudah meminta kepada Kementerian Dalam Negeri dalam Sistem Administrasi Kependudukan agar pihaknya memasukkan isu disabilitas. Kemensos mendorong Kemendagri untuk bisa membuka data disabilitas tapi tidak untuk dipublikasi secara luas.


Selain itu, sistem pendataan melalui sensus penduduk BPS Longform 2021 Kemensos juga sudah meminta agar dimasukkan ragam disabilitas sesuai dengan konsep UU No. 8 Tahun 2016. Perkembangan yang dilakukan Kemensos ini dilaporkan langsung oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Eva Rahmi Kasim. Kemudian, di internal Kemensos sudah melakukan perbaikan pendataan melalui Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos).

Kita mencoba melakukan perbaikan data juga melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas sehingga nanti semua penyandang disabilitas akan terdata.


Audiensi yang berlangsung selama 2 jam ini dihadiri oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial dan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas,  tim Pokja KND yang terdiri dari PWDI, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA), Persatuan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). hadir pula tim dari Biro Hukum Kemensos RI.


Sumber & Foto: (Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial)

[RID/shq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down