Bahasa IndonesiaEnglish

Presiden Joko Widodo pada Rabu, 28 April 2021, melantik dua menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 serta satu kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Pelantikan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat digelar di Istana Negara, Jakarta.

Para menteri yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tersebut ialah:

1. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
2. Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Untuk diketahui, pelantikan tersebut digelar setelah sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. DPR juga telah menyetujui usulan pembentukan Kementerian Investasi.

Presiden Joko Widodo juga mengangkat Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengangkatan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengambil sumpah jabatan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala BRIN tersebut yang dilantik pada hari ini.

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas yang hadir.

Hadir secara terbatas dalam pelantikan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan.

 Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo melantik tiga pasang gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Kamis, 25 Februari 2021. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pasangan calon gubernur dan wakilnya yang dilantik oleh Kepala Negara dalam kesempatan tersebut ialah:
1. Mahyeldi dan Audy Joinaldy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
2. Ansar Ahmad dan Marlin Agustina sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau; serta
3. Rohidin Mersyah dan E.H. Rosjonsyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Ketiga pasangan terpilih tersebut terlebih dahulu menerima petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia yang dilakukan di ruang kredensial, Istana Merdeka.

Selanjutnya, para calon gubernur dan wakil gubernur tersebut menjalani prosesi kirab dari Istana Merdeka ke Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pelantikan yang kemudian digelar di Istana Negara bagi ketiga pasangan terpilih tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengambil sumpah jabatan bagi pihak-pihak yang dilantik.

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," ucap Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Dengan demikian, ketiga pasangan gubernur dan wakil gubernur tersebut telah secara resmi mengemban amanah jabatannya untuk periode 2021 hingga 2024 mendatang.

Acara pelantikan yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh sejumlah tamu undangan terbatas yang hadir.

Sumber & Foto:  (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Acara pengucapan sumpah tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 22 Februari 2021.

Calon Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Ombudsman Republik Indonesia yang mengucapkan sumpah di hadapan Presiden ialah:
1. Dr. Mokh. Najih, S.H., M.Hum. (Ketua merangkap anggota);
2. Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA. (Wakil Ketua merangkap anggota);
3. Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP., M.IP. (anggota);
4. Hery Susanto, S.PI., M.Si. (anggota);
5. Indraza Marzuki Rais (anggota);
6. Ir. Jemsly Hutabarat, S.H., M.M. (anggota);
7. Dr. Johanes Widiyantoro, S.H., M.H. (anggota);
8. Robertus Na Endi Jaweng (anggota); dan
9. Yeka Hendra Fatika, S.P. (anggota).

Pengangkatan kesembilan nama tersebut dalam keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan tahun 2021-2026 dilakukan dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Untuk diketahui, sembilan nama tersebut merupakan bagian dari sejumlah nama yang pada tanggal 2 Desember 2020 lalu telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semua nama-nama yang diserahkan oleh Presiden kepada DPR telah melalui sejumlah tahap seleksi oleh panitia seleksi dengan proses yang sangat hati-hati.

Kesembilan nama tersebut di atas kemudian dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah mufakat Komisi II DPR RI pada Kamis, 28 Januari 2021, lalu setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Ombudsman sendiri merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara, maupun badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Acara pengucapan sumpah keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh sejumlah tamu undangan terbatas lainnya.

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg).

[RID/fiq]

 

 

Silau melihatmu dalam balutan kancing-kancing emas
Merasa binggung dengan kantong-kantong seragam kerja

Putih warna tugas pengabdian untuk bangsa
Topi hitam sebagai penghias gagah berkarisma menatap solusi

Siapakah yang akan kau berikan pertolongan saat kau duduk di singgasana ?
Apa yang kau hitung setelah pesta demokrasi mulai usang terlewati?

Awas terperangkap dalam ruang pelanggaran
Tak berdaya dengan janji manis partai pengusung

Sumpah kerja sudah dilakukan
Letakkan tongkat lalu ambil langkah untuk bersikap

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down