Bahasa IndonesiaEnglish

Rakyat.id - Jakarta, 16 Agustus 2021.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan, untuk dilakukan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah.

Apa tema kebijakan fiskal tahun 2022 ?

Tema kebijakan fiskal RAPBN 2022 yakni Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. 

Kondisi apa saja yang mempengaruhi ekonomi ?

Akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global.

Menurut data terkait.

Berdasarkan publikasi World Economic Outlook bulan Juli 2021, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan yang tinggi terutama pada negara berkembang yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,2 persen.

Sejalan dengan prospek membaiknya ekonomi global, pemulihan perekonomian Indonesia di tahun 2022 akan lebih kuat pada rentang pertumbuhan 5,0-5,5 persen. Risiko ketidakpastian terutama yang berasal dari perkembangan pandemi Covid-19 masih akan menjadi faktor yang harus diantisipasi di tahun 2022.

Kebijakan penanganan Covid-19 akan dioptimalkan secara komprehensif dengan program vaksinasi yang diakselerasi seluas-luasnya serta memperkuat penerapan protokol kesehatan diharapkan mampu meningkatkan confidence masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi.

Apa saja yang dibicarakan dalam konferensi pers bersama ?

Dalam konferensi pers terkait Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah terus berkonsentrasi pada penanganan Covid-19, khususnya di kuartal ketiga kemarin. "Kasus puncak varian Delta, pada saat kasusnya di puncak ekonomi akan menurun sedikit dan tentu kita pemerintah terus mendorong agar engine ekonomi, apakah itu ekspor, investasi, kemudian juga belanja pemerintah untuk terus dimaksimalkan," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan menegaskan bahwa, “Berbagai belanja pemerintah memang ditujukan untuk kesehatan dan bantuan sosial. Tentu kesehatan penting. Namun bantuan sosial yang diperluas, dalam hal ini untuk membantu yang mengalami hardship, kemudian untuk membantu disektor pangan dan pendidikan dan yang membantu yang mengalami tekanan di sektor tenaga kerja. Jadi sosial safety net atau jaring sosial pengaman kita di ekspansi baik dari jumlah penerimanya maupun manfaat penerimaannya.”

Konsumsi masyarakat diharapkan tetap menjadi komponen utama yang mendukung kinerja ekonomi dengan didukung penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sementara itu, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai upaya memperkuat spending better. Di sisi lain, berbagai langkah perbaikan iklim investasi, komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap perekonomian, serta terjaganya peringkat sovereign credit rating Indonesia akan mendorong kinerja investasi.

Selanjutnya, perbaikan arus investasi akan memperkuat daya saing produk dalam negeri, sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor. Untuk mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan program dan kebijakan dalam belanja negara.

Upaya perbaikan fundamental ekonomi yang dilakukan melalui reformasi struktural juga ditopang melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Dengan implementasi reformasi struktural tersebut, tren pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat sehingga Indonesia memiliki basis pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada tahun 2022.

Acuan kerangka ekonomi tahun 2022 ?.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program pro-poor dan pro-employment untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Berbekal keberhasilan dalam lima tahun terakhir sebelum pandemi tahun 2020, Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

APBN tetap menjadi instrumen utama yang menjadi motor dalam pemulihan ekonomi, meneruskan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19. Di sisi lain, Konsolidasi fiskal terus dilanjutkan di tahun 2022 untuk memuluskan normalisasi defisit APBN untuk kembali di bawah 3% PDB sesuai amanat UU 2/2020 dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pokok-pokok RAPBN 2022 adalah sebagai berikut.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2021

Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022, pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Kemampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi figur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Untuk itu, tahun 2021 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Sinyal pemulihan ekonomi dapat terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur global yang berada pada zona ekspansif. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global.

Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi Covid-19 akan menjadi downside risk dan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II tahun 2021. Outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2021 dan proyeksi 2022 adalah sebagai berikut.

*Untuk tabel anda bisa lihat langsung di informasi terkait, thanks.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar bersifat inklusif dalam rangka melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali, dengan target tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut: (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,5-6,3 persen; (2) tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0 persen; (3) tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,376-0,378; dan (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,41-73,46. Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam tema RAPBN dan kebijakan fiskal tahun 2022.

POKOK-POKOK RAPBN TAHUN 2022

Pendapatan Negara

Pendapatan negara pada RAPBN 2022 diproyeksikan mencapai Rp1.840,7 triliun yang terdiri dari:

a. Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp1.506,9 triliun. 

·         Penerimaan Pajak, diproyeksikan akan mencapai Rp1.262,9 triliun sejalan dengan pemulihan ekonomi dan didukung penguatan sistem perpajakan.

·         Kepabeanan dan Cukai ditargetkan sebesar Rp244,0 triliun disertai upaya perluasan basis Cukai.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp333,2 triliun.  Optimalisasi PNBP dilakukan baik terhadap penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Non SDA dengan memperhatikan keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas pelayanan publik, kondisi daya beli masyarakat, kesehatan kinerja keuangan BUMN. 

Belanja Negara
Belanja negara pada RAPBN 2022 diproyeksikan mencapai Rp2.708,7 triliun atau 15,1 persen terhadap PDB, yang diarahkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan spending better, serta peningkatan kualitas belanja daerah. Adapun untuk mendukung hal tersebut, bidang prioritas pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

Bagaimana untuk anggaran kesehatan ?

Bagaimana untuk Anggaran perlindungan sosial ?.

 

Bagaimana untuk anggaran pendidikan ?

Bagaimana untuk anggaran Infrastruktur ?.

Bagaimana untuk anggaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ?

Bagaimana untuk anggaran ketahanan pangan ?

Bagaimana untuk anggaran Pariwisata ?.

Prioritas anggaran tersebut tercakup dalam komponen belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya, penguatan reformasi belanja, khususnya belanja Pemerintah Pusat, dilakukan melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan reviu atas pelaksanaan RSPP tahun sebelumnya yang antara lain meliputi penyempurnaan rumusan sasaran program dan indikator kinerja utama program, khususnya untuk Program yang bersifat lintas unit eselon I.

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD diproyeksikan mencapai Rp770,4 triliun atau meningkat Rp141,3 miliar dibandingkan outlook tahun 2021, yang diarahkan untuk peningkatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah, dengan fokus kebijakan sebagai berikut.

1.       Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah;

2.      Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama terkait DAK Fisik;

3.      Melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM;

4.      Meningkatkan efektifias penggunaan DTK, melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah dan DAK Nonfiik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan; serta

5.      Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan mendukung sektor prioritas.

Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp868,0 triliun (4,85 persen dari PDB ) dilakukan dalam rangka menutup defisit dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan anggaran disusun dalam kerangka konsolidasi fiskal dan refocusing anggaran, sehingga target pembiayaan utang terus terkendali dan menurun.  Di sisi lain, pembiayaan investasi diberikan secara selektif berdasarkan pertimbangan sektor prioritas, penugasan pemerintah, manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Pada tahun 2022, pembiayaan investasi difokuskan pada investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, perlindungan masyarakat, dan kerjasama internasional.

*Untuk tabel anda bisa lihat di link terkait, thanks.

Sumber & Foto: (KEMENKEU RI)

[RID/fiq]

Rakyat.id-Jakarta, (4 Juni 2021). – Sampai dengan awal Juni 2021, pandemi Covid-19 masih mengalami eskalasi dan menelan korban jiwa yang besar. Di Indonesia, jumlah kasus rata-rata harian berada di kisaran 5.700 kasus. Dampak Pandemi Covid-19 sangat luar biasa, memberikan tekanan pada perekonomian, stabilitas sistem keuangan dan ketahanan sosial masyarakat miskin dan rentan.

Ketidakpastian tersebut mengakibatkan kinerja perekonomian masih berada di zona kontraksi di triwulan I/2021 sebesar 0,74% setelah kontraksi cukup dalam sebesar 2,1% di tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengakibatkan terjadinya opportunity loss berkisar Rp1.356 triliun. Tekanan terhadap makro fiskal terefleksi dari peningkatan defisit yang signifikan mencapai 6,1% PDB (2020) serta rasio utang yang meningkat tajam mencapai 39,4% PDB di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 30,2% PDB.

Hal ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi penerimaan perpajakan di tahun 2020 sebesar 16,9% (yoy) atau hanya mencapai 8,33% PDB. Di saat yang sama, belanja negara justru meningkat cukup besar mencapai Rp2.593,5T (16,8% PDB) untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui penanganan kesehatan, program perlindungan sosial, dukungan untuk UMKM dan dunia usaha serta dukungan sektor terdampak lainnya.

Namun demikian berbagai indikator telah menunjukkan arah perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Indikator PMI Manufaktur Indonesia di bulan Mei 2021 mencapai 55,3 yang menunjukkan terjadinya ekspansi selama 6 bulan berturut-turut. Indikator Google Mobility dan konsumsi listrik yang lekat dengan aktivitas ekonomi terus menunjukkan perbaikan. Di sisi kesejahteraan, stimulus APBN berhasil memperbaiki tingkat pengangguran menjadi 6,26% di bulan Februari 2021 dari sebelumnya sebesar 7,07% di bulan Agustus 2020.

Koordinasi Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan dalam mengantisipasi pemburukan ekonomi dan keuangan akan terus dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pasca pandemi. 

Namun patut diwaspadai bahwa ancaman Covid-19 masih membayangi pemulihan. Keberhasilan program vaksinasi dan kebutuhan sumber daya yang besar untuk memberikan stimulus akan menjadi faktor penting untuk mempercepat pemulihan.

Upaya pemulihan dari krisis akibat pandemi juga menjadi momentum yang tepat untuk berbenah mengatasi permasalahan struktutral agar fondasi perekonomian menjadi lebih kokoh guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Reformasi struktural perlu terus ditempuh dalam rangka peningkatan produktivitas, penguatan daya saing dan peningkatan kapasitas produksi. Upaya reformasi struktural terutama dilakukan dalam penguatan sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dan reformasi institusi dan birokrasi.

Reformasi struktural juga perlu diimbangi dengan konsistensi reformasi fiskal dalam rangka mendorong arah pengelolaan fiskal lebih sehat, berdaya tahan, mampu mengendalikan risiko sehingga dapat memelihara keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. Reformasi fiskal yang holistik akan dilakukan baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Konsolidasi fiskal juga diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya crowding out effect dalam perekonomian sehingga dapat menjaga iklim investasi swasta yang lebih kondusif. Reformasi dan konsolidasi fiskal juga merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memenuhi amanat UU No. 2/2020 agar defisit anggaran kembali maksimal 3% di tahun 2023.

Tahun 2021 adalah tahun kedua dimana penyusunan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dilakukan dalam suasana ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19. Dokumen KEM PPKF 2022 yang akan menjadi dasar penyusunan APBN 2022 disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan serta tantangan dan target pembangunan yang hendak dicapai.

Dalam dokumen KEM PPKF 2022, arsitektur kebijakan fiskal didesain untuk mendukung “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.” Penekanan fokus kebijakan fiskal dilakukan pada upaya pemantapan pemulihan sosial-ekonomi serta untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

Secara umum arah kebijakan fiskal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

  1. Pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi.
  2. Kedua, melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid. Hal ini ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk menjaga konsumsi dan mencegah kemunduran sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit menjalankan usahanya.
  3. Ketiga, mendukung reformasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), yaitu penguatan kualitas pendidikan dalam mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial yang berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population serta adaptif. Sementara itu reformasi struktural juga diarahkan untuk penguatan dukungan infrastruktur ICT, konektivitas, energi dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan institusional dan simplifikasi regulasi antara lain melalui reformasi birokrasi dan terobosan UU Cipta Kerja, dan penguatan peran Sovereign Wealth Fund (SWF).
  4. Keempat, mendukung pemantapan pemulihan dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan.  Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pengelolaan asset dan inovasi layanan. Sedangkan penguatan spending better ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran difokuskan pada program prioritas, efisien untuk kebutuhan operasional, medorong susbsidi yang tepat sasaran melalalui transformasi subsidi berbasis komoditas ke subsidi tepat sasaran berbasis orang, serta penguatan hubungan pusat-daerah dalam pelaksanaan TKDD agar benar-benar sinergis, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Sementara itu terobosan pada sisi pembiayaan diarahkan untuk mendorong inovasi pembiayaan melalui pengembangan skema KPBU yang lebih masif, pendalaman pasar domestik, penguatan peran kuasi fiskal (SMV dan SWF), serta mendorong pengelolaan fiscal buffer yang handal dan efisien.
  5. Kelima, menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal, sehingga menjadi fondasi yang kokoh terwujudkan konsolidasi fiskal yang smooth di tahun 2023.

Implementasi reformasi struktural diharapkan dapat mendorong arus investasi cukup tinggi di tahun 2022,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menekankan pentingnya reformasi struktural bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural dan reformasi fiskal, kebijakan fiskal 2022 diharapkan akan efektif, prudent dan sustainable yang terefleksi pada pendapatan negara semakin meningkat, belanja negara semakin berkualitas, keseimbangan primer mulai bergerak menuju positif, defisit semakin menurun dan rasio utang terkendali. Pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif perlu terus diupayakan sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan serta meningkatan derajat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kondisi fiskal yang sehat diharapkan dapat mendukung akselerasi pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan, angka kemiskinan dapat dan rasio gini diturunkan dan indeks pembangunan manusia dapat ditingkatkan. Untuk itu, kerjasama dan koordinasi dari eksekutif dan legislatif, serta segenap komponen bangsa mutlak diperlukan.

Sumber & Foto: (KEMENKEURI).

[RID/fiq]

Pandemi Covid-19 yang diumumkan di penghujung 2019 telah mengubah arah sosial ekonomi global secara signifikan. Krisis kesehatan ini masih persisten menyebar di seluruh dunia, dengan kasus kumulatif lebih dari 123 juta dan memakan korban jiwa hingga 2,7 juta per 20 Maret 2021. Kebijakan extraordinary serta kerja keras dan koordinasi berbagai pihak mampu mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam di 2020. Indonesia masih mampu menunjukkan resiliensi ekonominya meskipun ada kontraksi pertumbuhan sebesar -2,1%, salah satu yang terkecil dibanding negara G-20 dan ASEAN.

Bisa cepat, karena kami terus berkomunikasi dengan DPR, kami secara transparan menyampaikan ini yang kita hadapi, kami merespons seperti ini, dan kemudian DPR membahasnya bersama kita.

Alhamdulillah kita selama ini didukung. Kemudian kita perlu untuk akselerasi di tahun 2021 ini, sehingga nanti bisa memberikan tadi penciptaan kesempatan kerja, mengembalikan lagi kesejahteraan masyarakat dalam suasana seperti ini,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang, bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, serta Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto.

Salah satu langkah cepat sebagai respons luar biasa untuk menghadapi dampak pandemi adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, fleksibilitas APBN juga diperluas yaitu dengan izin pelebaran defisit di atas 3% hingga 2022 untuk mendukung kebutuhan dana penanganan dampak pandemi yang sangat besar.

Program PEN disusun secara cermat dengan upaya perbaikan yang berjalan secara terus-menerus agar mampu mengatasi krisis kesehatan sekaligus meringankan beban berbagai pihak yang terdampak akibat pandemi.

Hingga akhir tahun 2020, realisasi program PEN mencapai Rp 579,8 triliun, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dalam enam kluster prioritas, yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM, Insentif Dunia Usaha, Sektoral K/L dan Pemda, dan Pembiayaan Korporasi.

Sinergi yang kuat juga terus dibangun bersama berbagai pihak, termasuk BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha telah disiapkan guna memacu pemulihan ekonomi khususnya dari sektor potensial dan strategis. Selain program PEN, kebijakan BI dan OJK juga diarahkan untuk mengakomodasi pemulihan ekonomi. BI telah menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)  sebesar 150 bps sejak 2020  ke level 3,5%.

Selain itu, BI menempuh pelonggaran likuiditas (quantitative easing) yang cukup besar, yaitu mencapai Rp726,57 triliun pada 2020 dan Rp50,29 triliun pada 2021 (per 16 Maret).  Berbagai program penting yang telah diluncurkan seperti pelonggaran uang muka pembelian kendaraan, pelonggaran Loan to Value/Financing to Value kredit/pembiayaan properti, perpanjangan restrukturisasi kredit debitur terdampak Covid-19 serta relaksasi Aset Tertimbang Menurut Rasio (ATMR) kredit kendaraan bermotor dan rumah tinggal menjadi contoh sinergi kebijakan yang kuat dan terkoordinasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kegiatan ini menunjukkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang didukung oleh suatu sinergi yang kuat dari Pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan kita semua. Dan tentu saja dalam konteks ini, ayo kita semua, perbankan, Bank Himbara, Bank Swasta, dan dunia usaha agar terus menjaga optimisme yang penting dalam upaya memulihkan ekonomi,” kata Gubernur BI.

Berbagai manfaat program PEN telah dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha, antara lain yaitu insentif khusus tenaga kesehatan, berbagai bansos untuk melindungi konsumsi dan daya beli masyarakat miskin dan rentan, bantuan cash buffer untuk UMKM, bantuan cashflow dalam bentuk insentif perpajakan bagi dunia usaha, hingga pembentukan proyek padat karya untuk menyerap tenaga kerja. Melalui kerja keras PEN yang ditopang APBN serta sinergi antar-institusi dan seluruh elemen bangsa, Indonesia mampu menghadapi pandemi di 2020 dan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi.

Perbaikan ini tentunya memberikan optimisme yang menjadi bekal untuk menghadapi 2021, tentunya dengan tetap menjaga kewaspadaan karena pandemi Covid-19 belum usai.

Suku bunga kami imbau, ruangnya sudah ada, ada beberapa perusahaan yg di-restructuring, beban bagi perbankan untuk melakukan credit rationing. Kita harapkan ruang suku bunga cukup besar, kita tunggu waktunya untuk menurunkan ini. Kami harap jika kredit naik pasti untungnya akan lebih besar di 2021, daripada 2020. Kita juga mulai melihat ada gelagat-gelagat dan optimisme yang sudah kelihatan ya, dibandingkan beberapa bulan sebelumnya di 2020.

Ini tentunya ini berkah, kita kerja bersama bukan hanya pemangku kepentingan, tapi juga bapak ibu sekalian para praktisi, baik perbankan maupun para pengusaha. Ini adalah sinergi yang luar biasa, kami apresiasi ini. Kata kunci yang kami pakai bersama-sama adalah sinergi, sinergi, sinergi,” kata Ketua OJK di kesempatan yang sama.

Di tahun 2021, Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memperkuat berbagai langkah untuk mengendalikan pandemi serta memulihkan ekonomi. Pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi dapat pulih pada rentang 4,5 sampai dengan 5,3 persen di tahun 2021.

Selain itu, berkah perkembangan teknologi dan kerja sama internasional membuka peluang pengembangan vaksin Covid-19 berjalan sangat cepat, sehingga pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan sejak akhir 2020. Bersama dengan upaya konsisten 3M dan 3T, vaksin diharapkan menjadi game changer untuk mempercepat pengendalian pandemi.

“Kita harus apresiasi kepada pemerintah yang telah bekerja keras luar biasa, di situasi pandemi yang sebenarnya sangat susah untuk negara kita yang begitu banyak penduduknya, Tapi kita tetap stabil, mendapatkan rating BBB, bahkan sudah diprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 5,3 persen.

Di 2022, kita harapannya 6 persen. Sekarang vaksinasi sudah begitu berjalan dengan sangat baik. Ini membikin kepercayaan kita bahwa kita jadi bisa melakukan suatu kegiatan. Dan itu mudah-mudahan dengan semangat kita bersama, kerja sama kita bersama, gotong royong kita bersama. Kita akan mencapai seperti yang kita harapkan,” ungkap Ketua Komisi XI DPR RI.

APBN akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk semakin memperkuat momentum pemulihan ekonomi. Di dalam alokasi PEN 2021, salah satu kenaikan anggaran terjadi pada pos kesehatan antara lain untuk mendukung pembiayaan vaksinasi serta penguatan 3T.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk menuntaskan pengendalian pandemi, yang merupakan fondasi utama untuk pemulihan ekonomi yang solid ke depan.

Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong refocusing belanja, agar APBN yang ekspansif dapat secara optimal memberi daya ungkit pada ekonomi. Di samping itu, Pemerintah juga terus memperkuat agenda reformasi struktural, untuk memperkokoh fondasi ekonomi ke depan. Saat ini, langkah reformasi yang penting adalah implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Diharapkan, UU Cipta Kerja akan mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Berbagai upaya Pemerintah tersebut memberikan optimisme untuk mengembalikan jalur pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Sumber & Foto: (KEMENKEURI).

[RID/fiq]

Memperingati HUT ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas semangat anggota Korpri yang di tengah situasi pandemi saat ini tetap menjalankan tugas pengabdian dari negara. Di tengah kesulitan dan keterbatasan yang ada di tengah pandemi, Kepala Negara berharap agar hal itu tak menjadi penghalang bagi para ASN untuk dapat bekerja dengan sigap dan cepat.

"Saya tahu dalam menjalankan tugas dari negara pasti ditemui banyak kesulitan, pasti memiliki banyak keterbatasan. Namun, saya berharap kesulitan dan keterbatasan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk dapat bekerja dengan sigap dan cepat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan baik di bidang kesehatan maupun ekonomi," ujar Presiden dalam sambutannya secara virtual sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu, 29 November 2020.

Kepala Negara menegaskan bahwa saat ini pemerintah harus terus mempercepat reformasi birokrasi dan struktural. Pandemi yang melanda saat ini memberi momentum perubahan fundamental dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa.

Para birokrat kini harus terbiasa memanfaatkan teknologi. Era pandemi sekarang ini adalah momentum sebagian besar birokrat harus bekerja dari rumah, mempercepat transformasi digital, serta menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.

"Selain itu, reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien harus segera diintegrasikan," imbuhnya.

Jenjang eselonisasi yang panjang harus dapat dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan. SOP yang panjang dan kaku harus dapat diringkas dan lebih fleksibel serta berorientasi pada hasil. Konsekuensinya, kompetensi SDM aparatur sipil negara harus menyesuaikan.

Selain itu, Presiden melanjutkan, aparatur sipil negara juga harus tetap menjalankan tugas kebangsaan. Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok perbatasan negara dan pelosok desa merupakan simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setia menjaga dan tunduk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus menjaga nilai-nilai bhinneka tunggal ika, serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan.

"Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia juga harus bekerja untuk memotori pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, menyampaikan prioritas program pembangunan nasional kepada masyarakat, aktif dalam pendidikan masyarakat, memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi motor pembangunan dan perubahan, terutama untuk masyarakat di daerah-daerah pinggiran dan terpencil," ucap Presiden.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden juga sekaligus mengajak seluruh anggota Korpri untuk menjadi bagian penting dari proses perubahan besar-besaran yang sedang pemerintah jalankan dan memberikan warisan berharga dalam sejarah perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo pagi tadi memimpin rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Presiden menegaskan bahwa secara umum UU Cipta Kerja bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

"Pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi," kata Presiden dalam keterangan resmi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2020.

Adapun kesebelas klaster tersebut yaitu urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan sanksi, urusan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja disusun untuk memenuhi kebutuhan atas lapangan kerja baru yang sangat mendesak. Menurutnya, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19.

"Sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja, memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta pengangguran," jelasnya.

Namun demikian, Presiden melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Kepala Negara hendak meluruskan beberapa disinformasi tersebut.

Presiden mengambil contoh adanya informasi yang menyebutkan tentang penghapusan UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), dan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi).

"Hal ini tidak benar, karena faktanya adalah Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada," tegas Presiden.

Selain itu, ada juga kabar yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Dengan tegas Presiden menyatakan bahwa hal tersebut juga tidak benar.

"Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil," imbuhnya.

Demikian juga dengan kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, baik cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapus dan tidak ada kompensasinya. Presiden sekali lagi menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan menyatakan bahwa hak cuti tetap ada.

"Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar adalah jaminan sosial tetap ada," paparnya.

Di samping itu, Presiden juga menepis kabar bahwa UU Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Menurutnya, yang diatur dalam klaster pendidikan UU Cipta Kerja hanyalah pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Sedangkan, perizinan pendidikan tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, apalagi perizinan untuk pendidikan di pesantren, itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang (Cipta Kerja) ini, dan aturan yang selama ini ada tetap berlaku," tegasnya.

Adapun terkait keberadaan bank tanah, Kepala Negara menjelaskan bahwa bank tanah tersebut diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

"Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah," tandasnya.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down