Bahasa IndonesiaEnglish

Rakyat.id, Bekasi.– Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan. Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah meluncurkan Program Diploma Dua (D2) Jalur Cepat (fast track). Program ini akan mulai dibuka pada tahun ajaran 2022/2023 di mana siswa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah lulus seleksi program D2 jalur cepat akan mulai menjalani pendidikan D2 di pendidikan tinggi vokasi baik itu negeri maupun swasta.

Hari ini kita duduk bersama dari unsur industri, SMK, pendidikan tinggi vokasi, fasilitator untuk menyamakan pola pikir dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan memuaskan industri,” terang Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto pada saat membuka Bimbingan Teknis dan Penyelenggaraan Program Diploma Dua Jalur Cepat Bekerjasama dengan SMK dan Industri di Bekasi, pada Senin (22/11).

Program Diploma Dua Jalur Cepat merupakan salah satu implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di mana mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperoleh pembelajaran di luar perguruan tinggi yang dapat diakui sebagai capaian kredit. Melalui Merdeka Belajar Edisi 11, Kemendikbudristek memberikan bantuan pendanaan bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan menyelenggarakan program D2 Jalur Cepat melalui skema pendanaan Dana Kompetitif Kampus Vokasi (Competitive Fund Vokasi).

Dalam program D2 Jalur Cepat ini, mahasiswa dapat menempuh pendidikan di pendidikan tinggi vokasi dalam waktu tiga semester atau 1,5 tahun dengan total beban kredit minimum sebesar 72 SKS. Calon mahasiswa dapat menyetarakan sertifikasi kompetensi/ keahlian yang dimiliki sejak duduk di bangku SMK sebagai kredit perkuliahan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Selanjutnya, perkuliahan dilanjutkan di pendidikan tinggi vokasi yang ditempuh selama satu semester dan program magang di dunia kerja atau industri selama 2 semester.

“Kita melakukan RPL terhadap hasil belajar dan pengalaman lulusan SMK selama 3 tahun yang dapat diakui antara 12-20 sks yang setara degan proses pembelajaran satu semester. Jadi capaian hasil belajar dan pegalaman SMK 3 tahun kita akui setara dengan 12-20 sks, sehingga cukup tiga semester di politeknik,” kata Wikan.

Untuk diketahui, RPL merupakan proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman kerjanya. Program D2 Jalur Cepat sendiri menggunakan RPL Tipe A2 di mana pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui dapat berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

Melalui mekanisme ini, kata Dirjen Wikan, mahasiswa memperoleh keuntungan dapat menyelesaikan perkuliahan lebih cepat satu semester dari program D2 regular. “Mahasiswa juga mendapatkan real life experience melalui magang dunia kerja yang merupakan nilai tambah bagi kompetensi dan keahlian yang dimiliki,” tutur Wikan.

Untuk tahapan penyusunan kurikulum, lanjut Wikan, program D2 Jalur Cepat terdiri dari penetapan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah, serta penyusunan matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum. Kualifikasi lulusan program D2 Jalur Cepat ini berada pada level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4 di mana lulusan dapat menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu.

Sebelumnya, Kemendikbudristek telah menyelenggarakan dua rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Program D2 Jalur Cepat, yaitu di Surabaya, pada 12 hingga 14 November 2021 dan di Yogyakarta, pada 16 hingga 18 November 2021. Sebagai rangkaian terakhir, Kemendikbudristek menyelenggarakan bimbingan teknis di Bekasi, pada 22 hingga 24 November 2021.

Kegiatan ini diikuti oleh 33 program studi penerima bantuan pendanaan Dana Kompetitif Kampus Vokasi (Competitive Fund Vokasi) Pengembangan Program D2 Jalur Cepat bekerjasama dengan mitra SMK dan Industri. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dan panduan penyelenggaraan program, utamanya terkait desain kurikulum, RPL, kemitraan pendidikan tinggi vokasi, SMK, dan industri serta penyiapan usulan pembukaan program studi.

Tiga unsur ini yaitu pendidikan tinggi, SMK, dan industri akan duduk satu meja bersama, untuk dapat merumuskan kurikulum dan kegiatan kegiatan selama studi  SMK sejak kelas 1 SMK, dengan  muatan-muatan pembelajaran yang menerapkan metode project based learning,” ujar Wikan.

Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara tiga unsur penting tersebut semakin terjalin erat, khususnya dalam mempersiapkan penyelenggaraan program D2 Jalur Cepat.

“Kerjasama tiga mitra atau triple helix antara tiga unsur  ini mutlak hukumnya bagi penyelenggaraan program D2 Jalur Cepat. Rencananya program ini akan mulai aktif beroperasi pada tahun ajaran 2022/2023 mendatang,” kata Wikan.

Sementara itu, lingkup kemitraan antara pendidikan tinggi vokasi dengan SMK antara lain pada penerimaan calon mahasiswa, serta pengembangan dan pelaksanaan skema RPL. Pendidikan tinggi vokasi dan industri bersinergi antara lain dalam perumusan program magang, pemanfaatan instruktur maupun dosen praktisi, pemanfaatan sarana dan prasarana milik dunia kerja untuk pembelajaran, serta penyerapan lulusan sesuai kebutuhan dan persyaratan.

Kemitraan antara SMK dan dunia industri antara lain terwujud dalam pelaksanaan RPL dan Praktek Kerja Industri,” kata Wikan.

Sumber & Foto: (KEMDIKBUDRISTEK RI)

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 24 September 2021 --- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sejalan dengan Merdeka Belajar. Gernas BBI sekaligus menjadi sarana menyosialisasikan program pendidikan vokasi yang sangat erat dengan inovasi dan kewirausahaan serta program-program pemajuan kebudayaan.

Gernas BBI akan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Maluku untuk mempromosikan narasi rempah dan kekayaan alam Maluku melalui digital marketing. Sehingga, potensi skala lokal dapat maju ke panggung global,” disampaikan Mendikbudristek dalam sambutannya pada acara Peluncuran Awal Gernas BBI Aroma Maluku, di Jakarta, Jumat (24/9).

Lebih lanjut, Mendikbudristek mengatakan, salah satu program utama dari Gernas BBI Aroma Maluku adalah pelatihan pemasaran digital untuk pelajar vokasi dengan pemateri yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Asosiasi e-Commerce Indonesia, dan Komunitas Pegiat UMKM yang difokuskan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan keahlian dalam menunjang proses onboarding UMKM pendidikan vokasi.

Menteri Nadiem menambahkan bahwa Gernas BBI akan menjadi langkah strategis untuk memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurutnya, Indonesia maju dan berkelanjutan adalah visi nasional yang harus diwujudkan bersama-sama melalui kolaborasi, inovasi, dan rasa bangga dengan karya-karya anak negeri. “Mari bersama menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Aroma Maluku, dan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar!” imbau Nadiem.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Aroma Maluku yang ditandai dengan pemukulan alat musik Tifa. “Kebangkitan ekonomi nasional dan penguatan jati diri bangsa dimulai dari gotong royong dan kebanggaan kita oleh karya anak bangsa. Mari kita serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Aroma Maluku,” ucapnya didampingi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Wikan Sakarinto; Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid; plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Nizam; dan Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia, Hilmi Adrianto.

Berbeda dengan kementerian/lembaga lain, Kemendikbudristek mengikutsertakan satuan pendidikan dari berbagai jenjang dan jalur untuk berpartisipasi. “Di samping untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, kegiatan ini juga bermanfaat untuk menyukseskan Gernas BBI dan sekaligus menjadi sarana menyosialisasikan pendidikan vokasi yang sangat erat dengan inovasi dan kewirausahaan,” terang Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Wikan Sakarinto dalam laporannya.

Dirjen Diksi mengatakan bahwa Gernas BBI Aroma Maluku bertujuan untuk pengembangan UMKM dalam upaya peningkatan ekonomi bangsa Indonesia, khususnya pemulihan pascapandemi. “Kami ingin meningkatkan kapasitas lebih dari 1.000 satuan pendidikan vokasi serta UMKM Maluku agar semakin memperluas jangkauan produk dan layanannya. Selain itu, juga untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksinya secara digital,” jelas Wikan.

Wikan mengajak semua pihak untuk menggaungkan kebanggaan terhadap produk dalam negeri. “Jika bukan kita siapa lagi dan jika tidak sekarang kapan lagi, untuk itu mari kita bela, beli, dan belanja produk lokal,” ajaknya.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji menyampaikan, begitu banyak potensi daerah mulai dari rempah, makanan, kain, dan masih banyak lagi yang lainnya. “Kami bangga, ajang ini sebagai langkah promosi produk unggulan kami,” katanya.

Terkait konteks pendidikan vokasi, Pemerintah Provinsi Maluku akan menggunakan ajang ini sebagai promosi. “Kami pertemukan kebutuhan industri dengan SMK. Kami akan ikutsertakan selain UMKM yg ada di Maluku juga kami ikutkan produk-produk SMK,” jelas Insun.

Sementara itu, Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia, Hilmi Adrianto mengungkapkan komitmen pihaknya untuk memajukan UMKM di masa pandemi. “Kami melakukan dua hal, yaitu kita digitalisasi UMKM agar segera onboard dalam platform digital. Kedua, kami ciptakan demand-nya. Kami buat promosi dan kampanye lebih jauh agar semakin banyak yang beli produk buatan Indonesia,” terangnya.

Bank Indonesia memandang pemberdayaan UMKM yang menjadi salah satu tujuan Gernas BBI dapat menciptakan kemandirian, kesejahteraan sosial, dan pemerataan ekonomi masyarakat. “Pemberdayaan UMKM ini suatu jembatan untuk memasukkan kelompok yang selama ini menerima bantuan, atau masih tergantung kepada orang lain, untuk menjadi mandiri dan kemudian menjadi pelaku usaha, bahkan bisa menciptakan lapangan usaha jika usahanya meningkat. Inilah pentingnya pemberdayaan UMKM dari sisi kesejahteraan sosial dan pemerataan,” kata Yunita Resmi Sari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021, Pemerintah membentuk Tim Gernas BBI yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan untuk mempercepat pencapaian target Gernas BBI, menyelaraskan program Gernas BBI dengan kampanye publik Gernas BBI, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian target Gernas BBI, dan pelaporan data perkembangan Gernas BBI.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Gernas BBI bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Asosiasi, Industri, Organisasi Profesi, Akademisi, dan media. Gerakan ini berupa pendataan, pelatihan, akses permodalan, perluasan pasar, pelaksanaan kampanye, penganggaran, dan stimulus ekonomi.

Gernas BBI Aroma Maluku yang diselenggarakan Kemendikbudristek melalui kolaborasi antara Ditjen Diksi dan Ditjen Kebudayaan, didukung oleh unit utama di lingkungan Kemendikbudristek bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Maluku, serta beberapa mitra strategis, yaitu Garuda Indonesia, RRI, TVRI, Antara, dan Trans Group, dan Tokopedia. Selain itu, dukungan penyelenggaraan acara juga diberikan oleh Kemenkominfo dan Bank Indonesia (BI).

Beberapa rangkaian kegiatan Gernas BBI Aroma Maluku yang telah disiapkan, antara lain seperti: pelaksanaan lomba UMKM dan konten video, pelaksanaan webinar dan lokakarya, serta pelatihan UMKM. Kemudian, puncak acara direncanakan diselenggarakan pada tanggal 16 November 2021 di Ambon.

Peluncurkan Gernas BBI Aroma Maluku disertai dengan peluncuran logo, maskot, dan jingle yang menjadi identitas kampanye bersama.  Kegiatan Gernas BBI dapat disimak di laman,  link terkait ; http://belanjaciptamaluku.kemdikbud.go.id/

Klik juga akun instagram :@belanja.cipta.nusantara.

Sumber & Foto : (KEMENDIKBUDRISTEK RI).

#MerdekaBelajar
#VokasiKuatMenguatkanIndonesia
#GernasBBI
#AromaMaluku

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 10 September 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah level satu sampai dengan tiga, membuka kesempatan bagi satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan izin dari pemerintah daerah.

Dari 514 kabupaten/kota, 471 daerah di antaranya berada di wilayah PPKM level 1-3. Jika dihitung dari jumlah sekolah sebanyak 540 ribu sekolah, 91 persen di antaranya diperbolehkan melakukan PTM terbatas.

“Jadi ada 490.217 sekolah yang diperbolehkan. Tapi kecepatan daerah dalam melakukan PTM terbatas sangat bervariasi,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Pauddasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumeri, pada Silaturahmi Merdeka Belajar episode 6: Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Kesiapan Pemerintah Daerah, yang ditayangkan di kanal Youtube KEMENDIKBUD RI, Kamis (9/9).

Jumeri mengatakan, saat ini provinsi Aceh menduduki peringkat teratas dalam pelaksanaan PTM terbatas, yaitu sebanyak 81 persen. Secara nasional, kata Jumeri, sekolah yang sudah melakukan PTM terbatas berjumlah 50 persen dari jumlah sekolah yang sudah diizinkan melakukan PTM terbatas.

Jumeri menyampaikan, saat ini sebagian besar komponen pemerintah daerah, pemerintah pusat, guru, peserta didik, dan orang tua, sudah punya tujuan yang sama, yaitu agar sekolah segera bisa dibuka. “Kita sudah satu frekuensi untuk segera membuka sekolah, untuk merelaksasi anak-anak kita, menolong anak-anak kita. Soal beda waktu membuka ini hanya soal perbedaan pertimbangan daerah,” tuturnya.

Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, yang mengatakan bahwa saat ini dari 4.073 lembaga pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur sudah 3.944 lembaga atau 96,83 persen yang melakukan PTM terbatas. Sedangkan dari jumlah siswa sebanyak 1.226.536 orang, 1.085.781 di antaranya sudah kembali ke sekolah.

“Pembelajaran di sekolah dilakukan secara shift, sesuai dengan Inmendagri. Jadi setiap kelas berisi maksimal 50 persen. Kalau untuk total keseluruhan jenjang yang melakukan PTM terbatas sebanyak 48,34 persen,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wahid mengapresiasi langkah Kemendikbudristek yang mengambil kebijakan PTM terbatas untuk menjaga kualitas pembelajaran di masa pandemi. Ia juga mengajak segenap pemangku kepentingan untuk mendukung upaya PTM terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Pendidikan tidak boleh berhenti dalam situasi apapun. Mari kita dukung bersama PTM terbatas ini,” imbaunya.

Syarat yang harus dipenuhi ?.

Dalam upaya mengembalikan peserta didik ke sekolah, ada syarat yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Jumeri mengatakan, “Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah satuan pendidikan tersebut harus sudah masuk di wilayah PPKM level 1 s.d. 3. Apalagi jika pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi, sekolah wajib menyediakan opsi tatap muka terbatas, juga memberi opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ)”.

Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum divaksinasi di wilayah PPKM level 1 s.d. 3, tutur Jumeri, boleh melakukan PTM terbatas. Jumeri mengungkapkan, “Saat ini vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dosis pertama mencapai 60 persen atau dari 5,5 juta guru sudah 3,4 juta orang yang divaksinasi. Sedangkan untuk dosis kedua sudah sebanyak 40 persen dari jumlah guru”.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, yang juga menjadi narasumber mengatakan, prioritas vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan tetap berjalan. Pihaknya, kata dia, selalu mengingatkan kepada dinas kesehatan di seluruh wilayah provinsi, kabupaten, kota, untuk segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk mempercepat vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan. “Jadi kita dorong untuk menunjang upaya kita dalam melakukan pembelajaran tatap muka,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan dari salah satu peserta webinar terkait adanya informasi tentang kewajiban vaksinasi peserta didik sebelum melakukan PTM terbatas, Nadia mengatakan bahwa proses PTM mengacu pada surat keputusan bersama empat menteri yang pernah diluncurkan sebelumnya. “Jadi tidak ada syarat seorang murid ataupun siswa harus divaksinasi dulu untuk bisa mengikuti PTM,” jelas Nadia.

Guna mendukung PTM terbatas ini, Nadia menyebut bukan hanya vaksinasi saja yang didorong, tapi juga upaya-upaya memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik, dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. “Yang artinya jika kemudian ada kasus positif bagaimana melakukan kontak tracing, bagaimana melakukan testing, kemudian bagaimana hubungan dengan Puskesmas setempat, atau faskes mana yang akan ditunjuk. Nah, ini akan juga merupakan langkah-langkah awal bagaimana kita menyiapkan wahana pendidikan untuk bisa siap melakukan pembelajaran tatap muka,” jelas Nadia.

Hal penting lainnya ?.

Jumeri melanjutkan, apabila peserta didik akan mengikuti PTM terbatas, hal penting yang harus didapatkan adalah izin orang tua. Siswa dapat tetap belajar dari rumah apabila orang tua belum mengizinkan karena berbagai alasan, termasuk jika memiliki penyakit bawaan. Mengajar dari rumah juga boleh dilakukan oleh guru yang memiliki komorbid.

Bagaimana awal mulai PTM untuk para pengajar ?.

Masih dalam kesempatan yang sama, Jumeri mengingatkan para guru untuk tidak mengejar ketertinggalan materi sekaligus di awal saat pelaksanaan PTM terbatas. Ia mengatakan, di awal pembukaan sekolah, guru diimbau untuk membangun karakter dan kesenangan anak akan sekolah, agar mentalnya siap.

“Kita cek dulu secara psikologis, beri motivasi tentang kesehatan. Pastikan anak-anak kita mematuhi protokol kesehatan. Ketika anak-anak di sekolah akan lebih mudah dikontrol karena sehari hanya empat jam dan jumlahnya sedikit,” kata Jumeri.

Jumeri juga mengingatkan agar jangan sampai terjadi diskriminasi pada anak yang masih memilih untuk belajar dari rumah. Baik terkait materi pelajaran ataupun dalam pemberian nilai. Jumeri mengimbau agar materi yang diberikan sesuai dengan kondisi anak.

Tidak boleh memberi soal yang sama pada siswa tatap muka dan PJJ, karena pemahamannya pasti berbeda. Berikan evaluasi sesuai kondisi anak, ini penting agar anak-anak kita tidak merasa takut,” jelasnya.

Untuk Kepala Sekolah ?.

Selain kepada guru, Jumeri juga mengimbau kepala sekolah untuk mengatur pembelajaran di sekolah dengan baik. Saat PTM terbatas berlangsung, kata dia, siswa cukup diberikan materi-materi yang esensial. Apalagi, lanjutnya, sebagian besar waktu belajar siswa adalah di rumah. “Karena seminggu hanya dua hari, empat harinya di rumah. Dan kepada anak yang belum bisa ke sekolah, jangan berkecil hati,” kata Jumeri.

Menyambung ucapan Jumeri, Kepala Dinas Wahid Wahyudi, menyebut di Jawa Timur pelaksanaan PTM terbatas dilakukan selama empat jam pelajaran, dan setiap pelajaran dilakukan selama 30 menit. Dan setiap siswa, kata dia, dibatasi untuk mengikuti PTM hanya dua kali seminggu.

“Nanti kalau kondisi pandemi sudah membaik, pastinya akan dilakukan peningkatan, baik waktu maupun jumlah siswa masuk dalam seminggu,” katanya.

Wahid menambahkan, Jawa Timur melaksanakan hybrid learning di samping PTM terbatas, yang artinya semua sekolah tetap harus melaksanakan PJJ. Ia mengaku banyak masukan perihal singkatnya waktu 30 menit tersebut, apalagi untuk terapi anak berkebutuhan khusus dan praktik siswa SMK. “Namun balik lagi, ini karena kita melakukan secara bertahap. Nanti akan ditingkatkan tergantung kondisi Covid 19,” ujar Wahid.

Sumber: (KEMENDIKBUDRISTEK RI)

Foto: (ISTIMEWA)

[RID/fiq]

Rakyat. id - Jakarta, 14/08/2021.

Apa itu Program Bridging Course Vokasi, ayo ini menarik untuk anda ketahui ?.

Program ini merupakan kursus intensif persiapan/pembekalan kompetensi bahasa dan akademik pendukung untuk insan vokasi agar mampu memenuhi persyaratan untuk diterima pada perguruan tinggi di luar negeri.

Siapa saja pengagas hal ini ?.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan  Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menggelar Program Bridging Course Vokasi Tahun 2021.

Selanjutnya, merujuk gagasan Presiden Joko Widodo, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah satu dari empat pilar untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 ‘Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur’. Melalui pilar ini kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul ditingkatkan melalui pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang dan dinamis.

Program Bridging Course Vokasi menurut Arief Daryanto, Siapakah dia ?.

Dekan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (IPB), Arief Daryanto, memberikan apresiasi dan menyampaikan pentingnya program Bridging Course Vokasi. Menurutnya, program Bridging Course Vokasi tidak hanya membuat insan vokasi belajar Bahasa Inggris secara kontekstual, tapi yang lebih penting adalah bagaimana dapat aktif dalam studi dan menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda. “Saya juga alumnus program seperti BCV,” katanya dalam webinar Insan Vokasi.

Apa saja yang akan didapat dari program ini , pastinya gak akan pernah rugi. Jaman sekarang harus benar kritis mempunyai kemampuan bersaing yaa ? .

Melalui program ini insan vokasi mendapatkan penguatan kemampuan bahasa Inggris dan keterampilan akademik pendukung yang diselenggarakan secara terstruktur serta pendampingan-pendampingan profesional agar bisa mendapatkan Letter of Accaptance (LoA) pada perguruan tinggi impian.

Apakah bisa melanjutkan studi lainya ?

Dengan demikian, ketersediaan insan vokasi yang memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan studi ke program S2/S3 dapat meningkat.

Mulai tertarik, sebenarnya program ini ditujukan untuk siapa saja ?.

Program Bridging Course Vokasi ditujukan untuk dosen dan bukan dosen, baik guru dan tenaga kependidikan SMK, instruktur lembaga kursus dan pelatihan (LKP), widyaiswara di lingkungan Ditjen Vokasi, maupun masyarakat umum yang memiliki kontribusi langsung pada pendidikan vokasi dan berencana melanjutkan studi S2/S3 ke luar negeri.

Apakah anda insan vokasi yang mau ambil kesempatan ini sekarang ?.

Dekan Arief mengatakan, "pemerintah telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada insan vokasi Indonesia untuk mengakses kesempatan studi di luar negeri. Harapannya, ke depan para insan vokasi dapat mengambil kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya. Salah satunya melalui Program Bridging Course Vokasi".

“Sekarang adalah waktunya bagi teman-teman untuk ambil studi ke luar negeri, tapi fokus pada pendidikan vokasi. Kita perlu motivasi yang khusus dan insentif sudah disediakan. Nikmat apa lagi yang tidak kita syukuri. Tinggal kemauan dan tekad bulat,” ujarnya.

Manfaat Program Bridging Course Vokasi ?.

Program Bridging Course Vokasi tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tapi juga keterampilan akademik pendukung lainnya. Tujuan dari program ini adalah membantu peserta program agar tidak kesulitan menjalankan studinya di luar negeri.

Bagaimana menurut Sandra Siahaan ?.

“Peserta akan dibantu mempersiapkan tes-tes yang biasanya dipakai di universitas negara tujuan studi. Kita juga akan bantu mempersiapkan esai untuk keperluan studinya. Setelah mengikuti program ini peserta akan merasa lebih siap untuk menjalani studi lanjut tepat waktu dan meraih prestasi yang baik,” jelas Sandra Siahaan, praktisi human resource dari tim Program Bridging Course Vokasi.

Siapa saja yang mendukung program ini, baca habis ya karena menarik untuk semangat serta menambah kemampuan anda ?.

Program ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Para pakar terlibat sebagai pemateri di program ini. Contohnya materi bahasa Inggris, Ditjen Pendidikan Vokasi melibatkan ahli dari lembaga-lembaga bahasa Inggris. “Kita juga melibatkan alumni dan para pendukung dari Ditjen Vokasi. Intinya akan melibatkan pakar sesuai bidangnya,” urainya.

Lulusan program Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada yang juga CEO Eboni Watch, Afidha Fajar Adhitya, mengatakan insan-insan vokasi memerlukan keuletan dan kecepatan untuk beradaptasi. Dua hal tersebut menjadi kunci bagi insan vokasi, terutama saat menghadapi krisis seperti selama pandemi Covid-19.

Menurutnya, berada di industri kreatif yang selalu tumbuh harus adaptif terhadap keadaan dan ilmu-ilmu baru. “Sebagai lulusan pendidikan vokasi, saya menilai kehadiran program-program beasiswa, termasuk Bridging Course Vokasi, sebagai kesempatan yang bagus,” ucapnya.

Dahulu banyak insan vokasi, termasuk dirinya, tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Selain itu, pola pikir insan vokasi sebatas melanjutkan studi ke tingkat S1 setelah D3. Kemampuan berbahasa Inggris juga menjadi kendala bagi insan vokasi untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Oleh karena, Afidha menilai Program Bridging Course Vokasi sangat penting bagi mereka yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Sekarang sudah bagus. Pemerintah dan lembaga pendidikan memberikan fasilitas. Kita harus manfaatkan, harus upgrade diri. Pendidikan adalah cara kita untuk upgrade mengikuti perkembangan karena jika tidak, kita akan tertinggal. Itu harus jadi mindset kita,” tuturnya.

Senada dengan itu, CEO Nectico, Nur Khairusy Syakirin, yang akrab disapa Rusy ini menuturkan, kemampuan berkomunikasi akan sangat menentukan karier maupun studi lanjutan bagi insan vokasi. Ia mengatakan bahwa studi lanjutan yang pernah dijalaninya di Amerika Serikat dan Prancis sangat bergantung pada kemampuan berkomunikasi.

Kemampuan tersebut berguna untuk mengemukakan ide dan menunjang pembelajarannya,” ujar alumnus penerima beasiswa dari LPDP di Hult International Business School tersebut.

Rusy menambahkan, komunikasi menjadi satu dari tiga kunci bagi kesuksesan insan vokasi dalam menjalankan studi di luar negeri. Kunci kedua adalah kemampuan untuk membangun jejaring, karena dari hal tersebut insan vokasi bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas dan tepat. Kunci ketiga adalah kemauan untuk belajar dan terus mengasah diri.

Insan vokasi menurut Rusy memiliki potensi besar untuk memasuki industri, termasuk digital dan koperasi. Menurut Rusy, sumber daya manusia vokasi masih jadi salah satu tantangan di industri koperasi. Penyerapan industri koperasi terhadap insan vokasi masih kurang, meski sangat membutuhkan.  

Vokasi jelas memiliki potensi yang luar biasa, karena koperasi fokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Mudah-mudahan insan vokasi bisa tertarik kepada koperasi dan itu misi dari Nectico, supaya koperasi bisa lebih dekat dengan dunia kerja. Kita sangat butuh orang-orang hebat vokasi yang bisa bersama-sama membangun ekonomi kerakyatan lewat koperasi,”.

Sumber : (KEMENDIKBUDRISTEKRI)

[RID/fiq]

Rakyat.id - Jakarta, 7 Juli 2021. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Program Guru Belajar Berbagi, Seri Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran 2021-2022. Program ini akan dilakukan secara daring pada 7 Juli hingga 25 Agustus 2021. Pada seri ini, program akan dilaksanakan dalam 10 angkatan dengan jumlah materi 32 jam pelajaran (JP).

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, mengatakan pada tahun ajaran baru 2021-2022 sejumlah satuan pendidikan akan mulai menyelenggarakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Namun, jika ada daerah di luar Jawa dan Bali  yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah yaitu kehati-hatian, kesehatan, dan keselamatan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat, tetap menjadi prioritas utama.

Oleh sebab itu menjadi penting adanya pembekalan bagi guru dan kepala satuan pendidikan agar lebih siap dalam merencanakan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 di tahun ajaran 2021-2022,” ungkap Nunuk Suryani ketika membuka acara peluncuran secara resmi mewakili Direktur Jenderal GTK, secara daring, di Jakarta, pada Rabu (7/7).

Nunuk berharap, dengan adanya program ini para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, dapat memperoleh penguatan pemahaman mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, bagi peserta didik di lingkungan satuan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. “Dengan semangat “Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar” mari kita bersama-sama terus mendukung peserta didik untuk bermimpi dan menikmati masa pendidikannya dengan baik dan berkualitas,” ujarnya mengakhiri sambutan.

Sementara itu, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Rachmadi Widdiharto, mengatakan bahwa sasaran peserta Program Guru Belajar Berbagi, Seri Panduan Pembelajaran adalah semua guru dan kepala satuan pendidikan di semua jenjang. Jumlah peserta sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 pukul 07.00 WIB tercatat sebanyak 30.149 orang telah mendaftar melalui laman guru berbagi.

Jadi pesertanya itu dari Taman Kanak-Kanak (TK)/TK Luar Biasa (LB), Sekolah Dasar/SDLB, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB, Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMALB serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian dan Berkelanjutan (SIM-PKB),” tuturnya.

Rachmadi menjelaskan, tujuan dari program yang diselenggarakan secara daring ini adalah memandu GTK dalam merancang, memfasilitasi, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran di masa pandemi. Ia menambahkan, dalam melakukan penyesuaian sangat mungkin terjadi perubahan kondisi termasuk dengan adanya Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Desain kegiatan program guru belajar berbagi secara mandiri ini, kata Rachmadi, terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, bimbingan teknis (bimtek) melalui visualisasi isi panduan beserta contoh dan studi kasus. Adapun materi dalam tahap ini adalah Pembelajaran Tahun Ajaran 2021/2022 sebagai Langkah Kenormalan Baru (6 JP), Kerangka Dasar Pembelajaran (8 JP), Penerapan Praktik Baik Pembelajaran (8 JP), Penjaminan Mutu Pembelajaran (6 JP), dan Asesmen pra/pasca Bimtek (2 JP).

Tahap kedua, pengimbasan, yaitu kegiatan asynchronous yang bertujuan memfasilitasi peserta dalam menunjukkan pemahamannya terhadap materi bimtek sekaligus mengajak sesama guru dan/atau sesama kepala satuan pendidikan untuk mengikuti program bimtek.

Sumber & Foto: (KEMENDIKBUDRISTEK).

link: http://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id

[RID/fiq]

Rakyat.id-Jakarta, 30 Juni 2021. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan, Pemerintah Kerajaan Belanda sepakat untuk memperluas kerja sama bidang pendidikan vokasi melalui kick-off proyek Green Education yaitu revitalisasi Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian sebagai perwujudan dari kemitraan komprehensif yang telah dimiliki oleh kedua negara.

Bentuk kerja sama ini ditandai dengan ditandatanganinya dokumen Technical Arrangement oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Henri Togar Hasiholan Tambunan dan Wakil Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Ardi Stoios Braken, pada Rabu (30/6). Dokumen yang ditandatangani ini akan dijadikan dasar dalam proyek percontohan revitalisasi pendidikan vokasi di bidang pertanian kerja sama Indonesia-Belanda fase 2.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto mengatakan, Pemerintah Indonesia memiliki prioritas untuk mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia yang unggul di masa mendatang (2020–2024) dengan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) yang sebelumnya bernama Center of Excellence–CoE.

Pendidikan vokasi sangatlah penting dan memainkan peran untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Ini menjadi prioritas pemerintah untuk dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menghadapi revoulsi industri 4.0 secara konstan dalam mengikuti perkembangan teknologi terbaru,” demikian disampaikan Wikan dalam sambutannya secara virtual, pada Rabu (30/6).

Menurutnya ini selaras dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. “Untuk itu, guna mendukung pengembangan SMK PK tersebut serta melihat potensi dan pesatnya pertumbuhan teknologi di sektor pertanian, Kemendikbudristek telah menambahkan pertanian dan inovasi berbasis teknologi ke dalam bidang prioritas revitalisasi program SMK,” ujar Wikan.

Terkait kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, kata Wikan, para pendidik dan peserta didik dapat berbagi pengetahuan tentang produk agrikultur dan pangan dengan negara tersebut. “Untuk itu, kita dapat belajar kepada orang Belanda dalam bidang produk agrikultur dan produk pangan,” ucap Wikan.

Selain penandatanganan kerja sama, pada kesempatan ini dilangsungkan juga acara closing ceremony kerja sama Indonesia-Belanda fase 1 dalam pengembangan pendidikan vokasi bidang pertanian. Kerja sama Indonesia-Belanda fase 1 ini telah berlangsung selama 3 tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 dengan sasaran SMK Negeri 2 Subang dan SMK Negeri 5 Jember.

Implementasi proyek pada 2 SMK tersebut mencakup 4 aspek yaitu penguatan kelembagaan (institutional strengthening), pengembangan kurikulum (curriculum development), peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (capacity building/teacher training), dan perbaikan sarana prasarana (infrastructure development).
Saya sangat bersyukur bahwa hasil yang terekam menunjukkan pengaruh yang positif pada kedua sekolah dalam hal kompetensi, pola pikir, dan juga perilaku,” ungkap Wikan.

Dari proyek percontohan revitalisasi pada fase 1, Wikan mengakui bahwa kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda telah mencapai hasil yang sangat baik dalam empat aspek tersebut. “Kolaborasi mutual antara Indonesia dan Belanda telah menawarkan perspektif dan kesempatan baru bagi generasi muda untuk memilih jalur karir mereka sendiri dalam sektor agrikultur sebagai petani muda yang memegang pemikiran global dan memiliki ideologi Pancasila,” imbuh Wikan.

Dengan hasil positif yang didapatkan di fase 1, seluruh pemangku kepentingan yang terdiri atas Kemendikbudristek, Nuffic Neso Indonesia, Kementerian Pertanian, dan Kantor Staf Presiden sepakat untuk memperluas proyek kerja sama ke dalam fase 2 dengan sasaran sekurang-kurangnya 5 SMK dan Perguruan Tinggi Vokasi dan Profesi dengan mengangkat tema “Green Education”.

Adapun ruang lingkup kerja sama fase 2 ini mencakup empat point, yakni 1) pengembangan teknologi dalam bidang pertanian; 2) pengembangan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung peningkatan dan pemutakhiran kompetensi guru dan siswa; 3) produksi pangan yang berkelanjutan yang juga sejalan dengan adaptasi perubahan iklim, dan prinsip zero waste; serta 4) pengembangan citra pertanian yang lebih menarik bagi generasi muda sebagai sektor yang memiliki banyak kesempatan untuk inovasi di bidang teknologi.

Melalui fase kedua dari proyek berkelanjutan ini, diharapkan kita bisa mencapai keberhasilan yang lebih besar lagi dalam mencapai objektif ini. Kita ingin menyaksikan entrepreneur muda dalam bidang agrikultur, softskills dan kompetensi sangatlah penting dan harus kita pertimbangkan serta harus diimplementasikan ke dalam kurikulum dan metodologi pembelajaran yang sesungguhnya,” tutur Wikan.

Kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda yang telah dan akan dilaksanakan diharapkan dapat menyukseskan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya di bidang pendidikan vokasi untuk menjawab kebutuhan SDM kompeten dan berdaya saing.

Mari mulai fase kedua ini dengan SMK yang lebih banyak, dengan solusi yang lebih banyak di bidang agrikultur, dan dengan bersama-sama mencapai masa depan yang lebih baik,” tutup Wikan.

Turut hadir dalam acara penandatanganan dokumen ini, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan DUDI, Ahmad Saufi; Direktur SMK, M Bakrun, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Benny Bandanadjadja, Wakil Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Kerajaan Belanda untuk Indonesia Ardi Stois Braken, Atase Pertanian Kedutaaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Joost Van Uum, Direktur Nuffic Nesso, Peter Van Tujil, Wakil Rektor IPB University, Dodik Nurrochmat, perwakilan Kantor Staf Presiden, Agung Hardjono, serta Project Manager, Project Management Office, Eko Hari Purnomo.

Sumber & Foto: (KEMENDIKBUDRISTEK RI).

[RID/fiq]

Rakyat.id,-Bandung. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) telah sukses menyelenggarakan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Nasional Tahun 2020. Tahun ini, Provinsi Jawa Tengah kembali menjadi juara umum pada ajang lomba kompetensi siswa SMK ke-28 yang digelar secara daring pada 18 s.d. 23 Oktober 2020 dengan raihan sembilan medali emas, sepuluh medali perak, dan tujuh medali perunggu.

Juara kedua diraih oleh Provinsi Jawa Timur dengan raihan sembilan medali emas, enam medali perak, dan empat medali perunggu. Selanjutnya, juara ketiga diraih oleh Provinsi DKI Jakarta dengan perolehan delapan medali emas, tiga medali perak, dan sembilan medali perunggu.  

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto mengimbau agar memaknai ajang LKS SMK Tingkat Nasional 2020 ini menjadi lebih dari sekadar kompetisi tahunan. Saat ini, kata Wikan, dengan segala daya kita bersama memerdekakan diri dari belenggu keterbatasan untuk menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam menghadapi tantangan yang terus akan berubah dan semakin berat di masa depan.

"LKS merupakan sarana merangkai mimpi, mengasah keterampilan, sekaligus membangun kepercayaan diri, relasi, serta kemandirian," ujar Wikan melalui virtual pada saat menutup acara di Bandung, pada Jumat (23/10/2020).

Wikan mengungkapkan, dalam melahirkan karya suatu bangsa baik produk teknologi, fesyen, seni, industri kreatif, produk kuliner, dan lainnnya lahir dari siswa-siswi Indonesia terutama SMK. Dia juga mengatakan menjadi juara LKS bukan tujuan akhir bagi siswa SMK tetapi para peserta ke depan dituntut untuk menghasilkan produk yang mampu merajai pasar global.

"Kalau kita masih menjadi penikmat drakor (drama korea), kalau kita masih menjadi penikmat film-film kartun dari luar negeri, kalua kita masih menjadi pengimpor alat-alat teknologi, maka kelak adik-adik (siswa SMK) yang akan membalikkan itu semua, karya adik-adik (siswa SMK) akan digunakan oleh orang sedunia," tutur Wikan.

Menjadi juara, lanjut Wikan, adalah satu hal, sementara menjadi merdeka untuk lebih mandiri dalam belajar dan berkarya adalah hal lain yang bisa menciptakan multiplikasi peluang perubahan besar untuk terjadi. Spirit perlombaan ini, kata dia, senantiasa menjiwai adik-adik supaya tetap memberikan performa dan karya terbaik, baik di sekolah, di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat.

"Selain itu, tetap jaga relasi dan kolaborasi. Rekan sekolah, guru, kepala sekolah, keluarga, rekan sejawat bahkan kompetitor lain adalah bagian-bagian penting yang senantiasa saling mendukung untuk maju bersama," katanya.

Pada ajang bergengsi tingkat nasional bagi siswa SMK ini, telah melahirkan 168 juara di 42 bidang lomba dari total peserta sebanyak 932 peserta. Menariknya, sebanyak 20 siswa SMK penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) mampu meraih prestasi di ajang ini dari total 111 siswa SMK penerima KIP dari berbagai sekolah di seluruh Indonesia.

Empat siswa penerima KIP dari kontingen Jawa Tengah yang mendapat medali yakni Naufal Hanif dengan medali emas di bidang lomba Industrial Control dan Imam Tantowi Yahaya dengan medali emas bidang lomba Mechatronics, sedangkan medali perak bidang lomba Restaurant Service diraih oleh Lasmi Yatun dan medali perunggu bidang lomba cabinet making diraih oleh Arif Suyipto.

Seluruh juara pada ajang ini akan mendapatkan penghargaan, beasiswa dan hadiah menarik dari berbagai dunia industri, di antaranya dari Djarum Foundation, Amazon Web Service, PT. Astra Otopart, Tbk., dan PT. Kawan Lama.

LKS 2020 kali ini melibatkan 34 Ketua Kontingen Provinsi, 812 guru pembimbing, 145 juri atau expert, dan 65 orang panitia. Kesuksesan penyelenggaraan LKS tahun ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak di antaranya adalah Gubernur Kalimantan Selatan, para mitra usaha industri, para direktur politeknik, para kepala dinas pendidikan, guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa-siswi SMK serta narahubung dan seluruh panitia.

Sumber & Foto: (Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat   
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ).

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down