Bahasa IndonesiaEnglish

Nusa Tenggara Barat – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (7/12/2021), menjelang pelaksanaan Asian Talent Cup dan World Superbike Championship (WSBK) mendatang.

 

Panglima TNI dan Kapolri mengecek langsung untuk memastikan pengamanan dan penanganan serta pengendalian Covid-19 berjalan dengan baik mulai dari persiapan, saat berlangsung hingga berakhirnya event internasional tersebut.

 

Beberapa hari kedepan akan dilaksanakan event internasional yang akan dilaksanakan di Mandalika, mulai kejuaraan Asian Talent Cup sampai Superbike. Tentunya ini akan menjadi ujian buat kita apakah kita mampu untuk melaksanakan event internasional, namun laju pertumbuhan Covid-19 bisa kita jaga,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai meninjau Sirkuit Mandalika.

 

Untuk mencegah laju pertumbuhan virus corona, Kapolri menekankan, seluruh pihak terkait di NTB, bersama-sama dengan TNI, Polri, Dinkes, relawan, tokoh masyarakat dan agama, untuk bersinergi melakukan percepatan akselerasi vaksinasi Covid-19. Dengan akselerasi vaksinasi, mantan Kapolda Banten ini menyebut, kekebalan komunal dari virus corona akan segera terwujud. Sehingga, pelaksanaan event internasional, bisa berjalan baik dari segi keamanan dan kesehatan.

 

Oleh karena itu tentunya kami, selalu mengingatkan bahwa percepatan akselerasi vaksinasi untuk memastikan masyarakat kita memiliki kekebalan dan imunitas terhadap Covid-19,” ujar eks Kabareskrim Polri tersebut.

 

Selain akselerasi vaksinasi, Kapolri menegaskan, harus dilakukan penguatan protokol kesehatan (prokes) di masyarakat. Mengingat, hal itu masih menjadi upaya untuk mencegah laju penyebaran virus corona.

 

Tentunya agar prokes tetap dilaksanakan secara kuat. Sehingga kita bisa laksanakan event secara baik, laju Covid-19, bisa dijaga dan dampaknya pertumbuhan ekonomi akan semakin baik,” ucap Kapolri.

 

Kapolri pun merasa optimis bahwa pelaksanaan event internasional di NTB bakal berjalan dengan aman dan memperhatikan faktor kesehatan. Menurut Kapolri, hal itu sebagaimana kesuksesan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua beberapa waktu lalu. Kegiatan yang berjalan lancar tersebut bisa berjalan beriringan antara keamanan dan faktor kesehatan. Sehingga, tidak mengakibatkan meledaknya angka Covid-19 pasca-event nasional tersebut.

 

Beberapa waktu lalu PON ke-XX berjalan baik dengan tetap menjaga prokes. Alhamdulillah untuk pertumbuhan Covid-19 pada saat itu betul-betul bisa kelola, sehingga tidak muncul gelombang ketiga,” tutur Kapolri.

 

Lebih dalam, Kapolri mengungkapkan, bahwa Indonesia berapa di peringkat paling atas se-Asia Tenggara dalam hal menekan laju pertumbuhan virus corona. Menurutnya, itu berkat kerja keras dan kerjasama antar seluruh elemen.

 

Seperti rekan-rekan ketahui atas kerja keras dari seluruh elemen TNI, Polri, gugus Dinkes, relawan, BIN dan seluruh yang terlibat sebagai vaksinator dan langkah-langkah dalam rangka laksanakan dan pengawalan prokes, maka saat ni angka kita sudah sangat bagus dibandingkan beberapa waktu lalu. Bahkan Indoensia menempati posisi pertama di Asia Tenggara dalam indeks Nikkei. Ini semua harus dipertahankan, event nasional maupun internasional,” papar Kapolri.

 

Demi memastikan pelaksanaan event internasional tersebut berjalan dengan baik dan aman, Panglima TNI dan Kapolri juga memimpin rapat pengarahan bersama dengan Forkopimda NTB. Sigit menekankan, apabila Asian Talent Cup dan WSBK bisa berjalan dengan baik, maka NTB khususnya di Sirkuit Mandalika akan siap menggelar perhelatan Moto GP 2022.

 

Kapolri mengapresiasi Forkopimda NTB lantaran memiliki catatan progres yang baik dalam hal penanganan dan pengendalian Covid-19. Diantaranya adalah, akselerasi vaksinasi. Dalam laporan yang diterima, Kapolri memaparkan bahwa, di Mataram Barat sudah mencapai vaksinasi dosisi pertama sebesar 96 persen. Sementara, Lombok Tengah di angkap 70,94 persen.

 

Langkah ini sudah cukup bagus dan berdampak pada positivity rate dan angka-angka lain. Di NTB, saya lihat semua menurun, kasus updetnya dibandingkan dengan nasional, untuk NTB positivity rate ada di bawah nasional 0,11 persen, sedangkan angka nasional sendiri 0,37 persen. Saya kira ini pekerjaan yang terlihat hasilnya. Sehingga ini juga tentunya jadi modal untuk masuk persiapkan pelaksanaan kegiatan di Mandalika,” papar Kapolri.

 

Meski mengalami progres positif, Kapolri berharap, Forkopimda NTB tetap melakukan antisipasi dan mempertahankan tren baik yang saat ini sudah ada. Hal itu demi mengantisipasi adanya risiko sekecil apapun terkait dengan lonjakan Covid-19.

 

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri menyebut, seluruh pihak tidak boleh lengah ataupun abai, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti gelombang ketiga Covid-19. Protokol kesehatan harus tetap disiplin, meskipun saat ini adanya penurunan asesmen terkait PPKM level yang diiringi dengan pelonggaran aktivitas masyarakat.

 

Harus cek semua rumah sakit yang ada dan antisipasi. Karena ada risiko dengan turunnya angka tersebut dan turunkan asesmen level yang berdampak banyaknya aktivitas. Dan kelonggaran ini diantisipasi jangan sampai lengah dan abai, hingga akhirnya tanpa kita sadari kita kecolongan dan muncul gelombang ketiga,” ujar Kapolri.

 

Pengalaman di akhir tahun selalu kita hadapi situasi seperti libur dan setelah libur angka naik. Tolong pertahankan angka yang sudah baik,” tambah Kapolri sekaligus mengakhiri.

Sumber & Foto: (DIVISI HUMAS POLRI).

[RID/fiq]

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup Pendidikan Dasar (Diksar) Integrasi Kemitraan Akademi TNI dan Akpol, di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/10/2021).

Dalam penyampaiannya, Kapolri menegaskan, Diksar ini bertujuan untuk memupuk sejak dini sinergitas dan soliditas para personel TNI dan Polri. Menurut Sigit, dua hal itu merupakan kunci sukses untuk menghadapi segala bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tentunya sinergitas dan soliditas ini terus dibangun dari mulai awal dan sampai kapan pun ini menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Karena kunci utama untuk sukses di dalam menghadapi ancaman baik kedaulatan negara, luar dan dalam negeri maupun ancaman Kamtibmas, itu kunci utama sukses melawan ancaman tersebut, soliditas dan sinergitas,” kata Kapolri.

Salah satu bukti nyata keberhasilan dari sinergitas dan soliditas adalah terkait penanganan Pandemi Covid-19, yang dimana TNI-Polri bersama stakeholder lainnya dipercayakan sebagai garda terdepan. Dengan sinergitas dan soliditas, Kapolri menyatakan, laju pertumbuhan virus corona dapat ditekan saat ini. Sehingga, Indonesia berada di peringkat pertama Asia Tenggara dalam hal penanganan Pandemi virus corona.

Ini sudah dibuktikan dalam hadapi beberapa ancaman yang ada termasuk terakhir bagaimana sinergitas dan soliditas TNI-Polri sebagai garda terdepan tentunya dengan stakeholders lain bersama-sama menanggulangi Pandemi Covid-19. Dan Alhamdulillah hari ini kita berada di posisi nomor 1 untuk penangnaan laju Covid-19 terbaik di Asia Tenggara. Ini adalah modal kita bersama yang harus terus kita jaga,” ujar Kapolri.

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan, Diksar integrasi ini juga memiliki tujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul demi mewujudkan Indonesia maju, unggul dan tumbuh. Sebagaimana, cita-cita dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pak Presiden selalu menyampaikan kunci utama kita bisa menuju menjadi Indonesia maju, Indonesia unggul, dan Indonesia tumbuh, tentunya harus diisi SDM yang unggul,” ujar eks Kabareskrim Polri tersebut.

Lebih dalam, Kapolri menyatakan, dalam Diksar integrasi para taruna dan taruni TNI-Polri dididik untuk dikembangkan sebagai SDM yang unggul. Sehingga, dapat menjadi sosok abdi negara yang memiliki profesionalisme, karakter teruji dan jiwa kepimimpinan yang kuat.

Dan ini dibutuhkan rekan-rekan dalam memimpin, melaksanakan dan mempraktikan semua yang rekan-rekan dapat untuk pelaksanaan tugas yang akan datang. Kalian adalah generasi dan calon pemimpin masa depan yang akan mengantar bangsa kita untuk masuk ke generasi emas Indonesia Emas tahun 2045,” ucap Kapolri.

Oleh sebab itu, Sigit berharap, para peserta didik dalam mengikuti pendidikan dengan baik untuk dijadikan bekal kedepannya. Menurutnya, menjadi abdi negara akan menghadapi berbagai macam dinamika dalam prosesnya. Sehingga, harus benar-benar menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan, guna menjadi sosok abdi negara unggul dan berintegritas.

Manfaatkan kesempatan yang ada untuk betul-betul menyerap ilmu dengan setinggi-tingginya, jangan sia-siakan. Karena 4 tahun waktu lama, namun juga waktu yang singkat bagi seseorang yang ingin menyerap ilmu. Karena perjalanan orang yang terus belajar akan berproses. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada,” papar Kapolri.

Kapolri mengungkapkan, taruna dan taruni TNI-Polri juga harus menyiapkan mental, disiplin dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga, sejak awal terbentuk karakter yang terpuji.

Dengan begitu, menurut Kapolri, ketika nantinya terjun ke lapangan, akan siap menghadapi segala bentuk tantangan yang ada. Serta mengetahui mana tindakan dan perilaku yang baik atau tidak.

Karena ketika turun ke lapangan nanti, sambung Sigit, taruna dan taruni tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga marwah dari institusi TNI dan Polri. Sebab itu, jalankan tugas dengan baik dan terpuji serta hindari pelanggaran yang dapat merusak nama baik organisasi.

Oleh karena itu lakukan hal-hal yang terbaik, terpuji, hindari pelanggaran. Karena kalian saat ini sudah menjadi sorotan publik. Setiap perilaku kalian akan diikuti publik, jadi warna kalian akan mewarnai organisasi TNI-Polri, ujar Kapolri.

Disisi lain, Kapolri juga meminta kepada taruna dan taruni untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjadi hal yang positif. Kapolri berharap, dengan keterbukaan informasi saat ini, harus ada kebijaksanaan dalam segala bentuk perbuatan dan perilaku.

Oleh karena itu di era teknologi informasi saat ini jaga perilaku kalian, isi dengan hal positif. Sehingga masyarakat memahami dan mengerti tentang kehidupan taruna dari sisi yang memang dipahami masyarakat. Ukirlah dengan prestasi, manfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menyampaikan hal tersebut ke masyarakat, kalau kalian calon prajurit terbaik yang dipersiapkan untuk menghadapi era yang akan datang,” tutur Kapolri.

Untuk diketahui, dalam kegiatan Diksar Integrasi Kemitraan Akademi TNI dan Akpol, ini diikuti oleh 982 taruna-taruni. Rinciannya, 449 Prajurit Taruna Angkatan Darat, 190 Prajurit Taruna Angkatan Laut, 140 Prajurit Taruna Angkatan Udara, serta 203 Bhayangkara Taruna Akademi Kepolisian.

Sumber & Foto: ( POLRI).

 

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 2 September 2021.

  Di tahun 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen utama dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Lanjutan program Pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp744,77 triliun.

Peraturan Menteri Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan untuk menjaga APBN yang kredibel, Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 109/PMK.09/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern (TKPI) di Lingkungan Kemenkeu, untuk menggantikan PMK sebelumnya PMK 237/PMK.09/2016 dengan perihal yang sama. Melalui PMK TKPI, Menkeu mengharapkan terciptanya pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kemenkeu.

Aturanya seperti apa, sebagai berikut ;

Salah satu substansi dalam PMK ini adalah aturan tentang tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi dan seluruh aparat unit kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-masing.

Selebihnya, PMK ini banyak mengatur tentang peran Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam melaksanakan pengawasan intern mulai dari perencanaan, pelaksanaan, komunikasi, hingga pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern. PMK ini telah mengakomodasi pengawasan intern yang dilaksanakan agar dapat dijalankan secara daring (jarak jauh) dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.

Bagaimana komitmen pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat ?.

Alokasi Anggaran PC-PEN merupakan komitmen Pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial, di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan Varian Delta. Oleh karena itu, alokasi belanja negara pada tahun ini adalah sebesar Rp2.750 triliun.

Di sisi lain, pendapatan negara dianggarkan sebesar Rp1.743,6 triliun, sehingga Pemerintah juga harus menyiapkan langkah-langkah pembiayaan anggaran sebesar Rp1.006,4 triliun. Melihat besarnya postur APBN yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya untuk mengamankan APBN dari kebocoran, salah satunya melalui penguatan ekosistem pengawasan APBN.

Apa tujuan dari komite audit Kementerian Keuangan ?.

Selain ketentuan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit, substansi lain yang menjadi upaya Kemenkeu untuk memperkuat ekosistem pengawasan APBN adalah pembentukan Komite Audit, yang bertujuan untuk meningkatkan independensi pelaksanaan pengawasan intern. Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit menjalankan peran oversight bagi Itjen, serta memberikan masukan dalam bidang pengawasan intern, laporan keuangan, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal kepada Menkeu.

Keberadaan Komite Audit sebagai adopsi praktik terbaik dalam bidang audit intern diharapkan akan memperkuat berjalannya tata kelola yang baik bagi Kemenkeu. Praktik ini merupakan salah satu langkah yang diyakini para praktisi tata kelola untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern, termasuk menjaga independensi dan objektivitas Itjen. Di Indonesia, Kemenkeu merupakan kementerian yang pertama kali membentuk Komite Audit dan selanjutnya dicontoh oleh beberapa Kementerian.

Apa itu penguatan ekosistem pengawasan APBN ?

Selain aturan di atas, melalui PMK TKPI, Menkeu juga secara eksplisit memperkuat ekosistem pengawasan APBN secara fundamental melalui kerja sama berbagai elemen. Elemen-elemen tersebut yaitu para pembuat kebijakan, pelaksana program, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aparat penegak hukum, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Harapan dari ekosistem pengawasan APBN ?.

Dengan demikian, diharapkan terbangun ekosistem pengawasan APBN yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana agar ekosistem ini terintegrasi dengan berbagai pihak untuk bekerja sama ?.

Sebagai bentuk penguatan ekosistem pengawasan APBN yang terintegrasi tersebut,  Kemenkeu merealisasikannya melalui pembangunan Nota Kesepahaman Kerja Sama dengan berbagai pihak, antara lain BPKP, KPK, POLRI, PPATK, dan Kejaksaan Agung. Nota Kesepahaman tersebut diwujudkan dalam berbagai kerja sama pengawasan, peningkatan kasitas Sumber Daya Manusia, dan pertukaran informasi.

 

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI)

[RID/fiq]

Jakarta - Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fokus utama Pemerintah. Salah satunya dengan menyediakan hunian yang layak berupa Rumah Susun (Rusun) bagi santri, mahasiswa dan aparatur sipil negara (ASN). 

Di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 Kementerian PUPR membangun sebanyak 6 rusun yang terdiri dari 2 Rusun Santri Pondok Pesantren (Ponpes), 1 Rusun Mahasiswa, dan 3 Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, "pembangunan Rusun maupun Rusus merupakan bentuk perhatian dan keseriusan Pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi MBR, mahasiswa, pelajar, santri, ASN dan TNI/Polri maupun petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil".  

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pembangunan Rusun merupakan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak huni. 

Pembangunan rusun disamping untuk pekerja, MBR, TNI/Polri, mahasiswa, juga santri di pondok pesantren. Diharapkan dengan pembangunan rusun bisa memberikan kontribusi nyata bagi santri dan mahasiswa dalam menimba ilmu. “Program pembangunan Rusun tetap dilanjutkan bagi MBR, ASN, mahasiswa dan santri,” kata Khalawi.

Dua Rusun Santri yang tengah dibangun di Sumatera Selatan yakni Rusun Ponpes Sayyid Hanim Kabupaten OKU Timur sebanyak 1 Tower berjumlah 14 unit dengan progres konstruksi sebesar 91,8%

dan Rusun Ponpes Bait Al-Qur’an Kabupaten OKI sebanyak 1 Tower berjumlah 32 unit dengan progres konstruksi saat ini 57,6%. 

Selain Rusun Santri, Kementerian PUPR pada tahun 2021 juga kembali membangun Rusun Universitas Sriwijaya (Unsri) setelah sebelumnya pada 2019 lalu menyelesaikan satu tower terdiri dari 4 Lantai Tipe 24 berjumlah 54 unit kapasitas untuk 204 Mahasiswa. Rusun Unsri yang saat ini dibangun sebanyak satu tower berjumlah 43 unit dengan progres konstruksi sebesar 35,2%. 

Tiga rusun lainnya yang dibangun di Sumatera Selatan pada tahun 2021 adalah Rusun ASN yakni Rusun ASN Pemkab OKU Timur di Kabupaten OKU Timur sebanyak 1 Tower berjumlah 44 unit yang telah selesai konstruksinya dan Rusun ASN Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Kementerian PUPR di Kabupaten Banyuasin sebanyak 1 Tower berjumlah 64 unit dengan progres konstruksi 26,9%. Sedangkan satu Rusun ASN lainnya yakni Rusun ASN Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan saat ini masih tahap proses lelang. 

Pembangunan rusun bagi ASN dilakukan karena banyak ASN yang belum memiliki hunian yang layak. Ketersediaan hunian akan mendukung ASN dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Adapun total anggaran untuk pelaksanaan pembangunan 6 rusun yg ada di sumatera selatan yaitu sebesar 102,864 Milyar.

Sumber & Foto: (PUPR RI).

[RID/fiq]

Pemerintah menargetkan penyuntikan dua juta dosis vaksin pada bulan Agustus untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden meminta kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk turut menyukseskan program vaksinasi yang dibarengi dengan menjaga kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

"Saya titip kepada jajaran TNI dan Polri, Kodam, Polda, agar bersama-sama dengan pemerintah daerah ikut mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, utamanya memakai masker, utamanya menjaga jarak. Tindakan lapangan, langkah-langkah lapangan dalam rangka kedisiplinan ini sangat penting," ujar Presiden dalam keterangan pers usai peninjauan vaksinasi massal di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu, 26 Juni 2021.

Vaksinasi massal yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno sendiri menyasar sedikitnya 8 ribu masyarakat umum. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, vaksinasi juga diselenggarakan secara serentak di 14 Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia.

"Hari ini bersyukur kita bisa melaksanakan vaksinasi massal di seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Memang target hari ini adalah satu juta vaksin untuk rakyat yang kita harapkan nanti akan terus menuju di bulan Juli dan di bulan Agustus target kita nanti dua juta vaksin," ungkapnya.

"Hari ini saya di GBK, saya nggak tahu berapa ribu yang ada di belakang saya, tetapi ini menunjukkan antusias masyarakat untuk sehat, untuk berbondong-bondong divaksin, mau divaksin," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden berbincang dengan perwakilan dari Kodam V/Brawijaya dan Kodam IX/Udayana yang ditinjau melalui konferensi video di lokasi tersebut. Saat berdialog, Presiden Jokowi menanyakan kesanggupan Pangdam Brawijaya untuk menggandakan alokasi vaksin menjadi dua kali lipat sehingga target jumlah vaksinasi pada bulan Juli dan Agustus dapat tercapai.

"Pak Pangdam, ini kan 209 ribu. Kalau saya siapkan vaksin 400 ribu sanggup nggak menghabiskan?" tanya Presiden.

"Sanggup, Bapak. Siap, kami menunggu tambahan vaksin untuk Jawa Timur. Kami akan laksanakan secepat mungkin sehingga target dari pemerintah satu juta dan dua juta vaksin bisa segera terealisasi," tegas Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto.

Sementara itu, Pangdam Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dalam laporannya meminta tambahan vaksin untuk masyarakat di wilayahnya yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden pun berupaya untuk segera menambah suplai vaksin ke daerah tersebut.

"Nanti untuk urusan tambahan vaksin akan saya sampaikan ke Panglima, ke Kapolri, dan juga utamanya yang punya vaksin Menteri Kesehatan, agar segera sebanyak-banyaknya vaksin bisa disuplai ke daerah," jelas Presiden.

Di penghujung dialog, Presiden Jokowi kembali mengimbau pemerintah daerah yang didukung oleh jajaran TNI dan Polri agar dapat selalu mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di masyarakat dalam segala kegiatan yang dilakukan di lapangan.

"Sekali lagi saya ingin menekankan agar tindakan-tindakan lapangan, langkah-langkah di lapangan, mengontrol, mengecek semua yang berkaitan dengan Covid ini dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota, dan didukung oleh jajaran TNI dan Polri dalam rangka mendisiplinkan masyarakat utamanya terhadap protokol kesehatan," tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan vaksinasi di Stadion Gelora Bung Karno antara lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Kementerian Sosial telah menyiapkan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok untuk para korban gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Bantuan logistik berasal dari gudang di Mamuju dan dikirim dari gudang regional di Makassar, Sulawesi Selatan, pagi ini. 

Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memerintahkan jajarannya untuk secepatnya mengirimkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) wilayah sekitarnya, Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP), serta menyalurkan berbagai bantuan logistik menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,2 yang mengguncang Majene dan Mamuju, propinsi Sulwesi Barat. 

"Bantuan logistik sudah dalam perjalanan menuju lokasi terdampak gempa. Tim LDP melaporkan bahwa mereka juga sudah bergerak. Kita upayakan bantuan secepat-cepatnya untuk penanganan warga terdampak gempa," jelas Risma dalam siaran persnya hari ini. 

Risma menambahkan untuk pertolongan pertama, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) setempat telah melakukan evakuasi bersama BPBD dan TNI-Polri. Bantuan logistik seperti matras, tenda, perlengkapan anak, perlengkapan lansia, makanan siap saji, dan lainnya dikirimkan bertahap mulai pagi ini. 

"Semua logistik di gudang Sulbar dikeluarkan untuk membantu masyarakat. Dapur umum akan didirikan di titik pengungsian. Segera kami informasikan update-nya. Satu unit mobil dapur umum bisa memasak sampai 2000 nasi bungkus dalam satu kali masak, sehingga dalam sehari bisa menghasilkan 6000 nasi bungkus.,” tambah Risma. 

Risma menegaskan pemerintah akan memberikan santunan kepada korban yang meninggal dunia. 

"Datanya akan terus kami perbarui karena tim masih terus melakukan pendataan. Sesuai SOP, untuk korban meninggal akan mendapat santunan Rp15 juta per orang yang diserahkan kepada ahli waris. Namun ini tentunya akan diserahkan menunggu seluruh data masuk," pungkas mantan Walikota Surabaya ini. 

Rencananya, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos M Safii Nasution akan memimpin tim menuju lokasi gempa untuk melakukan identifikasi kebutuhan dan berkoordinasi dengan pemda setempat. 

Sejumlah bangunan bertingkat di kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, roboh akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi Jumat, pukul 02.28 Wita. Pusat gempa berada di 4 kilometer Timur Laut Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Namun, getaran gempa terasa hingga Mamuju, Makassar hingga Palu.

Sumber & Foto: (Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI).

[RID/fiq]

TNI dan Polri siap mendukung penuh penerapan prosedur dan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Baik prajurit TNI maupun Polri telah diturunkan di banyak tempat untuk secara persuasif dan humanis mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan untuk tetap dipatuhi.

"Prajurit (TNI dan Polri) di lapangan berinteraksi secara humanis mengajak masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga protokol kesehatan tersebut sehingga masyarakat bisa beraktivitas namun tetap aman dari Covid-19," ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 7 Juni 2020.

Hadi menjelaskan, TNI dan Polri secara bersama-sama telah menerjunkan anggotanya di sejumlah zona merah yang ada di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota serta sebanyak 102 kabupaten/kota yang merupakan zona hijau untuk senantiasa mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menerapkan protokol kesehatan dan kenormalan baru.

Senada, Kapolri Idham Azis juga menyampaikan bahwa kunci utama bagi masyarakat untuk produktif namun tetap aman dari penyebaran Covid-19 ialah berdisiplin mengikuti protokol kesehatan dan imbauan pemerintah. Selain itu, TNI dan Polri juga akan menambah pasukannya untuk turun di 138 kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona kuning penyebaran Covid-19.

"Saya bersama Bapak Panglima, mengimbau kepada masyarakat ayo kita bersama mendisiplinkan diri agar kita terhindar dari Covid ini karena Covid ini tidak memilih siapa yang akan menjadi sasarannya. Ini penting, pembelajaran mengenai disiplin tadi," tuturnya.

Sumber dan Foto: setneg.go.id

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down