Bahasa IndonesiaEnglish

WEBSITE RAKYAT.ID MASIH DALAM PENGEMBANGAN

Kuliner extreme di Manado tikus ekor putih. Mungkin bagi sebagian orang tidak suka untuk memakannya, tapi lain halnya dengan suku minahasa ini.

Kuliner extreme di manado tikus ekor putih salah satu kuliner paling enak rasanya, itupun kalau kita terbiasa untuk memakannya.

Bagaimana cara menangkapnya ?.

Berapa lama ?.

Bagaimana cara memasaknya ?.

Bagaimana rasanya ?.

Sumber : Luragung channel

Petualang: FIRMANSYAH

#kulinerextreme

#kulinernusantara

#tikus

Link Terkait :

https://www.youtube.com/watch?v=SKKNA...

https://www.youtube.com/watch?v=uy3PK...

https://www.youtube.com/watch?v=2NHdD...

https://www.youtube.com/watch?v=9Ki7q...

 

Tim Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) pimpinan Dr. Sri Margana disamping melakukan penelusuran terhadap sejarah klasik jaman kerajaan, juga menyasar jaman kolonial.

Dalam penelusurannya ke perkebunan teh Kertowono, sejarawan yang menangani bidang ekonomi kolonial,

Dr. Abdul Wahid menjadi juru bicara.

Perkebunan teh Gucialit yang didirikan oleh seorang pengusaha kelahiran Amsterdam bernama Franken pada tahun 1910.

Sumber : mas mansoer channel

Link terkait : https://www.youtube.com/watch?v=ctswSR0V2BM

Sejarawan : Mansoer Hidayat,

#MasMansoer

#Sejarah

#TelusurJejakNusantara

 

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 24 Agustus 2021.

Lembaga Manajemen Musik Kolektif Musik Tradisi Nusantara ?.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan memfasilitasi dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Musik Tradisi Nusantara. LMK Musik Tradisi Nusantara nantinya akan melakukan pendataan musik tradisi nusantara yang ada di dalam dan di luar negeri untuk dikembangkan dan didata ke pangkalan data Kemendikbudristek dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Bekerjasama dengan siapa saja ?.

Pendataan akan melibatkan kerja sama antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, antara lain akademisi dan pelaku budaya. Pembentukan LMK merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan musik tradisi nusantara.

PRA-Kongres LMK Musik Tradisi berdiskusi terkait perihal ?.

Kemudian untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana pembentukan LMK Musik Tradisi Nusantara dan pendataan musik tradisi nusantara, Kemendikbudristek menggelar Prakongres Tradisi Musik Nusantara yang dimulai pada Jumat, (20/8/2021). Sidang-sidang yang digelar dalam prakongres tersebut mengundang berbagai narasumber untuk berdiskusi dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

Siapa saja Narasumber yang turut rembuk dalam musik tradisi ?.

Pada sidang prakongres hari ketiga, yakni Minggu (22/8/2021), sidang mengangkat topik tentang Pendataan Musik Tradisi Nusantara. Narasumber yang hadir yaitu Sekretaris (Ditjen) Kebudayaan, Fitra Arda; Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kemenkumham, Syarifuddin; Rektor ISI Denpasar periode 2017-2021, I Gede Arya Sugiartha; Etnomusikolog, I Wayan Rai; dan dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Jabatin Bangun.

Tanggapan Bapak Fitra Arda ?.

Sekretaris Ditjen Kebudayaan, Fitra Arda, memaparkan mengenai Pendataan Musik Tradisi Nusantara dalam Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek. Ia mengatakan, “Pendataan Kebudayaan telah masuk dalam UU Pemajuan Kebudayaan yang disebut dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan sistem utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber”.

Menurutnya, “kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan akan mendapat porsi yang sama untuk dapat didata dan terdata dengan baik, sehingga suatu objek pemajuan kebudayaan dari berbagai sudut pandang dapat diwujudkan sebagai upaya pemajuan atas objek tersebut dari awal sampai akhir”. Disampaikan Fitra, Kemendikbudristek berharap setiap individu/komunitas masyarakat dapat langsung berpartisipasi dalam pengayaan data kebudayaan, dengan cara langsung mengisi data pada Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD).

Tanggapan Bapak Syarifuddin ?.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kemenkumham, Syarifuddin, memaparkan mengenai peranan Pusat Data Kemenkumham untuk Pendataan Karya Seni. Ia mengatakan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham memiliki komitmen untuk terus mendukung karya seni”.

Menurutnya, Pusat Data Kemenkumham memiliki manfaat yang sangat besar karena dapat menjadi aset tak berwujud negara yang sangat bernilai. Selain itu pusat data ini juga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan karya-karya intelektual individu.

Ia juga menyebutkan manfaat lain dari Pusat Data Kemenkumham yang berkaitan dengan kebudayaan. “Pusat Data bisa untuk mengakses nilai-nilai kesejarahan, kebudayaan,  pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik Indonesia menjadi lebih mudah. Bermanfaat juga sebagai  bahan untuk mengembangkan budaya lokal, bahan untuk mempromosikan budaya asli Indonesia, dan bahan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran budaya Indonesia pada generasi muda,” ujar Syarifuddin.

Tanggapan Bapak I Gede Arya Sugiartha ?.

Sementara itu, Rektor ISI Denpasar periode 2017-2021, I Gede Arya Sugiartha, membahas mengenai Upaya Bali dalam Pendataan Seni Budaya. Ia menjelaskan tentang pentingnya data mengenai seni budaya dari beberapa lembaga di Bali, seperti ISI Denpasar, pemerintah kabupaten/kota. Ia mengatakan, Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibiya) Provinsi Bali telah melakukan pemetaan secara kuantitatif dan kajian terhadap seni budaya Bali sesuai dengan kompetensi masing-masing.

“Pendataan juga telah dilakukan secara sistemik, komprehensif, dan berkesinambungan, namun belum tuntas dilakukan karena begitu kompleksnya problematik seni budaya Bali,” katanya.

Tanggapan dari Etnomusikolog Bapak I Wayan Rai ?.

Kemudian narasumber lain, yaitu Etnomusikolog, I Wayan Rai,  menjelaskan mengenai persebaran dan perkembangan gamelan di dunia. Menurutnya, gamelan merupakan salah satu musik tradisi Indonesia. Gamelan dapat didefinisikan sebagai barungan (ensamble) musik tradisi Indonesia yang terdiri atas instrumen-instrumen tertentu sesuai dengan karakteristik barungan gamelan tersebut. Laras atau tuning system gamelan adalah slendro dan pelog.

Selain berkembang di Indonesia, kini gamelan juga tersebar  dan berkembang pula ke luar negeri,” tutur I Wayan Rai. Karena itu ia berharap Indonesa bisa memiliki data tentang gamelan yang tersebar di dunia demi pemajuan dan pelestarian kebudayaan Indonesia.

Terkait pendataan musik tradisi, Dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Jabatin Bangun, mengatakan, “Selama ini sudah ada informasi mengenai pendataan musik tradisi, tetapi masih terbatas. Padahal musik tradisi ada beragam, kompleks, dan dinamis,” katanya. Ia juga mengusulkan agar pendataan musik tradisi dilakukan secara berjenjang, terbuka pada pertumbuhan data, dan saling berkaitan dengan berbagai data survei dan kajian. Selain itu harus mencakup pada pelaku dan pendukungnya.

Catatan Penting;

Kesepakatan PRA-Kongres Musik Tradisi Nusatara ?.

Dalam sidang kedua Prakongres Musik Tradisi Nusantara tersebut disepakati empat hal yang akan ditindaklanjuti ke depannya.

Pertama, membentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Musik Tradisi Nusantara dan segera didaftarkan ke Kemenkumham. Kedua, Musik Tradisi Nusantara yang ada di dalam dan di luar negeri akan dikembangkan pendataannya ke Pangkalan Data Kemendikbudristek dan Kemenkunham. Ketiga, sosialisasi LMK Musik Tradisi Nusantara perlu dilakukan ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, Pendaftaran Hak Cipta Musik Tradisi akan difasilitasi oleh LMK Musik Tradisi Nusantara ke Kemenkumham. Keempat kesepakatan itu kemudian menjadi keputusan Tim Perumus Prakongres Musik Tradisi Nusantara Tema Pendataan Musik Tradisi Nusantara.

Sumber & Foto : (KEMENDIKBUDRISTEK RI).

[RID/fiq]

Sejak tahun 2010 deru penyelamatan Kawasan Situs Biting bekas ibu kota Arya Wiraraja dari penghancuran besar-besaran oleh pengembang perumahan terus bergema.

Tidak hanya di Lumajang namun juga sudah terdengar sampai di seluruh pelosok Nusantara termasuk Pulau Dewata yang mana berdiam hampir 500 ribu keturunannya yang tergabung dalam Paguyuban Arya Wang Bang Pinatih (AWBP).

Pada tahun 2012, ketika pihak pengembang sedang gencar meluaskan pembangunannya, diadakan Napak Tilas Pagelaran Seni Budaya Nusantara yang berlangsung 2 hari 1 malam. Pihak pelestari yang diwakili LSM MPPM Timur, KMPL dan MWKL bersama masyarakat Biting bahu-membahu memberi sosialisasi kepada masyarakat Lumajang tentang perlunya penyelamatan kawasan Situs Biting.

Acara Napak Tilas dilaksanakn kedua kalinya dengan undangan pihak AWBP dari pulau Dewata. Pihak AWBP kemudian menyumbang CUNGKUP penutup petilasan yang diyakini dahulunya adalah sebuah CANDI PENDARMAAN Arya Wiraraja. Perancangnya adalah Ir. Mangku Karda seorang arsitek dan juga pemuka agama Hindu.

Untuk mempererat tali persahabatan dan kekeluargaan antara warga Hindu dengan umat Islam ditancapkanlah sebuah PAKU EMAS yang bermakna material maupun spiritual.

#MasMansoer

#Sejarah

#AryaWiraraja

Sumber & Foto: Mas Mansoer Channel

Sejarawan : Mansoer Hidayat

link terkait : https://www.youtube.com/watch?v=56k2z6pMtl4

Rakyat. id - Libuton Molosing-Sulawesi Utara

Night Spearfishing Panah Malam Pakai Panah Tradisional Panen Ikan di Pulau Libuton Molosing- Indonesia.

Daerah tujuan wisata berbasis alam, terletak di Kabupaten Bolang Mongondow. Setelah sampai sana, anda akan menemukan pasir putih.

Petualangan untuk memanah ikan ini membutuhkan keahlian dan kemampuan yang cukup tinggi. Meeka menyelam sampai dengan kedalaman 30 meter sampai 40 meter.

Hasil tangkapan ikan akan dijual lalu sebagian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Night Spearfishing Panah Malam Pakai Panah Tradisional Panen Ikan di Pulau Libuton Molosing sangat menantang.

Terimakasih untuk seluruh team masyarakat setempat.

Salam lestari

#spearfishing,

#speargan,

#panahtradisional

#suratkabarindonesia

Sumber & Foto: Luragung Channel

Petualang: FIRMANSYAH

link terkait : https://www.youtube.com/watch?v=oNzHbao4-rs

Rakyat.id - Jakarta, 24 Agustus 2021.

Bagaimana langkah penanganan kasus Covid-19 ?.

Penanganan dampak Covid-19 secara global, termasuk Indonesia, mengalami tantangan berat akibat meluasnya virus varian Delta secara cepat. Permasalahan kesehatan kembali melonjak seiring peningkatan signifikan jumlah kasus positif dan korban jiwa di berbagai daerah. Lonjakan kasus yang signifikan membuat Pemerintah mengambil langkah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal Juli yang mengakibatkan tertahannya kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini kemudian menekan pendapatan masyarakat Indonesia, khususnya kelompok masyarakat kelas bawah, yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah untuk menjaga sisi kemanusiaan. 

Tindakan apa untuk penyelamatan ekonomi nasional ?.

Upaya penanganan dampak Covid-19 mendorong peningkatan yang tidak terduga dan besar atas biaya penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Hal ini tentu tentunya berdampak pada keuangan negara, khususnya pengelolaan APBN. Upaya refocusing dan realokasi APBN sudah dijalankan Pemerintah untuk mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen utama dalam penanganan dampak Covid-19. APBN dijalankan dengan masih dalam koridor kebijakan luar biasa dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan, sesuai amanat dalam UU No.2 tahun 2020.

Merujuk pada perkembangan kondisi dan respons kebijakan Pemerintah tersebut, Bank Indonesia (BI) terpanggil untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah bersama untuk penanganan kesehatan dan penyelamatan kemanusiaan akibat Covid-19, sebagai bagian dari tugas negara, kemanusiaan, kesehatan, dan keamanan rakyat.

Upaya ini merupakan wujud kuatnya sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter BI. Kerja sama yang solid antara Pemerintah dan BI dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian kebijakan fiskal dan moneter, serta dilakukan dengan tata kelola yang baik (good governance), akuntabel, dan transparan.

Kerja sama yang solid antara Pemerintah dan BI dalam penanganan dampak Covid-19 dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan Guna Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Melalui Pembelian di Pasar Perdana oleh BI atas SUN dan/atau SBSN (kemudian disebut SKB III), yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2021.

Skema yang diatur dalam SKB III dijalankan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan BI dan kesinambungan keuangan Pemerintah. Lebih lanjut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengapresiasi dan mendukung upaya Pemerintah dan BI dalam mengembangkan skema dan mekanisme pembiayaan APBN, untuk mengurangi beban keuangan negara melalui SKB III ini.

"Untuk melakukan koordinasi ini, kami juga bersama-sama terus melihat kesinambungan keuangan, baik dari sisi pemerintah yaitu APBN, dan dari sisi BI yaitu kondisi keuangan dan neraca Bank Indonesia. Ini sebagai dua syarat yang penting, agar pemulihan ekonomi dan pembangunan akan terus bisa berjalan, secara sustainable. Jadi, kita tidak mengorbankan, at all cost, sustainibilitas dalam jangka menengah panjang, dalam bentuk kesehatan, keuangan Pemerintah Indonesia, dan Bank Indonesia, yang merupakan fondasi penting bagi perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh ke depan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers bersama Gubernur Bank Indonesia.

Skema & Mekanismenya seperti apa saja ?.

Skema dan mekanisme yang diatur dalam SKB III mencakup: (i) pembelian oleh BI atas SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana secara langsung (private placement), (ii) pengaturan partisipasi antara Pemerintah dan BI untuk pengurangan beban negara, (iii) untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Lebih lanjut, diatur juga mekanisme koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI, serta penempatan dana hasil penerbitan SBN dalam rekening khusus.

Secara umum, pelaksanaan sinergi kebijakan dalam skema SKB III ini tetap menjaga prinsip penting dari sisi: 

SKB III berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Besaran SBN yang diterbitkan yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun. Partisipasi BI berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun (tahun 2021) dan Rp40 triliun (tahun 2022), sesuai kemampuan keuangan BI. Sedangkan sisa biaya bunga pembiayaan penanganan kesehatan lainnya serta penanganan kemanusiaan menjadi tanggungan Pemerintah.

Seluruh SBN yang diterbitkan dalam skema SKB III ini merupakan SBN dengan tingkat bunga mengambang (dengan acuan suku bunga Reverse Repo BI tenor 3 Bulan). Di dalam SKB ini juga diatur ketentuan mengenai fleksibilitas, di mana jumlah pembelian SBN oleh BI dan jumlah penerbitan SBN dengan pembayaran kontribusi BI, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan serta kondisi keuangan BI. Di samping itu, SBN yang diterbitkan bersifat tradable dan marketable serta dapat digunakan untuk operasi moneter BI.

Catatan penting:

Yang ingin saya tambahkan, satu ini ada panggilan tugas negara, untuk kesehatan dan kemanusiaan dan untuk di dalam kita bersama-sama memenuhi tugas negara ini, bersama pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan keamanan masyarakat, dan sekaligus untuk memulihkan ekonomi. Yang kedua, dari skema dan mekanisme dari kerjasama ini, tidak hanya bisa mengurangi beban atau biaya dari kesehatan dan beban negara.

Dan untuk itu juga akan memperkuat kemampuan dari kebijakan fiskal untuk memulihkan ekonomi. Yang ketiga, bahwa kerjasama ini tidak mempengaruhi sedikitpun mengenai independensi BI.

"Ini justru bagaimana kami menjalankan independensi BI dalam konteks bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah secara erat. Juga tidak akan mempengaruhi kemampuan BI untuk melakukan kebijakan moneter dan juga kemampuan keuangan BI," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di kesempatan yang sama.

Bagaimana untuk penanganan kesehatan serta kemanusiaan ?.

Penerbitan SBN dalam skema SKB III ini diarahkan untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Untuk anggaran penanganan kesehatan terdiri atas program vaksinasi, diagnostik (testing, tracing, treatment), therapeutic (biaya perawatan pasien Covid-19, insentif/ santunan tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan), penanganan Covid-19 di daerah, dan penanganan kesehatan terkait pandemi Covid-19 lainnya.

Sedangkan untuk anggaran penanganan kemanusiaan meliputi bantuan beras, tambahan program sembako, bantuan sembako Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan program perlindungan masyarakat lainnya.

Pemerintah menjaga bahwa kebijakan penanganan dampak Covid-19 ini tetap dalam koridor pengelolaan keuangan yang prudent dan kredibel. Dari sisi pembiayaan APBN, Pemerintah terus mengelola utang secara hati-hati dan terukur, serta memperhatikan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Dengan diterapkannya skema SKB III, upaya penanganan Covid-19 di sektor kesehatan dan penyelamatan kemanusiaan diharapkan dapat terlaksana dengan lebih optimal, serta mampu menjaga kesinambungan fiskal melalui pengurangan beban negara.

Akselerasi penanganan sektor kesehatan dan kemanusiaan yang didukung partisipasi BI ini menjadi modal dasar pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, Pemerintah tetap waspada serta fleksibel dalam menyesuaikan strategi penanganan Covid-19 yang adaptif dalam menghadapi pola kehidupan baru. Kesadaran masyarakat kepada 3T, disiplin protokol kesehatan 5M, dan akselerasi program vaksinasi sangat krusial. Seluruh komponen bangsa harus bersatu padu mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI).

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 16 Agustus 2021.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan, untuk dilakukan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah.

Apa tema kebijakan fiskal tahun 2022 ?

Tema kebijakan fiskal RAPBN 2022 yakni Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. 

Kondisi apa saja yang mempengaruhi ekonomi ?

Akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global.

Menurut data terkait.

Berdasarkan publikasi World Economic Outlook bulan Juli 2021, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan yang tinggi terutama pada negara berkembang yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,2 persen.

Sejalan dengan prospek membaiknya ekonomi global, pemulihan perekonomian Indonesia di tahun 2022 akan lebih kuat pada rentang pertumbuhan 5,0-5,5 persen. Risiko ketidakpastian terutama yang berasal dari perkembangan pandemi Covid-19 masih akan menjadi faktor yang harus diantisipasi di tahun 2022.

Kebijakan penanganan Covid-19 akan dioptimalkan secara komprehensif dengan program vaksinasi yang diakselerasi seluas-luasnya serta memperkuat penerapan protokol kesehatan diharapkan mampu meningkatkan confidence masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi.

Apa saja yang dibicarakan dalam konferensi pers bersama ?

Dalam konferensi pers terkait Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah terus berkonsentrasi pada penanganan Covid-19, khususnya di kuartal ketiga kemarin. "Kasus puncak varian Delta, pada saat kasusnya di puncak ekonomi akan menurun sedikit dan tentu kita pemerintah terus mendorong agar engine ekonomi, apakah itu ekspor, investasi, kemudian juga belanja pemerintah untuk terus dimaksimalkan," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan menegaskan bahwa, “Berbagai belanja pemerintah memang ditujukan untuk kesehatan dan bantuan sosial. Tentu kesehatan penting. Namun bantuan sosial yang diperluas, dalam hal ini untuk membantu yang mengalami hardship, kemudian untuk membantu disektor pangan dan pendidikan dan yang membantu yang mengalami tekanan di sektor tenaga kerja. Jadi sosial safety net atau jaring sosial pengaman kita di ekspansi baik dari jumlah penerimanya maupun manfaat penerimaannya.”

Konsumsi masyarakat diharapkan tetap menjadi komponen utama yang mendukung kinerja ekonomi dengan didukung penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sementara itu, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai upaya memperkuat spending better. Di sisi lain, berbagai langkah perbaikan iklim investasi, komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap perekonomian, serta terjaganya peringkat sovereign credit rating Indonesia akan mendorong kinerja investasi.

Selanjutnya, perbaikan arus investasi akan memperkuat daya saing produk dalam negeri, sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor. Untuk mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan program dan kebijakan dalam belanja negara.

Upaya perbaikan fundamental ekonomi yang dilakukan melalui reformasi struktural juga ditopang melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Dengan implementasi reformasi struktural tersebut, tren pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat sehingga Indonesia memiliki basis pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada tahun 2022.

Acuan kerangka ekonomi tahun 2022 ?.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program pro-poor dan pro-employment untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Berbekal keberhasilan dalam lima tahun terakhir sebelum pandemi tahun 2020, Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

APBN tetap menjadi instrumen utama yang menjadi motor dalam pemulihan ekonomi, meneruskan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19. Di sisi lain, Konsolidasi fiskal terus dilanjutkan di tahun 2022 untuk memuluskan normalisasi defisit APBN untuk kembali di bawah 3% PDB sesuai amanat UU 2/2020 dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pokok-pokok RAPBN 2022 adalah sebagai berikut.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2021

Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022, pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Kemampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi figur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Untuk itu, tahun 2021 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Sinyal pemulihan ekonomi dapat terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur global yang berada pada zona ekspansif. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global.

Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi Covid-19 akan menjadi downside risk dan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II tahun 2021. Outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2021 dan proyeksi 2022 adalah sebagai berikut.

*Untuk tabel anda bisa lihat langsung di informasi terkait, thanks.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar bersifat inklusif dalam rangka melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali, dengan target tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut: (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,5-6,3 persen; (2) tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0 persen; (3) tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,376-0,378; dan (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,41-73,46. Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam tema RAPBN dan kebijakan fiskal tahun 2022.

POKOK-POKOK RAPBN TAHUN 2022

Pendapatan Negara

Pendapatan negara pada RAPBN 2022 diproyeksikan mencapai Rp1.840,7 triliun yang terdiri dari:

a. Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp1.506,9 triliun. 

·         Penerimaan Pajak, diproyeksikan akan mencapai Rp1.262,9 triliun sejalan dengan pemulihan ekonomi dan didukung penguatan sistem perpajakan.

·         Kepabeanan dan Cukai ditargetkan sebesar Rp244,0 triliun disertai upaya perluasan basis Cukai.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp333,2 triliun.  Optimalisasi PNBP dilakukan baik terhadap penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Non SDA dengan memperhatikan keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas pelayanan publik, kondisi daya beli masyarakat, kesehatan kinerja keuangan BUMN. 

Belanja Negara
Belanja negara pada RAPBN 2022 diproyeksikan mencapai Rp2.708,7 triliun atau 15,1 persen terhadap PDB, yang diarahkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan spending better, serta peningkatan kualitas belanja daerah. Adapun untuk mendukung hal tersebut, bidang prioritas pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

Bagaimana untuk anggaran kesehatan ?

Bagaimana untuk Anggaran perlindungan sosial ?.

 

Bagaimana untuk anggaran pendidikan ?

Bagaimana untuk anggaran Infrastruktur ?.

Bagaimana untuk anggaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ?

Bagaimana untuk anggaran ketahanan pangan ?

Bagaimana untuk anggaran Pariwisata ?.

Prioritas anggaran tersebut tercakup dalam komponen belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya, penguatan reformasi belanja, khususnya belanja Pemerintah Pusat, dilakukan melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan reviu atas pelaksanaan RSPP tahun sebelumnya yang antara lain meliputi penyempurnaan rumusan sasaran program dan indikator kinerja utama program, khususnya untuk Program yang bersifat lintas unit eselon I.

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD diproyeksikan mencapai Rp770,4 triliun atau meningkat Rp141,3 miliar dibandingkan outlook tahun 2021, yang diarahkan untuk peningkatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah, dengan fokus kebijakan sebagai berikut.

1.       Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah;

2.      Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama terkait DAK Fisik;

3.      Melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM;

4.      Meningkatkan efektifias penggunaan DTK, melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah dan DAK Nonfiik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan; serta

5.      Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan mendukung sektor prioritas.

Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp868,0 triliun (4,85 persen dari PDB ) dilakukan dalam rangka menutup defisit dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan anggaran disusun dalam kerangka konsolidasi fiskal dan refocusing anggaran, sehingga target pembiayaan utang terus terkendali dan menurun.  Di sisi lain, pembiayaan investasi diberikan secara selektif berdasarkan pertimbangan sektor prioritas, penugasan pemerintah, manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Pada tahun 2022, pembiayaan investasi difokuskan pada investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, perlindungan masyarakat, dan kerjasama internasional.

*Untuk tabel anda bisa lihat di link terkait, thanks.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI)

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Ruas Balikpapan-Samboja (Seksi 1 dan Seksi 5) dalam kunjungan kerja ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (24/8/2021) sore waktu setempat.

Dengan beroperasinya dua seksi terakhir tersebut, maka jalan tol Balikpapan-Samarinda yang merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan tersebut akan beroperasi secara penuh.

"Ini capaian yang patut kita syukuri karena kita ingin pembangunan infrastruktur itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja atau di Pulau Sumatra tapi juga merata ke pulau-pulau yang lain," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya saat peresmian yang berlangsung di Gerbang Tol Manggar, Kota Balikpapan.

Presiden Jokowi pun berharap keberadaan jalan tol ini dapat membantu menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Kalimantan Timur dan juga memperbaiki jaringan logistik yang lebih efektif dan efisien.

"Sehingga akan memperbaiki daya saing kita, utamanya komoditas-komoditas yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur sehingga akses semakin lancar dan bisa menurunkan biaya logistik," imbuhnya.

Selain itu, keberadaan jalan tol sepanjang 97,27 Km tersebut juga diyakini akan membantu meningkatkan daya saing produk-produk ekspor yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur.

"Sehingga menjadikan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur semakin efisien dan semakin kompetitif," ucap Presiden.

Untuk diketahui, jalan tol Balikpapan-Samarinda terbagi menjadi lima seksi, yakni Seksi 5 Ruas Manggar-Karang Joang (10,74 km), Seksi 1 Ruas Karang Joang-Samboja (21,66 km), Seksi 2 Ruas Samboja-Muara Jawa (30,98 km), Seksi 3 Ruas Muara Jawa-Palaran (17,30 km) dan Seksi 4 Palaran-SS Mahkota II (16,59 km).

Turut hadir mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Sodetan akses tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 14 yang dilewati Presiden dalam perjalanan dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan pada Selasa, 24 Agustus 2021.

"Kita melihat ini melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik," ujar Presiden di lokasi.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 15.33 WITA dan tampak didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ketiganya tampak berdiskusi seraya melihat peta dan meninjau langsung dengan teropong.

"Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja," lanjutnya.

Menhan Prabowo menyampaikan saran kepada Presiden bahwa lokasi calon IKN merupakan lokasi yang strategis. Menurutnya, harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota sehingga bisa memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi.

"Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri," ungkap Menhan.

Menhan menilai, pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Untuk itu, pihaknya juga mendukung rencana tersebut untuk diteruskan.

"Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya, dan Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang," jelas Menhan.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menyebut bahwa pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas penetapan titik simpang sodetan ke arah IKN. Menurutnya, akses tersebut nantinya akan memberikan kecepatan bagi mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan dan Samarinda ke arah ibu kota negara.

"Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan," ujar Gubernur Kalimantan Timur. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo meresmikan enam ruas jalan tol dalam kota atau tol layang dalam kota Jakarta segmen Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer. Jalan tol ini melengkapi jalan tol metropolitan Jabodetabek dan merupakan bagian dari jalan tol lingkar dalam dan lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR).

"Alhamdulillah pada pagi hari ini jalan tol Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer telah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," ujar Presiden di lokasi acara peresmian yang dipusatkan di Gerbang Tol Cakung, Jakarta, pada Senin, 23 Agustus 2021.

Dengan telah selesainya jalan tol Pulo Gebang-Kelapa Gading ini, Presiden berharap kecepatan distribusi logistik akan makin baik. Selain itu, daya saing komoditas-komoditas juga diharapkan makin baik karena jalan tol ini juga terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda dan Pelabuhan Tanjung Priok.

"Sehingga akan memperkuat, meningkatkan daya saing kita, dan juga utamanya mobilitas orang di Jakarta akan makin baik, mobilitas barang antara Kota Jakarta dengan sekitarnya juga akan makin baik," imbuhnya.

Jalan tol ini juga menggunakan mode pembiayaan dengan memadukan anggaran bauran pendanaan baik antara kementerian dengan BUMN maupun antara kementerian dan BUMN dengan swasta atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kepala Negara berharap skema pembiayaan KPBU tersebut bisa digunakan di proyek-proyek jalan tol maupun infrastruktur lainnya yang telah direncanakan.

"Saya berharap skema-skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di pelosok Tanah Air sehingga akan mampu mengatasi ketimpangan antardaerah, antarprovinsi dalam pembangunan infrastruktur dan kita harapkan akan mempercepat konektivitas nasional kita," tandasnya.

Untuk diketahui, enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta direncanakan dibangun sepanjang 69,78 kilometer. Pembangunannya dibagi menjadi tiga tahap di mana tahap pertama mencakup segmen Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer dan Semanan-Kelapa Gading sepanjang 20,38 kilometer.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Komisaris Utama PT Jakarta Tollroad Development Trisno Mulyadi.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
crossmenuchevron-down