Bahasa IndonesiaEnglish

 

Ceramah Keagamaan Islam

Sumber Youtube : KEMENSETNEG RI

Link terkait : https://www.youtube.com/watch?v=NO7phvQ98tM

[RID/fiq]

Informasi ini digunakan untuk pemahaman kepada masyarakat luas.

Rakyat.id, Jakarta. -Indonesia memiliki kekuatan dan potensi yang besar dalam sektor energi terbarukan. Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa Indonesia memiliki 4.400 sungai yang besar maupun sedang yang dapat digunakan sebagai hydro power.

 

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat pembukaan Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ConEx ke-10 tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 22 November 2021.

 

Kita coba dua dulu, saya sampaikan ke Pak Menko, coba dua, Sungai Kayan, Sungai Mamberamo. Sungai Kayan sudah dihitung kira-kira bisa 13.000 megawatt. Mamberamo bisa kira-kira 24.000 megawatt,” ujar Presiden.

 

Namun, potensi tersebut juga harus diikuti dengan skenario yang baik untuk masuk ke transisi energi. Menurut Presiden, perlu dipersiapkan peta jalan yang jelas seperti pendanaan maupun investasi.

 

Pertanyaannya, skenarionya seperti apa sekarang kita? Itu yang saya tugaskan kepada Pak Menko Maritim dan Investasi dan juga pada Pak Menteri ESDM, plus Menteri BUMN. Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya yang riil, ada itung-itungan angkanya yang riil,” lanjutnya.

 

Presiden pun meminta untuk memberi masukan kepada pemerintah agar skenario transisi energi dapat berjalan. Namun, Presiden mengingatkan agar perhitungan dilakukan secara detail.

 

Sehingga tidak hanya, oh ini di Sungai Kayan bisa dibuat hydro power, geotermal di gunung ini bisa. Iya bisa, saya tahu bisa semuanya. Tapi siapa yang menanggung angka yang tadi saya sampaikan,” tambahnya.

 

Selain itu, Presiden mengatakan bahwa transisi energi akan dibawa ke dalam pembahasan pada G20 tahun depan di Bali. Kepala Negara berharap dalam G20 nanti pembahasan mengenai skenario transisi energi dapat dibahas secara lebih jelas.

 

Sekali lagi saya minta masukan dan kalkulasi yang detail, angka-angka kenaikannya berapa, gap yang harus dibayar berapa untuk Indonesia saja, kalau ketemu kemudian syukur bisa dirumuskan, "Pak ini dari jurus ini bisa diselesaikan” “Dari sisi ini bisa diselesaikan” itu yang kita harapkan kalau ketemu saya bisa sampaikan nanti di G20 di Bali tahun depan,” tandasnya.

 

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Meteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Surya Darma.

Sumber & Foto: (KEMENSETNEG RI).

[RID/fiq]

Rakyat.id. -Investasi merupakan salah satu aspek yang memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk terus mengawal dan mendorong realisasi komitmen investasi di Tanah Air.

Demikian disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 17 November 2021.

Kita harus ingat dan harus tahu bahwa APBN itu hanya berkontribusi kurang lebih 15-an persen terhadap PDB kita, artinya memang yang lebih banyak adalah swasta, investasi, BUMN, kontribusinya lebih gede,” ucap Presiden.

Presiden menekankan bahwa komitmen investasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), harus terus dikawal agar secepatnya dapat direalisasikan.

Pertemuan saya dengan Sheikh Mohammed bin Zayed, dengan Ruler of Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang telah kita ketahui komitmen investasinya USD44,6 miliar, ini betul-betul dikawal, diikuti, ditindaklanjuti, sehingga betul-betul menetas, komitmen investasi sebesar USD44,6 miliar tadi,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menyebut komitmen investasi pada sektor energi dan ekonomi hijau antara pemerintah Indonesia dengan Inggris senilai USD9,29 miliar yang perlu untuk terus didorong.

Semuanya harus dikawal dan segera ditindaklanjuti. Bolanya ada di kita, semuanya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Investasi, Menteri BUMN, yang terkait dengan ini, semuanya, betul-betul harus berkonsentrasi agar—Menko Ekonomi, agar semuanya yang sudah menjadi komitmen itu betul-betul menetas dan bisa direalisasikan,” tegas Presiden.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menuturkan bahwa pengembangan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan (EBT) harus menjadi komitmen bersama untuk memastikan investasi pada sektor tersebut dapat berjalan.

Baik itu pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta juga pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang juga menggunakan energinya dari hydropower, ini betul-betul bisa segera direalisasikan dan dimulai,” tandasnya.

Sumber & Foto: (KEMENSETNEG RI).

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 November 2021. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah hal, utamanya mengenai kerja sama di dan dengan Pasifik.

Presiden Jokowi menyebut bahwa Selandia Baru adalah mitra penting Indonesia di Pasifik. Oleh karena itu, Presiden ingin agar kemitraan ini terus dapat diperkuat.

"Terima kasih atas dukungan Selandia Baru pada Pacific Exposition ke-2 yang dilakukan secara virtual," ujar Presiden.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa Indonesia memberikan perhatian khusus kepada Pasifik selama presidensi Indonesia di G20 tahun depan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perwakilan dari negara-negara Pasifik akan diundang dalam KTT G20, Oktober tahun depan.

"Dalam COP-26 minggu lalu Indonesia secara khusus juga membawakan suara negara-negara kepulauan kecil yang tergabung dalam AIS (Archipelagic and Islands State)," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menlu Mahuta ke luar negeri sebagai Menteri Luar Negeri Selandia Baru.

Menurut Menlu Retno, Indonesia dan Selandia Baru telah memiliki kemitraan komprehensif sejak 2018. Kemitraan ini telah menjadi fondasi kuat dalam upaya kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama, termasuk di masa sulit di tengah pandemi Covid-19.

"Tentunya kemitraan ini didasarkan pada azas saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah," ungkap Menlu Retno.

Dalam pertemuan, Presiden juga menyampaikan perkembangan pembangunan di Papua. Presiden juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Selandia Baru terhadap integritas teritorial Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa penghormatan hak asasi manusia selalu menjadi perhatiannya, termasuk di Papua. Presiden menambahkan bahwa pembangunan Papua adalah prioritasnya.

"Saya memfokuskan antara lain pada pembangunan infrastruktur di Papua agar Papua terkoneksi dengan bagian lain Indonesia, agar rakyat Papua menikmati kemakmuran," ujarnya.

Sebagai gambaran, sejumlah pembangunan infrastruktur secara masif yang telah dilakukan antara lain Jalan Trans Papua sepanjang 3.422 kilometer, Jalan Perbatasan Papua sepanjang 1.098 kilometer, dan Jembatan Youtefa sepanjang 1,3 kilometer. Pembangunan infrastruktur tersebut dimulai sejak pemerintahan pertama Presiden Jokowi tahun 2015.

"Saya sangat berharap Selandia Baru dapat memahami perkembangan Papua secara komprehensif," tegasnya.

Di akhir pertemuan, Presiden menyampaikan cendera mata berupa tas noken yang baru saja dibeli Presiden dari kunjungan terakhir di Papua. Presiden menjelaskan mengenai proses pembuatan tas tersebut yang dibeli dari pasar di Papua.

Presiden Joko Widodo meresmikan Sirkuit Mandalika yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 12 November 2021. Dengan diresmikannya sirkuit tersebut, Presiden meyakini bahwa ajang-ajang kelas dunia siap digelar.

"Sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 kilometer, dengan teknologi aspal terbaru, stone mastic asphalt (SMA), juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di Kawasan Mandalika ini seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP," jelas Presiden dalam sambutannya.

Bersamaan dengan peresmian Sirkuit Mandalika, Presiden juga meresmikan jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan KEK Mandalika. Jalan sepanjang 17,3 kilometer terebut telah siap digunakan dan akan memangkas waktu tempuh antara bandara dengan KEK Mandalika.

"Alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 kilometer telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja," ungkpnya.

Sebelum meresmikan, Presiden Jokowi sempat menjajal langsung Sirkuit Mandalika dengan mengendarai motor pribadinya. Kondisi sirkuit yang sempat diguyur hujan membuat Presiden menjajalnya dengan lebih hati-hati, terutama mengingat kondisi sirkuit juga yang memiliki banyak tikungan tajam.

"Saya kira banyak tikungan yang tajam sekali, di sini kan ada 17 titik tikungan yang saya kira semuanya sulit untuk saya. Kalau untuk pembalap mungkin enggak ada masalah, tapi untuk saya sangat sulit," ujar Presiden selepas peresmian.

Presiden juga mengingatkan agar pelaksanaan ajang-ajang internasional di Sirkuit Mandalika tetap memerhatikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. "Sekali lagi, protokol kesehatan ketat dan saya sudah memerintahkan untuk juga didampingi oleh Satgas sehingga tata kelola setiap event itu terus dijaga protokol kesehatannya," imbuhnya.

Kepala Negara berharap Sirkuit Mandalika juga dapat memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi NTB. Presiden meyakini perhelatan akbar internasional seperti World Superbike dan MotoGP akan memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Saya kira ini sebuah perhelatan besar yang setiap tahun terus akan diadakan di Sirkuit Mandalika dan itu dipastikan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB," ungkapnya.

"Ya ini kan dicoba dulu lah World Superbike dicoba, nanti MotoGP dilaksanakan, kita evaluasi, baru kita akan ke arah mana akan kelihatan nanti," tandasnya.

Untuk diketahui, Sirkuit Mandalika berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau dikenal dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). ITDC merupakan bagian dari InJourney, yaitu sebuah holding BUMN pariwisata dan pendukung yang resmi beroperasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021.

Turut hadir dalam acara peresmian Sirkuit Mandalika antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dan Direktur Utama ITDC Abdulbar Mansoer.

Sumber & Foto : (KEMENSETNEG RI).

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo membahas sejumlah isu bilateral maupun kawasan saat menerima lawatan Perdana Menteri ke-19 Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 10 November 2021. Menurut Presiden, sebagai negara tetangga dekat dan bangsa serumpun Indonesia dan Malaysia harus memperkuat kerja sama berdasarkan prinsip yang saling menghormati dan saling menguntungkan.

"Dalam pertemuan pertama kami, kita berbicara sangat terbuka dan bersahabat," ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan pers bersama PM Ismail Sabri di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor.

Sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan yaitu pertama mengenai pentingnya kerja sama perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Dalam keterangan tambahan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa Presiden selalu menjadikan isu pelindungan WNI sebagai prioritas.

Dalam kaitan inilah, Presiden Jokowi mendorong agar Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia dapat segera diselesaikan.

"Kemudian juga mengenai izin community learning center di Semenanjung (Malaysia) juga bisa diberikan izinnya sesuai prinsip hak pendidikan bagi semuanya," lanjutnya.

Kedua, Presiden Jokowi ingin agar kedua negara segera menyelesaikan negosiasi batas negara, baik batas darat maupun batas laut. Menurut Presiden, negosiasi terkait hal tersebut sudah cukup lama berlangsung.

"Kita berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya masalah ini bisa segera diselesaikan," imbuhnya.

Ketiga, kedua pemimpin juga membahas hal terkait dengan pemulihan ekonomi pascapandemi. Presiden Jokowi menyambut baik kenaikan angka perdagangan sebanyak 49 persen pada Januari-Agustus 2021, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Guna mendukung upaya pemulihan ekonomi, tadi kita juga sudah sepakat untuk dibuat Travel Corridor Arrangement (TCA) yang secara bertahap nanti akan kita membukanya satu per satu," jelasnya.

Menlu Retno menambahkan bahwa tim negosiasi TCA akan segera melakukan perundingan. Menurut rencana, pada tahap pertama, TCA yang akan dibahas akan mencakup pelaku perjalanan diplomatik, dinas, dan bisnis esensial. Perundingan juga menurut rencana akan memasukkan isu saling pengakuan sertifikat vaksin dan inter-operabilitas aplikasi pelindungan yang digunakan masing-masing negara.

Selain isu-isu bilateral, Presiden Joko Widodo dan PM Ismail Sabri juga membahas sejumlah isu kawasan, antara lain soal situasi di Myanmar dan Laut China Selatan.

Sementara itu, PM Ismail Sabri dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya menjamin kesejahteraan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia akan dijaga sebaik mungkin. Pihaknya melalui Kementerian Sumber Manusia (seperti Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia) juga membuka layanan aduan secara langsung dari para TKI yang tidak puas dengan majikan mereka, seperti masalah keterlambatan gaji.

"Mereka dapat terus mengajukan pengaduan langsung ke Kementerian Sumber Manusia. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada karyawan yang mungkin disalahgunakan dengan masalah gaji dan hal-hal lain yang belum bisa mereka keluhkan kepada siapa pun," ujar PM Ismail Sabri.

Terkait penerapan koridor perjalanan antara kedua negara melalui travel corridor arrangement (TCA), PM Malaysia telah bersepakat dengan Presiden untuk meminta menteri terkait melihat lebih detail mengenai hal tersebut.

"Insyaallah jika dipercepat untuk detailnya, sebelumnya kita sudah sepakat akan membuat pernyataan bersama untuk mengumumkan pembukaan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia," tambahnya.

Sumber & Foto: (KEMENSETNEG RI).

[RID/fiq]

Lawatan Presiden Joko Widodo ke Persatuan Emirat Arab (PEA) telah menghasilkan komitmen bisnis dan investasi senilai USD32,7 miliar. Jumlah tersebut didapat dari 19 perjanjian kerja sama yang pertukarannya dilakukan pada Kamis, 4 November 2021, saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Dubai.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya di Hotel Emirates Palace, Abu Dhabi, Rabu, 3 November 2021. Menlu menjelaskan bahwa komitmen bisnis dan investasi tersebut menjadi salah satu bahasan saat Presiden Jokowi bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi.

"Kedua pemimpin membahas kemajuan kerja sama investasi antara kedua negara. Sebagai informasi, selama kunjungan ini terdapat komitmen bisnis dan investasi senilai USD32,7 miliar dari 19 perjanjian kerja sama yang akan dipertukarkan besok di Dubai," ujar Menlu.

Menlu memerinci, komitmen bisnis dan investasi tersebut antara lain kerja sama antara Indonesia Investment Authority (INA) dengan Abu Dhabi Growth Fund (ADG), INA dan DB World, floating solar panelantara Masdar dan Pertamina, refinery Balikpapan, manufaktur dan distribusi vaksin dan bio product. Selain itu juga berbagai kesepakatan G42 dengan mitra di Indonesia, antara lain di bidang smart cities, telekomunikasi, pengembangan laboratorium genomic, dan lain sebagainya.

"Jika ditotal, maka nilai komitmen yang diperoleh sampai titik ini, dalam kunjungan ini, adalah USD32,7 miliar. Di bidang investasi besok, Menteri Investasi masih akan melakukan pertemuan investasi dan juga ada pertemuan dengan perusahaan besar Amerika yang mudah-mudahan akan ada komitmen-komitmen baru," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Indonesia akan memberikan karpet merah bagi semua negara untuk melakukan realisasi investasi di Indonesia dan tidak hanya condong kepada satu negara. Atas dasar itu, Menteri Investasi akan melakukan perjanjian dengan salah satu pengusaha dari Amerika.

"Sekarang kita lagi melakukan negosiasi akhir sampai dengan tengah malam, yang akan masuk di bidang hilirisasi. Kenapa hilirisasi? Salah satu visi besar Bapak Presiden pada poin kelima adalah tentang bagaimana membangun transformasi ekonomi di mana transformasi ekonomi wujudnya adalah nilai tambah dengan industrialisasi. Ini akan kita buat dan kita umumkan besok nanti," ujar Bahlil.

Bahlil berharap, nilai USD32,7 miliar yang telah ada bisa didongkrak lagi menjadi paling tidak di atas USD35 miliar.

Sebelumnya, saat Presiden Jokowi bertemu dengan para investor di Glasgow di sela-sela KTT Pemimpin Dunia COP26, Indonesia juga mendapatkan komitmen investasi sebesar USD9,2 miliar. Sehingga jika ditotal dengan jumlah komitmen investasi yang didapat di PEA, jumlahnya mencapai USD41,99 miliar.

Selain di bidang investasi, dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pangeran MBZ juga dibahas isu di bidang perdagangan. Kedua pemimpin sepakat agar perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara kedua negara dapat segera diselesaikan.

"Perundingan sudah dilakukan beberapa kali dan Presiden mengharapkan pada bulan Maret 2022 perundingan dapat diselesaikan," ucap Menlu.

Sumber & Foto: (KEMENSETNEG RI).

[RID/fiq]

Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya terkait menjadikan hutan sebagai bagian dari aksi iklim global. Setidaknya ada tiga perspektif yang diutarakan Presiden saat menjadi pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, pada Selasa, 2 November 2021.

"Pertama, perhatian kita harus mencakup seluruh jenis ekosistem hutan, tidak hanya hutan tropis, tapi juga hutan iklim sedang dan boreal," ucap Presiden.

Kebakaran hutan, misalnya, berdampak pada emisi gas rumah kaca dan keanekaragaman hayati apapun jenis ekosistemnya. Kebakaran dahsyat di benua Amerika, Eropa, dan Australia juga menjadi kekhawatiran bersama.

"Indonesia siap berbagi pengalaman tentang keberhasilannya mengatasi karhutla dengan negara-negara itu," imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden menjelaskan bahwa terkait pengelolaan hutan, Indonesia juga telah mengubah paradigmanya, dari manajemen produk hutan menjadi manajemen lanskap hutan. Hal tersebut menjadikan pengelolaan area hutan menjadi lebih menyeluruh.

Selain itu, Indonesia juga melakukan restorasi ekosistem mangrove yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Indonesia memiliki lebih 20 persen total area mangrove dunia, terbesar di dunia.

"Indonesia juga akan mendirikan Pusat Mangrove Dunia di Indonesia," lanjutnya.

Kedua, Presiden Jokowi menilai bahwa mekanisme insentif harus diberikan bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Sertifikasi dan standar produksi harus disertai market incentives, sehingga berfungsi mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, bukan menjadi hambatan perdagangan.

Presiden juga menegaskan bahwa sertifikasi, metodologi, dan standar tersebut harus didasarkan pada parameter yang diakui secara multilateral, tidak dipaksakan secara unilateral dan berubah-ubah. Sertifikasi juga harus berkeadilan sehingga berdampak pada kesejahteraan, khususnya petani kecil.

"Sertifikasi juga harus pertimbangkan semua aspek SDGs sehingga  pengelolaan hutan sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat," tegasnya.

Ketiga, Presiden Jokowi memandang perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Menurutnya, komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan retorika.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa memberi bantuan bukan berarti dapat mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Dukungan harus country-driven, didasarkan pada kebutuhan riil negara berkembang pemilik hutan.

"Bagi Indonesia, dengan atau tanpa dukungan, kami akan terus melangkah maju. Kami kembangkan sumber-sumber pendanaan inovatif, di antaranya pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, penerbitan green bond dan green sukuk, serta mengembangkan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi," jelasnya.

Sumber & Foto : (KEMENSETNEG RI).

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down