Sebagai bentuk ketahanan Pangan Mandiri, Pemerintahan RI terus melakukan Pembangunan Yang bermanfaat untuk peningkatan ekonomi masyarakat & Nasional.
Sumber : KemenPUPR RI
Link : https://youtu.be/AoY2WqM60pg
[RID/fiq]
Informasi ini digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan serta ilmu bagi warga, masyarakat luas terkait kinerja pemerintahan.
Sumber : KemenPUPR RI
Link : https://youtu.be/lan1YivsFjM
[RID/fiq]
Informasi ini digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan serta ilmu bagi warga, masyarakat luas terkait kinerja pemerintahan.
Rakyat.id, Trenggalek. - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dua bendungan multifungsi di Jawa Timur, Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (30/11/2021). Peresmian kedua bendungan dilaksanakan secara bersamaan di Bendungan Tugu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Bupati Bojonegoro Anna Muawwanah, dan sejumlah perwakilan petani dari sekitar Tugu dan Gongseng.
"Alhamdulillah, pagi ini kita mendapat tambahan dua bendungan besar lagi di Provinsi Jawa Timur, yakni Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro. Kedua bendungan telah siap dimanfatkan dalam rangka mendukung ketahanan pangan," kata Presiden Jokowi.
"Diharapkan dengan tambahan dua bendungan ini, aktivitas pertanian masyarakat semakin meningkat. Petani semakin sering menanam dan lebih produktif, sehingga pendapatannya akan meningkat," ujar Presiden Jokowi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan keterangan Presiden Jokowi, di Kabupaten Trenggalek terdapat dua bendungan yaitu Tugu yang hari ini diresmikan dan Bagong yang baru kita mulai pembebasan tanahnya. Fungsi bendungan selain untuk irigasi juga sebagai pengendali banjir dan air baku. ”Saat ini kita memiliki 241 bendungan untuk dikosongkan sebagian tampungannya sebagai antisipasi badai La Nina. Misal di Bendungan Tugu, tiga hari yang lalu di sini terjadi hujan besar dan sebagian desa-desa yang ada di hilir Bendungan Tugu sudah tidak banjir lagi. Dengan demikian bendungan ini selain dimanfaatkan sebagai irigasi, bisa juga bermanfaat sebagai penyedia air baku dan pengendali banjir" terang Menteri Basuki.
Bendungan Tugu dibawah tanggungjawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki kapasitas tampung sekitar 12,1 juta meter kubik antara lain untuk memenuhi kebutuhan daerah irigasi seluas 1.250 hektare (ha), penyediaan air baku sebesar 12 liter per detik, serta reduksi banjir sebesar 42.47 meter kubik per detik, dan memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro sebesar 0,4 megawatt.
Bendungan Tugu dibangun sejak tahun 2014 hingga 2021 dengan anggaran senilai Rp1,69 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya dan PT. APTA (KSO) dan PT. Nindya Karya dan PT. Minarta.
Salah satu tokoh Kabupaten Trenggalek Hermanto Dardak mengatakan, "Bendungan Tugu berada di lokasi yang strategis, yakni di Km 15 Jalan Raya Trenggalek - Ponorogo dilengkapi dengan bangunan anjungan cerdas yang letaknya bersebelahan dengan kawasan Bendungan Tugu," Anjungan cerdas tersebut bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Bisa untuk tempat berjualan produk ciri khas daerahnya, sehingga dapat memberikan kontribusi ke daerah," ungkap Hermanto Dardak.
Sementara untuk Bendungan Gongseng, pembangunannya dibawah tanggungjawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawah seluas 6,191 hektar, penyediaan air baku 300 liter/detik, konservasi pariwisata, reduksi banjir hingga 133,3 meter kubik/detik serta sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,7 megawatt.
Bendungan Gongseng dibangun sejak tahun 2018 dengan kontraktor pelaksana PT. Hutama Karya (Persero). Adapun nilai kontrak senilai Rp578 miliar dengan konsultan supervisi PT. Inakko Internasional Konsulindo KSO, PT. Tuah Agung Anugrah - PT. Hilmy Anugrah.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Muhammad Rizal, Kepala BBWS Bengawan Solo Agus Rudianto, Direktur Bendungan dan Danau Airlangga Mardjono, serta Direktur Utama PT. Wijaya Karya Agung Budi Waskito, Direktur Utama PT. Nindya Karya A. Haedar Karim dan Direktur Operasi II PT. Hutama Karya Novias Nurendra.
Sumber & Foto: (KEMENPUPR RI)
[RID/fiq]
Rakyat.id, Jambi. - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan infrastruktur konektivitas untuk membuka daerah yang maish terisolir di Provinsi Jambi. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan pada Jumat, 19 November 2021, Kementerian PUPR bersama mitra kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Robert Rouw meninjau lokasi rencana pembangunan Jembatan Sungai Rambut dan jalan akses nya di Kab. Ujung Jabung guna mendukung lalu lintas dari dan menuju Pelabuhan Ujung Jabung.
Rencananya Jembatan Sungai Rambut akan memiliki panjang 600 m dengan perkiraan biaya Rp280 M. Saat ini progres pembangunan Jembatan Sungai Rambut masih dalam tahap review DED, yang ditargetkan selesai pada awal tahun 2022 dan selanjutnya dapat diprogramkan untuk pekerjaan konstruksinya. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pembangunan Jembatan, Yudha Handita Pandjiriawan menekankan bahwa perlunya review DED agar dapat mengoptimalisasi biaya sehingga menjadi lebih ekonomis.
“Jangan sampai cepat-cepat bangun tapi menjadi boros, karena kita harus efisien. Apalagi kita harus menerapkan OPOR seperti arahan Bapak Menteri PUPR. Jadi kita harus optimalisasi” tutur Direktur Yudha.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi, Bakrie, menegaskan bahwa selain sebagai dukungan akses untuk Pelabuhan Ujung Jabung, pembangunan Jembatan Sungai Rambut juga untuk membuka keterisoliraan daerah di Kec. Sadu dan Berbak, Kab. Tanjung Jabung Timur. “Di Jambi masih ada kecamatan yang miskin dan tertinggal akibat tidak adanya transportasi jalan. Jadi jembatan ini tidak hanya untuk Ujung Jabung, tapi juga untuk membuka keterisoliran dua kecamatan itu” ujar Bakrie.
Selain meninjau lokasi rencana Jembatan Sungai Rambut, rombongan juga meninjau kegiatan preservasi di Jalan Nasional Ruas Batanghari II – Zona V sepanjang 16,5 km dan Zona V – Muara Sabak sepanjang 19,1 km dengan progres konstruksi 76% dan ditargetkan selesai pada Mei 2022.
Pada Ruas Batanghari II – Zona V dilakukan rekonstruksi menggunakan teknologi foam mortar/timbunan ringan sepanjang 3,4 km karena kondisi lahan gambut yang cukup tebal hingga 14 m.
“Nantinya diharapkan waktu tempuh perjalanan bisa menjadi lebih cepat. Sebelumnya dari Batanghari ke Muara Sabak sepanjang ±60 km bisa 2-3 jam karena kondisi jalan yang rusak berat, dengan selesainya kegiatan preservasi ini waku tempuh bisa menjadi 1 jam saja” ujar Kepala Balai Pelaksanaan Jalan IV Jambi, Bonsar Hasoloan Pasaribu.
Sumber & Foto: (KEMENPUPR RI).
[RID/fiq]
Rakyat.id, Makassar. - Di sela-sela peninjauan untuk kesiapan peresmian Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menandatangani 7 prasasti tanda selesainya pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (22/11/2021).
Tujuh infrastruktur yang telah selesai sebagai wujud peningkatan layanan infrastruktur publik adalah Gedung Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, Gedung Kuliah Politeknik Pertanian Pangkajene dan Kepulauan, Pondok Pesantren Modern dan Pendidikan Alquran IMMIM, Gedung Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang, Jalan Tol Layang A.P Pettarani, Kolam Regulasi Nipa-Nipa serta Bendungan Karalloe sendiri.
"Penandatangan prasasti ini bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas infrastruktur yang sudah selesai dibangun, di mana tertera pula nama kontraktor dan konsultan. Kami semua ikut bertanggung jawab," kata Menteri Basuki.
Pembangunan infrastruktur yang telah selesai dibangun Kementerian PUPR merupakan sarana dasar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mendukung kualitas permukiman, ketahanan pangan, pengendalian banjir, dan peningkatan konektivitas untuk peningkatan ekonomi wilayah dan kualitas sumberdaya manusia.
Menteri Basuki mencontohkan pembangunan Bendungan Karalloe yang dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jenebarang, Ditjen Sumber Daya Air sejak 2013, namun mulai efektif bekerja sejak 2017 setelah tanah bebas, akan memberikan manfaat suplai air untuk mengairi lahan irigasi seluas 7.004 hektar di Kabupaten Gowa dan Jeneponto serta meningkatkan Indeks Pertanaman dari 150% menjadi 250% dan reduksi banjir di Jeneponto dan sekitarnya 49%.
“Pembangunan bendungan harus diikuti dengan ketersediaan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat segera dimanfaatkan karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” tutur Menteri Basuki.
Bendungan berkapasitas 40,53 juta m3 dengan luas genangan 248,50 hektare ini juga akan memberikan suplai air baku sebanyak 440 liter/detik, pembangkit listrik mikrohidro 4,5 MW, dan pengendali banjir untuk Kabupaten Gowa sebesar 49 m3/detik.
Usai penandatangan prasasti, Menteri Basuki meninjau pekerjaan rehabilitasi Bendung Kelara dan Karalloe yang telah selesai pada tahun ini. Daerah Irigasi Kelara dan Karalloe dengan luas kurang lebih 4.000 hektare akan mengairi area persawahan di Kabupaten Jeneponto yang bersumber dari 2 bendungan, yakni Bendungan Kerala dan Karalloe.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan. Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Airlangga Mardjono, Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan Hariyono Utomo, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Adenan Rasyid, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Sulsel Muhammad Insan, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel Ahmad Asiri, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Perumahan Sulawesi III Sugiharjo, Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono.
Sumber & Foto: ( KEMENPUPR RI).
[RID/fiq]
Rakyat.id, Gowa. - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa sebagai bendungan multifungsi kedua yang diresmikan tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) setelah Bendungan Paselloreng.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti bendungan oleh Presiden Jokowi, setelah pemutaran roda pintu air tanda dimulainya pengairan irigasi ke lahan pertanian sekaligus pengurangan volume bendungan untuk tampungan banjir sebagai antisipasi La Nina.
Presiden Jokowi mengatakan dengan dibangunnya Bendungan Karalloe diharapkan dapat menjaga kontinuitas ketersediaan air untuk pertanian di Kabupaten Jeneponto sehingga petani dapat terus meningkatkan produksinya. Bendungan yang berada di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa ini dapat mengairi 7.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Jeneponto.
"Irigasi bendungan ini memang luas sekali. Dengan adanya Bendungan Karalloe, petani yang sebelumnya hanya tanam padi dan palawija sekali, nantinya bisa tanam padi 2 kali dan palawija," kata Presiden Jokowi dalam sambutan Peresmian Bendungan Karalloe, Selasa (23/11/2021).
Hadir dalam peresmian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Bupati Gowa Adnan Purichta, Bupati Jeneponto Ikhsan Iskandar.
Menurut Presiden Jokowi, bendungan ini juga akan berfungsi untuk mereduksi banjir di Kabupaten Jeneponto yang terintegrasi dengan sistem prasarana pengendali banjir dari hulu ke hilir.
"Kita ingat baru saja tahun 2019 di Jeneponto terjadi banjir besar. Dengan adanya Bendungan Karalloe ini nanti banjir bisa dikurangi hingga 49 persen," tutur Presiden.
Menteri Basuki mengatakan Bendungan Karalloe merupakan bendungan kesembilan yang diresmikan Presiden Jokowi dari 15 bendungan yang selesai 2021. Bendungan Karalloe memiliki kapasitas tampung 40,53 juta m3 dengan luas genangan 248,50 hektare.
"Bendungan ini dibangun sejak 2013. Setelah selesai proses pembebasan lahan, pada 2017 konstruksinya dapat dimulai dan sekarang Alhamdullilah bisa selesai," kata Menteri Basuki.
Selain berfungsi untuk irigasi dan pengendali banjir, Bendungan Karalloe juga berpotensi memberikan suplai air baku sebanyak 440 liter/detik, pembangkit listrik mikrohidro 4,5 MW, dan mereduksi banjir 549 hektare menjadi 279 hektare atau sebesar 49% di Kabupaten Jeneponto dan Gowa. Pembangunan konstruksi bendungan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Nindya Karya (Persero) dengan anggaran APBN senilai Rp1,27 triliun.
Salah satu warga Kecamatan Tompo Bulu, Nurham menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas penyelesaian pembangunan Bendungan Karalloe.
"Sebelumnya untuk mangairi lahan pertanian kami mendapat air dari sungai. Tapi karena airnya kecil dan tidak dibendung, air tidak dapat mengalir terus. Kalau tidak ada hujan, air juga sedikit, kadang kering. Alhamdullilan setelah adanya bendungan ini, kami akan bisa panen padi dua kali dan palawija satu kali setahun," ujar Nurham.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan. Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Airlangga Mardjono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Adenan Rasyid, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Sulsel Muhammad Insal Maha, Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono, Dirut PT Nindya Karya (Persero) Haedar A Karim, Dirut PT Bintang Tirta Utama Syamsuddin.
Sumber & Foto: (KEMENPUPR RI)
[RID/fiq]
Manado - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama mitra kerja dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus melanjutkan pembangunan sejumlah proyek jalan tol dalam rangka peningkatan konektivitas.
Salah satu ruas tol yang akan rampung dalam waktu dekat pada akhir Desember 2021 adalah Jalan Tol Manado-Bitung Seksi 2B Danowudo–Bitung (13,5 Km), menyusul ruas Manado-Danowudu sepanjang 26 km yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada September 2020 lalu.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan ruas tol Manado-Bitung merupakan salah satu dukungan yang signifikan bagi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Manado – Bitung – Likupang.
"Saat ini sedang dilaksanakan juga pembangunan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata lainnya, seperti jalan akses Manado - Likupang, Jembatan Marinsow, SPAM Malalayang, TPA Mamitarang dan pengendali banjir," kata Menteri Basuki.
Berdasarkan data, untuk Seksi 2B Danowudu-Bitung saat ini progres konstruksinya sudah 96.04% dengan pekerjaan yang tersisa berupa pengecoran deckslab Jembatan Ranowulu, erection girder pada beberapa lokasi overpass serta beberapa pekerjaan minor lainnya seperti pekerjaan saluran, pasangan batu bronjong sabodam, pekerjaan jalan akses Maramis & RA Kartini, serta pekerjaan pengaspalan Tapper di simpang sebidang Bitung dan Jembatan Maramis.
Dengan tersambung seluruhnya Jalan Tol Manado-Bitung akan dapat mengurangi beban jalan arteri nasional yang kondisinya semakin padat akibat pertumbuhan jumlah kendaraan dan aktivitas perekonomian untuk menunjang kegiatan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Jalan tol tersebut akan memberikan kemudahan akses barang dan jasa ke Pelabuhan Internasional Bitung yang merupakan salah satu dari pintu ekspor impor bagi kawasan Indonesia bagian timur.
Dengan seluruh ruas tol sepanjang 40 km tersebut rampung maka akan memangkas waktu tempuh Manado – Bitung dari waktu tempuh rata-rata 1,5 jam menjadi setengah jam.
Jalan tol ini terintegrasi dengan kawasan industri dan pariwisata sehingga akses lebih mudah dijangkau. Biaya logistik dari Pelabuhan Bitung dapat ditekan, agar kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung juga dapat lebih maju.
Kawasan pariwisata juga akan semakin mudah dijangkau. Sehingga diharapkan pariwisata di Sulut berkembang lebih baik setelah berakhirnya pandemi COVID-19. Tol Manado-Bitung dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi total Rp 5,12 triliun, dimana konstruksi pada ruas Manado – Airmadidi sepanjang 15 km didanai oleh APBN, sedangkan ruas Airmadidi – Bitung sepanjang 25 km dilaksanakan oleh BUJT PT Jasa Marga Manado – Bitung.
Pembangunan Tol Manado-Bitung sepanjang 40 km dibagi menjadi dua seksi yakni Seksi 1 Ring Road Manado-Sukur-Air Madidi sepanjang 15 km dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Sedangkan untuk Seksi 2 Airmadidi-Bitung sepanjang 25 km dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasa Marga Manado Bitung yang terbagi Seksi 2A Airmadidi–Danowudu (11,5 km) dan Seksi 2B Danowudo–Bitung (13,5 km).
Sumber & Foto : (KEMENPUPR RI).
[RID/fiq]
Palembang - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dari Provinsi Lampung hingga Aceh sepanjang 3.044 km. Di Provinsi Sumatera Selatan, saat ini tengah diselesaikan pembangunan Ruas Kayu Agung - Palembang – Betung (Kapalbetung) seksi 2-3 tahap II segmen Palembang (Keramasan) - Betung sepanjang 69,19 km. Penyelesaian segmen Palembang – Betung akan melengkapi ruas seksi 1-2 segmen Kayu Agung - Palembang (Keramasan) yang telah selesai tahap 1 sepanjang 42,5 km dan diresmikan pada Januari 2021 lalu.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti Kawasan Industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmono menyampaikan Tol Kayu Agung - Palembang – Betung merupakan bagian dari koridor utama (back bone) Jalan Tol Trans Sumatera untuk meningkatkan konektivitas antara kota/kawasan di Pulau Sumatera bagian selatan. Tol ini akan mengintegrasikan konektivitas kawasan, memperlancar arus distribusi barang dari pusat industri di koridor Palembang - Jambi.
“Jalan tol ini juga terkoneksi dengan jalan nasional di Sumatera, sehingga harapan kami juga dapat mendukung pengembangan wilayah, khususnya di Sumatera Selatan,” ujar Triono Junoasmono di Palembang.
Menurut Triono Junoasmono, penyelesaian Tol Kayu Agung - Palembang – Betung akan melengkapi struktur jaringan koridor utama Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.121 km dari Bakauheni hingga Aceh. Saat ini progres pembebasan lahan seksi 2 Tol Kapal Betung ruas Jalintim-Musi Landas dari STA 42+500 - 67+400 (24,9 km) sudah sebesar 89,98%. Sedangkan untuk seksi 3 ruas Musi Landas-Betung dari STA 67+400 – 111+690 (44,29 km) pembebasan lahannya sebesar 53,45%. Secara keseluruhan progres pembebasan lahan sudah 80,35%.
“Progres fisik hingga Oktober seksi 2 sebesar 32,77% dan seksi 3 sebesar 6,40%. Target penyelesaian konstruksi seksi 2 dan 3 sepanjang 69,19 km pada Agustus 2023,” tutur Triono Junoasmono.
Pembangunan Tol Kapalbetung dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Waskita Sriwijaya Tol dengan total investasi sebesar Rp22,17 triliun yang terbagi menjadi 3 seksi yakni Seksi I Kayu Agung – Jakabaring sepanjang 33,5 km yang telah beroperasi sejak April 2020. Kemudian Seksi II Jakabaring – Musi Landas sepanjang 33,9 km dikerjakan dalam 2 Seksi yakni Seksi 2A ruas Jakabaring-Kramasan sepanjang 9 km beroperasi Januari 2020 dan Seksi 2B ruas Kramasan – Musi landas sepanjang 24.5 Km dalam tahap konstruksi. Selanjutnya Seksi 3 Musi Landas – Betung sepanjang 44.29 km juga dalam tahap konstruksi.
“Jalan tol Trans Sumatera ini juga ramah lingkungan, di Lampung kita ada terowongan untuk Gajah, di sini ada jembatan untuk tidak merusak lingkungan, flora maupun fauna. Ada jembatan paling panjang di jalan tol yakni Jembatan Musi tidak merusak lingkungan sekitar, kapal juga bisa melintas,” Triono Junoasmono.
Sementara Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Toll Herwidiakto menyampaikan tantangan pada pembangunan ruas tol ini adalah sebagian konstruksinya berada di atas tanah rawa yang mengandung mineral lempung dan kadar air yang tinggi, sehingga dalam pengerjaannya membutuhkan metode khusus. Selain itu juga pembangunan 2 jembatan panjang yang menjadi komitmen BUJT Tol Kapalbetung seperti Jembatan Musi sepanjang 1,7 km dan Jembatan Kramasan 1 km.
“Penanganan pemeliharaan menjadi isu pada jalan tol terutama Sumatera. Kondisi lahan rawa pasti penanganan secara teknis tidak bisa sempurna. Untuk ruas tol yang sudah beroperasi kontribusi truk ODOL (over dimension over loading) juga perlu perhatian khusus,” ucap Herwidiakto.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR Kgs. Saiful Anwar, Direktur Teknik dan Operasi PT Waskita Sriwijaya Toll Sudirman, dan Pimpro PT Waskita Sriwijaya Toll Bambang Eko Kuntjoro.
Sumber & Foto :(PUPR RI).
[RID/fiq]
Lombok. -Jalan Bypass Bandara International Lombok (BIL) - Mandalika telah siap diresmikan pada awal November 2021 untuk mendukung event Superbike pada pertengahan November 2021 dan MotoGP pada Maret 2022.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan Bypass BIL sepanjang 17,36 km akan memperlancar konektivitas dari Bandara BIL ke kawasan wisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika sekaligus mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang juga dibangun di kawasan Mandalika.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Barat Reiza Setiawan mengatakan pembangunan jalan utama telah selesai, dengan progres keseluruhan pekerjaan mencapai 98,6%.
"Saat ini tengah dilakukan tahap finalisasi sehingga jalan bypass ini sudah siap untuk diresmikan awal November 2021 menjelang penyelenggaraan World Superbike pada 19 November 2021 mendatang," kata Reiza.
Pembangunan Jalan Bypass BIL– Mandalika terdiri dari 3 paket pekerjaan dengan anggaran bersumber dari APBN Tahun 2020-2021 sebesar Rp705 miliar. Paket 1 sepanjang 4,30 km dengan kontraktor PT Nindya Karya-Bumi Agung (KSO) dengan anggaran sebesar Rp199 miliar.
Kemudian Paket 2 sepanjang 9,70 km, kontraktornya PT Adhi Karya - PT Metro Lestari Utama (KSO) dengan anggaran senilai Rp353 miliar. Selanjutnya untuk Paket 3 sepanjang 3,36 km, kontraktornya oleh PT Yasa Patria Perkasa dengan anggaran senilai Rp152 miliar.
"Pekerjaan paket 1 dan 2 sudah selesai 100%, sekarang sudah masuk tahap pemeliharaan. Untuk tahap 3 sedang tahap finalisasi dengan target PHO pada 3 Desember 2021," jelasnya.
Reiza menyampaikan, keberadaan jalan bypass akan mengurangi waktu tempuh dari Bandara Internasional Lombok menuju kawasan Mandalika dari yang semula 45 menit menjadi 15 menit.
"Jalan bypass dilengkapi 2 jembatan, 11 overpass, dan 3 jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dibangun untuk memperlancar arus lalu lintas dan memfasilitasi akses bagi warga sekitar," tuturnya.
Turut hadir dalam tinjauan tersebut Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Iwan Nurwanto dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Nusa Tenggara Barat Ika Sri Rejeki.
Menjelang pelaksanaan Moto GP 2022, bulan ini berlangsung dua event besar ajang balap motor yang bakal digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit, yakni Asia Talent Cup pada 12-14 November 2021 serta World Superbike pada 19-21 November 2021.
Sumber & Foto. (PUPR RI).
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) telah menyelesaikan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk bantuan rumah subsidi Tahun Anggaran 2021. Penyaluran FLPP ditutup pada 31 Oktober 2021, pukul 23.59 WIB dengan nilai Rp19,57 triliun untuk 178.728 unit atau sebesar 113,48% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 157.500 unit. Capaian ini tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP dari tahun 2010.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan penyaluran dana FLPP tahun 2021 ini ditutup dengan capaian service level agreement (SLA) sebesar 100% dari 2.635 berkas yang seluruhnya diproses kurang dari 3 hari kerja dengan rata-rata SLA selama 9 jam/0,4 hari. “Tahun ini merupakan capaian tertinggi sepanjang tahun penyaluran dana FLPP semenjak 2010. Tertinggi tidak hanya dari sisi penyaluran unit tetapi juga dari dana yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp19,1 triliun dalam waktu hanya 10 bulan,” Arief Sabaruddin.
Tercatat total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2021 mencapai 943.583 unit senilai Rp75,176 triliun. Rinciannya adalah pada tahun 2010 disalurkan sebanyak 7.958 unit, tahun 2011 sebanyak 109.593 unit, tahun 2012 disalurkan untuk 64.785 unit, tahun 2013 sebanyak 102.714 unit, tahun 2014 sebanyak 76.058 unit, tahun 2015 sebanyak 76.489 unit, tahun 2015 disalurkan 58.469 unit, tahun 2017 disalurkan sebanyak 23.763 unit rumah, tahun 2018 disalurkan untuk 57.939 unit, tahun 2019 disalurkan sebanyak 77.835 unit, dan pada tahun 2020 disalurkan untuk 109.253 unit.
Atas capaian penyaluran FLPP tersebut, Arief Sabaruddin menyampaikan apresiasi kepada 41 bank pelaksana yang telah berkontribusi untuk menuntaskan target sesuai dengan komitmen yang ditetapkan. “Sebanyak 38 bank pelaksana telah menyalurkan dana sebanyak 80% ke atas dari kuota yang diberikan. Ini kerja keras semua pihak dengan memanfaatkan waktu singkat untuk hasil optimal,” tutur Arief Sabaruddin.
Lebih lanjut, Arief Sabaruddin mengatakan, pada sisa waktu hingga Desember 2021, PPDPP memanfaatkan secara optimal untuk melakukan persiapan peralihan program FLPP tahun 2022 ke BP Tapera. “Proses peralihan FLPP dari PPDPP ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) membutuhkan persiapan adminstrasi yang harus segera kami selesaikan di antaranya, penyelesaian audit dari BPKP, laporan penutup serta perjanjian tripartit antara PPDPP, Bank Pelaksana dan BP Tapera terkait FLPP. Diharapkan 2 bulan terakhir ini seluruhnya dapat berjalan dengan lancar, agar layanan yang kami lakukan dapat terus berjalan di lembaga baru,” imbuh Arief.
Merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 1187/KPTS/M/2021 tentang Pengalihan Fungsi Pengelolaan FLPP pada PPDPP kepada BP TAPERA, disampaikan bahwa terdapat pengalihan fungsi antara PPDPP dengan BP TAPERA, yaitu : Sistem tata kelola; Pegawai profesional / non - aparatur sipil negara; dan Seluruh aset utama pendukung langsung layanan FLPP berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud (teknologi informasi).
Peralihan program FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera ini juga mengacu pada amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 111 tahun 2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari PPDPP kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah.
Sumber & Foto : (PUPR RI).
[RID/fiq]
