Kebebasan sipil sangat diperlukan untuk manusia menentukan sikap, perilaku pribadi, serta cara pandang. Mengenai tentang surat bersama yang telah di publikasikan pemerintah kepada masyarakat luas khususnya para Pegawai Negeri Sipil, pada saat ini mendapatkan perhatian yang sangat tingi oleh para pelaku profesionalitas, masyarakat, serta juga para organisaasi penggiat lainnya. Tidak dapat dipungkiri dengan sebelah mata, bahwa memang terlihat ketidak seimbangan perilaku yang sedang terjadi di dalam masyarakat pekerja sipil pemerintahan pada khususnya yaitu aparatur sipil negara.
Surat keputusan bersama, merupakan salah satu cara untuk pencegahan terjadinya radikalisme, lalu apa lagi program yang dapat dilakukan ?
Bagaimana hal ini dapat dijadikan solusi bersama, agar tidak menjadi masalah besar di kemudian harinya dalam suasana pekerjaan, kebersamaan , keharmonisan, serta kemajuan wilayah tentunya. Oleh sebab itu, terbitlah surat keputusan bersama yang di baca, di teliti dan di tanda tangani oleh para menteri dan di ikuti oleh para badan organisasi lainnya. Membuat ke khawatiran terhadap masyarakat lainnya, intoleran, perdebatan, pemahaman, penghinaan akhirnya menjadi sikap kritis yang dapat menyebabkan intolerasi secara tidak sadar, kepada pihak lainnya sehingga menjadi hal yang tidak bagus dalam kehidupan berpancasila serta bernegara.
Perilaku tersebut sudah lama bertebaran, menjadi suatu pembenaran pemahaman, sebenarnya tidak baik untuk dipahami, di contoh, serta diterapkan, dalam berkehidupan sosial. Apalagi hal tersebut dilakukan pada zona-zona media sosial yang dapat dilihat oleh semua pihak. Apa membuat resah masyarakat luas?, sangat meresahkan ketika kita mendapatkan satuan informasi yang sudah terhitung, terencana serta terkordinasi dengan baik, disebarkan secara berkelompok untuk mempengarui semua pihak, khususnya para anak-anak serat remaja apabila terkena pemahamamn tersebut.
Kalau memang terasa ada ketidak bebasan dalam bertindak secara sipil setelah dikeluarkannya surat keputusan bersama, hal tersebut memang menjadi bumerang bagi pihak yang merasa tidak melakukan intoleran. Tetapi tidak perlu khawatir menurut saya, ketika warga negara, melakukan kebebasan dengan mempunyai aturan, tata cara dan telah ditetapkan oleh pemerintahan, saya pikir hal tersebut akan baik-baik saja dan mungkin pemerintahan akan mencoba mengembalikan kembali roh berkebasan sipil ala kebudayaan kita, secara kearifan lokal.
Untuk menjaganya saya pikir perlu di keluarkan surat keputusan bersama , dilakukan, diawasi, serta dievaluasi oleh pihak-pihak bertanggung jawab, agar kelak menjadi suatu unit pengawasan kuat bagi keutuhan mental, toleransi serta sikap terbaik dari para aparatur sipil negara.
Semoga setelah terbit dan berlakunya Surat keputusan Bersama ini, akan membuat ketidak seimbangan menjadi terang, dapat melompat, melihat lebih jauh dan bisa memilih keberagaman bagi kita semuanya. Tinggalkan hal-hal yang tidak menjadikan kita untuk tidak bersatu, berdaulat serta saling tepo seliro.
Biarkan saja berjalan terlebih dahulu, baru dapat terlihat hasilnya. Segala macam persoalan sudah terlihat ada, pastinya ada pula kebijakan serta teguran untuk perlilaku intoleran ini, karena mengobatinya menjadi baik merupakan tanggung jawab kita semuanya, karena kita berbangsa sama , tanah air yang sama.
Demokratis sudah lama berjalan di negara ini, tidak juga dengan di keluarkannya surat keputusan bersama, menjadi tidak demokratis. Kembali lagi harus di ingatkan permasalahan serta ujung pangkalnya. Hal ini dilakukan untuk melihat, menjaga, agar sikap intoleransi tidak menjadi suatu hal terselip, terdengar ketika akan memulai sarapan pagi, bahwa intoleransi bukan hal yang biasa saja, harus diingatkan kembali ketika kita dalam sebuah sistem pemerintahan, haruslah bersikap lebih toleran, santun, bijaksana dari pada rakyat biasa. Karena aparatur sipil negara, itikadnya memberikan hal terbaik bagi seluruh masyarakat. Semoga menjadi lebih baik lagi.
