Bahasa IndonesiaEnglish

Peresmian Pos Lintas Batas Negara Sota, Merauke, 3 Oktober 2021

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id

YouTube: Sekretariat Presiden


Foto : kargoku.id

[RID/fiq]

*Presiden Jokowi Resmi Buka PON XX Papua Tahun 2021*

Letusan kembang api yang bersahutan di langit Jayapura menandai dibukanya secara resmi ajang akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Acara peresmian dipusatkan di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu malam, 2 Oktober 2021.

"Kita bangga berada di Tanah Papua. Kita bangga berada di salah satu stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON XX, PON yang pertama kali diselenggarakan di Tanah Papua," ujar Presiden dalam sambutannya, disambut riuh tepuk tangan seisi stadion. Acara pembukaan sendiri diawali oleh tarian selamat datang yang menyambut para undangan yang hadir.

Penonton kemudian disuguhi lagu "Tanah Papua" yang dibawakan sejumlah penyanyi asli Papua. Defile seluruh kontingen dari 34 provinsi kemudian memasuki lapangan, berurutan secara alfabetis diawali oleh Provinsi Aceh dan diakhiri oleh Provinsi Papua sebagai tuan rumah yang juga mendapatkan sambutan paling meriah.

Seisi stadion berdiri tegap saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang. Bendera PON kemudian memasuki lapangan upacata dengan dibawa oleh delapan atlet legendaris Papua, yakni Raema Lisa Rumbewas, Benny Maniani, Erni Sokoy, Novilus Yoku, Kartika Monim, Melly Mofu, Rully Rudolf Nere, dan Imanuel Daundi.

Persembahan kesenian berupa tarian ”5 Wilayah Adat”, tarian ”Sacredness of Papua”, tarian ”Flora dan Fauna”, tarian ”Majestic of Sailormen”, dan tarian ”Papua Torang Bisa” menghibur seisi stadion. Prosesi penyalaan kaldron dilakukan oleh legenda sepakbola Papua Boaz Solossa dibarengi kembang api di udara semakin memeriahkan acara.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Marciano Norman, dalam laporannya menyampaikan bahwa PON XX Papua ini diikuti oleh 34 kontingen dengan jumlah atlet mencapai 7.039 atlet. PON XX Papua akan mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin, dan 681 nomor pertandingan serta memperebutkan 681 medali emas, 681 medali perak, 877 medali perunggu. PON XX Papua digelar di empat klaster yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Marciano Norman berharap, PON XX Papua ini tidak hanya sukses prestasi, tetapi sukses penyelenggaraan, administrasi, ekonomi, dan pasca-PON.

"Keberhasilan PON XX diharapkan menjadi kebangkitan prestasi olahraga Indonesia dan kebangkitan Indonesia dari pandemi Covid-19," ungkap Marciano Norman.

Upacara pembukaan PON XX Papua Tahun 2021 ini turut dihadiri oleh para ketua lembaga negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, hingga para duta besar negara sahabat yang bergabung secara virtual.

Jayapura, 2 Oktober 2021

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Website: https://www.presidenri.go.id

YouTube: Sekretariat Presiden

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto : kargoku.id

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan sikapnya bahwa dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.

"Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah," ujar Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Maret 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," tuturnya.

Menurutnya, di tengah pandemi saat ini, semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru.

"Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi," kata Presiden. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Lintas Yogyakarta-Solo pada Senin, 1 Maret 2021. Acara peresmian tersebut berlangsung di Stasiun Tugu Yogyakarta dan merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kehadiran KRL tersebut selain meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bertransportasi serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar, juga akan mengurangi tingkat polusi udara. Hal itu disebabkan oleh peralihan dari kereta rel diesel (KRD) berbahan bakar solar menjadi kereta rel listrik yang mendapatkan pasokan tenaga listrik melalui infrastruktur listrik aliran atas di sepanjang jalur rel listrik.

"Ini adalah sebuah transportasi massal yang ramah lingkungan. Saya kira moda transportasi di negara kita ke depan harus semuanya mengarah kepada angkutan yang ramah lingkungan," kata Presiden.

Beroperasinya rute Kereta Rel Listrik Yogyakarta-Solo tersebut merupakan hasil dari kegiatan elektrifikasi jalur kereta api lintas Yogyakarta-Solo yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional. Lintasan tersebut dimulai dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan berakhir di Stasiun Solo Balapan dengan 11 stasiun pemberhentian dan memiliki panjang lintasan keseluruhan kurang lebih 60 kilometer.

Presiden berharap agar hadirnya KRL lintas Yogyakarta-Solo tersebut dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan transportasi massal kepada para pengguna sekaligus meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

"Kita harapkan ini bisa membantu baik mobilisasi orang maupun barang dari Yogyakarta ke Solo, Solo ke Yogya, dan juga meningkatkan pariwisata dan ekonomi kita," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara beserta rombongan terbatas sekaligus meninjau dan menjajal KRL Lintas Yogyakarta-Solo dengan pengaturan dan pelaksanaan protokol kesehatan selama perjalanan berlangsung.

Untuk diketahui, KRL Lintas Yogyakarta-Solo tersebut selanjutnya menggantikan KRD Prambanan Ekspres (Prameks) berbahan bakar solar untuk rute perjalanan Yogyakarta-Solo.

Hadir dalam acara peresmian di antaranya ialah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Kehadiran Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan air serta memberikan nilai tambah dan keuntungan sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakatnya.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan sekaligus meninjau Bendungan Tukul, pada Minggu, 14 Februari 2021, di Kabupaten Pacitan.

"Saya harapkan dengan berfungsinya Bendungan Tukul di Pacitan ini akan menjadi infrastruktur yang penting, memperkuat ketahanan pangan, dan memperkuat ketahanan air," ujar Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa Bendungan Tukul tersebut mulai dibangun sejak enam tahun lalu. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan ini ialah sebesar Rp916 miliar.

Selesainya pembangunan Bendungan Tukul tersebut menambah daftar panjang sejumlah bendungan yang telah dibangun semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Beberapa sudah bisa diresmikan seperti Bendungan Raknamo dan Bendungan Rotiklot di NTT, Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di NTB, Bendungan Teritip di Kalimantan Timur, Bendungan Gondang di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Kepulauan Riau, Bendungan Nipah di Jawa Timur, dan hari ini bendungan Tukul di Pacitan di Jawa Timur," ucapnya.

Hal itu belum termasuk Bendungan Napungete di NTT, Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, dan Bendungan Sindangheula di Banten yang juga siap diresmikan.

Untuk diketahui, Bendungan Tukul terletak di Sungai Telu, Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Bendungan tersebut memiliki kapasitas mencapai 8,68 juta meter kubik.

Setelah selesai dibangun dan beroperasi, Bendungan Tukul dapat mengairi irigasi setempat seluas 600 hektare, menyediakan air baku sebesar 300 liter per detik, mengurangi potensi banjir hingga 44,86 meter kubik per detik, konservasi sumber daya air, dan berpotensi menghasilkan listrik sebesar 0,26 megawatt.

"Bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar yaitu mengairi 600 hektare sawah sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari biasanya satu kali tanam padi dan satu kali tanam palawija menjadi dua kali tanam padi dan satu kali tanam palawija. Insyaallah ini nanti sudah bisa dilihat dan dilakukan," kata Presiden.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam laporannya kepada Presiden menjelaskan bahwa kehadiran Bendungan Tukul tersebut sangat penting artinya bagi peningkatan lebih lanjut sektor pertanian Jawa Timur. Berdasarkan angka sementara dari BPS, produksi padi di Jawa Timur pada 2020 lalu tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat kontribusi nasional sebesar 18,17 persen dengan 5,76 juta ton beras.

"Berdasarkan angka sementara BPS, produksi jagung di Jawa Timur juga tertinggi, yakni 6,6 juta ton dan produksi jagung di Jawa Timur ini kontribusinya 21,8 persen dari kontribusi nasional," ucap Khofifah.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Pacitan Indartato. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan sertifikat hak atas tanah pada Selasa, 5 Januari 2021, dalam acara "Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia" yang digelar secara virtual. Dalam kesempatan ini, Presiden menyerahkan sebanyak 584.407 sertifikat untuk para penerima yang tersebar di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota.

"Penyerahan sertifikat hak atas tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan: komitmen pemerintah untuk terus mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia," ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Penyerahan sertifikat tersebut akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah.

Presiden menuturkan, maraknya sengketa pertanahan sebagaimana yang sering didengar langsung oleh Presiden saat kunjungannya ke daerah, membuktikan bahwa percepatan penerbitan sertifikat untuk seluruh masyarakat memang sangat mendesak.

Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir Presiden memberikan target khusus bagi jajarannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat menerbitkan sertifikat dalam jumlah yang sangat besar tiap tahunnya.

"Kita enggak bisa bekerja seperti yang lalu-lalu. Nyatanya BPN sekarang bisa melakukan dalam jumlah yang sangat banyak," ujarnya.

Tahun 2017 lalu, saat program percepatan ini berjalan, BPN telah menerbitkan sebanyak 5,4 juta sertifikat. Jumlah yang jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya dengan hanya kurang lebih 500 ribu sertifikat per tahunnya.

Semakin beranjak tahun, target dan realisasi penerbitan sertifikat juga semakin meningkat. Misalnya di tahun 2018 dengan 9,3 juta sertifikat dan sebanyak 11,2 juta sertifikat di tahun 2019. Adapun pada tahun 2020, disebabkan oleh pandemi, realisasi masih tetap mampu membukukan angka 6,8 juta sertifikat.

"Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kementerian ATR/BPN, kantor wilayah, dan kantor pertanahan yang ada di provinsi serta kabupaten/kota atas kerja kerasnya menyelesaikan target-target yang telah saya berikan," kata Presiden.

Untuk diketahui, sebanyak 30 orang perwakilan penerima sertifikat hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan sertifikat berlangsung di Istana Negara, penyerahan juga dilakukan di tiap-tiap lokasi di 26 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur, bupati, atau wali kota setempat yang turut mengikuti jalannya acara secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara penyerahan tersebut ialah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Presiden juga akan menjadi yang pertama menerima vaksin Covid-19

Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa vaksin Covid-19 bagi masyarakat akan tersedia secara gratis atau tanpa dikenakan biaya sama sekali. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan dari masyarakat sekaligus melakukan perhitungan anggaran keuangan negara.

Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam pernyataannya yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 16 Desember 2020.

"Jadi, setelah banyak menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang, mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," ujarnya.

"Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," Presiden menegaskan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi massal pada tahun anggaran 2021.

Kepala Negara juga telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sekaligus menegaskan bahwa Kepala Negara akan menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama kali. Hal ini untuk menepis keraguan masyarakat akan keamanan vaksin yang disediakan.

"Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman," tuturnya.

Selain itu, Presiden tetap mengingatkan seluruh masyarakat untuk terus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan secara berkala untuk kebaikan bersama.

"Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat untuk terus berdisiplin menjalankan 3M: menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya," tandasnya. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya di daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota untuk memegang penuh kendali mereka di wilayah masing-masing mengenai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Para kepala daerah dalam hal ini bertugas untuk memberi perlindungan kepada warganya.

"Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujarnya saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 30 November 2020.

Berdasarkan data terkini dan melihat angka-angka kasus aktif, kesembuhan, kematian, dan beragam indikator lainnya, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk memberi perhatian ekstra bagi upaya penanganan di dua wilayah, yakni Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Kedua wilayah tersebut mengalami peningkatan kasus pada beberapa waktu belakangan ini.

"Saya ingin ingatkan bahwa ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam dua-tiga hari ini, peningkatannya drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta," tuturnya.

Data yang diterima Presiden pada 29 November kemarin, kasus aktif di Indonesia kini berada di angka 13,41 persen. Meskipun angka tersebut masih lebih baik dari angka rata-rata dunia, Presiden tetap meminta jajarannya untuk waspada mengingat angka indikator yang sama pada minggu lalu masih lebih baik di angka 12,78 persen.

Demikian halnya dengan tingkat kesembuhan pasien yang pada minggu lalu berada di angka 84,03 persen, kini sedikit menurut di angka 83,44 persen. Penurunan tersebut disinyalir karena adanya peningkatan kasus-kasus di beberapa waktu belakangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga meminta kepada jajarannya mengenai perkembangan persiapan pelaksanaan vaksinasi dan pemulihan ekonomi secara nasional.

"Saya nanti juga minta kepastian mengenai vaksin dan mulainya vaksinasi," tandasnya. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo pada Senin, 9 November 2020, menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat secara virtual. Berbeda dari penyerahan sertifikat yang biasa dilakukan sebelumnya, kali ini penyerahan dilakukan terhadap bidang tanah dari seluruh Indonesia sebagai rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) tahun 2020.

Dalam penyerahan kali ini, Kepala Negara menyerahkan sebanyak satu juta sertifikat kepada para penerima hak dari 31 provinsi di Indonesia melalui konferensi video dari Istana Negara, Jakarta.

"Dalam rangka bulan bakti Agraria dan Tata Ruang, hari ini saya akan membagikan satu juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi," ujarnya mengawali sambutan.

Tiga puluh penerima sertifikat sebagai perwakilan hadir secara langsung di Istana Negara dengan sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan. Sementara para penerima lain dari hampir seluruh provinsi di Indonesia mengikuti jalannya acara penyerahan melalui konferensi video.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa saat turun ke daerah, dirinya acap kali menerima keluhan dari masyarakat mengenai banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat. Hal itu pada akhirnya menyebabkan terjadinya banyak sengketa lahan.

Selain itu, banyak laporan yang didapat Presiden bahwa dahulu warga juga merasa enggan untuk mengurus sertifikat oleh karena prosedurnya yang rumit, berbelit, dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

"Enggak usah ngomong ke saya, saya mengalami sendiri mengurus juga lama banget. Saya pernah mengalami sendiri. Jadi enggak usah diceritakan pun saya sudah tahu," imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mencari cara mempermudah prosedur pengurusan sertifikat hak atas tanah sekaligus mempercepat penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut.

Untuk diketahui percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah ini merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah dimulai sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana instruksi Presiden, Kementerian ATR pada 2017 silam berhasil melakukan percepatan dengan menerbitkan dan menyerahkan sebanyak 5,4 juta sertifikat setelah tahun-tahun sebelumnya hanya mampu menerbitkan kurang lebih 500 ribu-an sertifikat. Target dan realisasi tersebut semakin meningkat tiap tahunnya di mana pada tahun 2019 lalu tercatat sebanyak 11,2 juta sertifikat hak atas tanah telah diterima masyarakat di seluruh Indonesia.

"Tahun ini sebetulnya saya beri target 10 juta. Tapi saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Oke, saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta. Saya yakin insyaallah ini juga bisa tercapai," ucapnya.

Dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil melaporkan bahwa dari sebanyak 7 juta target penyerahan sertifikat yang ditetapkan untuk tahun 2020 ini, Kementerian ATR telah merealisasikan target penyerahan untuk kurang lebih 6,5 juta bidang tanah.

"Kementerian ATR/BPN telah berhasil mensertifikatkan sebanyak 5,4 juta pada tahun 2017, sebanyak 9,3 juta pada tahun 2018, dan sebanyak 11,2 juta pada Tahun 2019. Karena pandemi dan refocusing anggaran, target PTSL 2020 menjadi 7.370.510 bidang dan pada saat ini telah terealisasi sebanyak 6,5 juta bidang," tuturnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga terus berupaya untuk melakukan percepatan transformasi digital untuk semakin mempercepat pengurusan sertifikat hak atas tanah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut ialah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

Bertempat di Stadion Simangaronsang, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada Selasa, 27 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo menyerahkan 22.007 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Sumatera Utara.

Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Presiden menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.

"Apa sih gunanya sertifikat? Kalau kita sudah pegang ini hak hukum kita atas tanah itu menjadi jelas," ujar Presiden dalam sambutannya.

Untuk diketahui, puluhan ribu sertifikat yang diserahkan Presiden tersebut terdiri atas 20.637 sertifikat yang berasal dari program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 47 sertifikat untuk rumah ibadah, 1.236 sertifikat untuk aset dan barang milik negara, serta 87 sertifikat untuk bidang lahan yang berada di kawasan lumbung pangan yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan.

"Hari ini telah diserahkan kurang lebih 20 ribu-an sertifikat untuk Provinsi Sumatera Utara. Khusus untuk Humbang Hasundutan ada penyerahan sertifikat yang berada di lokasi lumbung pangan, itu ada 87 sertifikat," ucapnya.

Penyerahan sertifikat untuk rakyat kali ini hanya dihadiri langsung oleh penerima dalam jumlah yang sangat terbatas sebagai bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan. Sebagian besar penerima mengikuti jalannya acara penyerahan melalui konferensi video dari sejumlah titik di tempat terpisah.

Kepada para penerima, Presiden menitipkan pesan untuk menjaga sertifikat yang telah diterimanya tersebut dengan baik. Kepemilikan sertifikat tersebut juga berarti membuka akses permodalan ke perbankan apabila di antara para penerima ada yang ingin menggunakannya sebagai modal usaha. Namun, Kepala Negara juga mengingatkan agar dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut hanya diperuntukkan untuk hal-hal produktif.

"Saya ingat saat saya pertama kali mendapat sertifikat umur kira-kira 35 tahun, senang sekali. Karena dengan sertifikat ini kita nanti bisa gunakan untuk akses ke perbankan. Ini bisa disekolahkan ke bank kalau ingin dipakai untuk modal kerja usaha," Presiden menceritakan.

Turut hadir dalam acara penyerahan ini di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down