Bahasa IndonesiaEnglish

Bagaimana penjelasannya, klik & lihat tautannya.

Sumber : KemenKop RI

Link : https://youtu.be/ifUGJcyCubM


[RID/fiq]

Informasi ini digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan serta ilmu bagi warga, masyarakat luas terkait kinerja pemerintahan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong warga desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kunjungan kerja ke perbukitan Menoreh DI Yogyakarta, Menteri Kominfo juga menjelaskan peluang pengembangan investasi dalam negeri dari UMKM dan Koperasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Menteri Johnny menegaskan kawasan perbukitan menoreh merupakan daerah penopang Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur. Menteri Kominfo mengaharapkan bantuan akses internet Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat berbasis wisata.  

“Saat ini banyak kegiatan ekonomi berbasis wisata seperti desa wisata, dan homestay. Umumnya merupakan usaha kecil, mikro, dan menengah. Kekuatan ekonomi yang demikian, perlu untuk terus kita dukung dan dorong agar dapat tetap bertahan serta terus berkembang selama masa pandemi ini,” ungkap Menteri Kominfo dalam Kunjungan Kerja Dukungan Infrastruktur Telekomunikasi Wilayah Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo, Jumat (16/10/2020).

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo telah melakukan pendataan jangkauan akses jaringan telekomunikasi 4G di seluruh Indonesia.  Saat ini menurutnya masih ada beberapa daerah yang belum terlayani jaringan 4G.

“Sebanyak 9.130 desa di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang akan dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informaasi (BAKTI) Kominfo dan sisanya 3.435 desa di luar 3T dibangun operator seluler,” ungkapnya.

Menteri Kominfo menegaskan jaringan 4G merupakan pondasi utama dalam transformasi digital, khususnya ekonomi digital. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan wilayah desa yang belum terlayani sinyal 4G akan tuntas pada 2022.

“Kami berharap dapat terselesaikan pada akhir 2022. Dengan demikian, lebih dari 823.000 lebih desa di Indonesia sudah atau akan terlayani sinyal 4G,” ungkapnya.

Dalam kunjungan kerja itu, Menteri Johnny menyatakan akses telekomunikasi akan dapat ekonomi daerah lebih produktif. Bahkan, menurutnya, akan dapat mendorong UMKM, ekonomi mikro, komperasi dan BUMDes di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan marketplace.

“UMKM dan koperasi sebagai soko guru ekonomi dan penyumbang 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional di Indonesia. Artinya memperkuat UMKM, memperkuat kontribusi PDB nasional Indonesia,” ujarnya.

Menteri Kominfo menyatakan sektor UMKM dan Koperasi cukup kuat bertahan di berbagai kondisi. Saat ini, Menteri Johnny mendorong agar cepat bermigrasi menjadi BUMDes dan usaha digital dengan adanya fasilitasi akses internet dari Pemerintah.

"Pada masa pandemi Covid-19, sektor UMKM dan koperasi cukup kuat, dan secara bertahap bermigrasi ke UMKM digital. Sebanyak 14 persen dari 64 juta UMKM atau sekitar 9 juta pelaku UMKM sudah bisa bertransformasi menjadi usaha digital. Diharapkan setahun ke depan akan bertambah satu juta lagi menjadi 10 juta. Hal ini akan memperkuat perekonomian Indonesia,” katanya.

Pembangunan akses telekomunikasi ditujukan agar mendorong masyarakat ikut mengambil bagian dalam transformasi ekonomi digital. Dengan memfasilitasi dan membantu perkembangan UMKM dan Koperasi, Menteri Kominfo mengharapkan sektor ekonomi menjadi kuat menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

“Dan masyrakat bisa mengambil bagian dan berpartisipasi dalam transformasi struktural ekonomi nasional. Tolong buat BUM Desa yang sukses biar ada contoh bagi yang lainnya,” harap Menteri Johnny.

Cipta Kerja Kembangkan UMKM dan Koperasi

Menteri Johnny mengungkap UMKM ini merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia. Menurutnya, ratusan juta tenaga kerja diserap di sektor UMKM. Oleh karena itu, Pemerintah mengharapkan kehadiran UU Cipta Kerja akan lebih banyak lagi tenaga kerja yang terserap oleh UMKM.

“Cipta kerja jadi bagian penting untuk membuka peluang investasi domestik terutama dari UMKM dan Koperasi.  Insentif dan fasilitasi untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi,” jelasnya.

Menteri Kominfo menegaskan UU Cipta Kerja merupakan reformasi struktural di sektor perekonomian nasional. Saat ini menruutnya, sedang disiapkan peraturan pemerintah dengan elaborasi lebih detil sehingga UU Cipta Kerja dapat menjadi dasar hukum yang kuat serta dapat membuka peluang lapangan kerja di dalam negeri.

“Ada peluang, ads ruang untuk investasi domestik, jangan semua investasi luar negeri atau Foreign Direct Investment (FDI). UU Cipta Kerja sangat mendorong UMKM dan Koperasi bisa berkembang. Dan memberi perlindungan bagi penanaman modal dalam negeri atau PMDN,” tegasnya. 

Kikis Blank Spot

Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan saat ini, Pemkab Kulon Progo membangun jalur Bedah Menoreh dalam rangka menumbuhkan ekonomi dan pariwisata di wilayah utara Kulon Progo.

Namun, demikian di wilayah utara banyak wilayah blank spot. Oleh karena itu, Bupati Sutedjo mengharapkan dukungan Kementerian Kominfo untuk menyediakan jaringan internet.

“Internet sangat dibutuhkan di era saat ini, khususnya di pada pandemi Covid-19 ini. Jaringan internet sangat dibutuhkan untuk mempromosikan dan menjual hasil produk masyarakat dan potensi wisata saat ini,” ujarnya.

“Wilayah Bukit Menoreh banyak titik blank spot, di sisi lain kami menggalakan bedah ekonomi dan bedah wisata, serta bedah kebudayaan. Untuk itu, kami berharap Kementerian Kominfo melalui BAKTI, kembali memberikan bantuan terhadap wilayah di Kulon Progo yang masih blank spot,” katanya.

Dirut Anang Latief mengatakan selain meninjau kebutuhan akses telekomunikasi, kunjungan Menteri Kominfo kali ini ialah untuk meninjau dan memetakan lebih lanjut kebutuhan akses internet di DIY.

"Hingga saat ini sudah terdapat 25 titik layanan akses internet BAKTI di DI Yogyakarta yang umumnya yang digelar di lokasi-lokasi pendidikan, kantor pemerintahan, desa wisata dan layanan publik. Kunjungan ini akan memetakan lebih lanjut kebutuhan akses internet dalam rangka mendukung destinasi wisata di kawasan ini," tuturnya.

Bantuan akses internet diberikan ke SD Pangudi Luhur Gejlik yang terletak di pedalaman dan dataran tinggi Menoreh, tepatnya di Kelurahan Banjarasri serta Pesantren Al-Falah di Kelurahan Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo.

“Kedua lokasi tersebut kita bantu layanan akses internetnya, agar jangkauan telekomunikasi, terutama di fasilitas publik, dapat semakin dirasakan oleh masyarakat setempat,” tutur Dirut BAKTI Kominfo Anang Latif.

Menteri Kominfo menyaksikan pemberian bantuan akses internet untuk Kelurahan Pagerharjo yang akan digunakan BUMDes; Lembaga Pendidikan Yayasan Pangudi Luhur di Gejlik, Kalibawang; serta Pondok Pesantren Al-Falah di Dusun Nyalian, Ngargosari. Bantuan diserahkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Subardi dan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latief. Hadir dalam acara itu Bupati Kulon Progo Sutedjo,  Staf Ahli Menteri Kominfo bidang Hukum Henri Subiakto dan pejabat dari Pemprov DI Yogyakarta.

Sumber & Foto: (Biro Komunikasi KOMINFO)

[RID/fiq]

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disusun dengan semangat untuk membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan keluarga pekerja memberi kesempatan besar bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memulai usaha atau bahkan mengembangkan usaha mereka.

Kesempatan tersebut akan diperoleh mereka melalui kemudahan perizinan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. UU tersebut hendak menyederhanakan prosedur yang selama ini berjalan.

"Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja. Sangat simpel," ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi pada Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Sebelumnya, proses yang harus dilalui UMK disamakan dengan usaha-usaha besar yang mana pada akhirnya menyulitkan mereka yang hendak memulai usahanya untuk mengurus perizinan. Pemerintah amat menyadari potensi UMK sebagai penggerak ekonomi sehingga dalam UU Cipta Kerja ini peran mereka akan didukung melalui perubahan aturan yang memudahkan ini.

Kemudahan-kemudahan juga akan diperoleh dalam proses pembentukan perseroan terbatas (PT) dan koperasi. Untuk membentuk PT misalnya, kini tidak ada lagi persyaratan pembatasan modal minimum sehingga semua orang akan merasa mudah untuk mengajukan pembentukan PT.

"Pembentukan koperasi dipermudah. Jumlahnya (anggota) hanya sembilan orang saja untuk koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan makin banyak koperasi-koperasi di Tanah Air," imbuh Presiden.

Urusan sertifikasi halal juga disinggung dalam UU tersebut. Kini, UMK yang bergerak di sektor makanan dan minuman dapat mengajukan sertifikasi halal untuk produk-produknya dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Dengan kata lain, UU Cipta Kerja memberikan jaminan kepada para pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal secara cuma-cuma.

Proses perizinan lainnya yang hendak disederhanakan melalui UU Cipta Kerja ini ialah izin bagi kapal nelayan penangkap ikan untuk dapat beroperasi. Kepala Negara menjelaskan bahwa perizinan tersebut akan semakin dimudahkan dengan pengurusan di satu pintu.

"Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lainnya, sekarang ini cukup dari unit di KKP saja," ucapnya.

Aturan tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan para nelayan kecil dan memajukan industri perikanan di Tanah Air.

Muara dari keseluruhan penyederhanaan regulasi yang berbelit dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pelaku UMK tersebut ialah untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Ini jelas karena dengan menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar dapat dihilangkan," kata Presiden. 

Sumber & Foto: (Humas Kemensetneg)

[RID/fiq]

© PT. Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia 2021
magnifiercrossmenuchevron-down